Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menilai berbagai krisis, perang saudara, dan ketegangan politik global saat ini tidak semata-mata disebabkan benturan agama atau nilai peradaban. Menurutnya, konflik tersebut lebih banyak dipengaruhi pertarungan pragmatis para aktor dunia untuk memperebutkan hegemoni kekuasaan.
Gus Yahya mengkritisi kecenderungan akademisi Barat dan pengamat internasional yang dinilainya terlalu sibuk mengotak-ngotakkan umat Islam ke dalam berbagai golongan, seperti Islam moderat, fundamentalis, hingga radikal.
Menurutnya, pengategorian tersebut kerap mengaburkan akar persoalan geopolitik. Ia menjelaskan bahwa identitas agama, etnisitas, maupun ras dalam arena pertarungan geopolitik global pada hakikatnya lebih berperan sebagai instrumen, bukan pemantik utama konflik.
“Agama, etnisitas, dan ras di dalam pertarungan hegemoni ini perannya adalah peran instrumental saja, bukan akar masalah. Ketika sebuah bangsa diinvasi atau terancam, instrumen apa pun akan digunakan untuk melawan, termasuk sentimen keagamaan,” ujar Gus Yahya dalam peluncuran buku Islam, Conflict, and Political Transformation in Southeast Asia di Auditorium Gedung Widya Graha BRIN, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Gus Yahya mencontohkan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia pada 1945. Menurutnya, perlawanan rakyat Indonesia saat itu tidak semata-mata dipicu isu keagamaan, melainkan oleh keharusan mempertahankan kedaulatan bangsa dari penjajahan.
“Kalau tahun 1945 seluruh pejuang kita bersikap ‘moderat’ terhadap penjajah, Indonesia tidak akan pernah merdeka. Semua orang saat itu harus bersikap tegas dan radikal demi memperjuangkan kemerdekaan,” tegasnya.
Dari perspektif sosiologi politik, Gus Yahya mengamati bahwa peradaban dunia saat ini mengarah pada terbentuknya satu peradaban global tunggal yang saling memengaruhi dan berbaur (one single interfused global civilization). Dalam kondisi tersebut, menurutnya, tidak ada satu negara pun yang dapat sepenuhnya mengisolasi diri.
Dinamika tersebut, lanjut Gus Yahya, memicu ketakutan di negara-negara besar seperti Amerika Serikat yang mempersepsikan penurunan atau hilangnya kontrol atas jaringan global sebagai ancaman langsung terhadap keberlangsungan dan pengaruh mereka.
Untuk mempertahankan hegemoni tersebut, Gus Yahya menyebut terdapat dua taktik utama yang dijalankan para aktor global, yaitu kooptasi dan netralisasi.
Kooptasi dilakukan dengan merangkul, memengaruhi, dan mengendalikan aktor-aktor kunci di kawasan target agar tunduk pada aliansi. Sementara itu, netralisasi dilakukan dengan melumpuhkan kapasitas strategis aktor lokal yang menolak dikooptasi melalui penciptaan ketidakstabilan di kawasan.
Ia menunjuk eskalasi di sepanjang jalur maritim strategis, seperti Laut Merah, termasuk konflik di Yaman, perang saudara di Sudan, dan dualisme di Somalia, sebagai cerminan pola netralisasi kawasan untuk mengamankan kontrol atas lalu lintas logistik dan komoditas dunia.
Ancaman serupa, menurutnya, juga terus membayangi jalur-jalur vital lainnya, seperti Selat Malaka, apabila para aktor yang berupaya mempertahankan hegemoni merasa kontrol mereka mulai tergoyahkan.
Comments are closed.