Jakarta, NU Online
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menyoroti rendahnya kualitas pembelajaran dalam sistem pendidikan Indonesia. Menurutnya, rencana Presiden Prabowo Subianto memperbarui buku pelajaran tingkat SD hingga SMA harus dipastikan tidak berubah menjadi proyek yang berpotensi menghamburkan anggaran negara.
“Kita seperti terjebak dalam tradisi ganti menteri, ganti kurikulum; ganti presiden, ganti buku. Tetapi setelah berbagai buku baru dicetak dan anggaran besar dikeluarkan, kualitas pendidikan kita tetap menghadapi persoalan yang sama. Jangan sampai kita hanya sibuk mengganti buku, tetapi gagal memperbaiki pendidikan,” kata dia pada Senin (10/8/2026).
Meski demikian, Ubaid mengatakan buku ajar yang digunakan siswa tetap perlu dievaluasi untuk memastikan materinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, mudah dipahami anak, dan mampu melatih kemampuan berpikir kritis.
Ia juga mengingatkan agar buku ajar relevan dengan kehidupan peserta didik, inklusif, serta tidak mengandung kesalahan materi maupun bias.
Namun, Ubaid menegaskan pemerintah tidak boleh membangun persepsi bahwa rendahnya kualitas pendidikan dapat diselesaikan hanya dengan mengganti buku pelajaran.
“Buku baru tidak otomatis membuat pendidikan menjadi bermutu. Buku hanyalah salah satu instrumen pembelajaran. Kalau kesejahteraan dan kualitas guru, budaya membaca, kemampuan literasi dan numerasi, ketimpangan fasilitas, serta proses belajar di kelas tidak diperbaiki, mengganti buku hanya akan mengganti benda, bukan mengubah kualitas pendidikan,” jelasnya.
Selain itu, ia menilai kebijakan pendidikan membutuhkan kesinambungan lintas pemerintahan. Menurutnya, presiden dan menteri boleh berganti, tetapi sistem pendidikan tidak semestinya selalu dimulai kembali dari nol.
“Setiap pemerintahan memang ingin meninggalkan legacy. Tetapi legacy pendidikan tidak boleh diukur dari berapa juta buku baru yang dicetak. Legacy pendidikan seharusnya diukur dari apakah anak semakin mampu membaca, berhitung, bernalar, berpikir kritis, dan mendapatkan pendidikan yang bermutu,” jelasnya.
Pemerintah Matangkan Pembaruan Buku
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pemerintah terus mematangkan langkah pembaruan buku ajar nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi pendidikan Indonesia.
“Saat (Presiden Prabowo) mengecek buku pelajaran, beliau melihat satu per satu. Kemudian, ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil sehingga anak-anak SD khususnya membacanya sangat dekat. Kalau dibaca, kurang baik,” katanya pada Jumat (7/8/2026).
“Sehingga atas dasar itu, beliau mau mengecek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya,” sambungnya.
Comments are closed.