Serial #DeadPressSociety mengungkap berbagai bentuk pembungkaman pers yang terjadi di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Ini adalah artikel ketiga. Artikel pertama dan kedua bisa dibaca di sini dan sini.
* * *
Badan Komunikasi Pemerintah Prabowo Subianto menjelma bak Departemen Penerangan Orde Baru. Mengontrol akses informasi, mengancam redaksi, dan memproduksi narasi konspiratif.
MINGGU, 12 April 2026, staf Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) sibuk mengundang berbagai media asing untuk menghadiri konferensi pers yang akan diadakan esok hari. Rencananya, pemerintah bakal membahas kebijakan ekonomi Indonesia di tengah gejolak harga minyak akibat perang di Timur Tengah.
Helena, wartawan dari biro Jakarta sebuah media asing, ikut dihubungi. Sesuai permintaan staf Bakom, ia segera menyetor daftar pertanyaan yang kira-kira bakal diajukan saat taklimat.
“[Staf Bakom bilang] dia akan kasih tahu jam berapa dan di mana acaranya di hari Senin pagi,” kata Helena, bukan nama sebenarnya.
Masuk Senin, Helena beraktivitas seperti biasa. Namun, hingga tengah hari, staf Bakom belum juga menghubungi. Padahal, media asing lain telah mendapat informasi bahwa acara akan berlangsung pukul 4 sore di kantor Bakom.
Heran, Helena menanyakan langsung hal ini ke staf Bakom, yang kemudian bilang media Helena tidak jadi diundang.
“Mas Angga ingin ngobrol terlebih dahulu dengan [bosnya Mbak],” kata staf Bakom merujuk Angga Raka Prabowo, saat itu kepala Bakom.
Entah apa maksudnya “ingin ngobrol terlebih dahulu”. Yang pasti, ini bukan kali pertama terjadi.
Setelah komplotan TNI mencoba membunuh aktivis HAM Andrie Yunus pada 12 Maret 2026, Helena sempat menggarap berita soal menyempitnya ruang kebebasan berekspresi di Indonesia. Ia butuh komentar pemerintah. Karena itu, ia mengirim surat permohonan tanggapan kepada Angga lewat staf Bakom.
Selang beberapa waktu, staf Bakom itu mengatakan Angga tidak berkenan memberi tanggapan. Alasannya sama: Angga mau ketemu bos Helena dulu.
Dalih itu terasa janggal. Sebab, jika sekadar ingin membuka komunikasi, Angga punya kesempatan melakukannya sejak lama.
Pada 13 Oktober 2025, sebulan setelah Angga jadi kepala Bakom, politikus Partai Gerindra ini sempat berkenalan dan beramah-tamah dengan wartawan tujuh media asing cabang Jakarta.
Menurut dua narasumber Project Multatuli, saat itu Angga bercerita dia tidak suka dengan media Helena, menyebutnya “tendensius” dan “too much” karena rajin mengkritik pemerintah. Makanya, Angga tidak mau ada media Helena dalam pertemuan tersebut.
Mendengar medianya kembali “dianaktirikan”, bos Helena sontak mengamuk.
Si bos, sebut saja Martin, menelepon staf Bakom, yang lantas menghubungkannya ke salah satu deputi Angga.
Dengan polos, deputi Bakom itu mengatakan Angga tidak suka dengan pemberitaan media Martin.
“Bosku dengar itu makin marah, sampai teriak-teriak,” kata Helena.
“Intinya dia bilang, kerja kalian [Bakom] kayak anak TK. Kalau tidak suka sama pemberitaan kami, kalian tahu di mana alamat kami, nomor telepon kami. […] Kalau ada yang kalian tidak suka, sampaikan keberatan ke kami secara formal, tidak dengan cara menutup akses seperti ini.”
Setelah Martin marah-marah dan mengancam akan memviralkan apa yang terjadi, barulah Bakom mengundang medianya ke konferensi pers.
Helena datang ke acara itu. Ada Angga di sana. Saat pandangan mereka tak sengaja bertemu, menurut Helena, Angga hanya melempar senyum sinis.
Bongkar-Pasang Mesin Komunikasi Istana
Bakom adalah produk terbaru dari rangkaian bongkar-pasang mesin komunikasi istana sejak Presiden Joko Widodo.
Semua bermula dari Unit Staf Kepresidenan (USK), lembaga non-struktural yang dibentuk Jokowi pada Desember 2014 untuk “memberikan dukungan komunikasi politik dan pengelolaan isu strategis” kepada kepala negara.
Setelah dua bulan, pada Februari 2015, Jokowi mengubah USK menjadi Kantor Staf Presiden (KSP) dan memberinya tambahan tugas “pengendalian program-program prioritas nasional”. KSP jadi punya wewenang lebih besar, utamanya untuk membenahi koordinasi berbagai kementerian dan lembaga dalam menjalankan program prioritas.
Pada Agustus 2024, dua bulan sebelum Jokowi mengakhiri masa jabatan, kedeputian komunikasi politik KSP dipisahkan dan diubah jadi lembaga baru bernama Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Tugas utama PCO mengomunikasikan kebijakan strategis dan program prioritas presiden.
Hasan Nasbi, saat itu didapuk jadi Kepala PCO, mengatakan PCO sengaja disiapkan Jokowi untuk kebutuhan pemerintahan Prabowo Subianto. Dengan kata lain, ia dibentuk sebagai bagian dari persiapan transisi menuju pemerintahan baru.
Dalam praktiknya, PCO sulit bekerja efektif. Permintaan tanggapan dari wartawan atas berbagai isu yang sedang ramai kerap tak berbalas. Agenda PCO bersama media berulang kali batal karena harus mengikuti dinamika agenda istana. Komunikasi Hasan dengan Presiden Prabowo pun tampak tak mulus. Apalagi, akses menuju kepala negara dijaga ketat oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Situasi itu diperparah blunder Hasan saat menanggapi teror kepala babi terhadap wartawan Tempo pada Maret 2025. Alih-alih bersimpati, Hasan malah berkelakar, “Sudah, dimasak saja.”
Pernyataan Hasan memantik kecaman dari banyak pihak. Ia dianggap mengecilkan teror terhadap pers.
Imbasnya, Hasan mengajukan surat pengunduran diri pada April 2025. Prabowo menolak. Namun, sejak itu Hasan jarang tampil di hadapan publik.
Peran juru bicara presiden lantas diambil alih Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang kini juga menjabat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.
Pada September 2025, PCO dirombak jadi Bakom dan Angga Raka Prabowo, loyalis presiden, ditunjuk sebagai bosnya. Di saat yang sama, Angga juga menjabat Wakil Menteri Komunikasi dan Digital serta Komisaris Utama BUMN PT Telkom Indonesia.
Jika sebelumnya PCO fokus pada komunikasi kepresidenan, Bakom diberi mandat lebih luas untuk mengurus komunikasi lintas kementerian dan lembaga. Dalam bahasa pemerintah, Bakom bertugas “melaksanakan orkestrasi komunikasi dan informasi kebijakan dan program strategis pemerintah”.
Dalam menjalankan tugasnya, kepala Bakom dibantu empat deputi.
Deputi 1 menangani strategi komunikasi, termasuk memantau isu mana yang perlu dan tidak perlu direspons. Deputi 2 mengurus produksi dan diseminasi materi komunikasi. Ia memimpin “tim redaksi” Bakom yang sehari-hari menyiapkan siaran pers, foto, video, dan bahan-bahan lain untuk disebar ke berbagai media massa.
Deputi 3 mengelola hubungan media. Ia menjaga relasi dengan media nasional dan internasional, mengurus kerja sama publikasi atau penayangan konten, serta menyiapkan konferensi pers saat kementerian atau lembaga tertentu perlu menjelaskan atau merespons sebuah isu.
Sementara deputi 4 menekel koordinasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN. Ia menjadi penghubung Bakom dengan instansi-instansi tersebut, terutama saat sebuah isu perlu direspons cepat atau ketika pemerintah ingin menggaungkan program dan kebijakan tertentu.
Menurut narasumber Project Multatuli, kita bisa melihat kerja-kerja Bakom, misalnya, dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Saat kasus keracunan MBG di sebuah daerah menghebohkan publik, deputi 1 menentukan strategi respons dan mengarahkan para deputi lain untuk bergerak.
Deputi 4 kemudian berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pengampu program MBG. Ia memberi arahan soal siapa pejabat BGN yang perlu bicara lebih dulu, serta pernyataan macam apa yang harus ditekankan dan dihindari. Ia juga mengumpulkan data dan dokumentasi untuk diolah tim deputi 2 menjadi materi komunikasi, termasuk siaran pers dan konten untuk televisi.
Deputi 3 lalu menyiapkan konferensi pers dan berupaya menjaga agar pemberitaan media sesuai harapan. Bila ada berita yang dianggap “misleading“, deputi ini yang bertugas menegur media terkait.
“Bakom jadi semacam konsultan komunikasi internal pemerintah,” kata narasumber Project Multatuli.
Di luar itu semua, Angga sebagai kepala Bakom rajin turun langsung menjalankan “orkestrasi komunikasi” dengan caranya sendiri.
Tujuh belas wartawan dari 10 media berbeda dan tiga narasumber dari lingkar pemerintah menceritakan kepada Project Multatuli bagaimana Angga bergerilya menekan pers di balik layar. Semua hanya mau bicara dengan kondisi anonim.
Angga disebut begitu rajin menegur petinggi redaksi dan pemilik media saat ada pemberitaan yang tidak sesuai keinginannya. Ia membatasi akses informasi media tertentu. Ia mengancam akan menyomasi wartawan. Ia menekan dengan iklan.
Ia menggunakan uang pribadi untuk bekerja sama dengan sejumlah homeless media, juga merekrut pengamat, demi menyebarkan narasi positif soal pemerintah.
Di bawah Angga, Bakom menjelma instrumen kontrol yang kerap membuat pers megap-megap dalam tekanan.
Tekanan di Balik Layar
Pada Oktober 2025, sebuah portal berita digital di bawah naungan grup media raksasa memutuskan “mengembargo” sementara pemberitaan yang mengkritisi pemerintah, terutama yang terkait Presiden Prabowo Subianto, orang-orang dekatnya, dan program-program unggulannya.
Ini terjadi setelah komplain datang bertubi-tubi dari Kepala Bakom Angga Raka Prabowo terhadap pemberitaan media tersebut, khususnya yang telah dikemas ulang untuk media sosial. Angga rajin mengirimkan pesan omelan, tidak hanya ke petinggi redaksi tapi juga ke pemilik grup medianya.
Petinggi redaksi kemudian mengarahkan para redaktur untuk menjauhi topik-topik tertentu. Untuk tim media sosial, katanya, “Konten negatif atau nyinyir perlu dihindari.”
Portal berita ini, sebut saja media A, memilih berhati-hati karena sejak lama Prabowo diketahui tidak suka dengan media tersebut. Padahal, media A masih mengandalkan pendapatan dari iklan atau kerja sama dengan pemerintah. Bila salah langkah, lalu Prabowo marah, keuangan kantor dan hajat hidup banyak orang bisa terdampak.
Sekarang saja, pengetatan anggaran pemerintah yang dijalankan Prabowo sejak 2025 telah memaksa berbagai kementerian dan lembaga memangkas alokasi belanja iklannya. Imbasnya, pemasukan banyak media anjlok.
Untuk mencairkan suasana, sejumlah petinggi redaksi media A menemui langsung Angga dan para deputinya. Selain beramah-tamah, tim redaksi berusaha mencari tahu apa sebenarnya mau Bakom. Mengapa mereka protes terus? Berita seperti apa memangnya yang menurut Bakom ideal?
Intinya, tim Bakom menilai media seharusnya tidak membesar-besarkan sebuah masalah sampai memicu persepsi buruk di masyarakat, misalnya dalam pemberitaan keracunan pelajar setelah menyantap hidangan program Makan Bergizi Gratis di satu daerah.
Saat mengkritisi kebijakan pemerintah, media juga diharapkan memberi ruang yang cukup bagi kementerian atau lembaga terkait untuk menyampaikan tanggapannya.
Secara teori jurnalistik, ini sahih. Masalahnya, para pejabat pemerintah, terutama di rezim Prabowo, kerap irit bicara kepada media. Mereka juga jarang merespons cepat, sementara berita harus segera terbit.
Tak hanya redaksi, tim iklan media A membuka komunikasi dengan Bakom. Mereka lalu mendapat informasi bahwa Bakom bakal belanja iklan besar di 2026, seiring rencana memusatkan anggaran publikasi dan kerja sama media dari berbagai kementerian dan lembaga di Bakom.
Sebagai catatan, “belanja iklan” di sini tidak selalu berarti pembelian ruang iklan secara konvensional. Dalam praktiknya, kementerian, lembaga, atau BUMN kerap membeli paket “agenda setting“, atau penayangan konten promosi selayaknya produk jurnalistik biasa tanpa penanda jelas bahwa itu iklan. Selain itu, “belanja iklan” bisa merujuk berbagai bentuk aktivasi, contohnya acara diskusi.
Satu narasumber kami di media lain juga sempat mendengar rencana pemusatan dana belanja media di Bakom. Namun, ini tampaknya belum terwujud, atau setidaknya belum berjalan sepenuhnya.
Saat ini, dengan anggaran publikasi masing-masing, banyak kementerian dan lembaga masih menjalin kerja sama langsung dengan media tanpa melalui Bakom.
Meski begitu, anggaran belanja Bakom memang naik signifikan. Pada 2026, ia mendapat alokasi Rp77,87 miliar, naik hampir delapan kali lipat dari Rp10,14 miliar pada tahun sebelumnya.
Tentu, tidak semua duit itu digunakan untuk kerja sama media. Bahkan, ada yang bilang pencairannya sempat tersendat. Namun, tetap saja, Bakom jadi punya modal lebih untuk “merangkul” media lewat belanja iklan.
Usai bertemu Bakom, sejumlah petinggi redaksi media A diundang ke grup WhatsApp berisi Angga dan timnya. Di grup ini, Angga diam saja. Bawahannya yang rajin membagikan siaran pers soal isu yang sedang hangat dan memberikan berbagai arahan halus.
Saat terjadi bencana Sumatra pada akhir 2025, misalnya, salah satu deputi Bakom meminta agar media A bisa “menghadirkan kisah-kisah humanis yang memberi harapan”, “memberitakan titik-titik lokasi yang telah menerima bantuan pemerintah”, dan “menguatkan semangat gotong-royong”.
Dengan kata kunci “mohon berkenan”, deputi Bakom pun sempat meminta media A “menggiatkan” pemberitaan isu tertentu atau membantu melakukan “counter” terhadap isu yang dianggap menyudutkan otoritas.
Setelah beberapa waktu, di samping siaran pers, tim Bakom bahkan memasok pula kontak “pengamat” yang bisa dihubungi media A bila ingin mendapat keterangan tambahan.
Sejak masih bernama PCO, Bakom memang telah merekrut sejumlah pengamat bernama besar untuk menjadi tenaga ahli. Namun, di era Angga, ia mengambil langkah ekstra. Menurut narasumber kami, Angga sampai merogoh kocek pribadi untuk bekerja sama dengan beberapa pengamat di luar Bakom untuk memproduksi narasi positif soal pemerintah.
“Tim redaksi” di bawah deputi 2 Bakom, yang kini diisi sejumlah eks wartawan, bisa meminta komentar para pengamat bayaran ini untuk memperkaya siaran persnya. Si pengamat pun bisa diarahkan menulis opini untuk merespons isu tertentu, yang kemudian bakal diterbitkan di media dalam jejaring Bakom.
Tidak hanya media A yang dijebloskan ke grup WhatsApp Bakom. Dari hasil penelusuran Project Multatuli, Bakom membuat grup serupa dengan setidaknya delapan media lain untuk menjalankan “orkestrasi komunikasi”. Jumlah totalnya bisa jadi lebih banyak lagi.
Ini berbeda dengan instansi pemerintah lain, yang biasanya membuat satu grup besar berisi reporter dari berbagai media untuk menyebar siaran pers atau undangan acara.
Bakom memilih jalur lebih tertutup: satu grup untuk satu media. Dengan begitu, mereka bisa berbicara langsung dengan petinggi redaksi, bukan hanya reporter lapangan, sekaligus menyesuaikan pendekatan dengan karakter tiap media.
Di satu grup WhatsApp bersama media B yang kerap mengkritisi pemerintah, Bakom bisa menampilkan wajah lebih galak. Bahkan, sempat keluar pernyataan bernada ancaman: “Jangan sampai kami menghubungi [owner kalian] langsung.”
Sementara itu, di grup WhatsApp lain bersama media C yang fokus menggarap berita ekonomi, Bakom tampak lebih santai. Mereka pun memberi lebih banyak arahan soal isu tersebut.
Pada Februari 2026, misalnya, pasar keuangan domestik tertekan setelah lembaga pemeringkat Moody’s mengubah prospek peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Kebijakan ekonomi Prabowo jadi sorotan.
Melihat hal ini, tim Bakom menyampaikan kepada media C: “Tolong dijaga.”
Meski telah ada grup-grup tersebut, Angga sebagai kepala Bakom terus bergerak di belakang layar. Ia tetap rajin mengirim pesan omelan kepada reporter, petinggi redaksi, ataupun pemilik berbagai media saat ada berita yang melenceng dari standarnya.
Media A adalah salah satu yang terus dirongrong Angga. Pemberitaannya disebut tidak lengkap, wartawannya dituduh suka mengadu domba, dan lainnya. Media A bahkan dicap sebagai media PDI-P hanya karena ada berita yang menyenggol Partai Gerindra. Tidak jarang, media A menurunkan konten media sosialnya atau mengoreksi artikel di situs webnya karena omelan Angga.
Media B juga kerap jadi sasaran tembak. Apalagi, tidak hanya Angga dan tim Bakom yang getol mengintervensi. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pun sempat mengomel langsung ke pemilik media ini. Imbasnya, redaksi sering mengoreksi atau menghapus artikel yang narasinya tidak mendukung rezim.
Ada pula media D, yang wartawannya sempat mendapat ancaman somasi dari Angga. Ini terjadi karena reporter terkait menulis berita soal program MBG yang memakan sebagian besar anggaran belanja negara untuk pendidikan.
“Apa perlu gue tempuh jalur hukum?” kata Angga kepada si reporter.
Sementara itu, bagi media C, urusannya sudah merembet ke sumber pemasukan utama mereka.
Selama ini, media C mengandalkan iklan kementerian dan BUMN. Setelah Prabowo mengetatkan anggaran, belanja iklan kementerian menyusut. Di saat yang sama, sejumlah BUMN tiba-tiba memangkas drastis nilai kerja sama dengan mereka, diduga karena campur tangan Angga.
“Ini lagi diresein sama Angga Raka. Budget-nya mau disetop buat [media kalian],” kata staf BUMN bersangkutan kepada media C, seperti diceritakan narasumber kami.
Dari sana terlihat bagaimana Bakom, atau Angga secara lebih spesifik, bisa memengaruhi kerja-kerja dan bahkan bisnis media dari banyak pintu.
Terlebih lagi, Bakom memosisikan diri sebagai konsultan komunikasi berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Saat sebuah instansi menjalin kerja sama dengan media tertentu, Bakom kerap terlibat, utamanya dalam merancang narasi yang perlu diangkat media tersebut.
Instansi yang paling banyak mendapat perhatian Bakom, terutama di era Angga, adalah Badan Gizi Nasional (BGN) selaku koordinator pelaksana program MBG.
Menurut narasumber kami, Bakom memandang BGN sebagai “pasien” yang paling bikin sakit kepala. Pasalnya, sebagai program unggulan Prabowo, MBG justru lekat dengan masalah dan sering memantik sentimen negatif publik.
Sejak awal, berbagai pihak telah menyuarakan kekhawatiran soal MBG. Studi Center of Economic and Law Studies (Celios) yang dirilis pada akhir 2024 (jelang pelaksanaan MBG), misalnya, mengatakan program ini “bisa jadi bumerang karena berpotensi membuang-buang anggaran”.
Dalam studi Celios, 57% responden memang “sangat percaya” MBG dapat mengurangi jumlah anak kelaparan. Namun, 46% responden juga khawatir penyaluran MBG tidak efisien, dan 37% menilai program ini rentan dikorupsi. Lalu, 90% responden percaya ada program alternatif yang lebih baik dari MBG.
BGN menghabiskan Rp97,96 miliar sepanjang 2025 untuk memproduksi dan menayangkan berbagai materi promosi terkait BGN dan MBG. Ada yang dalam bentuk paket peliputan dan pemberitaan media, pembuatan dokumenter, juga penayangan konten di televisi dan media sosial.
Angga dan tim Bakom diduga rajin menegur media yang memberitakan MBG secara negatif, terutama media yang menjalin kerja sama dengan Bakom dan BGN.
Tidak heran, laporan Indeks Keselamatan Jurnalis (IKJ) 2025 menunjukkan penyensoran telah mengakar di ruang redaksi. Sebanyak 80% responden dalam studi ini pernah melakukan swasensor, dan topik yang paling rentan kena tapis adalah MBG.
Hasilnya, narasi MBG di media massa jauh dari realitas.
Ini tampak jelas dalam laporan Drone Emprit yang memetakan sentimen publik terhadap MBG pada 1-19 Februari 2026.
Sebanyak 76,5% berita daring tentang MBG pada periode tersebut bernada positif. Sebaliknya, 85,6% percakapan warganet di media sosial justru bernada negatif.
“MBG alami krisis kepercayaan akut di [ruang] digital,” tulis Ismail Fahmi, pendiri dan peneliti Drone Emprit.
Meski demikian, tidak semua media tunduk pada tekanan Bakom. Narasumber kami di media E, contohnya, memilih menolak paket kerja sama dengan Bakom.
Ini dimungkinkan karena media E tidak terlalu bergantung pada iklan pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka berhasil mendiversifikasi sumber pemasukan, termasuk dengan mengembangkan lini bisnis di luar pemberitaan.
Saat tawaran Bakom datang, media E menghitung untung-ruginya. Nilai kerja sama itu disebut tak seberapa, sementara konsekuensinya besar.
Media ini harus ikut menerbitkan narasi positif soal pemerintah dan menghindari liputan kritis, termasuk tentang keracunan atau menu-menu aneh dalam program MBG. Padahal, berita semacam itu berpotensi mendongkrak trafik situs web, yang penting untuk menarik pengiklan dari sektor swasta.
“Mending trafiknya gue jaga supaya daya tawar dengan brand lain masih [kuat],” kata narasumber kami.
Menanggapi temuan kami, Kurnia Ramadhana selaku deputi 3 Bakom mengatakan Bakom menghormati kemerdekaan pers yang dijamin dalam UU Pers 1999.
“Pemerintah memandang media sebagai mitra strategis dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, sementara fungsi pengawasan, kritik, dan independensi pers tetap merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi,” kata Kurnia, 22 Juli 2026.
Eddy Cahyono Sugiarto, kepala biro humas Kementerian Sekretariat Negara, membantah ada tekanan dari otoritas terhadap media, entah secara langsung ataupun tidak langsung, yang membuat wartawan media terkait melakukan swasensor.
“Sangat tidak mungkin kita melakukan intervensi sampai sejauh itu,” kata Eddy saat ditemui di sebuah diskusi di Jakarta, 9 Februari 2026.
“[Tekanan terhadap pers] bisa kontraproduktif terhadap apa yang menjadi tugas pokok kami di Kementerian Sekretariat Negara di dalam memastikan bagaimana publik punya right to know.”
Sampai artikel ini dirilis, Angga Raka Prabowo dan Prasetyo Hadi tidak menanggapi upaya konfirmasi yang kami kirimkan ke masing-masing nomor pribadi mereka pada 22 Juli 2026.
Hari-Hari Omong Kosong
Badan Komunikasi Pemerintah adalah versi modern dari Departemen Penerangan, yang dulu digunakan presiden otoriter Soeharto sebagai alat kontrol pers.
Di awal rezim Orde Baru, setiap media wajib memiliki surat izin terbit dari Departemen Penerangan, plus surat izin cetak dari Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib).
Dengan mencabut salah satu atau kedua izin tersebut, pemerintah bisa memberedel media yang dinilai mengganggu “stabilitas nasional”.
Ini misalnya terjadi pada awal 1974, saat otoritas mencabut surat izin terbit dan surat izin cetak 12 media karena dianggap memberitakan Malapetaka 15 Januari (Malari) secara berlebihan dan ikut memanaskan suasana. Hanya dua yang kemudian boleh terbit lagi dengan nama dan susunan redaksi berbeda.
Setelahnya, pada Agustus tahun yang sama, terbit Keputusan Presiden 45/1974 yang menegaskan peran Departemen Penerangan untuk menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan di bidang penerangan, dengan tanggung jawab langsung ke presiden.
Dewan Pers, yang dalam praktiknya ada di bawah ketiak Departemen Penerangan, menerbitkan “pedoman pembinaan idiil pers” pada Desember 1974. Pers diharapkan menciptakan lingkungan sosial yang “kondusif bagi pembangunan” yang berakar pada Pancasila.
Pada Mei 1977, Kopkamtib menghapus kewajiban pers untuk memperoleh surat izin cetak, yang berlaku sejak tragedi September 1965, dengan dalih mencegah pers “diselusupi” unsur Partai Komunis Indonesia. Alasannya, stabilitas dan kesadaran pers nasional dianggap sudah cukup mantap.
Sejak itu, Departemen Penerangan mengambil alih seluruh fungsi pembinaan pers. Kopkamtib tidak lagi ikut campur.
Namun, tak sampai setahun berselang, pers kembali dilihat sebagai ancaman bagi stabilitas nasional.
Tujuh koran dan tujuh organisasi pers kampus kena beredel pada Januari 1978 setelah memberitakan gelombang protes mahasiswa yang berlangsung sejak akhir 1977.
Saat itu mahasiswa berbagai kampus mengkritik kebijakan pembangunan pemerintah, yang melahirkan kesenjangan dan lebih banyak menguntungkan pejabat serta pengusaha yang dekat kekuasaan. Mereka menyerukan agar Soeharto tidak maju lagi sebagai presiden saat Sidang Umum MPR pada Maret 1978. Melihat ini sang diktator kabarnya marah besar.
“Tindakan pemerintah melarang terbitnya beberapa surat kabar merupakan peringatan keras,” kata Menteri Penerangan ad interim Sudharmono.
“Pemerintah menilai pemberitaan surat kabar-surat kabar itu dapat memperuncing keadaan. Kalau itu terus berlangsung, dapat mengganggu stabilitas nasional.”
Tujuh koran yang disikat pemerintah baru terbit lagi setelah menandatangani pernyataan tertulis yang berisi permintaan maaf, sekaligus komitmen untuk tidak menerbitkan berita yang menyinggung penguasa. Ini termasuk soal keluarga Soeharto dan asal-usul kekayaannya, serta dwifungsi tentara.
Pada Maret 1978, Soeharto kembali jadi presiden, dan Ali Moertopo diangkat jadi menteri penerangan.
Moertopo, yang sempat jadi asisten pribadi Soeharto dan wakil kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin), kemudian mendesain ulang Departemen Penerangan dan memperkuat fungsi indoktrinasinya.
“Begitu saya masuk, saya menegaskan bahwa ‘penerangan’ ini adalah penerangan negara yang harus membela kepentingan negara,” kata Moertopo, dikutip dari disertasi Daniel Dhakidae.
“Sudah menjadi tugas kita untuk membela apa pun yang dilakukan oleh negara. Baru setelah itu menjadi tegas dan jelas, orang mulai memandang Departemen Penerangan dengan hormat.”
“Penerangan”, kata Moertopo, tidak cukup dimaknai sebagai penyampaian informasi, tapi juga “memberi pengertian dan membuat pengertian”. Karena itu, imbuhnya, Departemen Penerangan harus bisa meyakinkan publik dan menciptakan “masyarakat yang optimistis”.
Pada 1982, merespons desakan dari kalangan pers, pemerintah bersama DPR merevisi Undang-Undang 11/1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers, yang mewajibkan setiap media untuk memiliki surat izin terbit selama “masa peralihan” (yang entah sampai kapan).
Melalui revisi itu, ketentuan surat izin terbit memang dihapus. Namun, pemerintah juga memperkenalkan mekanisme perizinan baru, yakni surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP).
Dalam praktiknya, SIUPP memberi pemerintah kontrol lebih luas. Bila surat izin terbit berfokus pada izin penerbitan dan isi pemberitaan, SIUPP mencakup dan mengatur sisi bisnis organisasi pers termasuk soal manajemen, permodalan, dan kepemilikan saham.
Maka, kebebasan pers yang dijanjikan itu tetap semu.
Setelah meletakkan fondasi ideologis baru bagi Departemen Penerangan dan mengemas ulang mekanisme kontrol pers, Moertopo meninggalkan jabatan menteri penerangan pada Maret 1983.
Soeharto lantas memilih sosok lain untuk posisi itu, seorang komunikator yang lihai membaca dan menerjemahkan kehendaknya, yang kelak dikenal sebagai wajah pemberedelan pers era Orde Baru. Namanya Harmoko.
Meski berlatar belakang wartawan, Harmoko telah menunjukkan watak Orde Baru jauh sebelum ia menjadi menteri penerangan.
Pada 1975, saat menjabat Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), satu-satunya organisasi wartawan yang diakui pemerintah dan berada dalam pengawasan ketat rezim, Harmoko mengikuti pendidikan kepemimpinan yang diadakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).
Saat kursus tersebut, Harmoko membuat kertas karya perorangan atau taskap, semacam makalah akhir, soal peran media massa dalam ketahanan nasional.
Di situ ia bicara panjang-lebar soal bagaimana pers harus menjaga stabilitas politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, sekaligus membentuk opini, mendidik, dan mendorong partisipasi masyarakat demi menyukseskan pembangunan.
“Hendaknya pers merasa terpanggil untuk membantu pemerintah dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan umum, demi kemantapan stabilitas yang dinamis, tanpa mengurangi hak-haknya memberikan kritik yang sehat dan konstruktif dalam alam kebebasan pers yang bertanggung jawab,” tulis Harmoko.
Dari kutipan ini saja kita bisa menemukan gagasan serta frasa-frasa khas Orde Baru, yang sesungguhnya saling bertolak belakang.
Pers yang kodratnya mengawasi kekuasaan justru diminta membantu pemerintah menjalankan kekuasaan. Hak mengkritik tetap diakui, tapi segera dibatasi syarat bahwa kritik harus “sehat”, “konstruktif”, dan “bertanggung jawab”, yang definisinya suka-suka penguasa saja.
Gagasan itu terus dibawa Harmoko ketika menjabat menteri penerangan. Di depan publik, ia menampilkan diri sebagai pengayom pers. Namun, di balik layar, ia dan pejabat pemerintah lainnya begitu rajin menekan media yang berani mengusik kenyamanan penguasa.
Seperti dicatat David T. Hill dalam Pers di Masa Orde Baru (2011), rasa tersinggung seorang menteri bisa membuat sebuah surat kabar masuk daftar hitam, sehingga jurnalisnya dikucilkan dari konferensi pers pemerintah.
Pejabat Departemen Penerangan, politisi, dan perwira militer kerap menelepon redaktur koran untuk melarang atau mengarahkan sebuah pemberitaan.
Departemen Penerangan pun mengendalikan pengadaan dan distribusi kertas koran, memantau pendapatan iklan pers, serta memberi subsidi untuk media-media yang melaksanakan program Koran Masuk Desa (KMD) dan membantu menyebarkan narasi pembangunan Soeharto.
Lama-kelamaan, orang-orang jengah dengan kelakuan Harmoko. Ia dianggap hanya jadi corong pemerintah, penerjemah kehendak Soeharto yang nyaris selalu menyelipkan frasa “menurut petunjuk Bapak Presiden” pada setiap pernyataannya.
Dari sana lahirlah pelesetan yang melekat pada namanya. Harmoko: hari-hari omong kosong.
Dari Hambalang ke Bakom
“Ada yang ngecap gue ‘Pak Harmoko 2.0’,” kata Angga Raka Prabowo di siniar Total Politik, 3 April 2026.
“Tapi, kan, gue enggak pernah ngomong.”
“Jubirnya [presiden itu] Pak Mensesneg yang [tampil] di depan.”
Selama jadi kepala Bakom, Angga memang relatif jarang muncul di hadapan publik. Ia hanya pernah sekali jadi narasumber konferensi pers pada April 2026, itu pun dalam rangka peluncuran buku saku 0% Kemiskinan Ekstrem, yang memuat data penerima manfaat berbagai program kesejahteraan pemerintahan Prabowo Subianto.
Ia cuma sesekali meladeni wartawan, entah yang mengajukan pertanyaan saat sesi wawancara cegat atau lewat pesan singkat. Hanya segelintir wartawan, biasanya yang telah lama mengenalnya, yang bisa mendapat tanggapan. Itu pun seringnya off the record. Tidak bisa dikutip.
Tampaknya, Angga lebih senang menjalankan “orkestrasi komunikasi” di belakang layar.
Sekalinya muncul, Angga biasanya memilih bicara panjang-lebar di siniar dengan pembawa acara yang lebih banyak mengamini ketimbang menguji pernyataannya.
Di situlah ia tampil sebagai pembela utama Prabowo, menjelaskan kebijakan, watak, dan cara berpikir sosok yang selalu ia panggil “Bapak” itu.
Gagasan “Bapak”, katanya, selalu konsisten, terutama dalam memastikan kekayaan alam dikelola negara demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. “Bapak” mengajarkan pentingnya “attention to detail“. “Bapak” tidak pendendam. “Bapak” adalah sosok demokratis yang membuka diri terhadap kritik, dan tidak anti-pers.
“Misalnya ada pertanyaan ke gue, ‘Mas, bagaimana dengan kebebasan pers?’ Ada masalahnya di mana? Memang ada pers yang ditutup? Enggak ada sampai sekarang,” kata Angga.
“Saya ikut Gerindra dari 2008,” ujar Angga di kesempatan lain. “Dari pemilu 2009 sampai 2024, teman-teman wartawan bebas untuk ikut dan meliput Bapak?”
Saat ada yang mempertanyakan kebijakan Prabowo, pola jawaban Angga pun khas. Ia sering menggeser pembicaraan dari substansi masalah jadi keluhuran pribadi Prabowo.
Kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, dijawab dengan niat mulia Prabowo untuk menjamin masa depan anak-anak Indonesia.
Saat ada yang bilang presiden dikelilingi “tembok” sehingga tidak menerima informasi utuh soal permasalahan negara, Angga justru membahas ajaran Prabowo tentang cara seorang pemimpin membangun loyalitas dan dicintai pengikutnya.
Prabowo seolah tanpa cela di mata Angga.
Bila ditelusuri, kekaguman Angga terhadap Prabowo berakar dari keluarganya sendiri.
Ibunya, kata Angga, sangat mengidolakan Prabowo. Karena itu, Angga yang kelahiran 1989 diberi nama belakang “Prabowo”.
Angga bergabung dengan Gerindra pada Juli 2008, sekitar lima bulan setelah partai ini terbentuk, setelah diajak Abdul Karim AlJufri, atlet pencak silat yang dekat dengan Prabowo. Saat itu Angga berkuliah S1 di Universitas Jayabaya, Jakarta, mengambil jurusan hubungan internasional.
“Elu beneran ngefans sama Pak Prabowo?” tanya Abdul, seperti diceritakan Angga.
“Beneran, Bang.”
“Elu mau kerja sama dia?”
“Mau banget.”
“Tapi gajinya enggak gede.”
“Enggak apa-apa.”
Jadilah Angga memulai kariernya di Gerindra sebagai petugas entri data untuk kartu tanda anggota (KTA) partai di bawah arahan Sugiono, kini menteri luar negeri. Ia berkuliah dari pagi sampai sore, lalu lanjut kerja untuk Gerindra hingga tengah malam.
Pada Agustus 2008, melalui akun Facebook-nya, Prabowo mengadakan kompetisi menulis daring. Setiap peserta diminta menjabarkan alasan ingin bertemu Prabowo. Angga ikut, lalu terpilih sebagai salah satu dari tiga pemenang. Ini membuka jalan baginya untuk bertemu langsung dengan Prabowo.
“Desember tanggal 18, 2008, gue pertama kali ketemu Bapak [sebagai pemenang lomba], dan itu pertama kali gue foto [bareng],” ujar Angga.
Ibu Angga divonis kanker pada 2010, dan meninggal dunia pada 2011. Tiga hari sebelum wafat, kata Angga, ibunya sempat sadar dari koma dan menyampaikan pesan, “Dek, nanti Pak Prabowo jadi presiden.”
Pesan itu terus dipegang Angga, dan membuatnya setia mendampingi Prabowo dalam perjalanan panjang memburu kursi RI 1.
Setelah sempat mengurus media sosial Gerindra, Angga diangkat jadi sekretaris pribadi alias sespri Prabowo sejak 2014 hingga 2017.
Angga menggantikan Sudaryono, kini Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), yang menjadi sespri Prabowo selama lima tahun. Sudaryono sendiri mengikuti jejak Sugiono yang dipercaya sebagai sespri setelah keluar dari dinas militer pada 2004.
Selama menjadi sespri, ketiganya senantiasa melekat dengan Prabowo. Di periode berbeda, masing-masing sempat tinggal di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, serta mendampinginya dalam berbagai kegiatan, termasuk rapat dan kunjungan.
Ini lantas membuat Angga masuk sirkel eksklusif Gerindra. Ia menjadi bagian dari kelompok loyalis muda, “anak-anak ideologis” Prabowo, yang dikenal sebagai Hambalang Boys.
Selain Angga, Sudaryono, dan Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri juga kerap disebut masuk kelompok ini. Di antara mereka, hanya Angga yang bukan lulusan SMA Taruna Nusantara, sekolah semi-militer di Magelang, Jawa Tengah.
Karier Angga terus melejit di Gerindra. Pada 2017, ia diangkat sebagai wakil sekretaris jenderal sekaligus ketua badan komunikasi partai.
Angga lalu menggawangi penerbitan Independent Observer, mingguan berbahasa Inggris yang rajin mengkritik pemerintahan Joko Widodo seraya mempromosikan gagasan Prabowo menjelang Pilpres 2019.
Angga tercatat sebagai CEO Independent Observer, yang pertama terbit 15 Desember 2017. Sementara Irawan Ronodipuro, yang saat itu wakil ketua bidang hubungan luar negeri Gerindra, menjabat pemimpin redaksi.
Meski Gerindra menegaskan Independent Observer bukan terbitan resmi partai, dua entitas pemegang sahamnya jelas besutan Prabowo.
Menuju Pilpres 2024, Angga mengemban posisi direktur media kampanye di Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.
Dibantu Kani Dwi Haryani, mantan jurnalis tvOne, Angga saat itu mengoordinasikan para wartawan yang bertugas menempel Prabowo sejak kampanye hingga pemilu.
Lima reporter TV nasional kemudian menjalin kedekatan dengan Angga dan timnya, sehingga bisa mendapat informasi lebih awal terutama soal agenda Prabowo. Di kalangan wartawan, lima orang ini mendapat julukan Pandawa Lima.
Masalahnya, kedekatan Pandawa Lima dengan Angga dan kawan-kawan tampak lebih dari sekadar urusan agenda.
Tiga wartawan yang saat itu meliput kampanye Prabowo bercerita kepada Project Multatuli bagaimana kerja-kerja Pandawa Lima di lapangan.
Selain kerap menyimpan sendiri informasi agenda Prabowo, Pandawa Lima disebut rajin mengarahkan wartawan lain soal pertanyaan yang boleh diajukan saat wawancara cegat atau doorstop. Wartawan yang ogah mengikuti arahan berisiko masuk daftar hitam dan tak diundang ke kegiatan Prabowo berikutnya.
Dalam sesi doorstop, Pandawa Lima kemudian mendominasi pertanyaan-pertanyaan ringan. Ini membuat Prabowo tak perlu meladeni pertanyaan kritis, terutama mengenai program-program yang dijanjikannya jika terpilih sebagai presiden.
Dari sana beredar rumor tentang berbagai privilese yang diterima Pandawa Lima. Sejumlah wartawan yakin mereka mendapat hadiah rumah dan uang berjumlah besar, meski tidak ada bukti kuat soal ini.
Seorang reporter TV yang disebut sebagai anggota Pandawa Lima membantah keras tudingan tersebut. Ia bilang tak pernah menerima rumah dan hanya mengambil uang saku dari tim media Prabowo ketika liputan ke luar kota. Nilainya kadang Rp500.000, kadang Rp1 juta untuk setiap perjalanan.
Menurutnya, ada informasi agenda Prabowo yang kadang disimpan sendiri karena sifatnya yang belum pasti, rentan berubah sewaktu-waktu.
Ia juga menyangkal pernah diarahkan untuk melontarkan pertanyaan tidak kritis saat sesi doorstop. Pertanyaan semacam itu, katanya, hanya digunakan untuk memancing Prabowo berhenti dan menghampiri wartawan. Setelahnya, barulah wartawan bisa mengajukan pertanyaan yang lebih substantif.
“Saat doorstop, semua orang punya hak yang sama untuk nanya,” kata si reporter TV.
“Elu protes ke orang-orang, bilang [Pandawa Lima] enggak kasih kesempatan nanya, nanya itu-itu doang. Dalam hati gue, ya kalau begitu elu nanya, elu gedein suara elu [saat doorstop].”
Yang pasti, kehadiran Pandawa Lima memudahkan kerja-kerja tim media Prabowo saat kampanye Pilpres 2024.
Karena itu, Angga sempat berniat membentuk dan membina kelompok wartawan lain setelah dipercaya mengurus Bakom. Kali ini, sasarannya media asing.
Pada 13 Oktober 2025, sebulan setelah jadi kepala Bakom, Angga berkenalan dan beramah-tamah dengan wartawan tujuh media asing cabang Jakarta, yang sebagian besar terhitung senior.
“Teman-teman pasti tahu ya, saya sudah mendidik lima orang teman-teman wartawan dari media nasional,” kata Angga saat pertemuan itu, seperti diceritakan ulang narasumber Project Multatuli.
“Saya sih berharap, teman-teman juga nanti bisalah seperti itu. Teman-teman saya kasih info, kita kumpul-kumpul.”
Setelahnya, para jurnalis yang hadir diundang masuk grup WhatsApp berisi Angga dan para deputinya di Bakom.
Namun, narasumber kami bilang grup itu sepi dan “useless“. Tim Bakom biasanya hanya menyebar siaran pers, dan tidak menjawab saat ada wartawan yang berusaha menggali informasi, termasuk soal agenda Prabowo. “Kumpul-kumpul” lanjutan yang sempat dijanjikan Angga pun tak pernah terwujud.
Angga tampaknya lebih sibuk di belakang layar, entah menegur media lokal yang dianggap bandel, atau menghadapi dinamika politik istana yang akhirnya membuatnya tersingkir dari Bakom.
Pergantian Penjaga Narasi
“Terima kasih Pak Angga sudah melakukan transisi dari PCO ke Bakom, sudah membangun organisasi, sudah merekrut personalia, dan yang terpenting telah menyiapkan anggaran yang memadai, […] walaupun sampai hari ini belum turun,” kata Muhammad Qodari sambil tertawa kecil saat serah terima jabatan Kepala Bakom pada 28 April 2026.
Sehari sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Qodari untuk menggantikan Angga Raka Prabowo sebagai bos Bakom dan mengangkat Hasan Nasbi sebagai penasihat khusus presiden bidang komunikasi.
Qodari dan Hasan punya kesamaan. Keduanya adalah konsultan politik dari jejaring pendukung Joko Widodo, yang kemudian ikut memenangkan dan masuk pemerintahan Prabowo Subianto.
Qodari, yang dulu meramaikan ide Jokowi tiga periode dan menggagas komunitas relawan Jokowi-Prabowo 2024, mulanya dipercaya Prabowo sebagai wakil kepala KSP pada Oktober 2024. Qodari lalu jadi kepala KSP pada September 2025, sebelum berlabuh di Bakom.
Sementara itu, Hasan punya rekam jejak lebih panjang sebagai “orang Jokowi”. Sebagai konsultan politik, ia membantu memenangkan Jokowi dalam Pilkada Jakarta 2012 serta Pilpres 2014 dan 2019.
Setelah menjadi salah satu juru bicara tim kampanye Prabowo dalam Pilpres 2024, Hasan diangkat jadi kepala PCO. PCO diubah jadi Bakom, lalu Hasan diganti Angga yang kemudian diganti Qodari.
Prabowo tidak menyampaikan secara terbuka alasan mencopot Angga, loyalis sekaligus anak ideologisnya, dan menyerahkan “orkestrasi komunikasi” pemerintah kepada Qodari dengan Hasan sebagai penasihat.
Namun, narasumber Project Multatuli di lingkar pemerintah mengindikasikan ada gesekan atau setidaknya ketidakcocokan antara Angga dan sejumlah mesin narasi istana lainnya.
Ini termasuk dengan Dirgayuza Setiawan, asisten khusus presiden bidang komunikasi yang sering menggarap proyek buku pencitraan Prabowo; Teddy Indra Wijaya, sekretaris kabinet sekaligus penjaga gerbang informasi presiden; dan Lucian Despoiu, konsultan komunikasi politik yang rajin jualan jasa survei termasuk ke Bakom.
Dirgayuza membantah hal ini. Sementara itu, Teddy dan Despoiu tidak membalas permohonan tanggapan yang kami kirimkan pada 22 Juli 2026.
Lebih lanjut, narasumber kami mengonfirmasi bahwa ada kebutuhan Prabowo untuk memiliki juru bicara yang lebih sering tampil di publik, lebih proaktif membentengi presiden dan berbagai kebijakannya.
Ini menjelaskan mengapa Dahnil Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo saat ia menjabat menteri pertahanan, masih berulang kali tampil di TV membahas isu-isu politik meski telah menjadi wakil menteri haji dan umrah.
Saat menjabat kepala KSP, Qodari pun mendapat tugas tambahan dari Prabowo untuk membantu komunikasi pemerintah. Makanya, KSP era Qodari rutin mengadakan konferensi pers dan menyampaikan perkembangan program prioritas Prabowo, meski fungsi komunikasi lembaga ini sebenarnya telah dicabut di akhir rezim Jokowi.
Tak hanya itu, di bulan-bulan akhir Angga menjabat kepala Bakom, Prabowo disebut rutin berdiskusi soal urusan media dan komunikasi tak hanya dengan Angga, tapi juga dengan Qodari dan Hasan.
“Kami punya grup WA, bertiga itu membaca berbagai macam masalah, saling memberikan informasi, saling tukar pikiran,” kata Qodari soal relasinya dengan Hasan dan Angga sebelum kocok ulang kabinet April 2026.
“Jadi kalau ada satu hal yang beliau [presiden] ingin tanyakan, atau satu hal yang beliau ingin mendapatkan saran atau masukan, itu teleponnya biasanya [dengan] tiga itu. Istilahnya apa? Conference call,” ujar Qodari di kesempatan lain.
Mereka bertiga, misalnya, bersama-sama merumuskan konsep diskusi Prabowo dengan sejumlah jurnalis dan pakar di Hambalang pada Maret 2026.
Menurut Angga, mereka jadi semacam “tukang jahit” komunikasi Prabowo.
Keterlibatan Qodari dan Hasan mengisyaratkan Prabowo menilai Angga tak bisa bekerja sendirian, dan dibutuhkan sosok senior untuk ikut mengawal “orkestrasi komunikasi” pemerintah.
Dari sana, wajar melihat Qodari ditunjuk sebagai kepala Bakom, dan Hasan ditarik kembali ke istana sebagai penasihat komunikasi. Despoiu, konsultan asal Rumania itu, juga disebut menyarankan Prabowo untuk mengganti Angga dengan Qodari.
Hari-hari pertama jadi bos Bakom, Qodari langsung sibuk menyambangi berbagai kantor media, entah menjadi narasumber untuk membahas kebijakan komunikasi Prabowo ataupun sekadar beramah-tamah dengan tim redaksi.
Ia berulang kali menyampaikan Bakom akan “lebih proaktif” dan bahkan “agresif” dalam mengomunikasikan program-program pemerintah. Bakom, katanya, harus bisa bekerja secara “terstruktur, sistematis, dan masif”.
Apalagi, arus informasi begitu deras saat ini. Orang-orang bisa dengan mudah melempar narasi yang menyerang pemerintah di media sosial. Karena itu, imbuhnya, pemerintah perlu “melakukan perimbangan”.
“Memang maunya situ nyerang-nyerang, terus enggak ada yang jawab gitu ya? Gitu? Enak aja. Sorry ye,” ujar Qodari.
“Your words against my words.”
Pabrik Narasi Konspiratif
Angga Raka Prabowo seperti gelandang bertahan dalam sepak bola yang jarang dapat sorotan, meski disiplin memutus serangan lawan dan mendistribusikan bola ke rekan-rekan di lini depan. Sebaliknya, Muhammad Qodari bagai striker yang rajin melepas tembakan dan menyedot perhatian.
Tak heran, belum dua minggu menjabat kepala Bakom, Qodari sudah bikin heboh.
Pada 5 Mei 2026, seorang mantan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjembatani pertemuan antara Bakom dan Indonesia New Media Forum (INMF), forum informal yang sedang dirintis sejumlah media homeless untuk saling mendukung dan menyuarakan kepentingan mereka.
Menurut narasumber kami, si mantan pejabat bilang ke Bakom kalau mereka diajak bertemu oleh INMF. Ke INMF, ia bilang sebaliknya: mereka diajak beraudiensi dengan Bakom. Entah apa alasannya.
Kedua pihak bertemu, lalu membahas ekosistem media digital serta posisi media homeless di Indonesia saat ini.
Bakom bilang mereka memosisikan media homeless sama dengan media konvensional, lalu mengundang INMF menghadiri konferensi pers yang dijadwalkan esok harinya.
Perwakilan INMF datang ke jumpa pers tersebut. Sebelum memulai paparannya, Qodari menyambut mereka. Saat itulah Qodari merujuk INMF sebagai “mitra baru” Bakom dalam ekosistem media digital di Indonesia.
Setelahnya, Qodari membacakan nama 40 media yang menurutnya tergabung dalam INMF. Nama-nama itu tertera dalam materi presentasi INMF, yang didapat Bakom dari si mantan pejabat Komdigi.
Padahal, INMF memuat nama 40 media itu di materi presentasi hanya untuk menggambarkan lanskap media digital di Indonesia, bukan untuk menunjukkan daftar anggotanya.
Ucapan Qodari bahwa 40 media ini adalah “mitra baru” Bakom segera memancing keriuhan. Di media sosial, warganet bereaksi negatif, mempertanyakan independensi media-media tersebut.
Satu per satu, media yang disebut Qodari merilis klarifikasi, membantah menjalin kerja sama dengan Bakom. Tak lama, Bakom pun bersuara.
“Saat ini tidak ada kerja sama atau kontrak apa pun antara Bakom dengan INMF atau dengan salah satu dari new media yang tertulis dalam dokumen INMF,” tulis Bakom dalam rilisnya.
“Bakom menghormati penuh independensi new media maupun media konvensional.”
Kontroversi ini mengawali rezim Qodari di Bakom. Dan, hingga hari ini, ia terus rajin bersuara, mengomentari berbagai isu yang sedang ramai dibahas publik.
Misal, usai Amien Rais menyoroti kedekatan Presiden Prabowo Subianto dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menurutnya tidak wajar pada 30 April, Qodari merespons dengan menyebut Amien telah jadi “korban hoaks”.
Setelah mahasiswa menggelar aksi #MenujuIndonesiaBangkrut pada 12 Juni, yang salah satunya menuntut pemerintah menyetop pemborosan APBN, Qodari bilang kebijakan Prabowo justru merupakan bagian dari “reformasi jilid dua”.
Sesekali, Qodari pun menyelipkan narasi konspiratif dalam pernyataannya.
Ia mengatakan “banyak di luar negeri” yang tidak senang dengan kebijakan hilirisasi Prabowo, karena selama ini mereka bisa dengan mudahnya mengambil sumber daya alam mentah dari Indonesia.
“Jadi kalau di luar itu ada yang tidak senang, kemudian ya dia subversi, dia infiltrasi. Kita enggak boleh naif juga,” kata Qodari pada 29 April.
Di lain waktu, ia menyebut Prabowo bisa jadi menghadapi kepungan serangan dari pihak-pihak yang tidak senang dengan upayanya memperbaiki pengelolaan sumber daya alam Indonesia.
“Bukan mustahil ada lawan-lawannya, […] ada kekuatan gelap yang tidak senang dengan apa yang dikerjakan oleh Pak Prabowo, baik itu dalam negeri maupun itu dari luar negeri,” ujar Qodari pada 8 Juni.
Di Bakom, ada pula deputi bawaan Qodari dari KSP yang getol melontarkan narasi konspiratif. Namanya Ulta Levenia Nababan.
Nama Ulta mulai mencuat setelah ia jadi tamu siniar Close The Door milik Deddy Corbuzier yang diunggah pada 22 Agustus 2023.
Berbagai media daring mengangkat cerita-cerita yang Ulta sampaikan dalam siniar itu, terutama pengalamannya sebagai peneliti terorisme muda yang masuk ke lingkungan kelompok bersenjata, pernah diajak menikah oleh anggota Abu Sayyaf, dan menyaksikan kekerasan di Filipina Selatan.
Tak sampai tiga bulan berselang, Ulta masuk tim Fanta, sayap tim kampanye Prabowo untuk Pilpres 2024 yang fokus menyasar pemilih muda. Saat masa kampanye itulah ia rajin menanggapi komentar capres lain, terutama yang menyenggol Prabowo.
Ulta sempat bekerja untuk Hasan Nasbi di PCO, sebelum ditarik ke KSP sebagai tenaga ahli utama. Di KSP, ia semakin aktif bersuara di media sosial.
Saat muncul gelombang unjuk rasa pada Agustus 2025, misalnya, Ulta ikut menyebar narasi bahwa pihak asing ada di balik aksi tersebut.
Setelah Indonesia masuk Dewan Perdamaian (BoP) hasil inisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada awal 2026, Ulta pun wira-wiri ke berbagai siniar untuk membela keputusan pemerintah.
Masalahnya, sebagian penjelasannya menyesatkan, termasuk klaim bahwa Indonesia bergabung dengan BoP kemungkinan karena dilobi Trump. Pernyataan resmi pemerintah justru mengindikasikan Indonesia secara sukarela masuk BoP untuk “mengawal stabilisasi dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza”.
Awal Mei 2026, Qodari menarik Ulta ke Bakom sebagai deputi 4 yang mengurus koordinasi komunikasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN. Dua alumni beasiswa Chevening dari pemerintah Inggris itu pun kembali bahu-membahu.
Ini tak mengubah apa-apa. Ulta tetap aktif sebagai bemper pemerintah. Di mana ada aksi besar, di situlah ia muncul, terutama untuk membahas infiltrasi asing. Tak lupa, sesekali ia menyelipkan pujian untuk Prabowo, sosok yang menurutnya tulus dan bertangan besi menghadapi oligarki.
Project Multatuli menganalisis 119 video YouTube dan Instagram yang menampilkan Ulta berbicara sendiri, menjadi tamu siniar, atau hadir sebagai narasumber diskusi dalam kapasitasnya sebagai perwakilan pemerintah. Video-video tersebut diunggah sejak 22 Agustus 2023 hingga 30 Juni 2026.
Kami lantas menemukan setidaknya 14 pernyataan Ulta yang memuat misinformasi atau disinformasi, serta 46 pernyataan yang menyesatkan.
Dari berbagai pernyataan bermasalah tersebut, narasi yang paling sering muncul adalah tudingan bahwa kritik, demonstrasi, media, dan organisasi masyarakat sipil digerakkan atau didanai oleh kepentingan asing.
Ini belum memperhitungkan konten-konten akun Instagram lain, yang tidak menampilkan sosok Ulta atau memuat pernyataannya, tapi muncul pula di halaman profil Ulta lewat fitur kolaborasi.
Ulta, misalnya, berkolaborasi dengan akun Dean Ramalla, yang mengunggah konten anti-LGBT pada 2 Juli 2026. Ia juga berulang kali berkolaborasi dengan akun Trias Ambari dan Silvia Tjan dalam menggaungkan narasi antek asing.
Qodari tidak membalas permohonan tanggapan yang kami kirimkan pada 22 Juli 2026. Ulta merespons upaya konfirmasi kami dengan berkata sinyal internetnya jelek karena sedang berada di Papua Pegunungan, dan akan mengirimkan jawaban setelah sinyal internet dia stabil. Tapi, dia belum menanggapi lagi sampai artikel ini dirilis.
Apa yang dilakukan Qodari dan Ulta sebenarnya tidak mengejutkan. Mereka hanya meneruskan kebiasaan Prabowo memakai retorika “antek asing” untuk menangkis berbagai kritik publik terhadap pemerintahannya.
Penelusuran BBC News Indonesia menemukan Prabowo setidaknya 25 kali melontarkan narasi kepentingan asing dalam 70 pidatonya sejak 28 November 2024 hingga 2 Februari 2026.
Prabowo berulang kali memakai narasi ini untuk menyerang LSM dan media, yang menurutnya menerima pendanaan asing demi “mengadu domba” atau “memecah belah” bangsa.
“Jadi, kelompok-kelompok ini saya yakin mereka dikendalikan oleh kekuatan asing. Yakin saya, dan saya punya bukti, dan saya mengimbau mereka, ‘Hei, warga negara Indonesia. Apakah kau tidak kasihan sama rakyatmu?’” kata Prabowo dalam pidatonya pada 2 Februari.
Riset Amnesty International menunjukkan otoritas rezim Prabowo sengaja menyebar disinformasi daring secara sistematis untuk mendiskreditkan pengkritik pemerintah, menutup ruang debat publik, dan membenarkan represi.
Dari Mei 2025 hingga April 2026, Amnesty menganalisis 585 unggahan media sosial serta mewawancarai 25 aktivis, jurnalis, dan peneliti yang menjadi sasaran misinformasi atau disinformasi berbahaya.
Hasilnya, Amnesty mengidentifikasi empat kampanye disinformasi besar yang masing-masing menyasar aktivis penolak revisi UU TNI 2004, peserta aksi #IndonesiaGelap, media Tempo, serta lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios).
“Alih-alih membahas substansi dari permasalahan yang menjadi kekhawatiran publik, pihak berwenang semakin sering merespons dengan mempertanyakan loyalitas, pendanaan, atau niat dari pihak-pihak yang mengungkap permasalahan tersebut,” tulis Amnesty dalam laporan berjudul Membangun Musuh Khayalan yang rilis Mei 2026.
“[Imbasnya,] perdebatan publik bergeser dari akuntabilitas menuju fitnah konspirasi dan perasaan krisis yang dibuat-buat.”
Aisah Putri Budiatri, peneliti di Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mengatakan retorika “antek asing” sudah digunakan pemerintah sejak rezim Orde Baru sebagai cara melepas tanggung jawab saat terjadi permasalahan.
Polanya khas. Pemerintah, katanya, rajin menyalahkan pihak asing di luar yang tidak jelas siapa, serta menunjuk orang atau entitas tertentu di Indonesia sebagai anteknya. Para “antek” itu dituding tidak nasionalis.
“Itu dipakai terus-menerus karena mungkin dianggap yang paling mudah dilakukan,” kata perempuan yang akrab disapa Puput ini.
“Bisa jadi sebenarnya memang ada masalah, tapi itu enggak mau dievaluasi secara lebih jauh oleh pemerintah. Jadi, gampangnya meletakkan kesalahan ke pihak lain saja, yang kemudian kalau ditanya lebih jelas itu siapa juga mereka enggak tahu.”
Jurus yang sama lantas dipakai pula oleh Bakom, yang menurut Puput akhirnya bekerja satu arah seperti Departemen Penerangan pada masa Orde Baru. Mereka sibuk menerangkan dan membela pemerintah, tanpa sungguh-sungguh mendengarkan kritik publik sebagai bahan evaluasi kebijakan.
Ini bisa terjadi, imbuhnya, karena orang-orang yang didapuk memimpin Bakom, baik Hasan, Angga, maupun Qodari, masih memosisikan diri layaknya tim pemenangan Prabowo saat masa kampanye.
“Ini kelihatan dari gaya komunikasi mereka bertiga, baik yang lebih banyak bekerja di depan layar atau belakang layar. Ketiganya benar-benar bersikap pokoknya program pemerintah baik,” kata Puput.
“Pokoknya harus benar.”
Hanna Samosir, Mawa Kresna, dan Winda Charmila berkontribusi dalam pengerjaan laporan ini.
Comments are closed.