Untuk lebih memahami konteks bahan bangunan rumah dan konsep pendinginan pasif (passive cooling) dalam artikel ini, kamu bisa memainkan dasbor interaktif berikut.
Hari di bantaran rel aktif dekat Stasiun Kampung Bandan selalu dimulai dengan riuh yang lekas memekakkan telinga. Peluit masinis menjerit panjang, roda-roda lokomotif menggiling rel dengan gesekan logam yang tajam, sambil debu-debu halus beserta asap panas berdesir terlempar ke udara.
Di bibir jalur lintasan itulah, Supriyati (45) menjalani hari-harinya sebagai ibu rumah tangga.
Tangannya cekatan mengibaskan daster yang lembap oleh peluh, lalu jemarinya kembali sibuk menjerang air untuk memilah pakaian satu keluarga di ambang pintu rumah. Di luar, terik matahari pesisir Jakarta Utara menyengat tanpa ampun, memantul dari rel ke dinding-dinding rumah yang berjejal rapat.
Begitu Supriyati menjalani hari bertahun-tahun. Ia mesti berjibaku dengan panas yang menembus lapisan ruang sempit di dalam dinding rumahnya sendiri, terkurung dalam udara pengap di bawah atap asbes yang begitu rendah.
“Kalau dulu sebelum dibangun (ulang) rumah saya, kan pendek, atapnya kayak asbes, panasnya walaupun kita pakai kipas angin, duh, Ya Allah, masih panas,” keluh Supriyati saat Konde.co mendatangi kediamannya di Kampung Muka, Sabtu sore (29/8).
Baca Juga: Terhimpit Di Bulan Ramadan, Nasib Sial Menimpa Kelompok Marjinal
Kala itu, dua bilah kipas angin terus berputar membelah udara sepanjang hari hingga mesinnya mendengung panas. Namun angin yang terlempar hanyalah angin kering yang sama menyengatnya.
Keringat tetap meleleh menganak sungai di dahi dan punggung Supriyati serta anak-anaknya. Dalam kepungan hawa terik yang mengantup itu, jalan pintas bagi anak-anaknya untuk meredam dahaga adalah bongkahan air es.
“Maunya minumnya es, maunya air dingin terus, es terus.”
Sejuk semu dari cairan dingin itu menuntut ongkos yang tak murah. Tubuh anak-anaknya diakui Supriyati rentan lekas menyerah pada lonjakan suhu ekstrem.
Baca Juga: Polemik Subsidi KRL Berbasis NIK, Kelompok Marjinal Sampai Transpuan Paling Terdampak
Kendati lega sesaat dengan minuman berperisa, saluran pernapasan mereka terganggu sebab debu dari bantaran rel dan halaman rumah; alhasil batuk dan pilek datang silih berganti, sementara pori-pori kulit mereka meradang menjadi bintik-bintik gatal akibat keringat berlebih yang tak kunjung surut di udara lembap.
“Ya itu kan panas, minumnya es (berperisa). Kalau air biasa kan nggak pada mau, minum es, jadi sering batuk, pilek, gatal, banyak biang keringat,” tutur Supriyati.
Ketika sakit melanda, Supriyatilah yang harus menuntun atau menggendong anak-anaknya menembus gang-gang sempit di Kampung Muka menuju puskesmas, mengantre dengan bekal kartu BPJS Kesehatan.
Sementara suaminya, Saripudin (50), harus tetap memeras keringat di tempat kerja demi memastikan asap dapur tetap mengepul.
“Bapaknya kan kerja,” ucapnya singkat.
Senu (21), anak perempuan Supriyati, merekam memori masa kecilnya di bantaran rel. Dulu, ketika bel sekolah usai dan terik makin terasa di Kampung Muka, tak ada ruang lapang yang menyambutnya pulang selain sebuah sudut sempit di depan kipas angin.
“Ya sudah, di depan kipas saja,” katanya, mengenang satu-satunya cara bertahan hidup menghadapi gerah yang merayapi kulit.
Segar ingatannya kala berbagi hembusan kipas angin dengan ibu dan adiknya menjadi keseharian.
Keringat mengalir dari kening, sementara baju sang adik mulai basah di bagian ketiak dan punggung. Ia menyebut kondisi ini sebagai gerah yang membuat rungsing. Saat ditemui Konde.co, adik Senu yang kini duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) tampak malu-malu dan enggan untuk diwawancarai.
Baca Juga: Edisi Kemerdekaan: 6 Perempuan Muda Marjinal Bergerak, Jauh Dari Hingar-Bingar (1)
“Gerah yang rungsing, gitu. Kadang sampai yang kayak keringetan lepek, lengket. Kadang juga ngeliatnya kayak sudah lebih keringetan (lagi). Adik-adik sih lebih yang banyak. Karena kan asbes ya dulu atapnya,” kenang Senu.
Saat Senu masih sekolah, ada musuh yang lebih ia takutkan daripada sengatan terik: pemadaman listrik. Senu yang tiap pulang bergantung sepenuhnya pada putaran baling-baling plastik untuk bernapas, mati lampu menurutnya seperti bencana.
Siang dan malam yang lembap dan panas tanpa putaran angin memaksa mereka mengungsi, mencari suaka sejenak di rumah kerabat demi sekadar merengkuh udara yang sedikit lebih bersahabat.
“Dulu sering. Ya, paling keluar. Mau nggak mau keluar, muter ke sana-sini, naik motor. Ke saudara yang rumahnya nyala, yang nggak mati lampu,” kenang Senu.
Kini, Senu telah beranjak dewasa dan bekerja di bilangan Sunter, Jakarta Utara. Tetapi, aroma dan hawa panas dari dapur saat membantu ibunya memasak selepas pulang sekolah dulu masih melekat jelas di benaknya.
“Kalau dulu sih dapur tuh panas, karena kan hawanya di belakang, terus kayak masak, otomatis masak di belakang, hawanya ke satu ruangan semua,” ujar Senu, menggambarkan bagaimana ruang sempit tempat kompor menyala tanpa cerobong yang memadai, memerangkap panas dan meniupkannya kembali ke seluruh penjuru rumah.
Tak jauh dari kediaman Supriyati, Haris (57), laki-laki yang tali pusarnya seolah tertanam di tanah Kampung Muka, banyak bercerita sejarah tentang deretan rumah di bantaran rel itu.
Baca Juga: Edisi Kemerdekaan: 6 Perempuan Muda Marjinal Bergerak, Jauh Dari Hingar-Bingar (2)
Haris bilang, memperbaiki tempat berteduh di tempat yang ia tinggali sejak kecil bukan semata urusan mengejar kenyamanan atau lari dari gerah. Ada martabat komunal untuk mematahkan prasangka bahwa permukiman di tubir rel adalah sarang kekumuhan yang lebih baik dilibas alat berat.
Ia ingin rumah-rumah di bantaran rel ini bertransformasi menjadi bukti bahwa warga pinggiran kota sanggup membenahi kampung mereka sendiri dengan tangan dan martabat mereka sendiri, tanpa perlu diusir paksa.
“Kita untuk kesehatan lingkungan, buat keluarga. Supaya keluarga mencakup luas, bisa istri, bisa anak, semuanya bisa hidup layak, bisa bermain,” ujar Haris mantap kepada Konde.co di halaman kediamannya Sabtu sore (29/8).
Keluarga Supriyati dan Haris adalah anggota Koperasi Kampung Muka. Rumah mereka, yang selama ini tak lepas dari keringat anak dan ibu yang berjam-jam di dalamnya, kini dibangun ulang melalui upaya kolektif warga untuk menata kampung berbasis komunitas.
Di bawah payung koperasi dan pendampingan koalisi masyarakat sipil, sepuluh unit rumah deret bantaran rel di RT 6 dirombak total tanpa menggusur tapak sejarahnya. Warga bersama tim arsitek muda merancang denah dari pintu ke pintu, menyesuaikan lekuk ruang dengan kebutuhan riil setiap keluarga.
Prinsip pendinginan pasif (passive cooling) menjadi nyawa dari perubahan fisik bangunan. Pembiayaannya digerakkan lewat skema dana bergulir tanpa bunga yang dikelola koperasi kampung.
Jejak Rawa, Stigma, dan Penggusuran di Kampung Muka
Kampung Muka bukanlah petak liar yang tiba-tiba muncul di bantaran rel Jakarta Utara. Kawasan Kampung Muka telah dihuni sejak 1930-an, ketika para perantau datang untuk menggarap kebun sayur dan bekerja di gudang-gudang sekitar. Pada 1960, baru sekitar 40 kepala keluarga tinggal di sana, mayoritas bekerja sebagai buruh pabrik, petani, serta tenaga bongkar muat.
Pada 1974, kawasan ini sempat dikenal sebagai Kampung Kebun Sayur—yang kini masih ada di dekat Kampung Muka—karena sebagian lahannya digunakan untuk pertanian, termasuk pelatihan bercocok tanam bagi calon transmigran.
Seiring waktu, jumlah penduduk terus bertambah, terutama karena kebutuhan tenaga kerja di gudang-gudang di sekitar Anak Kali Ciliwung dan Kampung Muka.
Sedang menurut Haris, sejarah permukiman deret di bantaran rel tempat ia tumbuh bermula dari para abdi kereta api yang puluhan tahun lalu diizinkan menempati lahan milik PT Duta Anggada—perusahaan properti dan pengembang—di sekitar Stasiun Kampung Bandan.
Orang tua Haris adalah salah satu di antaranya.
“Dulu posisinya ibu saya di sini ketua pengajian, akhirnya di sini (deretan rumah Kampung Muka) dibikin rumah. Tapi rumah pada saat yang nempatin, yang boleh tinggal di sini itu hanya pegawai kereta api yang masih aktif,” kenang Haris.
Baca Juga: Damairia Pakpahan Raih SK Trimurti Award, Konsisten Perjuangkan Perempuan Dan Kelompok Marjinal
Dari izin dinas itulah permukiman tumbuh secara organik melalui peluh dan kerja kolektif. Lahan yang dipijak warga hari ini mulanya adalah genangan rawa berair hitam dan bekas empang liar yang menjadi sarang binatang melata.
Warga menguruknya sejengkal demi sejengkal dengan puing dan tanah urukan.
“Kita bikin rumah saja dulu. Awal mula, kita nguruk saja, di sini banyak ular, bekas kolam, bekas empang,” kata Haris.
Pada masa itu, jalan setapak yang kini mengular di antara gang sempit belum pernah ada. Jalur satu-satunya yang aman dari bahaya sambaran kereta justru menembus bagian dalam rumah warga yang saling melubangi dinding untuk akses bersama.
Ia juga mengingat dekade sebelum 1990-an ketika rel maut di depan mereka kerap memakan korban jiwa akibat gerbong kereta langsir yang meluncur mundur tanpa suara klakson.
Setelah dekade demi dekade warga menimbun empang liar dan mendirikan kehidupan di atasnya, tanah tempat mereka berpijak tetap dibayangi ketidakpastian hukum. Tarik ulur kepemilikan lahan antara PT Duta Anggada dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) berlangsung sengit dan berlarut-larut, diperumit lagi oleh rencana pengembangan infrastruktur transportasi seperti depo MRT yang sempat melirik petak kawasan ini.
“Ini berseteru sama pengadilan sudah berapa kali banding,” ungkap Haris.
Baca Juga: Film Lingkungan Ajak Kita Dekat Dengan Alam dan Ketidakadilan Kelompok Marjinal
Meski menurut Haris petak rumah yang ia dan Supriyati tinggali berada di luar wilayah sengketa langsung, ketidakpastian itu memperpekat stigma, cap bahwa perkampungan rel adalah sarang kekumuhan yang ilegal dan liar.
Stigma struktural itulah yang coba dilawan oleh Haris, Supriyati, dan Saripudin. Mereka melawannya dengan koperasi.
Komarudin, Ketua Koperasi Kampung Muka, mengatakan pembangunan sepuluh rumah deret di RT 6 atau kawasan bantaran rel diinisiasi bukan atas dasar proyek, tetapi tumbuh dari perlawanan sosial.
“Selama ini konteksnya rumah di pinggir rel itu selalu dianggap lusuh, selalu dianggapnya kumuh, berantakan,” kata Komarudin terus terang kepada Konde.co di kediamannya yang juga jadi Sekretariat Koperasi Kampung Muka, Sabtu siang (29/8).
Komar juga memandang upaya penataan mandiri oleh warga sebagai upaya dialog politik kepada pemerintah.
“Warga pun walaupun tinggal dekat bantalan kereta api menunjukkan bisa menata diri. Nanti pihak yang berwenang bisa melihat, oh ternyata warga dengan mandiri bisa kok merapihkan rumahnya tanpa harus digusur,” tegasnya.
Baca Juga: Disertasi Rieke Diah Pitaloka: Perempuan Desa Makin Marjinal Akibat Tak Akuratnya Data
Hantu penggusuran memang tak pernah benar-benar pergi dari ingatan kolektif warga Kampung Muka. Komarudin mencatat dua luka besar yang pernah meremukkan kawasan ini: sapuan penggusuran massal pada 2016 di bawah kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), disusul penertiban pada 2019 terhadap hunian yang dinilai melanggar batas keselamatan rel aktif.
Sebagian warga yang tergusur dipindahkan ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Marunda dengan insentif bebas sewa selama pagebluk COVID-19.
“Itu memang di bantaran kereta, sehingga dipindahkan ke Rusun Marunda. Dan dengan catatan, kebetulan saat itu COVID-19, jadi selama 3 tahun mereka nggak bayar,” kata Komar yang ikut mengadvokasi warga dalam kasus penggusuran di 2019.
Gelagapan Bernapas di Jakarta yang Makin Panas
Asian Development Bank (ADB) pada 2021 menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat rentan terhadap dampak krisis iklim, termasuk gelombang panas dan kenaikan suhu. Kerentanan itu tidak berdiri sendiri. Deforestasi dan urbanisasi mengubah tutupan lahan, sementara di kota-kota besar seperti Jakarta, pembangunan yang semakin padat ikut memperkuat efek pulau panas perkotaan (urban heat island).
Bahan bangunan seperti beton, kaca, dan material bangunan keras lainnya menyerap serta menyimpan panas pada siang hari. Panas juga bertambah dari pelepasan udara panas oleh pendingin udara, sementara kepadatan bangunan membatasi sirkulasi angin. Akibatnya, panas tidak hanya terasa di ruang terbuka, tetapi juga terakumulasi dan bertahan lebih lama di dalam rumah.
Kondisi tersebut dapat semakin berat ketika fenomena El Niño terjadi. Pemanasan laut dan perubahan pola atmosfer yang menyertai El Niño dapat meningkatkan peluang kondisi yang lebih kering dan panas di sejumlah wilayah Indonesia. Ketika suhu dasar kota sudah meningkat akibat perubahan iklim dan urbanisasi, episode panas ekstrem dapat terasa semakin menyengat bagi warga.
Situasi semakin pelik bagi kelompok rentan—perempuan, anak, dan lansia—terlebih mereka yang tinggal di permukiman padat berderet di bantaran rel seperti Kampung Muka. Karena datang perlahan dan dampaknya menumpuk dari waktu ke waktu, panas ekstrem sering disebursebagai slow-onset disaster atau bencana yang datang pelan-pelan.
Baca Juga: Perempuan Marjinal Kota: Kemiskinan Seperti Nyawa yang Tak Pernah Lepas dari Kehidupan Mereka
Data historis menunjukkan Jakarta memang tengah mengalami pemanasan jangka panjang yang cukup tajam. Analisis reanalisis iklim ERA5 mencatat suhu rata-rata harian Jakarta Pusat telah merangkak naik dari 26,1°C pada 1940 menjadi 27,6°C pada 2026—kenaikan 1,5°C dalam kurun waktu 87 tahun.
Jejak pemanasan ini ditegaskan pula oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang mencatat kenaikan suhu permukaan Jakarta mencapai 1,6°C dalam 130 tahun terakhir.
Laju pemanasan ini bergerak jauh lebih agresif dibanding rerata regional maupun global, terdorong oleh vegetasi yang semakin berkurang, berganti dengan hunian, jalan, beton, dan kawasan komersial yang padat.
Rekor suhu terpanas wilayah DKI Jakarta pada Oktober 2025 di 37,5 derajat celsius. Pada Maret 2026, BMKG mencatat suhu maksimum Jakarta mencapai 35,6°C dengan indeks UV masuk kategori bahaya ekstrem, sehingga masyarakat diimbau menghindari aktivitas luar ruang pada pukul 10.00–14.00 WIB.
Dalam jangka panjang, suhu minimum dan maksimum lebih spesifik di Jakarta Utara sama-sama menunjukkan tren kenaikan. Berdasarkan pemantauan suhu di Stasiun Metereologi Maritim Tanjung Priok pada 1981–2025, suhu minimum meningkat sekitar 0,026°C per tahun, sementara suhu maksimum naik 0,014°C per tahun.
Baca Juga: Selamat Jalan Wahidah Rustam, Pejuang Perempuan dan Kelompok Marjinal
Sementara secara nasional, BMKG mencatat Indonesia mengalami sejumlah tahun terpanas dalam catatan 40 tahun pengamatan (1981–2020), dengan anomali suhu tertinggi pada 2016.
Di tengah kota yang terik, paru-paru penyejuknya masih tercekik. Data Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta per Juni 2026 memperlihatkan bahwa luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) baru mencapai 5,59%. Angka ini timpang jauh dari mandat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menggariskan kewajiban minimal 30% RTH, dengan 20% di antaranya berupa ruang terbuka hijau publik.
Secara proporsi terhadap keseluruhan RTH Jakarta, Jakarta Utara menjadi kota administrasi paling kolong di Jakarta dengan sebaran 353 titik. Keterbatasan ruang hijau ini juga terasa di tingkat kampung.
Baca Juga: Dari Utara ke Selatan: Menikmati Suasana Sepi Jakarta Saat Lebaran
Di Kampung Muka, misalnya, anak-anak hanya memiliki sedikit pilihan untuk bermain. Komarudin, Ketua Koperasi Kampung Muka, mengatakan dari tiga ruang terbuka yang sebelumnya tersedia, kini hanya dua yang masih dapat digunakan. Satu lainnya hilang setelah pembangunan proyek tol.
Salah satu ruang yang tersisa bahkan merupakan lahan yang diklaim PT KAI. Tanah yang tidak digunakan itu kemudian dibangun secara swadaya oleh warga menjadi lapangan futsal terbuka.
Minimnya ruang teduh di kampung padat menjadi salah satu alasan yang mendorong riset Beyond Housing Types—kolaborasi lintas negara antara Rujak, Yayasan Kota Kita, Arkom Indonesia, dan Universiti Kebangsaan Malaysia yang menyisir empat kota: Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Selangor.
Mereka turun langsung mengukur suhu lapangan, melakukan wawancara mendalam, serta membekali warga dengan heat diary (buku harian panas) mendokumentasikan teror gerah hari demi hari.
Direktur Program Rujak Center For Urban Studies, Dian Tri Irawaty mengemukakan, dari temuan awal memperlihatkan persoalan yang khas di kampung padat Asia Tenggara, yakni humid heat—panas yang bercampur kelembapan tinggi.
“Panas tadi kan diserap, disimpan ketika siang hari, ketika malam panas itu dikeluarkan. Nah, dengan kelembapan yang tinggi, sirkulasi udara yang buruk. Rata-rata warga apalagi yang tinggal di pesisir utara yang pemukiman padat itu mengeluhkan misalnya nggak bisa tidur di malam hari,” ujar Dian.
Baca Juga: Pembatalan Pemutaran Film Pulau Buru Tanah Air Beta, AJI Jakarta Kecam Polisi
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, dalam pernyataan tertulisnya kepada Konde.co, mengonfirmasi bahwa risiko suhu ekstrem di Jakarta berada pada kategori sedang hingga sangat tinggi, dengan wilayah berisiko sangat tinggi terkonsentrasi di Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan sebagian Jakarta Pusat.
Membalas pertanyaan Konde.co mengenai pembangunan ruang terbuka hijau di kampung padat, DLH secara tertulis menjawab bahwa penetapan lokasi RTH secara keseluruhan di Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Adapun secara teknis, DLH bilang kewenangan terkait penetapan dan pembangunan RTH berada pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut). Dalam konteks ini, DLH mendukung melalui pemetaan risiko lingkungan dan penguatan program penghijauan di tingkat masyarakat maupun institusi, terutama pada wilayah yang memiliki risiko suhu ekstrem lebih tinggi.
Panas yang Lebih Menyengat Bagi Anak dan Perempuan
Di samping deretan angka statistik, panas adalah pengalaman harian yang terukur oleh gerah yang rungsing sebelum alat ukur suhu masuk bagi warga di bantaran rel Kampung Muka.
Saripudin masih ingat betul hasil pengukuran suhu di rumahnya sebelum direnovasi.
“Dulu waktu itu di atas 32 terus, ada 35, 34, hampir 37 (derajat celcius) pernah,” katanya.
Dian mengonfirmasi temuan serupa dari pengukuran langsung tim risetnya di Kampung Muka, di pintu lain di deretan rumah Supriyati. “Warga melihat misal di satu rumah bisa paling tinggi itu 42 derajat Celcius di lantai 2,” kata Dian.
Setelah rumah direnovasi dengan pendekatan passive cooling, suhu di rumah yang diperbaiki tercatat turun sekitar 2°C, seiring dengan sirkulasi udara yang menjadi lebih baik. Namun, bagi warga, perubahan itu terasa lebih besar. Komarudin, dari koperasi Kampung Muka, mengatakan suhu yang sebelumnya bisa menembus lebih dari 32°C kini terasa jauh lebih rendah.
“Yang tadinya mungkin suhunya di atas 32 derajat, saking panasnya, sekarang mungkin bisa di bawah 30, bahkan 26 atau 27,” kata Komarudin.
Pengalaman serupa dirasakan Saripudin. Rumahnya yang masih dalam proses pembangunan itu kini terasa lebih sejuk dibanding sebelumnya.
Baca Juga: Ke Jakarta Aku Kan Kembali: Cerita Para Perempuan Desa Merantau ke Kota
“Sekarang sudah dibangun kayak gini (masih dalam pembangunan), suhu sudah turun di bawah 32. Kemarin 30,” ujar Saripudin.
Dari pemetaan suhu di dalam rumah, dapur berulang kali menjadi salah satu ruang paling panas. Bagi perempuan yang bertanggung jawab atas pekerjaan domestik, kondisi itu berarti menghabiskan waktu lebih lama di ruang dengan suhu tinggi, terlebih bagi mereka yang sekaligus berjualan makanan untuk menopang ekonomi keluarga.
“Paling rentan itu yang paling panas itu di dapur, sama kalau ruang sejuk itu biasanya di living room, ruang bersama, tapi dapur tuh yang paling panas dan dapur ini kemudian kan rentan dengan domestic work-nya perempuan,” kata Dian.
Beban panas juga tidak selalu terlihat oleh anggota keluarga lain. Dalam banyak rumah tangga yang diamati Rujak, suami bekerja di luar rumah dan baru kembali pada malam hari. Akibatnya, pengalaman panas yang dirasakan sepanjang hari oleh perempuan bisa tidak sepenuhnya dipahami oleh pasangan mereka.
“Suaminya menganggap, ‘Ya, masih biasa-biasa aja.’ Karena kan dia hanya di rumah pas malam,” ujar Dian.
Baca Juga: Keberanian Perempuan Pesisir Menolak Reklamasi di Manado Utara
Di luar dampak fisik, Dian melihat satu persoalan lain yang sejauh ini diakuinya belum secara khusus ditelusuri dalam riset Rujak, yakni potensi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berkaitan dengan tekanan panas ekstrem.
Meski belum memiliki data untuk menyimpulkan adanya hubungan antara panas ekstrem dan KDRT, Dian menilai isu tersebut perlu mulai dipetakan bersama persoalan kesehatan mental. Keduanya sama-sama tidak kasatmata dan dampaknya dapat muncul perlahan.
“Itu sebetulnya ada dua potensial isu ke depan yang kita juga harus hati-hati meneliti dan meresponnya adalah potensi KDRT sama mental health terkait urban heat. Dan itu memang sangat gradual, enggak kelihatan,” jelasnya.
Sementara itu, riset Rujak menemukan sejumlah kondisi yang dapat menjadi tekanan tambahan di dalam rumah. Suhu yang tinggi pada malam hari membuat warga sulit tidur, dan kurang tidur berulang dapat memengaruhi kondisi fisik sekaligus emosi penghuni rumah.
“Kurang tidur bisa berhari-hari, sebetulnya mempengaruhi kondisi kesehatan. Nah, jadi lebih cepat emosi karena panas,” kata Dian.
Beban adaptasi juga tidak selalu berhenti pada tubuh. Kebutuhan untuk membeli atau menambah kipas, menyediakan air bersih, hingga membeli es batu untuk anak dapat menjadi pengeluaran tambahan bagi rumah tangga. Dalam situasi seperti ini, perempuan yang banyak mengurus pekerjaan domestik dapat menghadapi tekanan psikologis berlapis.
Baca Juga: Menulis Ulang Narasi Perempuan dalam Sinema di ‘Herstory’ Jakarta Film Week 2025
“Ketika perubahan adaptasi itu menambahkan membuat stres ekstra, jadi ibu-ibu lebih sering marah-marahin anaknya,” ujar Dian.
Temuan tersebut belum dapat dibaca sebagai bukti bahwa panas ekstrem menyebabkan KDRT. Namun, menurut Dian, ia menunjukkan bagaimana panas dapat masuk ke dalam relasi domestik melalui kelelahan, kurang tidur, tekanan ekonomi, dan beban pengasuhan.
Karena itu, Dian mengingatkan, dampak panas tidak cukup dilihat hanya dari suhu tubuh atau keluhan kesehatan, tetapi juga dari perubahan hubungan sosial di dalam rumah.
Dian mencontohkan kerangka hazard–vulnerability–risk untuk menjelaskan bagaimana tekanan tersebut dapat saling memperkuat. Saat hazard berupa cuaca ekstrem semakin sering atau semakin kuat, sementara kerentanan rumah tangga miskin kota tetap tinggi karena keterbatasan ruang, kualitas hunian, dan sumber daya adaptasi, risiko yang dihadapi pun ikut membesar.
“Sekarang hazard-nya makin besar, sedangkan kerentanannya makin tinggi, maka risikonya makin besar,” katanya.
Ia mengingatkan agar kapasitas respons warga juga diperhitungkan dalam melihat risiko. Sebab, kemampuan beradaptasi yang terbatas dapat membuat tekanan justru semakin berat, terutama ketika adaptasi membutuhkan biaya tambahan dan mendorong rumah tangga berutang.
Baca Juga: Pramono Ngomong Jakarta Kota Global, Tapi Warga Korban Penggusuran dan Keberlanjutan Lingkungan Ditinggal
Hemat Dian, di situlah pentingnya melihat panas sebagai persoalan yang lebih luas dari sekadar cuaca. Dampaknya bisa merembet dari tubuh ke kondisi emosional, dari ruang rumah ke relasi antaranggota keluarga, dan dari kebutuhan beradaptasi ke beban ekonomi.
“Ibu itu harus berakrobat mengatasi panas, anaknya kepanasan, kegerahan, mau mandi, minta beliin es—banyak sekali tuh kasus minta beliin es, jadinya sakit batuk. Itu semua kan ketegangan atau kepusingan yang dirasakan oleh si ibu, si perempuan tadi. Ini harus mengelola rumah tangga dengan tambahan hazard-nya.”
“Jadi kemampuan orang juga untuk merespon tuh, nanti kan balik lagi apakah itu meningkatkan kerentanannya atau memperkuat resiliensinya,” jelas Dian.
Anak dan Ruang Bermain yang Menyempit
Di luar rumah, anak-anak juga menghadapi paradoks serupa.
Ruang terbuka yang tersisa justru menjadi tempat yang paling panas. Komarudin melihat sebagai pengguna dua ruang terbuka yang masih tersedia di kampung adalah anak-anak. Salah satunya merupakan lapangan tanah merah di seberang rel yang minim pepohonan dan teduhan.
Dari sudut pandang kota, ruang itu tercatat sebagai ruang terbuka. Dari sudut pandang anak-anak yang tidak memiliki halaman luas di depan rumah, ruang itu adalah satu-satunya tempat untuk bermain.
Dian menemukan paradoks tersebut berulang dalam risetnya.
“Di tempat-tempat ruang panas, lapangan terbuka itu tuh anak-anak. Kami juga bingung kenapa anak-anaknya suka di situ, padahal itu paling panas,” katanya.
Jawabannya bukan karena anak-anak tidak merasakan panas. Dian menilai, mereka hanya tidak punya banyak pilihan.
Rumah-rumah di Kampung Muka berdiri rapat. Ruang di depan rumah terbatas. Ketika ruang bermain semakin sedikit, anak-anak akhirnya menggunakan ruang terbuka yang tersisa—meski ruang tersebut sendiri tidak cukup teduh untuk melindungi mereka dari panas.
Baca Juga: ‘Demokrasi Ini Dipaksakan’: Masyarakat Miskin Kota Jakarta Serukan Coblos Tiga Paslon di Pilgub DKI
Komarudin melihat dampaknya dalam keseharian warga. Ia mengaitkan cuaca yang semakin ekstrem dengan meningkatnya keluhan kesehatan, termasuk flu dan batuk.
“Sekarang banyak orang punya penyakit flu, batuk. Saya juga kemarin baru-baru habis sembuh, 3 hari kena flu, batuk,” ungkap Komarudin getir. “Ibu-ibu, apalagi anak-anak, ini kan rentan dengan panas yang begitu tinggi, lalu polusi udara yang begitu tinggi juga.”
DLH DKI Jakarta, dalam keterangan tertulis kepada Konde.co, menyampaikan hal serupa dari perspektif kebijakan. Menurut DLH, kelompok dengan keterbatasan akses terhadap sumber daya, layanan kesehatan, informasi, dan perlindungan sosial akan menghadapi risiko lebih besar ketika dampak perubahan iklim semakin terasa. Perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas termasuk kelompok yang secara khusus rentan.
Berdasarkan olah data DLH DKI Jakarta pada 2025, wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat menjadi episentrum sebaran tingkat kerentanan tertinggi. Sekurangnya ada 20 kelurahan di wilayah utara Jakarta dengan potensi dampak perubahan iklim pada kategori tinggi hingga sangat tinggi—termasuk dampak terhadap kesehatan, akses air bersih, dan kondisi permukiman kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, dan orang dengan disabilitas.
Lebih lanjut, DLH DKI Jakarta menyatakan tengah memperkuat koordinasi antara Bappeda, BPBD, DLH, dan Dinas Kesehatan melalui Jakarta Heat Resilience and Health Initiative, sebuah inisiatif bersama C40 yang berfokus pada pemantauan risiko kesehatan akibat panas ekstrem serta pengembangan sistem peringatan dini yang terintegrasi.
Baca Juga: Ceritaku Datangi Kampung-Kampung di Jakarta: Pembangunan Maskulin Bikin Perempuan Jadi Miskin
Namun bagi warga Kampung Muka, sebagian jawabannya justru dimulai dari hal yang jauh lebih dekat: bagaimana membuat rumah tempat mereka tinggal menjadi sedikit lebih layak untuk dihuni.
Di kampung yang ruangnya terbatas, panas memperlihatkan bahwa ketahanan terhadap perubahan iklim bukan hanya persoalan berapa derajat suhu kota naik. Ia juga ditentukan oleh siapa yang memiliki rumah dengan ventilasi baik, yang punya akses terhadap kipas atau pendingin, juga privilege dalam mengakses ruang hijau teduh untuk bermain.
Karena itu, warga tidak sepenuhnya menunggu solusi datang dari luar. Renovasi rumah dengan pendekatan passive cooling dan pengelolaan ruang bersama yang dilakukan dengan penguatan koperasi menjadi bagian dari upaya mandiri warga untuk beradaptasi dengan panas.
Kendati begitu, Dian mengingatkan, upaya tersebut semestinya tidak membuat tanggung jawab atas ketahanan iklim berhenti di tingkat warga.
“Resiliensi warga juga perlu diakui oleh banyak pihak, termasuk pemerintah, bahwa warga dengan segala keterbatasannya itu sudah berupaya sebaik mungkin beradaptasi terhadap panas. Tapi harapannya ke depan keterbatasan itu dikurangi,” tegas Dian.
Menata Kampung Deret dari Napas Gotong Royong Koperasi
Di tengah keterbatasan struktural itu, Koperasi Kampung Muka menemukan jalan tengah, membangun ulang rumah warga bukan melalui bantuan hibah semata, melainkan melalui skema dana bergulir tanpa bunga.
Komarudin membeberkan hitung-hitungan itu di atas meja. Setiap rumah memperoleh suntikan dana sebesar Rp50 juta dari jejaring donatur. Namun, uang itu pantang singgah sebagai lembaran tunai di saku penerima.
Seluruhnya dikonversi menjadi tumpukan bata, semen ramah lingkungan, dan ongkos tukang yang diawasi secara kolektif oleh arsitek pendamping, pemilik rumah, serta pengurus koperasi.
“Kita dapat bantuan dari Japra 50 juta. Kita kasih ke warga itu 50 juta, tapi bukan bentuknya uang. Bentuknya material plus tenaga kerja,” jelasnya.
Warga kemudian mencicil Rp594 ribu per bulan selama 84 bulan atau tujuh tahun, tanpa bunga. Komarudin menegaskan skema ini jauh lebih menguntungkan dibanding meminjam ke bank yang membebankan bunga, ditambah warga juga mendapat pendampingan desain dari arsitek muda.
“Kalau misalnya mereka bangun uang 50 juta itu mereka pinjam di bank, sudah otomatis ada bunga. Dan mereka juga nggak tahu, kan, nggak ada tim ahli,” katanya.
Baca Juga: Riset AJI Jakarta: Ada Praktik Ketimpangan Upah antara Jurnalis Perempuan dan Laki-laki
Rancang bangunnya pun tidak lahir dalam semalam dari meja gambar arsitek yang berjarak. Tim perancang muda harus duduk bersila di lantai selama lebih dari dua bulan bersama setiap warga.
Mereka mendengarkan silang pendapat di antara sanak famili yang kerap berbagi satu petak tanah yang sama: ruang mana yang mesti diikhlaskan untuk sirkulasi udara bersama, dan sudut mana yang disepakati menjadi bilik privasi keluarga.
Dian Tri Irawaty dari Rujak Center for Urban Studies menyebut terobosan desain ini bertumpu pada filosofi pendinginan pasif (passive cooling)—usaha menjinakkan hawa panas secara arsitektural tanpa bergantung pada tarikan daya listrik atau deru mesin pendingin udara (AC).
“Pendinginan pasif ini dari desain rumah, dari material bangunan, dari cat bangunan itu bisa mempengaruhi eksposur panas terhadap bangunan rumah,” jelasnya.
Siasatnya bekerja lewat perubahan-perubahan elementer. Lembaran asbes yang dulu memanggang ruangan diganti dengan atap PVC yang lebih ramah suhu. Dinding-dinding bata dilubangi dengan susunan roster artistik serta jendela berhadapan (cross ventilation) demi memancing angin liar masuk berputar.
Pulasan cat luar sengaja dipilih dari spektrum warna terang untuk memantulkan kembali radiasi sinar matahari, sementara orientasi hadap bangunan disetel sedemikian rupa agar tidak menelan mentah-mentah sengatan matahari terbit dan tenggelam.
Baca Juga: Kami Sesak Napas: Hilang Nafkah, Hilang Nyawa di Kampung Jakarta Saat Covid
Namun, Dian juga menggarisbawahi bahwa efektivitas perubahan adaptasi ini sangat bergantung pada rasa aman bermukim di pinggiran kampung kota.
“Di kampung informal yang belum jelas legalitasnya, mereka jadi takut, segan untuk melakukan upaya-upaya yang sebetulnya akhirnya mengurangi kemampuan mereka juga beradaptasi terhadap panas gitu. Atau tadi karena keterbatasan kemampuan mereka, adaptasi mereka juga kurang tepat. Misalnya masangnya malah masang bahan asbes gitu ya atau masangnya malah masang terpal tapi yang justru menyerap panas, karena ketakutan (legalitas) itu,” paparnya.
Fenomena ini menjelaskan mengapa pendekatan Kampung Muka—hunian tapak dengan kepemilikan yang, meski belum bersertifikat penuh, diakui pemerintah lewat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kawasan—menjadi pilihan yang lebih diterima warga.
Baca Juga: Kasus KDRT Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara, Aktivis Serukan Jangan Pilih Politisi Busuk
“Mereka merasa kalau rumah tapak ini mereka merasa memiliki. Oh, ini rumah saya, ukurannya walaupun sedikit,” kata ketua Koperasi Kampung Muka, Komarudin.
Sejarah legalitas kampung juga menjadi kunci penting yang membuka akses infrastruktur. Sebelum terbitnya Keputusan Gubernur Nomor 878 Tahun 2018 tentang penataan Kampung Prioritas, Kampung Muka seperti terhapus dari peta layanan dasar balai kota karena status lahannya.
Payung hukum itu mengubah arah angin; pipa-pipa drainase kini mulai dipasang, permukaan jalan gang ditinggikan dari ancaman genangan, tiang penerangan jalan mulai berdiri, hingga izin berusaha mulai bisa dikantongi warga.
“Walaupun ganti gubernur, keputusan gubernur itu belum dicabut,” tegas Komarudin.
Tentu saja, mendirikan sepuluh rumah deret percontohan di RT 6 bukan lintasan yang mulus. Rintangan terberat justru lahir dari trauma kolektif warga sendiri, bagaimana meyakinkan tetangga sekitar bahwa cicilan Rp594 ribu per bulan ini murni ikhtiar swadaya, bukan jerat utang piutang baru yang akan merenggut atap mereka. Lewat rembuk warga yang digelar berulang kali, kecurigaan itu meluruh.
“Efeknya ketika dibangun di rel itu akhirnya warga yang lain ikut. Oh iya ternyata bagus ya kalau kita bangun dengan rapi,” ungkap Komarudin.
Komar mengaku, warga yang belum tersentuh giliran perbaikan kini justru berbondong-bondong meminta diajarkan prinsip-prinsip pendinginan pasif, agar kelak ketika tabungan mereka cukup, mereka bisa menata dinding dan ventilasi rumahnya sendiri dengan cara yang serupa.
Kemandirian Energi di Pinggiran Jalur Baja
Pengalaman Senu yang harus mengungsi mencari angin segar saat gardu listrik padam menegaskan bahwa ketergantungan hidup warga pinggiran kota pada kabel-kabel listrik sungguh rapuh.
Dari keterbatasan itu, Greenpeace Indonesia menawarkan gagasan transisi energi berkeadilan melalui pemasangan panel surya di lahan Kampung Muka, yang disambut baik oleh warga. Upaya memadukan desain hunian dengan pendinginan pasif agar warga lebih mampu menghadapi panas sekaligus membangun kemandirian energi.
Yuyun Harmono, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, menuturkan bahwa inisiatif ini terilhami oleh gerakan RevoluSolar di kawasan favela Rio de Janeiro, Brasil—gerakan akar rumput yang merebut kuasa energi matahari dengan upaya memerdekakan kaum miskin dari kerentanan kota.
“Selama ini kan perdebatan soal transisi energi jarang sekali bicara soal bagaimana peran serta masyarakat yang paling terdampak,” kata Yuyun, menyindir perbincangan iklim yang kerap elitis.
Sistem panel surya di atap Kampung Muka sengaja dirangkai secara off-grid—berdiri mandiri tanpa terhubung ke jaringan kabel Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pilihan ini diambil agar warga tidak perlu bergantung pada proses pemasangan on-grid yang memiliki sejumlah ketentuan dan batasan.dari PLN.
Dalam skema on-grid, panel surya terhubung langsung ke jaringan PLN. Listrik yang dihasilkan panel digunakan untuk kebutuhan rumah, sementara kelebihan listrik dapat disalurkan ke jaringan PLN melalui mekanisme yang diatur pemerintah. Pemasangannya juga membutuhkan persetujuan dan ketentuan teknis tertentu dari PLN. Dalam praktiknya, aturan dan proses tersebut dinilai dapat menyulitkan warga yang ingin memasang panel surya secara mandiri.
Baca Juga: Mira, Pembakaran Transpuan Jakarta Karena Kebencian Terhadap LGBTIQ
“Aturan-aturan ini dibikin PLN, menurut kami, menghambat minat mereka yang mau pasang solar panel,” kritik Yuyun lugas.
Karena itu, sistem off-grid dipilih waega sebagai jalan tengah. Listrik dari panel tidak dikirim ke jaringan PLN, melainkan disimpan dalam baterai untuk digunakan warga sesuai kebutuhan.
Panel yang dipasang berkapasitas sekitar 100 watt peak, dengan baterai penyimpanan berkapasitas 2.100 hingga 10.000 watt hour. Listrik yang dihasilkan memang tidak ditujukan untuk menjalankan peralatan berdaya besar seperti air fryer atau setrika. Prioritasnya lebih pada kebutuhan sehari-hari yang lebih mendasar.
Pada malam hari, listrik digunakan untuk menyalakan lampu agar rumah tetap terang. Daya yang tersimpan juga bisa digunakan untuk mengisi ponsel—yang penting bagi komunikasi dan pekerjaan—serta gawai anak-anak untuk belajar.
Pemilihan kebutuhan yang dicakup ini, kata Yuyun, merupakan hasil rembukan langsung dengan ibu-ibu di Kampung Muka.
“Kami di awal juga diskusi dengan ibu-ibu di sana. Kami nanya, misalnya kebutuhan listriknya habis berapa per bulan, untuk apa saja,” jelasnya.
Kemandirian ini dipersiapkan agar tidak mati muda. Greenpeace menurut Yuyun tengah merancang program pelatihan teknis bagi warga yang tidak melihat gender maupun usia agar terampil melakukan perawatan berkala dan perbaikan modul surya secara swadaya.
Baca Juga: Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak yang Menjadi Wajah Baru Jakarta
Pola ini meniru keberhasilan pendampingan di Masjid Luar Batang, Jakarta Utara, yang melibatkan remaja masjid setempat untuk menjadi teknisi lokal. Bila rencana berjalan mulus, kecakapan teknis ini akan dilembagakan di bawah naungan Koperasi Kampung Muka.
Di tengah optimisme tapak rel itu, Yuyun melepaskan kritik tajam terhadap arah kebijakan transisi energi pemerintah yang dinilainya lamban dan salah sasaran.
Riset kolaborasi Greenpeace bersama lembaga survei Indikator pada Februari 2026 memperlihatkan hanya 23% warga Jakarta yang berminat memasang panel surya atap secara mandiri tanpa bantuan fiskal. Namun, gairah itu melonjak drastis menyentuh 51% bila negara bersedia mengucurkan subsidi sebesar 30 hingga 50% dari biaya pengadaan peranti awal. Menariknya, antusiasme tertinggi meletup dari Kepulauan Seribu dan pesisir Jakarta Utara—wilayah-wilayah yang setiap hari terpanggang suhu ekstrem.
“Ini sebenarnya kesempatan bagi pemerintah, tapi tentu harus didukung dengan kebijakan dan insentif yang tersedia bagi mereka yang ingin pasang solar panel, terutama untuk masyarakat menengah ke bawah,” tegas Yuyun.
Yuyun juga menyoroti ketimpangan subsidi antara energi fosil dan energi terbarukan.
“Selama ini perdebatannya, energi fosil, baik batu bara dan gas, kan heavily subsidized. Di sisi lain, sebenarnya kalau energi terbarukan ini mau kompetitif, terutama solar panel ini, dia berhak untuk mendapatkan subsidi yang sama,” katanya.
Baca Juga: Sahat Farida: Perempuan Di Putaran Arus (Parlemen)
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara, kata Yuyun, berkontribusi terhadap krisis iklim yang mendorong peningkatan suhu dan kejadian panas ekstrem, sementara polusi udara dari pembangkit dapat memperburuk kerentanan kesehatan warga ketika mereka harus menghadapi paparan panas dalam waktu yang sama.
“Krisis iklim ini kan ada penyebabnya, dampaknya yang kita rasakan, misalnya curah hujan yang sangat tinggi di musim penghujan, atau kalau di musim kemarau adalah hari tanpa hujan yang sangat panjang,” kata Yuyun saat ditanya kontribusi proyek energi fosil pada krisis iklim.
Laporan Greenpeace Indonesia pada 2016 memperkirakan polusi dari PLTU menimbulkan beban ekonomi bagi negara dan masyarakat hingga Rp351 triliun per tahun, antara lain akibat penyakit pernapasan dan hilangnya produktivitas. Sementara itu, laporan terbaru Toxic 20 (2025) memproyeksikan 156 ribu kematian dini pada 2026–2050 akibat paparan polusi dari 20 PLTU batu bara paling beracun di Indonesia.
Di tengah meningkatnya risiko panas ekstrem, Yuyun menilai penting untuk melihat bagaimana emisi pembangkit, kondisi lingkungan yang telah terdegradasi, dan keterbatasan ruang hidup dapat bertemu dan menciptakan kerentanan berlapis bagi masyarakat sekitar. Sayangnya, keterbukaan data mengenai sumber dan tingkat emisi setiap PLTU masih sulit diakses warga.
Upaya membuka informasi tersebut ditempuh lewat jalur hukum oleh Greenpeace Indonesia bersama LBH Pers dan AMAR Law Firm & Public Interest Law Office (AMAR) yang menggugat PT PLN (Persero).
Baca Juga: Sumilah dan Majid, Kisah Breadwinner Cari Nafkah Kian Seret di Kampung Tempe
Perjuangan itu berujung pada putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi PT PLN (Persero) dalam perkara keterbukaan informasi publik terkait data emisi PLTU.
Putusan Kasasi Nomor 911 K/PDT.SUS-KIP/2026 tertanggal 26 Agustus 2026 tersebut membuat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1371/Pdt.Sus-KIP/2025/PN.Jkt.Sel berkekuatan hukum tetap.
Dengan kata lain, putusan Kasasi MA tersebut menguatkan kewajiban PLN untuk membuka data emisi PLTU. Informasi yang harus dibuka mencakup peta jalan penerapan standar emisi, laporan pemantauan emisi sebelum dan sesudah 2019, serta dokumen izin dan persetujuan lingkungan terbaru beserta perubahannya.
Data tersebut dibutuhkan untuk memantau pencemaran, mengevaluasi kepatuhan pembangkit terhadap standar emisi, sekaligus membantu pemerintah memetakan wilayah yang menghadapi beban lingkungan dan risiko panas secara bersamaan.
Dengan data yang terbuka, langkah pengurangan emisi, penegakan hukum, serta kebijakan perlindungan dan adaptasi bagi masyarakat yang paling rentan dapat dirancang dengan lebih tepat.
“Publik berhak mengetahui cerobong PLTU mana yang mencemari udara mereka. Data emisi juga dapat menjadi dasar untuk memantau dan mengevaluasi sumber pencemar, mengambil langkah penegakan hukum, serta menentukan upaya mitigasi emisi dari sektor energi,” kata Yuyun dalam rilis pers yang diterima Konde.co.
Selain ketergantungan energi fosil, hambatan lain dari kemandirian energi menurut Yuyun adalah dukungan terhadap warga.
Baca Juga: Dipaksa Pergi dari Kampung: Stop Pembunuhan di Papua, Rumah Kami Bukan Zona Perang
Pada konteks penataan Kampung Muka, ketiadaan insentif progresif dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih lanjut disayangkan Yuyun, sebab riset indeks kesiapan transisi energi oleh Greenpeace bersama Celios menempatkan Jakarta pada posisi teratas dalam hal kekuatan fiskal dan kapasitas tata kelola dibanding provinsi lain.
Oleh karena itu, panel-panel hitam yang rencananya segera bertengger memantulkan langit Kampung Muka diharapkan Yuyun menjadi benih perubahan yang bisa direplikasi komunitas lainnya.
“Kampung Muka punya kelembagaan dan modal sosial yang cukup kuat. Model-model yang sama ini sebenarnya juga bisa direplikasi dalam penyediaan energi berbasis komunitas,” katanya.
Ia berharap komunitas tapak seperti koperasi warga, menjadi pemain utama transisi energi di level akar rumput, sehingga kesejahteraan yang dihasilkan bisa dibagi rata di antara warga, termasuk perempuan dan anak yang selama ini menanggung beban panas paling berat namun paling sedikit dilibatkan dalam pengambilan keputusan energi rumah tangga.
Keluhan mengenai pemberian insentif bagi kampung padat yang beradaptasi secara mandiri, serta ketegasan kewajiban bagi pengembang untuk menyediakan ruang terbuka hijau yang memadai, dilayangkan Konde.co kepada Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.
Melalui pernyataan tertulisnya, DLH menegaskan telah memancang asas keadilan iklim sebagai salah satu pijakan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Perubahan Iklim dan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
Baca Juga: Ikhtiar Menjaga Napas Payung Kertas Mbah Mun di Kampung Pandanwangi
Regulasi tersebut, menurut DLH, berpijak pada empat prinsip utama: pembangunan berkelanjutan, kehati-hatian, asas pencemar membayar, dan keterpaduan tata kelola. Prinsip-prinsip ini menjadi kerangka dalam merumuskan kebijakan pengendalian perubahan iklim di Jakarta, termasuk dalam melihat kebutuhan dan kapasitas masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim.
Dalam jawaban atas pertanyaan lain mengenai pelibatan masyarakat dalam upaya adaptasi, DLH menjelaskan bahwa masyarakat didorong untuk aktif mengenali persoalan lingkungan dan menentukan aksi yang sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.
Melalui penyuluhan dan pembinaan, DLH dalam keterangannya berupaya membangun pemahaman mengenai perubahan iklim sekaligus mendorong aksi nyata di tingkat lingkungan. Pendekatan ini antara lain dijalankan melalui Program Kampung Iklim (ProKlim), yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk kader lingkungan, kelompok perempuan, ibu rumah tangga, anak-anak, generasi muda, serta tokoh masyarakat.
Menurut DLH, pelibatan berbagai kelompok tersebut penting karena masing-masing memiliki pengalaman dan peran yang berbeda dalam menghadapi persoalan lingkungan sehari-hari.
Kelompok ibu, dicontohkan DLH dapat berperan dalam pengelolaan sampah dan penghematan sumber daya di rumah, sementara anak-anak dan generasi muda dapat terlibat dalam edukasi serta kampanye lingkungan.
Baca Juga: Perceraian Tidak Dianggap ‘Prestasi’ Saat Pulang Kampung Lebaran? Saatnya Ubah Standar
DLH juga mendorong agar aksi adaptasi tidak dilakukan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah. Bentuknya dapat berupa penghijauan, pengelolaan sampah, penghematan air, pemanfaatan lahan yang tersedia, hingga upaya menghadapi risiko panas ekstrem.
Melalui penyuluhan, pendampingan, dan komunikasi dua arah dengan masyarakat, DLH menyatakan berupaya menggali praktik baik yang telah berjalan di lingkungan warga untuk kemudian diperkuat dan dikembangkan. Dengan demikian, di tingkat pelaksanaan, pendekatan DLH terhadap adaptasi lebih banyak ditekankan pada penguatan kapasitas dan partisipasi warga, sementara kerangka kebijakannya ditempatkan dalam prinsip keadilan iklim, pembangunan berkelanjutan, kehati-hatian, asas pencemar membayar, dan keterpaduan tata kelola.
Comments are closed.