Sonya dan Irma menjalani usia lanjut dengan penghasilan tak menentu, akses kerja dan bantuan sosial yang terbatas, serta kondisi kesehatan yang menurun. Kehidupan mereka juga memperlihatkan keluarga dalam beragam bentuk: pasangan, anak angkat, dan kawan dekat.
SUDAH 20 tahun, Sonya Vanessa hidup bersama Agus, pasangannya. Meski hubungan mereka tidak tercatat secara administratif, baik oleh negara maupun lembaga keagamaan, hal itu tidak berpengaruh pada relasi keduanya.
Dengan usia yang terpaut 21 tahun, Sonya 64 tahun dan Agus 43 tahun, keduanya berkomitmen saling merawat dan menyayangi. Di bawah satu atap, keduanya berbagi peran mengurus rumah.
“Kalau pagi, yang cuci baju saya, tapi yang ngepel itu suami saya. Seperti itu, bagi tugas,” kata Mami Sonya, begitu panggilan akrabnya, Selasa, 5 Mei 2026.
Selama ini, Sonya dan Agus tinggal di rumah warisan keluarga Sonya. Beberapa kamar di rumah itu ia sewakan untuk indekos dengan harga Rp400 ribu per bulan. Penyewanya adalah transpuan yang juga teman Sonya.
Dari kos-kosan itulah hidup Sonya ditopang. Sementara itu, Agus bekerja sebagai kuli bangunan. Meski pendapatan mepet, mereka tetap saling berbagi satu sama lain.
“Kalau suami tidak punya uang dan minta rokok, ya saya kasih begitu saja. Sementara kebutuhan saya juga banyak. Saya harus belanja dan memenuhi kebutuhan makan setiap hari.”
Sebagai ketua Persatuan Waria Kota Surabaya (Perwakos) sejak 2012, Sonya sering mendapat undangan pelatihan, pertemuan, dan sejenisnya. Dalam kegiatan itu, ia biasanya mendapat uang transport. Uang itu ia simpan untuk menambah pemasukan.
“Kemarin saya menghadiri beberapa pertemuan dan pelatihan di hotel. Dari kegiatan tersebut, saya mendapatkan uang,” ujarnya.
Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, pendapatan keduanya juga dicurahkan untuk membiayai dua anak angkat yang kini masih sekolah. Anak angkat pertama mereka adopsi sejak usia 3 bulan dan kini sudah duduk di bangku SMP. Sementara itu, anak kedua berusia beberapa tahun lebih muda.
Namun, membesarkan anak sebagai transpuan menyimpan kekhawatiran bagi Sonya. Ia takut anak-anaknya kelak menjauh karena malu memiliki ibu seorang transpuan, seperti yang pernah ia saksikan pada transpuan lain.
Sampai hari ini Sonya tak berani menjemput anak atau mengambil rapornya di sekolah. Ia lebih memilih meminta Agus datang untuk menghindari stigma terhadap anaknya.
“Saya ingin anak angkat bisa menerima kami sebagai waria. Sebab, di mana pun, banyak anak angkat yang setelah dewasa justru tidak benar-benar menerima. Kalaupun menerima, biasanya mereka terlihat malu,” katanya.
Di usianya yang kian senja, Mami Sonya kerap melakukan cek kesehatan dan kadar gula darah. Ia juga aktif mengikuti berbagai kegiatan untuk membantu transpuan mencegah penularan penyakit seksual.
Selain kegiatan sosial, Sonya juga bergabung dalam Persekutuan Hati Damai dan Kudus (PHDK), yang merupakan gereja sekaligus komunitas untuk transpuan Kristen Protestan.
PHDK menjadi ruang aman bagi Sonya dan transpuan lain saat beribadah. Di gereja umum, mereka justru merasa tidak nyaman dan berpotensi mendapatkan perundungan.
“Selalu menjadi bahan pembicaraan di gereja. Padahal tujuan kami datang ke gereja itu untuk beribadah.”
Diskriminasi juga ia temui dalam pekerjaan dan pelayanan publik. Menurut Sonya, transpuan yang melamar pekerjaan formal kerap diminta memotong rambut dan berpenampilan sebagai laki-laki. Saat mengurus bantuan sosial atau dokumen kependudukan, mereka juga menghadapi pertanyaan yang menghakimi identitas gendernya.
Memasuki usia lanjut, terbatasnya pilihan pekerjaan semakin membebaninya.
“Kalau sudah seusia saya, sebenarnya sudah tidak kuat lagi. Tapi, kalau saya tidak punya pekerjaan lain di luar itu, mau bagaimana lagi. Sebenarnya tidak kuat, tetapi tetap saya paksa kuat dan saya jalani sebisanya.”
Dalam urusan ini, ia merasa negara menerapkan standar ganda. Saat membayar pajak, identitas transpuan tidak pernah dipermasalahkan oleh negara. Namun, saat mengakses hak atas bansos, layanan administrasi kependudukan, pendidikan, dan pekerjaan, identitas transpuan justru menjadi bahan diskriminasi.
***
Irma Subekti (62) sedang menjajal pekerjaan baru sebagai seorang pengamen. Hal ini ia lakukan sebagai antisipasi jika suatu hari nanti usaha sewa gaun pengantin dan rias wajah sepi. Sebagai transpuan yang sudah lanjut usia, ia merasa tidak banyak yang bisa dilakukan.
Ketika masih muda, Irma memiliki minat di dunia pendidikan. Ia lulus dari Sekolah Pendidikan Guru (SPG) pada 1983 dan sempat mengajar sebagai guru honorer selama delapan tahun, dari 1983 hingga 1991.
Selama menjadi guru honorer, ia berharap bisa diangkat menjadi pegawai negeri, tetapi harapan itu kandas karena diskriminasi terhadap identitas gendernya.
“Lagi-lagi, saya dihadapkan pada kejelasan gender. Tidak bisa dengan penampilan seperti ini menjadi guru. Akhirnya, saya memutuskan keluar dari pekerjaan sebagai tenaga pengajar,” tandasnya.
Kecewa dengan keadaan itu, Irma kemudian menekuni tata rias wajah atau make-up artist (MUA). Belakangan usahanya itu sepi, yang memaksanya memutar otak untuk mendapatkan uang.
Berjualan makanan, menerima pesanan katering, hingga menawarkan jasa potong rambut dengan bayaran seikhlasnya pernah ia jalani. Untuk para tetangga, biasanya ia hanya meminta Rp15 ribu untuk sekali potong rambut.
Semua pekerjaan itu ia dilakoni karena diskriminasi. Segala keterbatasan ini menjadi bagian dari perjalanan panjang hidup Irma. Ia lahir sebagai anak kedua dari lima bersaudara di keluarga Islam yang taat.
Pilihan Irma untuk menerima dirinya yang sekarang bertentangan dengan nilai yang dipegang oleh keluarganya. Semula ayahnya keras menolak, namun lama-lama mau menerima Irma sebagai transpuan karena prestasi-prestasi Irma.
Penerimaan keluarga itu juga membentuk relasi keluarga yang baik. Irma menunjukkan keharmonisan relasi itu dengan merawat keponakannya yang yatim. Ia mengasuh keponakannya seperti anaknya sendiri dari bayi hingga kelas 1 SD, lalu kembali merawatnya ketika SMP.
“Sebelum kita bersedekah kepada orang lain (mengambil anak angkat), kita perlu bersedekah kepada keluarga dulu (merawat keponakan),” katanya.
Kini keponakannya telah tumbuh dewasa dan bekerja di Jombang, sementara Irma tinggal seorang diri di sebuah rumah kontrakan yang ia sewa sejak 2018 dengan biaya per tahun Rp10 juta.
Di usia lanjut, Irma mengalami sakit lambung, gangguan pendengaran, dan gejala katarak. Ketika ia sakit dan saudara kandungnya tinggal jauh, kawan-kawannya datang menemani, menggalang bantuan, serta merawatnya hingga pulih.
Dukungan itulah yang membuat Irma memaknai kawan-kawannya sebagai keluarga pilihan, keluarga yang hadir bukan karena hubungan darah, melainkan karena kepedulian.
Irma kerap memeriksakan diri ke Puskesmas. Namun, di tengah kondisi kesehatan dan penghasilan yang menurun, ia kesulitan memperoleh bantuan sosial karena usaha tata riasnya membuatnya dianggap sebagai pelaku usaha kelas menengah.
Dalam dokumen kependudukan, Irma tetap mencantumkan jenis kelamin laki-laki untuk menghindari persoalan ketika mengakses layanan medis bagi organ reproduksi laki-lakinya.
“Dalam dunia kesehatan, jenis kelamin dilihat secara biologis. Jika KTP saya diubah menjadi perempuan, lalu saya mengalami masalah kesehatan pada organ reproduksi laki-laki, hal itu justru akan menimbulkan polemik baru di rumah sakit,” ungkapnya.
Identitas laki-laki juga ia gunakan saat menunaikan salat Jumat. Bagi Irma, hubungan manusia dengan Tuhan merupakan urusan pribadi. Ia mengatakan kelak harus dimakamkan sebagai laki-laki agar tidak menimbulkan polemik.
“Ketika kita sudah kembali kepada Allah, badan kita hancur, yang kembali adalah roh kita,” katanya.
Diskriminasi Berujung Kerentanan Transpuan Lansia
Pendiri GAYa Nusantara Dede Oetomo mengatakan pengalaman seperti yang dialami Irma jamak terjadi di kalangan transpuan.
“Keluarga pilihan memang merupakan konsekuensi logis ketika keluarga asal transpuan banyak yang tidak menerima, atau bahkan mengusir dan memutuskan hubungan dengan anak atau kerabat yang transpuan,” ujar Dede, Selasa, 26 Mei 2026.
Menurut Dede, kerentanan transpuan pada masa tua merupakan akumulasi diskriminasi sejak muda. Terbatasnya akses pendidikan dan pekerjaan formal mendorong banyak transpuan bekerja di sektor informal. Akibatnya, mereka memasuki usia lanjut tanpa tabungan dan jaminan hari tua yang memadai ketika kondisi fisik mulai menurun.
“Tuntutan agar semua warga memperoleh hak-hak ekonominya kadang luput memasukkan minoritas gender seperti transpuan,” jelasnya.
Ketiadaan jaring pengaman sosial resmi ini membawa dampak psikologis dan sosial yang berat. Dede menggambarkan kehidupan mereka bisa menjadi sangat sengsara tanpa adanya dukungan yang sistematis.
Meski saat ini sudah ada beberapa rumah singgah yang dikelola oleh organisasi transpuan di kota-kota seperti Yogyakarta, Jakarta, dan Surabaya, kapasitasnya masih sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan yang ada.
Menyikapi itu, Dede Oetomo menekankan perlunya langkah dari pemerintah. Salah satu hal yang paling mendesak adalah fleksibilitas dalam kebijakan dokumen kependudukan, KTP dan KK, serta jaringan kesejahteraan sosial.
“Pada akhirnya, Undang-Undang Antidiskriminasi total perlu ada,” tegas Dede.
Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Antiek Sugiharti menegaskan bahwa pelayanan sosial di Surabaya dijalankan dengan prinsip inklusivitas tanpa diskriminasi, termasuk bagi kelompok rentan seperti lansia transpuan.
Antiek mengakui kelompok marginal kerap terkendala administrasi kependudukan. Untuk menjangkau mereka, Dinas Sosial melibatkan pendamping sosial, kelurahan, Kader Surabaya Hebat, pengurus RT dan RW, serta komunitas seperti Perwakos.
“Pendekatan berbasis komunitas menjadi penting karena komunitas sering kali memiliki kedekatan sosial dan pemahaman yang lebih baik terhadap kondisi riil kelompok dampingan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiani mengakui bahwa persoalan administrasi kependudukan masih menjadi hambatan bagi kelompok rentan, termasuk lansia transpuan, untuk mengakses bantuan sosial.
Menurutnya, dokumen kependudukan yang aktif seperti KTP dan Kartu Keluarga menjadi syarat utama agar seseorang bisa masuk ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menerima bantuan pemerintah.
Novi menegaskan bahwa Dinas Sosial tidak membedakan pelayanan terhadap lansia transpuan. Bantuan sosial diberikan berdasarkan data identitas resmi dan kriteria kemiskinan yang berlaku.
“Terkait isu gender seperti lansia transpuan, Dinas Sosial tidak membeda-bedakan pelayanan. Kami melayani secara adil berdasarkan data resmi yang tertulis di KTP mereka,” tegasnya.
Ia juga menyebut bahwa fenomena keluarga pilihan transpuan tetap harus berhadapan dengan sistem bantuan sosial yang berbasis administrasi negara. Sebab, seluruh syarat penerima manfaat mengacu pada aturan kependudukan dan DTKS.
Comments are closed.