Parlemen Inggris menyetujui amandemen terakhir terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Tembakau dan Rokok Elektrik pada Senin, 20 April 2026 lalu. Untuk menjadi undang-undang yang berlaku resmi tinggal menuju persetujuan Raja Charles III. Persetujuan ini pun sifatnya formalitas. Sebab, sebelumnya raja sangat setuju dengan semua isi RUU ini.
Undang-undang melarang penjualan tembakau, produk herbal untuk merokok, atau kertas rokok kepada orang yang lahir pada tahun 2009 atau setelahnya. Undang-undang ini akan berlaku di empat negara konstituen Britania Raya: Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara.
Isi lainnya, misalnya, melarang penggunaan rokok elektrik di dalam mobil dengan penumpang di bawah usia 18 tahun. Begitu pula menggunakan vape di taman bermain, di luar sekolah, dan di rumah sakit. Di luar rumah sakit, penggunaan rokok elektrik masih diperbolehkan untuk mendukung mereka yang mencoba berhenti merokok.
Undang-undang ini juga akan memberi wewenang kepada menteri untuk mengatur rasa, kemasan, dan tampilan produk vape dan nikotin. Iklan untuk produk rokok dan vape juga akan dilarang secara luas.
Sukses Inggris segera memberlakukan Undang-Undang Tembakau dan Rokok Elektronik ini adalah untuk mengatasi dampak buruk kesehatan akibat merokok. Merokok mnejadi salah satu penyebab utama kematian, kecacatan di Inggris. Padahal penyakitnya penyebab muat itu bisa dicegah.
Keberhasilan Inggris menyetujui undang-undang ini bukanlah pekerjaan yang enteng. Pada proses pembahasan undang-undang ini, kampanye industri tembakau raksasa untuk melemahkan larangan merokok antargenerasi yang termaktub dalam undang-undang itu sungguh luar biasa.
Industri tembakau melancarkan ancaman hukum dan melobi politikus. Industri tembakau berupaya melemahkan rancangan undang-undang yang radikal ini, dengan tujuan menciptakan generasi bebas asap rokok.
The Examination bekerja sama dengan The Guardian pernah menerbitkan kisah bagaimana industri rokok raksasa berusaha keras menggagalkan undang-undang ini.
Industri tembakau mengancam pemerintah Inggris dengan tindakan hukum. Mereka menjamu anggota parlemen sayap kanan dalam upaya untuk menyabotase undang-undang ini.
Industri melobi politikus dan departemen pemerintah, mengajukan argumen menentang larangan merokok, dan mendekati anggota parlemen Partai Konservatif.
Lembaga kajian dan kelompok kampanye yang didanai industri juga dengan keras menentang larangan ini di media dan dalam tanggapan terhadap konsultasi pemerintah mengenai rancangan undang-undang ini.
Undang-undang ini dianggap sebagai warisan politik Perdana Menteri Rishi Sunak. Aturan ini dirancang untuk menciptakan generasi bebas asap rokok dengan menaikkan usia legal pelanggan yang dapat membeli tembakau satu tahun setiap tahunnya.
Undang-undang ini akan menjadikan Inggris sebagai negara pertama di dunia yang berhasil melarang tembakau untuk generasi mendatang. Regulasi ini menjadi preseden bagi negara lain untuk memperkenalkan kebijakan serupa, setelah proposal senada di Malaysia dan Selandia Baru dibatalkan .
Larangan merokok antargenerasi di Inggris ditangguhkan setelah Sunak mengumumkan pemilihan umum mendadak pada Juli 2024. Undang-undang ini dikecualikan dari proses percepatan. Mereka mempercepat pengesahan RUU menjadi undang-undang sebelum pembubaran parlemen menjelang pemungutan suara publik.
RUU ini dibatalkan meski Departemen Kesehatan dan Perawatan Sosial berupaya agar undang-undang tersebut diselesaikan sebelum pemilihan umum.
Aktivitas industri ini merusak demokrasi karena perusahaan transnasional dapat menggunakan anggaran besar untuk membungkam suara-suara kesehatan dan masyarakat yang sebenarnya.
“Industri mendistorsi debat publik dan melemahkan peraturan yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat,” kata Sheila Duffy, kepala eksekutif kelompok anti-merokok Action on Smoking and Health (ASH) Scotland.
ASH adalah sebuah badan amal yang berjuang untuk Skotlandia yang lebih sehat, bebas dari bahaya, dan ketidaksetaraan yang disebabkan oleh tembakau & produk terkait.
Mereka “menghambat jalannya regulasi dan menciptakan kebingungan,” ucapnya.
Perusahaan raksasa tembakau melancarkan berbagai ancaman hukum
Pemerintah Inggris menghadapi ancaman hukum dari penjual rokok terbesar di Inggris ketika RUU Tembakau dan Rokok Elektrik disahkan. Demikian dokumen yang dilihat oleh The Examination.
Imperial Brands, yang menjual hampir setengah dari seluruh rokok di Inggris dan yang mereknya termasuk L&B dan John Player Special, bekerja sama dengan British American Tobacco, yang memproduksi produk Lucky Strike dan Pall Mall, menulis surat kepada Menteri Kesehatan Victoria Atkins pada Februari 2025. Mereka mengklaim bahwa proses konsultasi mengenai undang-undang baru tersebut “melanggar hukum.”
Pada April 2025, Imperial Brands menindaklanjuti tuduhannya dengan surat hukum yang mengancam pemerintah dengan peninjauan yudisial. Pengacara pemerintah menanggapi dengan memperingatkan bahwa ancaman hukum itu dapat “menggagalkan” kemajuan RUU tersebut. Hal ini diyakini akan menyelamatkan puluhan ribu nyawa dan miliaran pound biaya Layanan Kesehatan Nasional.
Merokok adalah penyebab kematian terbesar, yang sesungguhnya dapat dicegah, di Inggris. Merokok juga menyebabkan sekitar satu dari empat kematian akibat kanker dan sekitar 80.000 kematian setiap tahunnya. Demikian catatan Departemen Kesehatan.
British American Tobacco, Japan Tobacco International, dan Philip Morris International semuanya disebut sebagai pihak yang berkepentingan dalam ancaman hukum Imperial Brands dan telah dikirimi salinan surat protokol pra-tindakan. Langkah ini memungkinkan raksasa tembakau lainnya untuk bergabung sebagai penggugat bersama atau mengajukan pengajuan mereka sendiri ke tinjauan yudisial.
Peninjauan yudisial adalah bagian dari hukum konstitusional Inggris yang memungkinkan orang untuk menantang pelaksanaan kekuasaan, biasanya oleh badan publik.
Seorang yang berpendapat bahwa pelaksanaan kekuasaan melanggar hukum, dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Administratif (bagian dari Divisi King’s Bench Pengadilan Tinggi ) untuk mendapatkan keputusan.
Imperial Brands belum mengajukan proses hukum ke pengadilan, tetapi seorang juru bicara mengatakan kepada The Examination bahwa perusahaan itu terus memantau situasi sambil mengawasi perkembangan legislatif.
Juru bicara perusahaan mengatakan perlawanan hukum yang diajukan bertujuan untuk memastikan pemerintah memberikan “pertimbangan yang sah atas tanggapan perusahaan. Ini, kata dia, bukan menantang rancangan undang-undang itu.
British American Tobacco mengatakan “jelas” rokok menimbulkan risiko kesehatan yang serius. Tapi BAT menambahkan tidak percaya larangan penjualan rokok secara turun-temurun akan memberikan “dampak yang diinginkan. Ini mengingat konsekuensi serius yang tidak diinginkan yang kemungkinan akan terjadi.
“Bagi orang dewasa yang mungkin akan terus merokok atau mulai merokok, kami percaya mereka seharusnya dapat membuat pilihan yang lebih baik dengan memilih alternatif tanpa asap daripada rokok,” kata seorang juru bicara.
Ini bukan kali pertama industri mengancam pemerintah Inggris dengan proses hukum perihal undang-undang itu. Produsen rokok Marlboro, Philip Morris (PML), anak perusahaan Philip Morris International di Inggris dan Irlandia, sebelumnya telah mengajukan gugatan terhadap konsultasi itu di Pengadilan Tinggi pada bulan Desember 2024, tapi kemudian menarik gugatannya.
Japan Tobacco International, penjual rokok terbesar kedua di Inggris, memberikan ancaman terselubung. JTI menyatakan undang-undang ini dapat menghadapi tindakan hukum.
Dari semua perlawanan industri itu, akhirnya Inggris punya undang-undang yang mengatur tembakau dan rokok elektronik. Suatu payung hukum yang sungguh kuat.
Survei YouGov pada Agustus 2024 menemukan 61% responden dewasa di Inggris menyetujui penghapusan bertahap kebiasaan merokok dengan melarangnya bagi mereka yang lahir pada tahun 2009 atau setelahnya. Dalam survei YouGov lainnya untuk ASH, yang dilakukan antara Februari dan Maret 2025, 68% responden mendukung proposal generasi bebas asap rokok.
Comments are closed.