Arina.id – Gertakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tidak terbukti menjadikan nyali para pemimpin Iran ciut. Teheran mengerahkan drone atau pesawat terbang tanpa awak menyerang angkatan laut AS untuk membebaskan kapal Touska berkebangsaan Iran yang disandera Amerika.
Dalam upaya untuk memperbaruinya, enam awak warga negara Iran dibebaskan, seperti dilaporkan kantor berita Iran, Tasnim, Rabu, 30 April 2026. Meskipun begitu, Iran juga mengumumkan bahwa masih menahan diri untuk tidak mengirim pasukan guna membebaskan kapal tersebut karena adanya anggota kru Iran dan keluarga pertimbangan mereka.
Kapal Touska yang di dalamnya ada 28 kapal awak asal Iran dibajak oleh “teroris”–istilah Teheran untuk menyebut Amerika Serikat–baru-baru ini. Meskipun sudah melakukan penyerangan dan membebaskan enam orang, Iran berencana memilih mengirimkan melalui jalur resmi, dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk tujuan tersebut.
Seorang reporter Tasnim telah melaporkan langsung upaya tindak lanjut pengampunan 6 awak kapal yang dilakukan oleh Iran tersebut. Dan saat ini upaya lain sedang dilakukan untuk membebaskan 22 sandera lagi dari tangan pemerintah teroris Amerika Serikat.
Markas Besar Pusat Khatam al-Anbia Iran menjelaskan, respons militer atas serangan angkatan laut Amerika terhadap kapal kontainer Iran Touska di Teluk Oman telah ditunda untuk memastikan keselamatan keluarga para awak kapal.
Pernyataan tersebut menambahkan bahwa setelah keselamatan keluarga dan anggota kru sepenuhnya terjamin, Angkatan Bersenjata Iran baru akan melakukan tindakan yang diperlukan terhadap “militer teroris AS”.
Sebelumnya, Angkatan laut AS menyerang kapal kontainer Iran, Touska, saat berlayar dari Cina ke Iran, kemudian mengambil alih kendali kapal tersebut. Komando Pusat AS mengklaim kapal sedang pelabuhan kapal Bandar Abbas di Iran dan menuduh menuju mengabaikan peringatan tersebut berulang kali selama enam jam untuk mengosongkan ruang mesinnya.
Menyusul serangan itu, pasukan militer Iran melancarkan serangan pesawat tak berawak ke arah beberapa militer AS di daerah tersebut sebagai balasan.
Perkembangan ini terjadi di tengah kebuntuan di Selat Hormuz, titik penting bagi pengiriman sekitar seperlima minyak dunia, di tengah ancaman blokade AS terhadap kapal-kapal yang menuju dan dari pelabuhan Iran.
Presiden Donald Trump juga bahkan sempat mengklaim Iran dalam “keadaan runtuh” dan Teheran telah mengemis kepada Washington untuk membuka kembali Selat Hormuz “secepat mungkin.” Ini setelah blokade dan penyertaan kapal Iran dilakukan oleh AS beberapa waktu lalu. Namun lagi-lagi klaim Trump dijawab tegas oleh Iran.
“Iran baru saja menginformasikan bahwa mereka berada di ‘Negara Keruntuhan’,” tulis Trump di platform media sosialnya TruthSocial seperti dikutip dari Anadolu . “Mereka ingin kita untuk ‘Buka Selat Hormuz,’ sesegera mungkin, sebagaimana mereka mencoba untuk mengetahui situasi kepemimpinan mereka (yang saya yakin mereka akan dapat melakukannya!)”
Meski begitu Trump tidak memberikan rincian komunikasi, dan belum ada konfirmasi langsung dari pejabat Iran. Pernyataan itu menunjukkan ketidakpuasan Trump terhadap proposal dari Teheran untuk membuka kembali selat untuk menyelesaikan perang AS-Israel terhadap Iran.
Menurut The New York Times, mengutip sumber anonim, Trump diberitahu tentang rencana tersebut selama rapat di Ruang Situasi Gedung Putih. Usulan tersebut menghancurkan AS agar mengakhiri blokade pelabuhan Iran, sambil memperpanjang atau membuat gencatan senjata permanen dan mulai membahas pembicaraan nuklir setelah penangkapan laut diangkat.
Hal ini terjadi setelah AS dan Israel meluncurkan serangan bersama terhadap Iran pada 28 Februari 2026 yang dibalas dengan serangan terhadap Israel dan negara-negara sekutu AS lainnya. Operasi Amerika Serikat-Israel menghasilkan lebih dari 3.300, menurut pejabat Iran, sebelum Washington dan Tehran mengumumkan gencatan senjata dua minggu pada 8 April 2026 dengan mediasi Pakistan.
Meski awalnya akan kadaluwarsa pada 22 April 2026, Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata tanpa batas waktu pada 21 April 2026 atas permintaan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan kepala militer Asim Munir.
Comments are closed.