Jombang, NU Online
Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) se-Kabupaten Jombang, Jawa Timur menggelar forum konsolidasi untuk memastikan kesiapan penuh jelang Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama.
Pertemuan tersebut menghasilkan enam poin kesepakatan guna menyukseskan gelaran akbar yang dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas pada 27-31 Agustus 2026.
Forum konsolidasi ini dilaksanakan pada Selasa (14/7/2026) lalu di Kediaman Ketua Umum Yayasan Bahrul Ulum, KH. Abdurrazaq Sholeh. Selain memimpin yayasan, KH. Abdurrazaq Sholeh (Gus Rozaq) juga mengemban amanah sebagai Ketua MWCNU Jombang Kota sekaligus Ketua Panitia Lokal Muktamar Ke-35 NU.
Enam Poin Kesepakatan
Pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan jajaran pengurus MWCNU se-Kabupaten Jombang tersebut merumuskan enam komitmen bersama, yaitu:
Pertama, seluruh MWCNU se-Kabupaten Jombang menyatakan kesiapan total untuk menyukseskan pelaksanaan Muktamar ke-35 NU di Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas.
Kedua, menginstruksikan pemasangan umbul-umbul dan bendera NU secara masif di setiap kantor MWCNU.
Ketiga, membangun posko-posko pengamanan khusus untuk memantau jalannya Muktamar.
Keempat, menempatkan posko pengamanan tersebut di setiap pintu masuk Kota Jombang dari empat penjuru mata angin.
Kelima, membentuk satuan tugas (satgas) pengamanan khusus demi menjamin kelancaran dan ketertiban selama acara berlangsung.
Keenam, memberikan dukungan penuh serta siap berkolaborasi secara intensif dengan Panitia Lokal tuan rumah.
Gus Rozaq meminta semua pengurus MWCNU se-Jombang terlibat aktif menyukseskan Muktamar ke-35 NU. Kontribusi MWCNU menurutnya sangat menentukan kelancaran pelaksanaan forum permusyawaratan tertinggi NU tersebut.
“Menjadi tuan rumah Muktamar merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi kita semua. Oleh karena itu, 21 MWCNU harus tetap solid dan bergerak bersama hingga ke tingkat ranting,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret dari kesepakatan ini, kantor MWCNU se-Kabupaten Jombang akan difungsikan sebagai Posko Muktamar ke-35 NU di tingkat kecamatan.
Kebijakan ini diambil untuk memperkuat koordinasi di tingkat bawah serta memastikan seluruh instruksi dari panitia pusat maupun lokal dapat dijalankan secara masif dan terstruktur.
Comments are closed.