Jakarta Arina.id — Sebanyak 261 pelajar dan santri di Mojokerto, Jawa Timur mengalami keracunan diduga setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG). Ratusan korban masih menjalani perawatan di berbagai fasilitas kesehatan. Menyusul kejadian tersebut, operasional dapur MBG dihentikan sementara sambil menunggu hasil investigasi.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai peristiwa ini bukan sekadar kesalahan teknis melainkan kegagalan negara dalam melindungi keselamatan anak-anak.
“Yang terjadi hari ini bukan sekadar kelalaian teknis. Ini adalah kegagalan negara melindungi nyawa anak,” kata Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji kepada Arina.id, Senin (12/1/2026).
Ubaid menyebut catatan JPPI dalam hitungan hari, lebih dari seribu anak menjadi korban keracunan MBG. Dari jumlah tersebut, 658 kasus terjadi di Kabupaten Grobogan, 261 di Mojokerto, 75 di Semarang, dan 66 di Kendari. Negara tidak boleh mereduksi tragedi ini menjadi sekadar angka statistik.
“Ini bukan angka statistik. Ini tubuh-tubuh kecil yang muntah, pusing, lemas, trauma, dan kehilangan rasa aman di sekolah. Negara tidak boleh berlindung di balik jargon gizi sambil menutup mata terhadap penderitaan anak-anak,” ujarnya.
JPPI juga menyayangkan sikap Presiden Prabowo Subianto dan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai belum menunjukkan keberpihakan nyata pada perlindungan anak. Program MBG, kata Ubaid, justru terus dipaksakan berjalan apa pun risikonya.
“Selama program ini dipaksakan dan kroni-kroni di sekitarnya tetap menikmati aliran keuntungan, keselamatan anak bukan lagi prioritas,” tegasnya.
Lebih jauh, JPPI meyakini jumlah korban riil jauh lebih besar dari data yang muncul ke publik. Di lapangan, banyak sekolah, guru, orang tua, hingga murid memilih diam karena takut dan merasa terintimidasi.
“Data yang muncul ke publik hanyalah puncak gunung es. Ada tekanan berlapis, dari guru ke murid, dari sekolah ke guru, hingga dari SPPG atau dinas ke sekolah. MBG menciptakan iklim ketakutan,” kata Ubaid.
Laporan JPPI, anak-anak justru diajarkan untuk diam ketika sakit. Dalam situasi tersebut, evaluasi objektif terhadap MBG menjadi mustahil dilakukan.
“Anak-anak belajar satu hal yang keliru bahwa keselamatan mereka bisa dikorbankan demi menjaga citra program negara,” ujarnya.
Iklim pembungkaman dalam Program MBG
JPPI menilai maraknya kasus keracunan MBG tidak hanya menimbulkan dampak kesehatan, tetapi juga melahirkan iklim ketakutan dan pembungkaman di lingkungan sekolah.
Temuan JPPI, praktik pembungkaman kritik terjadi di lingkungan sekolah. Banyak murid takut bicara, guru takut melapor, dan sekolah takut bersuara.
“Pembungkaman kritik atas MBG sejatinya adalah pembunuhan terhadap pendidikan itu sendiri. Pendidikan hidup dari keberanian bertanya dan kemampuan mengoreksi,” tegas Ubaid.
Ia menilai MBG kini tidak lagi sekadar program gizi, melainkan telah berubah menjadi instrumen kekuasaan yang menekan sekolah dan membungkam suara anak.
“Jika Presiden dan BGN tetap memaksakan program ini tanpa jeda, tanpa audit total, dan tanpa jaminan keamanan pangan yang ketat, maka negara sedang mempertaruhkan nyawa anak-anaknya sendiri. Anak-anak bukan kelinci percobaan kebijakan,” katanya.
JPPI mendesak BGN dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membuka ruang pelaporan yang benar-benar bebas di setiap sekolah serta menjamin hak siswa, guru, dan sekolah untuk bersuara tanpa ancaman, sanksi, maupun stigmatisasi.
“Sekolah bukan markas komando. Anak bukan subjek yang harus dibungkam,” ujar Ubaid menegaskan MBG bukanlah pemberian cuma-cuma negara.
Program ini, sambung Ubaid, dibiayai dari pajak rakyat, dari keringat orang tua murid sendiri. Artinya, setiap anak dan sekolah adalah pemilik sah program ini, bukan penerima belas kasih negara.
JPPI meminta BGN dan SPPG menghentikan narasi manipulatif yang melabeli siswa kritis sebagai anak tidak bersyukur.
“Kritik bukan dosa. Protes bukan pengkhianatan. Negara yang membungkam suara rakyat atas uang rakyatnya sendiri bukan sedang mengelola program publik, melainkan membangun rezim ketakutan. Pendidikan yang lahir dari ketakutan bukan pendidikan, melainkan pabrik perbudakan,” tandas Ubaid.
Comments are closed.