Ketika MBG Sudah Jadi Plesetan

SEPERTI para orang tua umumnya, Saya cenderung tidak terlalu ikut berisik mengomentari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bagaimanapun anak saya yang kecil ikut menikmatinya di sekolah. Tapi catat, dikasih ya, bukan meminta. Dan ini program nasional, bukan program sekolah yang sudah dimulai sejak Januari 2025 silam. Cuma sayangnya dalam beberapa hari ini, anak saya memilih membawa pulang menunya. Tidak dimakan sampai tandas. Waktu ditanya kenapa, “kurang enak…,” katanya. Enakan masakan Mbah Uti–neneknya–yang biasa membekali nasi dari rumah.

Soal rasa makanan MBG itu, jangan dianggap serius, namanya juga bocah, nanti kalau menunya cocok biasanya juga habis. Jadi tidak usah terlau merisaukan soal rasa, selama kualitas gizinya baik biarkan saja. Dan Saya juga masih berusaha khusnuzon pada Pak Prabowo, bahwa program memberi makan anak tentunya punya niat dan tujuan yang baik. Minimal sampai sekarang Saya tidak larut ikut mengutuki presiden yang pernah dijuluki gemoy itu, sebab tidak banyak pemimpin yang konkret mendorong penguatan gizi anak-anak Indonesia.

Terus bagaimana kalau soal hitungan angka-angka ekonomi yang katanya Program MBG membebani APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) di tengah ketidak pastian ekonomi, sehingga yang namanya beban sudah pasti memberatkan negara, dampaknya kita rasakan dan tanggung bersama. Untuk masalah itu biarkan mereka para menteri yang kita gaji pakai uang pajak saja yang berpikir. Kalau sudah enggak kuat tekanan dan bebannya, terlalu baper (bawa perasaan) dikritik para “Londo Ireng”–meminjam istilah Prabowo, sebaiknya mundur saja.

Bicara MBG, ketika melihat dan mendengar kegaduhan yang terus menerus akhir-akhir ini, baik di tengah lingkungan tetangga maupun di lini media sosial kita, ada kalanya ikutan cemas dan gemas juga. Apalagi saat ramai berita kasus keracunan menu makanan gratisan itu di beberapa daerah; di Papua, Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Terkadang khawatir kasus serupa bakal menimpa siswa sekolah anak saya. Walaupun sampai sekarang, Alhamdulillah…., masih aman-aman saja.

Kegaduhan MBG dengan berbagai variasi masalah turunannya itu; mulai dari keracunan, rawan korupsi, rawan kolusi karena konon banyak orang Gerindra pemilik dapurnya, sampai masalah beban keuangan negara, Saya masih berprasangka baik dengan pemerintah, bahwa mereka terus berbenah. Kalau tidak, bagaimana mungkin presiden mengganti kepala BGN yang terseret korupsi, kemudian melakukan evaluasi dan konon sampai menutup sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sana-sini. Pendek kata, program besar nasional seperti ini tidak mungkin bim salabim langsung berhasil, tentu butuh proses yang tidak sebentar.

Bila mendengar beberapa kritikus MBG bicara, sebenarnya ada benarnya ketika mereka berargumen program sebesar ini dulu seharusnya dibuat semacam pilot project lebih dulu, kemudian dievaluasi bagaimana eksekusinya, tidak kemudian sekonyong-konyong langsung masif diterapkan ke semua daerah. Dengan begitu mungkin akan lebih terukur arah kebijakan dan target-targetnya dalam angka, sehingga bisa lebih dipertanggungjawabkan implementasinya. Jangan sampai karena terlalu fokus mengejar target angka implementasi SPPG, kemudian kualitas layanan mengalami kekusutan; korupsi, kualitas layanan serampangan, lalu kepatuhan pada spesifikasi dapur terabaikan.

Akan tetapi sekarang nasi sudah terlanjur masuk perut; program sudah dijalankan, anggaran sudah digelontorkan, menunya sudah dimakan. Sebanyak 27.208 dapur SPPG sudah beroperasi merata di hampir semua daerah, sehingga suka atau tidak mari kita telan bersama menu bergizi lengkap dengan kudapan masalah-masalahnya itu. Kita sekarang hanya berkewajiban mengawal dan mengawasi programnya.

Negosiasi ‘kebijakan’ melalu plesetan

Publik terbelah ketika bicara MBG ini. Ada yang sepakat, ada pula yang tidak. Ada pula yang lempeng dan biasa-biasa saja. Toh MBG sudah berjalan. Potret respons masyarakat ini gampang sekali diterka kalau mengamati narasi dan pola-pola komunikasi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, atau saat berselancar nimbrung dalam forum-forum diskusi offline-nan maupun online. Bagi yang kurang sepakat dengan program prioritas nasional ini, ekspresi itu bisa terlihat dalam plesetan, humor maupun sindiran.

Sebenarnya dalam perspektif teori komunikasi, kalau pemerintah jeli, fenomena ini mengisyaratkan telah muncul pergeseran makna (meaning shift), yang akibatnya memicu resistensi publik. Ini bisa dianalisis menggunakan teori resepsi dan encoding-decoding. Stuart Hall, pencetus teori itu, berargumen kalau pesan yang dikirimkan oleh penguasa (encoder) tidak akan selalu diterima secara mentah-mentah oleh masyarakat (decoder). Oleh sebab itu pemerintah seharusnya bisa memahaminya sehingga akan lebih berhati-hati ketika menyampaikan kebijakan kepada publik. Salah sedikit saja maka yang muncul adalah sikap resistensi tersebut.

Ambil contoh dalam pola komunikasi pemerintah soal Program MBG ini. Ketika mereka memposisikan diri sebagai encoder yang dominan-hegemonik, sebagai penguasa mereka berkomunikasi satu arah berusaha terus mencekoki masyarakat bahwa program unggulan tersebut demi kesejahteraan dan perbaikan gizi anak. Narasi yang disampaikan melalui berbagai channel dan instrumen birokrasinya selalu seperti itu. Namun penguasa sepertinya lupa, masyarakat yang hidup di alam demokrasi sekarang ini memiliki nalar kritis terhadap kebijakan pemerintahnya, sehingga kemudian menegosiasikan narasi-narasi itu, bahwa masyarakat mendukung tujuan utama program tersebut, namun mempertanyakan bagaimana eksekusinya. Ini wajar karena masyarakat dihadapkan pada kenyataan beberapa masalah dalam implementasinya.

Syahdan, karena merasa negosiasi narasi kalah–atau tidak didengar–maka yang terjadi kemudian muncullah yang namanya oppositional position (pembacaan oposisional). Di sinilah narasi kritikan sarkas atau satir dan plesetan-plesetan itu muncul. Masyarakat sebenarnya memahami apa yang dimaksudkan oleh pemerintah, namun mereka memilih membongkar (decode) pesan tersebut secara kritis dan menyusun ulang maknanya menjadi berbagai sindiran dan plesetan tersebut.

Saya iseng mencatat beberapa plesetan MBG ini ketika berselancar di media sosial: mulai dari MBG (Maling Berkedok Gizi), (Makan Beracun Gratis), sampai (Makan Belatung Gratis). Ini muncul ketika ada kasus-kasus keracunan akibat program itu. Lalu ada juga yang membuat plesetan meragukan kualitas dan keamanan menu MBG dengan memplesetkan menjadi (Makan Bermasalah Gak, sih?),(Makanannya Bergizi Gak?) sampai dengan plesetan sebagai ekspresi guyonan, salah satunya paling popular dan viral ialah “Mas Bahlil Ganteng”.

Situasi seperti itu dalam pemahaman ilmu komunikasi bisa menjadi tanda kalau masyarakat sekarang sedang berada pada posisi oppositional. Mereka menggunakan humor untuk menentang atau mendekonstruksi narasi resmi pemerintah karena merasa gagal menegosiasikan narasi masalah yang menurut mereka pemerintah terlalu hegemonik. Oleh sebab itu, pemerintah sebaiknya segera merekonstruksi ulang cara mereka berkomunikasi dalam masalah ini.

Pada akhirnya, urusan MBG dan berbagai varian turunan masalahnya itu menarik diikuti bakal sampai mana ending ceritanya. Pemerintahan Prabowo bersama para menterianya boleh saja terus berkukuh merealisasikan program janji politiknya tersebut, tapi di saat bersamaan juga harus mendengar dan menjawab segala keraguan, pertanyaan dan kritik dari masyarakat atas implementasi programnya. Saya kok hakul yakin, rakyat akan bijaksana merespons berbagai masalah MBG, selama penjelasannya masuk logika. Jangankan soal MBG, kuping mereka setiap hari mendengar lagu “Mas Bahlil Ganteng” saja baik-baik saja.

$data['detail']->authorKontri->kontri”> </p>
<p><a href= Muhammad Taufiq
Wakil Pemimpin Redaksi Arina.id