Sejumlah organisasi masyarakat sipil soroti proyek kredit plastik (plastics credit) di Indonesia. Selain hanya menjadi solusi palsu untuk atasi krisis sampah plastik, hal itu tak menyelesaikan persoalan mendasar mulai dari kegagalan operasional, dampak kesehatan, hingga masalah lingkungan. Diseminasi hasil kajian oleh tiga lembaga, Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur (Walhi Jatim), Ecoton, dan Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Bali bertajuk “Mitos Kredit Plastik: Kajian Atas Kegagalan Inisiatif Ekonomi Sirkular di Indonesia” mengungkap hal itu. Dalam kegiatan di Bali belum lama ini, ketiga lembaga itu memaparkan hasil riset mengenai sejumlah proyek kredit plastik di Indonesia. Proyek ini merupakan skema kompensasi (offset) sampah plastik, di mana perusahaan memberikan pendanaan kepada proyek pengumpulan, pengelolaan, atau daur ulang sampah plastik untuk mengkompensasi jumlah plastik yang mereka hasilkan. Koalisi menelusuri tiga proyek besar yang terdaftar dalam Standar Pengurangan Sampah Plastik Verra, yakni Project STOP di Banyuwangi, proyek TPST Samtaku Jimbaran, Bali, serta proyek SEArcular–Greencore di wilayah Gresik dan Surabaya. Ketiga proyek ini menjual kredit plastik kepada korporasi global sebagai bentuk kompensasi atas produksi plastik. Dari ketiga daerah yang menjadi lokasi percontohan proyek, koalisi temukan kesenjangan signifikan antara klaim dan realitas. Alih-alih menyasar akar permasalahan, yaitu, produksi dan konsumsi plastik yang berlebihan, inisiatif ini cenderung berfokus pada penanganan di hilir melalui pemanfaatan ekonomi dari pemulihan plastik. Berbagai kelemahan sistemik muncul, termasuk ketergantungan pada pendanaan jangka pendek, minimnya integrasi dengan sistem pengelolaan sampah publik, serta ketidakmampuan mempertahankan operasional. Kinerja sejumlah fasilitas menurun, bahkan berhenti beroperasi, sementara plastik bernilai rendah dan residu tetap tidak tertangani dan sering kali berujung…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.