Jakarta, NU Online
Memasuki puncak musim kemarau 2026, sejumlah wilayah di Kota Cilegon, Banten, mengalami kekeringan yang memicu krisis air bersih. Daerah yang terdampak antara lain Gunung Batur I, Gunung Batur II, Tembulum, Suralaya, dan Tamansari.
Warga Tamansari, Muhammad Daud Firdaus, mengatakan bantuan air bersih dari pemerintah hingga kini belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak.
“Air yang dibantu oleh pemerintah itu sekitar delapan ribu liter. Sedangkan yang dibutuhkan warga mencapai sekitar 30 ton atau 30 ribu liter per hari. Di Tamansari sendiri ada sekitar 600 keluarga yang terdampak krisis air ini,” ujarnya kepada NU Online, Jumat (7/8/2026).
Daud menjelaskan, warga harus berjalan menuruni bukit untuk mengambil air dari satu-satunya sumber yang masih tersedia.
“Kalau ingin mengambil air, kami harus jalan dulu ke bawah. Memang sumber airnya hanya ada di situ, jadi semua warga harus turun,” katanya.
Menurut Daud, kondisi medan yang terjal juga menjadi kendala dalam pendistribusian bantuan air bersih.
“Pemerintah daerah juga terkendala kondisi jalan. Medannya sulit sehingga distribusi air dalam jumlah besar tidak mudah dilakukan. Karena itu, bantuan yang diberikan belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan warga,” ucapnya.
Ia menambahkan, persoalan infrastruktur turut menghambat upaya penanganan jangka panjang. Pengeboran sumur, misalnya, dinilai tidak memungkinkan karena kondisi tanah yang didominasi batuan.
“Kenapa tidak mengebor? Karena kondisi tanah di daerah itu banyak batuannya. Jadi pengeboran sumur tidak memungkinkan,” katanya.
Akibat terbatasnya pasokan air bersih, sebagian warga terpaksa menggunakan air yang kualitasnya kurang layak untuk mandi dan keperluan lainnya. Sementara itu, bantuan air bersih diprioritaskan untuk kebutuhan memasak dan air minum.
“Kadang warga turun ke kali atau sungai kecil. Kami tidak tahu airnya terkontaminasi apa, dan bisa saja sudah tercemar sampah,” tutur Daud.
Daud berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada distribusi bantuan air bersih, tetapi juga membangun akses jalan yang lebih memadai agar solusi jangka panjang, seperti pembangunan jaringan perpipaan, dapat direalisasikan.
Menurutnya, tanpa langkah yang lebih menyeluruh, krisis air bersih di wilayah tersebut berpotensi terus berlanjut dan semakin membebani kehidupan masyarakat.
“Kalau pemerintah ingin memfasilitasi penanganan air, ya dilakukan secara maksimal. Bangun juga jalan alternatif. Mobil saja sempat mundur karena medannya sulit, apalagi motor. Jalan alternatif itu harus dibangun lebih dulu,” pungkasnya.
Comments are closed.