● Diplomasi Prabowo lebih simbolis daripada strategis bagi kepentingan nasional.
● Pola kunjungan luar negeri menunjukkan arah bebas-aktif Prabowo tidak jelas.
Browse Posts● Diplomasi intensif belum menghasilkan keuntungan ekonomi dan geopolitik nyata.
Pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang memangkas perjalanan dinas pejabat hingga 50% sebagai bagian dari efisiensi anggaran Rp306,6 triliun.
Namun, dalam 15 bulan masa pemerintahannya, Prabowo sendiri tercatat melakukan lebih dari 49 safari ke 28 negara. Jumlah ini hampir dua kali lipat lawatan Presiden Joko Widodo pada periode yang hampir sama. Terakhir, Prabowo menghadiri KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina.
Setidaknya Prabowo menghabiskan sekitar 95–112 hari di luar negeri. Angka tersebut setara empat bulan penuh hari kerja tanpa libur.
Read more: ‘Blanket overflight’ pesawat militer AS: Pertaruhan kedaulatan “bebas aktif” Indonesia?
Situasi ini mudah memunculkan kritik, terutama di tengah kondisi kesulitan ekonomi di Indonesia dan kampanye efisiensi anggaran pemerintah. Namun, pertanyaan yang lebih penting bukan sekadar seberapa sering presiden bepergian, melainkan apa sebenarnya yang didapat Indonesia dari diplomasi yang “sangat aktif” tersebut.
Kebanyakan hanya simbolik
Salah satu ciri paling menonjol dari diplomasi Prabowo adalah kuatnya nuansa simbolis dan personal. Ia beberapa kali tampil sebagai tamu kehormatan dalam parade dan perayaan kenegaraan internasional–mulai dari Hari Republik India, Bastille Day Prancis, hingga parade 80 Tahun Kemenangan Cina di Lapangan Tiananmen.
Di Prancis, Prabowo bahkan secara terbuka mengatakan “dulu kalau acara itu kalau saya di Paris, saya nontonnya dari pinggir jalan. Terima kasih sekarang saya bisa naik ke podium bersama presiden” kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Pernyataan tersebut menunjukkan bagaimana panggung simbolik tampaknya menjadi bagian penting dalam cara pemerintah memaknai diplomasi luar negeri. Diplomasi semacam ini sah saja dan bukan hal baru dalam politik internasional.
Kehadiran dalam forum prestisius memang dapat meningkatkan visibilitas global seorang pemimpin. Namun, visibilitas tidak selalu berarti pengaruh strategis.
Masalahnya, pola diplomasi Indonesia belakangan tampak lebih menekankan kehadiran simbolis dibanding arah kepentingan nasional yang jelas. Akan lebih baik dan bijaksana jika kunjungan luar negeri membawa pulang oleh-oleh hasil kesepakatan yang nyata.
Read more: Diplomasi ala Prabowo: Membangun jembatan atau hilang arah?
Bebas aktif di persimpangan
Pola kunjungan Prabowo tidak mengikuti logika penyeimbangan kekuatan besar yang sedang bersaing. Dalam 18 bulan pertama, ia lebih sering mengunjungi kawasan Timur Tengah, Rusia, Prancis, dan Inggris dibanding negara-negara ASEAN ataupun AS dan Cina.
Sebagai Presiden, ia belum pernah menginjakkan kaki di Vietnam, Laos, Kamboja, ataupun Timor Leste. Padahal, ASEAN selama ini merupakan fondasi utama politik luar negeri Indonesia.
Prabowo bahkan tak menghadiri dalam KTT G20 di Afrika Selatan pada November 2025. Sebaliknya, hubungan dengan Rusia dan beberapa negara Timur Tengah justru terlihat lebih intens.
Patut dipertanyakan bagaimana pemerintah memaknai prinsip politik luar negeri bebas-aktif. Secara formal, Indonesia memang tetap mengklaim berada di posisi nonblok. Akan tetapi, pola kunjungan yang sangat selektif membuat arah strategis diplomasi Indonesia jadi kurang jelas dan cenderung tendensius.
Kedekatan personal juga tampak cukup berpengaruh dalam pola diplomasi ini. Relasi Prabowo dengan Raja Abdullah II dari Yordania, ketertarikannya pada Rusia dan Vladimir Putin, hingga jejaring ekonomi di kawasan teluk yang dijembatani adiknya, Hashim Djojohadikusumo, menjadi faktor yang cukup menonjol.
Akibatnya, diplomasi Indonesia terkadang terlihat lebih digerakkan oleh preferensi personal dan simbol prestise ketimbang prioritas geopolitik yang konsisten.
Read more: Diplomasi FOMO Prabowo: Simbolis, reaktif, berisiko mengancam legitimasi
Sok dekat dengan Rusia
Hubungan Indonesia-Rusia menjadi contoh paling jelas dari pola tersebut. Dalam kurang dari satu tahun, Prabowo beberapa kali mengunjungi Rusia dan bertemu langsung dengan Putin.
Pemerintah kerap menampilkan hubungan ini sebagai bukti keberhasilan diplomasi Indonesia. Namun, relasi ini selalu minim hasil konkret.
Contoh terbarunya adalah rencana pembelian minyak Rusia dengan “harga khusus” yang sempat diumumkan pemerintah. Klaim tersebut kemudian menimbulkan polemik setelah pejabat Rusia sendiri menegaskan tidak ada diskon dan harga tetap mengikuti mekanisme bisnis dan pasar global.
Kedekatan dengan Rusia juga mulai menghadirkan risiko geopolitik. Uni Eropa sudah sejak lama mengendusnya dan telah memasukkan terminal minyak Karimun di Kepulauan Riau dalam paket sanksi terbaru terkait dugaan keterlibatan dalam rantai distribusi minyak Rusia.
Jelas bahwa yang dipamerkan mengenai kesepakatan pembelian minyak dari Rusia bukan kondisi kesepakatan yang sebenarnya, melainkan citra keberhasilan yang ingin ditampilkan ke publik.
Persoalan lama pun tetap bertahan: pengalaman kerja sama Indonesia–Rusia secara konsisten sering tertunda. Tengok saja kilang Tuban Pertamina–Rosneft yang diumumkan sejak 2017 masih dalam tahap menunggu keputusan final, rencana kereta api Kalimantan sejak 2015 tidak terealisasi, dan wacana spaceport Biak masih di atas kertas.
Sementara itu, ketakutan akan adanya kemungkinan sanksi sekunder, terutama dari Uni Eropa, tidak boleh dilupakan. Terminal minyak Karimun menjadi entitas energi non-Rusia pertama yang diberi sanksi oleh Uni Eropa. Meskipun pemerintah merasa tidak akan ada dampak signifikan, namun sanksi sekunder terhadap pelabuhan Karimun tetap berpotensi meningkatkan biaya logistik dan asuransi, memperketat pengawasan terhadap transaksi energi Indonesia, serta menimbulkan risiko reputasi. Bank, investor, dan perusahaan internasional akan hati-hati karena khawatir terpapar rezim sanksi Barat.
Situasi ini menunjukkan bahwa diplomasi yang sangat aktif tidak otomatis menghasilkan keuntungan strategis. Intensitas pertemuan dan kedekatan personal belum tentu berbanding lurus dengan manfaat ekonomi maupun posisi tawar Indonesia di tingkat global.
Bebasnya di mana, aktifnya bagaimana?
Setiap kunjungan presiden diperkirakan menelan sekitar Rp20 miliar. Jika akurat, biaya kumulatif 49 kunjungan mendekati Rp1 triliun–angka yang belum pernah diumumkan pemerintah secara resmi.
Pendukung Prabowo dapat berargumen bahwa angka ini sepadan dengan upaya meningkatkan profil global Indonesia. Dalam batas tertentu, argumen ini memang masuk akal.
Namun, diplomasi luar negeri tidak dapat diukur hanya dari jumlah kunjungan, foto bersama pemimpin dunia atau posisi duduk dalam parade internasional. Diplomasi juga harus dinilai dari seberapa jauh ia berhasil mencapai kepentingan nasional.
Sejauh ini, manfaat konkret dari diplomasi yang sangat intens tersebut masih belum sepenuhnya terlihat. Investasi asing asing terbesar di Indonesia tetap berasal dari mitra tradisional seperti Singapura, Hong Kong, Tiongkok, Malaysia, dan Jepang–bukan dari negara-negara yang sering dikunjungi Prabowo.
Terlebih, komitmen investasi yang didapatkan dari kunjungan sering tidak terealisasi. Indonesia bahkan lebih sering mengeluarkan uang menyusul pembelian masif di sektor pertahanan dan energi.
Tantangan terbesar diplomasi Indonesia hari ini bukan sekadar menjadi semakin terlihat di panggung global, melainkan memastikan bahwa visibilitas tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi pengaruh dan keuntungan strategis bagi Indonesia.
Read more: Blunder Dewan Perdamaian cerminan diplomasi nirkaidah ala Prabowo
Comments are closed.