Seskab adalah sumber paling dekat untuk menjelaskan manajemen keputusan Presiden
Jakarta (ANTARA) – Kritik mantan wakil menteri luar negeri Dino Patti Djalal terhadap intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto adalah hal wajar dalam iklim demokrasi.
Dalam kritiknya, Dino menyoroti frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya terlalu tinggi dan dianggap belum ada presedennya di awal pemerintahan.
Ia juga mempertanyakan apakah seluruh agenda yang dihadiri Presiden harus dilakukan langsung oleh kepala negara karena sebagian dapat didelegasikan kepada Menteri Luar Negeri, Duta Besar, atau pejabat lainnya sehingga waktu Presiden dapat lebih banyak digunakan untuk urusan domestik.
Ada beberapa hal yang perlu ditanggapi terkait kritik tersebut.
Pertama, kritik ini menjadi kurang lengkap bila hanya berhenti pada hitungan jumlah kunjungan. Kritik yang lebih relevan adalah menilai output strategis dari setiap lawatan.
Melalui kunjungan luar negeri, Presiden hadir langsung untuk membuka akses, membangun kepercayaan, mengunci komitmen, serta menaikkan posisi tawar Indonesia di mata asing.
Dalam era multipolar, Indonesia berhadapan dengan AS, China, Rusia, Uni Eropa, Timur Tengah, India, dan BRICS. Kehadiran langsung Presiden sebagai chief diplomat dan chief negotiator bukan sekadar simbol, melainkan instrumen untuk membuka akses energi, investasi, pasar ekspor, pertahanan, dan pangan.
Diplomasi tingkat kepala negara—summit diplomacy—memiliki bobot politik tertinggi. Investor dan pemimpin dunia lebih percaya pada komitmen yang disampaikan langsung oleh Presiden, bukan sekadar pejabat teknis.
Jadi, kunjungan luar negeri Presiden Prabowo bukan penyimpangan, melainkan bagian dari mandat konstitusional diplomasi negara.
Dalam hubungan luar negeri, ada yang disebut summit diplomacy. Artinya, Presiden datang langsung bertemu pemimpin negara lain karena ada hal yang tidak cukup diselesaikan oleh surat, video call, atau level duta besar, atau menteri. Dalam politik dunia, “wajah Presiden” jelas menjadi jaminan politik tertinggi. Investor, raja, perdana menteri, dan presiden negara lain lebih percaya bila komitmen disampaikan langsung oleh Presiden.
Kedua, Presiden Prabowo tampaknya sedang melakukan hedging: tidak mau masuk blok AS, tidak juga menjadi satelit China, tidak memusuhi Rusia pula, bahkan tetap dekat dengan Jepang-Korea, memperluas pasar ke Kanada-Eropa, dan memperkuat ASEAN serta dunia Islam dan Timur Tengah. Ini sejalan dengan doktrin politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
Prabowo bukan hanya memainkan politik di antara dua karang, tapi berselancar di antara banyak karang dan gelombang. Tujuannya, jelas untuk kepentingan nasional Indonesia. Istilah sederhananya, jangan cuma menaruh telur-telur itu di dalam satu keranjang, tapi taruhlah di banyak keranjang. Sehingga aman dalam situasi apapun, Indonesia aman di tengah ketakpastian global.
Aktif menjalin bilateral tingkat kepala negara, karena Prabowo mau memastikan Indonesia tidak hanya menjadi objek rivalitas kekuatan besar, tetapi juga menjadi subjek penentu keseimbangan kawasan.
Ketiga, efektif dan efisien. Data konkret menunjukkan manfaat nyata. Kunjungan Presiden Prabowo selama ini menghasilkan capaian seperti BRICS, CEPA Uni Eropa, investasi, alat utama sistem senjata (alutsista), masalah haji, Palestina, dan pembebasan WNI.
Sisi ekonomi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Comments are closed.