Jakarta, NU Online
Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengubah format pelatihan bagi calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program yang sebelumnya dikenal sebagai Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) kini diubah menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial.
Perubahan tersebut dilakukan setelah Kemhan mengevaluasi pelaksanaan program menyusul meninggalnya lima peserta Latsarmil. Evaluasi juga mempertimbangkan berbagai masukan dari sejumlah pihak.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan format Latsarmil tidak lagi digunakan seperti sebelumnya.
“Yang dapat kami sampaikan, format kegiatan yang sebelumnya dikenal sebagai Latsarmil telah dievaluasi dan tidak lagi digunakan dalam bentuk sebelumnya,” kata Rico saat dihubungi NU Online, Selasa (30/6/2026).
Ia menjelaskan, pelatihan kini difokuskan pada pembekalan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih maupun Kampung Nelayan Merah Putih.
“Saat ini kegiatan diarahkan menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial bagi calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih,” ujarnya.
Menurut Rico, perubahan tersebut menempatkan keselamatan dan kesehatan peserta sebagai prioritas utama. Karena itu, materi yang bersifat teknis maupun taktis kemiliteran dihapus dari kurikulum pelatihan.
“Prinsip utamanya adalah keselamatan dan kesehatan peserta menjadi prioritas, sehingga materi teknis dan taktis militer dihilangkan, termasuk kegiatan menembak,” tuturnya.
Selain itu, intensitas aktivitas fisik juga dikurangi dan disesuaikan dengan latar belakang peserta yang merupakan warga sipil.
“Intensitas fisik dikurangi dan disesuaikan dengan latar belakang peserta sebagai warga sipil,” lanjut Rico.
Ia menambahkan, pelatihan kini diarahkan untuk membentuk karakter sekaligus meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan manajerial yang dibutuhkan dalam pengelolaan koperasi.
“Selanjutnya, kegiatan peserta difokuskan pada pembentukan karakter, disiplin, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, kerja sama, tanggung jawab, serta pembekalan manajerial yang relevan dengan tugas mereka sebagai calon pengelola koperasi,” ujarnya.
Rico menegaskan orientasi program juga telah berubah. Menurutnya, pelatihan tidak lagi menitikberatkan pada aspek kemiliteran, melainkan pada penguatan karakter, bela negara, dan kesiapan mengelola koperasi.
“Jadi, orientasinya bukan lagi pada latihan militer, melainkan pada bela negara, karakter, dan kesiapan manajerial,” pungkasnya.
Pemaksaan militer kepada sipil
Sebelumnya, Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, Muhammad Isnur, menilai pelatihan militer bagi calon pengelola koperasi tidak memiliki keterkaitan dengan tugas yang akan mereka emban.
Isnur mengaitkan kritik tersebut dengan meninggalnya lima calon manajer Koperasi Desa Merah Putih saat mengikuti rangkaian pelatihan.
“Tragedi ini merupakan konsekuensi serius dari kebijakan yang sejak awal keliru karena memaksakan pendekatan militer ke dalam ruang sipil tanpa dasar kebutuhan, tanpa relevansi, dan tanpa justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan,” katanya kepada NU Online, Ahad (28/6/2026).
Menurut Isnur, kemampuan yang dibutuhkan seorang pengelola koperasi berkaitan dengan tata kelola organisasi dan pemberdayaan masyarakat, bukan keterampilan militer.
“Kompetensi pengelola koperasi dibangun melalui penguasaan tata kelola organisasi, kepemimpinan partisipatif, akuntabilitas, literasi keuangan, dan pemberdayaan masyarakat, bukan melalui latihan militer,” katanya.
Comments are closed.