Jakarta, NU Online
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta menggelar serial diskusi Kabla Muktamar ke-35 di Lantai 2 Gedung Unusia, Jalan Taman Amir Hamzah No. 5, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (25/7/2026). Pertemuan kedua mengusung tema Apakah NU Sudah Menyejahterakan Warganya? Membaca Ulang Janji Sosial Nahdlatul Ulama?.
Forum ini menghadirkan Akademisi dan Praktisi Kebijakan Energi Muhammad Khalid Syeirazi dan Dosen Fakultas Hukum Ahsanul Minan. Keduanya membahas bagaimana strategi ideal yang patut ditempuh NU untuk menyejahterakan warga dan masyarakat Indonesia.
Dalam pemaparannya, M Khalid Syeirazi mengatakan bahwa NU tidak seharusnya tunduk sepenuhnya kepada negara, karena NU memiliki modal sosial yang besar. Modal ini, menurutnya, bisa membangun kemandirian di dalam tubuh NU secara jamaah maupun jam’iyah. Karena itu, ia menawarkan adanya reformulasi organisasi.
“Bahwa kita bisa berkolaborasi negara, iya. Tetapi tidak semuanya harus mengikuti negara. Kita anggap saja itu sebagai critical engagement. Ada keterlibatan secara kritis terhadap program-program pemerintah,” ujar Khalid.
Ia menjelaskan, sikap ini perlu dipertahankan NU sebab kekuasaan selalu mengandung dua makna secara bersamaan. Satu sisi sebagai instrumen kebaikan, sisi lain sebagai instrumen keburukan.
Untuk itu, ia menyampaikan bahwa NU seharusnya bermitra dengan negara melalui jalur yang inklusif bukan ekstraktif. Langkah ini dinilai dapat menyuplai sumber daya yang dibutuhkan dalam bidang tertentu.
“Kita perkuat kapasitas pendidikan kita sehingga kita bisa tempatkan orang-orang profesional untuk mengelola sumber daya publik. Kalau misalnya ngurus tambang ya memang orang-orang yang banyak ngerti soal isu itu,” jelas dosen di Universitas Indonesia itu.
Sejalan, Dosen Unusia Idris Masudi menegaskan pentingnya reformulasi teologis. Sebab, menurutnya, selama ini belum ia temukan diskusi atau pembahasan menyangkut hubungan NU yang menganut teologi Aswaja dengan kebijakan-kebijakan pemerintah.
“Jadi, salah satunya adalah bagaimana mereformulasi bagaimana pandangan teologis kita, Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan pola hubungan kita dalam dunia bernegara terutama yang mengkritik kebijakan pemerintah,” jelasnya.
Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum Ahsanul Minan mengatakan, NU dalam mewujudkan kesejahteraan warganya dinilai masih menghadapi tantangan pada aspek desain organisasi dan tata kelola kelembagaan.
Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada absennya komitmen organisasi, melainkan belum selarasnya desain kelembagaan dengan misi yang telah dirumuskan, termasuk misi meningkatkan kesejahteraan warga NU.
“Jadi, antara desain organisasi (NU) dengan misi yang sudah ditetapkan ini tidak tersambung dengan baik, termasuk misi dalam penyejahteraan warga,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tujuan menyejahterakan warga sebenarnya telah tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Namun, rumusan tersebut masih bersifat normatif karena lebih menekankan tujuan umum daripada menetapkan outcome dan output yang dapat diukur.
Menurut Minan, kondisi tersebut berdampak pada sistem perencanaan organisasi. Tanpa indikator keberhasilan yang jelas, penyusunan program kerja menjadi kurang terarah dan sulit dievaluasi.
“Dampaknya kemudian terlihat pada rancangan program yang juga kurang optimal,” katanya.
Selain itu, ia menilai tata kelola organisasi NU masih didominasi fungsi representasi dibanding fungsi pelaksana program. Idealnya, kata dia, organisasi membedakan unit yang menjalankan representasi dengan unit yang secara profesional bertugas mengeksekusi program-program pemberdayaan.
“Orang-orang yang masuk kepengurusan pada dasarnya terpilih melalui proses representasi. Akibatnya, profesionalisme sesuai bidang kerja tidak selalu menjadi pertimbangan utama. Ketika desainnya seperti itu, program yang sejak awal perencanaannya belum optimal juga akan mengalami kesulitan dalam implementasi,” pungkasnya.
Comments are closed.