Moskow (ANTARA) – Pemerintah Lebanon tidak akan menandatangani perjanjian apa pun dengan Israel kecuali perjanjian tersebut mencakup “penarikan penuh” pasukan Israel dari wilayahnya, demikian dilaporkan Washington Post pada Kamis, mengutip Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam.
“Kita tidak dapat hidup dengan adanya zona penyangga… kehadiran Israel di mana pengungsi Lebanon tidak diizinkan untuk kembali, di mana desa dan kota yang hancur tidak dapat dibangun kembali,” kata Salam.
Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan pada awal pekan ini bahwa kesediaan Lebanon untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti Beirut telah menyerah dan siap untuk membuat konsesi, tetapi untuk mencari solusi permanen atas konflik bersenjata tersebut.
Pada 15 April, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan niatnya untuk menghancurkan kota Bint Jbeil di Lebanon, menyebutnya sebagai benteng gerakan Hizbullah di Lebanon selatan.
Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada RIA Novosti bahwa Lebanon dan Israel akan mengadakan putaran kedua pembicaraan di Washington pada tingkat duta besar. Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa kedua pihak telah menyepakati gencatan senjata selama 10 hari yang dimulai pada 17 April.
Meskipun demikian, tentara Israel dituduh secara rutin melanggar gencatan senjata dengan melancarkan serangan udara dan artileri serta serangan pesawat tak berawak.
Sumber: Sputnik/RIA Novosti
Baca juga: Trump: AS akan buka Selat Hormuz jika ada ‘perkembangan positif’
Baca juga: Hizbullah lancarkan 4 operasi militer, balas pelanggaran oleh Israel
Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Comments are closed.