Jakarta, Arina.id – Menteri Haji dan Umrah Moch Irfan Yusuf menegaskan transformasi penyelenggaraan haji dan umrah harus diwujudkan melalui tata kelola yang terintegrasi, transparan, profesional, dan berorientasi penuh pada kepentingan jemaah.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka International Islamic Expo (IIE) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (26/6/2026).
Menurut Menhaj, transformasi tidak boleh berhenti pada pembentukan kelembagaan, tetapi harus menghadirkan perubahan nyata dalam sistem pelayanan haji dan umrah.
“Transformasi haji dan umrah tidak boleh berhenti pada seremoni. Transformasi harus hadir dalam sistem, regulasi, data, standar pelayanan, dan pengawasan agar setiap jemaah merasakan pelayanan yang semakin baik,” ujar Menhaj.
Ia menjelaskan, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah menjadi bagian dari reformasi tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah. Kehadiran kementerian ini diharapkan mempercepat pengambilan kebijakan, memperkuat akuntabilitas, serta mengintegrasikan data, sumber daya manusia, aset, dan sistem pelayanan.
Transformasi tersebut diarahkan untuk mewujudkan tiga sasaran utama, yakni sukses ritual, sukses pengembangan ekosistem ekonomi haji, serta sukses keadaban dan peradaban. Pengalaman penyelenggaraan Haji 1447 H/2026 M yang melayani 203.149 jemaah dalam 527 kloter menjadi pijakan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji berikutnya.
Ke depan, Kementerian Haji dan Umrah akan memprioritaskan percepatan penerbitan visa melalui integrasi data, digitalisasi layanan, penguatan standar asrama haji, peningkatan pengawasan penyelenggara, serta penyediaan layanan yang lebih ramah bagi jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas, dan jemaah berisiko tinggi.
IIE 2026 yang berlangsung pada 26–28 Juni 2026 diikuti lebih dari 100 peserta pameran, sekitar 3.000 buyer, serta delegasi dari 16 negara. Forum ini menjadi ajang kolaborasi pemerintah, pelaku industri, dan mitra internasional untuk memperkuat ekosistem haji dan umrah Indonesia yang sehat dan berkelanjutan.
“IIE 2026 harus menjadi momentum konsolidasi besar. Kita ingin ekosistem haji dan umrah memberikan manfaat yang lebih luas. Jemaah memperoleh pelayanan terbaik, penyelenggara semakin profesional, pelaku usaha nasional tumbuh, dan tata kelolanya semakin transparan serta akuntabel. Itulah arah transformasi yang sedang kita bangun,” pungkas Menhaj.
Comments are closed.