Jakarta, NU Online
Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama mengesahkan skema i’adatun nazhar sebagai mekanisme untuk membuka ruang peninjauan kembali keputusan-keputusan hukum atau fiqih yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) dan Muktamar NU.
Keputusan tersebut disampaikan KH Cholil Nafis, Koordinator Komisi Bahtsul Masail Maudhu’iyah, dalam Konferensi Pers yang diselenggarakan di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Kamis (3/9/2026) sore.
Kiai Cholil mengatakan, ada sejumlah faktor yang dapat mendorong untuk melakukan peninjauan ulang keputusan hukum. Pertama, dilatari oleh adanya kemungkinan perubahan zaman yang dapat memberikan dampak pada keputusan hukum.
“Perubahan zaman itu menuntut adanya perubahan keputusan hukum,” jelas Cholil yang tampak hadir secara daring.
Kedua, adanya perubahan sifat, tanda, atau kondisi tertentu (‘illat) yang memengaruhi penetapan hukum. Ia mengilustrasikan hal tersebut melalui hukum memakai dasi yang dahulu dinilai sebagai bentuk tasyabbuh atau menyerupai penjajah Belanda.
“Zaman dulu orang pakai dasi itu tasyabbuh dengan Belanda. Lah sekarang tentu tidak, karena keadaannya berbeda,” jelasnya.
Kemudian, ia mengemukakan faktor lain yang memungkinkan suatu keputusan hukum ditinjau kembali, yakni adanya kekurangan dalam penggambaran atau perumusan masalah.
Menurutnya, hal tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki keputusan hukum sekaligus mengakui bahwa manusia tidak pernah sepenuhnya terbebas dari kekeliruan.
“Dan mungkin juga salah baca, meskipun kecil. Bisa saja kiainya tidak keliru, tapi yang merumuskan keliru sehingga perlu diperbaiki,” jelasnya.
Mekanisme i’adatun nazhar, paparnya, hanya dapat dilaksanakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Pengajuan peninjauan ulang dapat dilakukan melalui individu maupun lembaga, tetapi proses seleksi terhadap persoalan yang dinilai perlu dikaji ulang berada di bawah lembaga bahtsul masail naungan syuriyah.
Ia menambahkan, ruang lingkup i’adatun nazhar berada pada tingkat nasional. Sementara metode pengkajian yang digunakan tetap mengacu pada metodologi yang telah berkembang dalam NU sebagaimana diputuskan dalam Munas Lampung dan Muktamar sebelumnya.
“Adapun metodenya sebagaimana metode yang ada dalam NU; bisa qauli, istishlahi atau manhaji sebagaimana diputuskan dalam Munas Lampung beberapa waktu lalu,” pungkasnya.
Diketahui, Munas Alim Ulama NU di Lampung yang membahas mengenai perubahan metodologi pengambilan keputusan dan hukum diselenggarakan pada tahun 1992. Lebih tepatnya berlangsung pada tanggal 16-20 Rajab 1412 Hijriah atau 21-25 Januari. Forum tersebut memutuskan transformasi metodologi dari qauli ke manhaji.
Comments are closed.