Murni tak habis pikir, sejak ada lapangan padel yang dibangun di dekat rumahnya, suara bising itu terus bermunculan.
Ia selalu mendengar suara pantulan bola dari dinding yang dihantam raket harga premium, diselingi teriakan para pemukulnya.
“Berisik, ya, berisik. Tak tok tak tok, pada teriak-teriak juga kan cowok-cewek. Cuma ya sudahlah biarin saja, sudah jadi kebiasaan saja sekarang,” tuturnya.
Bagi Murni, suara bola padel yang membentur dinding kaca dan raket karbon adalah alarm bahwa rumahnya yang berada di perkampungan kawasan Kedoya, Jakarta Barat- tiba-tiba saja di dekatnya, bisa dibangun lapangan padel.
Kedatangan ACE Padel Club di lingkungannya diakui Murni tidak datang dari proses yang partisipatif. Pembangunan fasilitas wellness dan sportainment yang membanggakan layanan premium mulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 9 malam itu terjadi begitu saja. Tidak ada ketukan di pintu kontrakan Murni. Tidak ada diskusi di balai warga yang mengundang perempuan-perempuan penghuni kontrakan untuk bicara soal dampak lingkungan.
Padel adalah olahraga yang riuh. Lantai padel yang sewarna langit cerah sering memantulkan cahaya, menyambut antrean kaum urban yang mencari pelarian elitis. Olahraga mirip tenis ini, kini bak kartu menuju kelas sosial yang lebih eksklusif dan tentu saja, eksotis untuk dipamerkan di media sosial.
Jumlah lapangan padel di Jakarta saat ini hampir 500, sedangkan jumlah di Indonesia hampir 1000 (seribu) lapangan. Ratusan lapangan padel dilaporkan belum memiliki izin bangunan.
Diantara pembangunan lapangan padel itu, ada Murni yang tidak bisa protes ketika mendengar suara bising tiap hari, ada Adi yang tergusur karena pembangunan lapangan padel, dan Amerta, pekerja padel yang dilecehkan dan diupah murah.
Konde.co mengumpulkan 3 kisah di balik pembangunan lapangan padel elit dalam edisi khusus kali ini.
Murni dan Suara Bising Padel
Sejak lapangan padel dibangun di samping rumahnya, Murni harus mendengar suara bising setiap hari.
Suara “Tak tok tak tok” dan teriakan dari dalam bangunan kelab padel itu masih terus bergema hingga malam. Ia, dan perempuan pendatang kelas pekerja lainnya, dipaksa menjadi penonton dari sebuah pesta kebugaran kaum elite; sebuah pesta di mana harga tiket masuknya dibayar dengan merampas hak perempuan seperti dirinya untuk merasa aman dan nyaman.
Lapangan padel di samping rumahnya milik ACE Padel Club di Jalan Panjang, Kedoya Selatan, Jakarta Barat berdiri sebagai altar tren gaya hidup urban kelas menengah-atas. Di sana, di atas karpet rumput premium (premium turf) dan di bawah langit-langit ruangan yang menjulang tinggi, orang-orang kota mengayunkan raket berlubang.
Keringat, endorfin, dan pengakuan sosial berpadu di tempat ini. Di fasilitas seluas itu, terdapat lima lapangan tertutup, sauna, cold plunge untuk pemulihan otot, hingga kafe tempat bersantai. Harga sewa lapangannya berkisar antara Rp220.000 hingga mendekati Rp300.000 per jam.
Di sisi tembok yang lain itulah Murni tinggal.
Perempuan berusia 38 tahun ini sedang duduk menjaga warung di rumah kontrakannya ketika ditemui Konde.co.
Jika di sebelah tembok orang-orang berteriak kegirangan karena berhasil mencetak poin, Murni hanya bisa mendengarkan pantulan suaranya. Bagi Murni, suara bola padel yang membentur dinding kaca dan raket karbon adalah alarm konstan yang mengingatkannya pada posisinya sebagai pedagang kelas pinggiran yang tinggal di sana. Tapi ia bisa apa, selain pasrah.
Baca juga: Lari (Tidak Lagi) Murah, Dampak Konsumerisme dalam Olahraga
Kepasrahan ini menjadi cara perlawanan dari Murni yang tahu betul bahwa suaranya tak akan didengar.
Proses atas kekerasan tata ruang ini tidak hanya terjadi saat lapangan padel itu beroperasi, tetapi sudah dimulai sejak batu pertama diletakkan. Konstruksi sebuah kelab olahraga dengan fasilitas mewah yang serba tertutup (indoor) tentu membutuhkan material raksasa dan alat berat.
“Iya, pembangunannya berisik banget “droot droot” sampai malam. Sudah gitu suara kontainer yang gede-gede tuh “gebruk gebruk gebruk”,” kenangnya.
Janji-janji manis tentang kompensasi pembangunan sering kali menjadi lagu lama untuk meredam protes awal warga.
“(kompensasi) Boro-boro. Katanya mah ada, tapi ya buktinya kita gak dapat apa-apa, dapat berisiknya saja,” ucapnya.
Ketika ia dan tetangganya yang bernasib sama mencoba untuk menuntut hak atas ketenangan tinggal disana, pak RT dan jajaran aparatur disana yang didominasi laki-laki, gagal melindungi.
“Sempat ada ramai-ramai ke Pak RT, tapi sampai sekarang gak ada dinas ke rumah saya,” ceritanya.
Saat Konde.co melakukan pengecekan ke aplikasi JAKI, tertera laporan warga terkait ACE Padel yang kebisingannya turut mengganggu Murni. Salah satu akun warga berulang kali melapor hingga statusnya “ditolak” karena dianggap spam.
Baca juga: Sebagai Mantan Atlet, Saya Kecewa Olahraga Berprestasi Tidak Masuk dalam Debat Capres
Dari pantauan Konde.co, laporan tersebut valid, sebab dalam sistem booking online resmi mereka via AYO, ACE Padel Club masih bisa booking lapangan hingga pukul sembilan malam, lewat satu jam dari imbauan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang telah memerintahkan agar lapangan padel berhenti pada pukul delapan.
Bahkan, rentang pukul 20.00 – 21.00 termasuk menjadi waktu paling banyak diminati kendati harga paling tinggi, bisa mencapai Rp600.000.
Ketika dikonfirmasi, baik dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta (CKTRP) dan ACE Padel Club masih belum memberi keterangan kepada Konde.co hingga artikel ini tayang.
Di titik ini, ia menyadari posisinya sebagai pendatang perempuan miskin kota yang tidak diperhitungkan. Ia hidup di ruang yang tidak benar-benar memberinya pilihan dan melulu dipaksa untuk bisa menerima keadaan, sekalipun itu tidak nyaman. Pengalaman sehari-hari itulah yang membuatnya merasa terasing, seolah kota ini berjalan tanpa benar-benar memikirkan dirinya dan orang-orang seperti dirinya.
“Kok berisik ya, tapi gimana lagi kita sebagai rakyat kecil, kita gak dianggap. Kita anggap biasa saja. Kalau dibilang berisik ya berisik cuma ya mau gimana lagi, cuma bisa pasrah doang, begitu.”
Akhirnya, kata “pasrah doang” bisa dikatakan sebagai monumen kekalahan demi kekalahan yang dialami oleh perempuan miskin kota, tetapi di sisi lain juga jadi siasat bertahan yang direngkuh Murni.
“Sekarang zamannya sudah beda, justru orang kayak saya gini tuh yang ditinggalin, padahal sama-sama bayar pajak, makan juga sama-sama,” tegas Murni.
Adi dan Toko Buku yang Tergusur
Selain Murni, ada juga cerita dari Adi, pengelola toko buku Bebasari yang ada di Kawasan Gudang Sarinah, Pancoran, Jakarta Selatan, yang mesti legowo digusur karena pembangunan lapangan padel.
Rentetan peristiwa jelang gusuran itu akan terus segar di kepala Adi, hari itu Selasa, tanggal 3 Maret 2026 malam, ia mulai membereskan buku-buku di lapaknya seperti malam-malam biasanya. Sebentar mengecek gawai, Adi melihat indikator baterai di layarnya hampir nol, ia bergegas mengambil kabel pengisi daya.
Adi keheranan, aliran daya itu tidak masuk ke notifikasi beremoji listrik bergerak statis di layar enam setengah incinya.
Semakin heran, karena di tengah kebingungan itu lampu tiba-tiba mati. Malam di sekitar toko buku itu mendadak gulita, hanya berbekal bintang yang tak kelihatan banyak di Pancoran. Beberapa saat, baru diketahui bahwa listrik telah diputus oleh pihak pengelola gedung.
“Pas lagi beresin buku, tahu-tahu pas ngelihat HP, eh, low-bat, terus mau nge-charge ah, kok mati listriknya, habis itu dem! lampunya mati juga.”
“Pas malam gelap gitu, sampai beli lampu yang bisa di-charge (lampu darurat). Sakit, gini ya rasanya digusur, gak enak,” kata Adi kepada Konde.co ketika ia baru saja mengurus buku di gudangnya di area Jatinegara, Sabtu malam (25/4).
Baca juga: Bias Gender Bikin Olahraga Perempuan Makin Sulit Maju
“Digusur tuh, gak enak!” berkali-kali diucapkan Adi malam itu dengan nanar. Baginya, di balik penggusuran yang ia dan beberapa pelapak lainnya alami tersimpan penghinaan terhadap keberlangsungan hidup rakyat yang bertahun-tahun menggantungkan nafkah di sana.
Kini, Adi tahu betul apa artinya dan bagaimana gusarnya menjadi korban gusuran. Adi merefleksikan lebih jauh bagaimana penguasa dapat dengan mudah menunjuk ruang-ruang rakyat untuk dialihfungsikan sebagai apa yang dinilai elite bernilai guna.
Klub padel komersial yang akan dibangun di atas gusuran ruko yang dulunya berisi warga membaca buku dan berdiskusi menggambarkan bagaimana wajah penguasa melihat kota sebagai ruang kapital alih-alih ruang komunal.
“Mereka (penguasa) mungkin lihat toko buku gak seberapa, dibandingin padel gitu, itu kan investornya pasti banyak uangnya, lihatnya ke situ,” kata Adi.
Ia tak membayangkan bagaimana jika yang digusur adalah rumahnya, refleksinya melampaui sekadar pergulatan penggusuran toko buku miliknya, tetapi juga mengingat bagaimana hal ini bisa terjadi pada siapa saja—terutama rakyat—dan di mana saja.
“Digusur itu gak enak, pedih, pedih! Dan semua orang ada kemungkinan untuk merasakan itu. Kalau pemerintah pengin, rumah lu gitu sangat gampang tuh dicari buat digusur,” kata Adi, mengulang lagi pengakuannya betapa pedihnya menjadi korban gusuran.
Taman Buku Bebasari bukan sembarang lapak buku. Di tengah Jakarta yang komersial dan tidak ramah bagi ruang-ruang kultural independen, Bebasari hadir sebagai anomali yang menyenangkan sebagai sebuah toko buku sekaligus ruang baca, diskusi, dan pertemuan komunitas.
Di sana, buku tidak harus dibeli untuk dibaca. Pengunjung boleh datang, duduk, membaca tanpa transaksi. Jika jodoh, kata Adi, mereka akan membeli. Kalau tidak, mereka tetap akan senang sebab buku-bukunya memiliki pembaca di hari itu.
“Saya ingin mengembalikan marwah toko buku yang gak hanya berjualan buku, tapi jadi tempat teman-teman buat baca buku juga. Buku yang gak disegel tuh boleh dibaca. Orang dateng tuh mau dateng cuma baca buku doang juga boleh banget, gak harus beli,” katanya.
Setiap kali Bebasari mengadakan acara, entah bedah buku, diskusi puisi, atau acara merawat ingat seperti mengenang korban Kanjuruhan, ada orang-orang yang datang bukan untuk membaca atau berdiskusi. Mereka memotret, mencatat sebentar, lalu pergi.
Baca juga: Perempuan Dobrak Stereotype, Skateboard Bukan Olahraga Milik Laki-Laki
Bebasari juga menjadi tempat diskusi buku, bedah puisi, dan perjumpaan-perjumpaan kecil warga sipil yang percaya bahwa pengetahuan adalah hak semua orang, bukan hanya mereka yang punya uang lebih. Sebagian besar koleksinya adalah buku bekas berkualitas—atau setidaknya layak jual—didagangkan dengan harga yang bisa dijangkau kantong mahasiswa dan buruh. Katalognya sempat memuat lebih dari 5.000 judul, meski diakui Adi mereka masih kurang disiplin dalam urusan senarai itu.
Yang membuat kisah penggusuran taman buku kecil ini lebih menyayat bukan hanya faktanya, melainkan caranya. Pengelola kawasan mengumumkan akan ada penutupan. Informasinya tidak layak karena notifikasi yang seharusnya datang dua hingga tiga bulan sebelumnya hanya diberikan tiga minggu sebelum eksekusi. Itu pun berubah-ubah.
“Harusnya kan pemberitahuan itu bahkan 2 atau 3 bulan sebelumnya kan. Ini 3 minggu sebelumnya baru dikasih tahu, terus rapat. Habis rapat besoknya berubah lagi isunya ini. “Masih boleh kok ini jualan sampai lebaran” katanya begitu.”
“Ternyata pas tanggal 1 Maret tuh gak boleh jualan. Padahal di surat edaran itu masih boleh jualan sampai tanggal 20, jadi sampai sebelum lebaran masih boleh. Ternyata gak bisa,” kesal Adi.
Surat edaran resmi menyatakan bahwa para pedagang masih punya waktu hingga menjelang Lebaran. Kenyataannya, pada tanggal 1 Maret, pembongkaran sudah dimulai dari belakang. Suara bor dan alat berat mengiringi dahaga di bulan puasa, dua hari kemudian, listrik diputus.
Tidak ada kompensasi, dialog atau perlindungan hukum yang berpihak pada pedagang. Pengelola gedung berada di posisi yang lebih kuat. Adi bilang, izin pengelolaan mereka sebagai pihak yang dipercaya Sarinah sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak diperpanjang, dan tanpa posisi hukum itu, mereka pun tak punya suara.
Baca juga: Seksisme Dalam Berita Olahraga, Media Mendulang Klik Atas Nama Perempuan
Di balik penggusuran ini ada nama yang tersebut, yaitu PT Sarinah, perusahaan BUMN yang mengelola gedung tersebut.
“Bagi pemerintah ya, terutama BUMN, mereka mah cuma gimana caranya mementingkan anggaran, kan. Sudah gusur saja, ada investor lain kok nih yang mau bikin padel. Ya sudah digusur gitu. Mau itu toko buku, mau itu sebenernya di samping tuh banyak keluarga-keluarga yang mencari nafkah, mata pencariannya di situ. Nggak peduli. Tanpa kompensasi apapun. Tanpa kompensasi,” jelasnya.
Ketika Taman Buku Bebasari terpaksa pindah dan berjuang untuk bertahan, yang hilang bukan hanya satu lapak dagangan. Yang hilang adalah fungsi sosial yang tidak bisa digantikan oleh marketplace digital.
“Teman-teman di Padang, di Medan itu banyak yang nyari buku. Dan pasti dia tuh ngajak temen-temennya, nih buku seru gitu… Mereka aksesnya susah kan nyari buku, di Gramedia taruhlah, toko-toko buku yang konvensional yang besar ya, bukunya itu-itu saja. Mereka nyari alternatif, belinya buku-buku bekas.”
Buku bekas yang dijual Bebasari bukan sekadar komoditi murah. Ia adalah redistribusi akses pengetahuan. Di kota-kota yang jauh dari pusat, buku-buku itulah yang beredar dari tangan ke tangan, yang menyebarkan gagasan, yang memantik diskusi. Bebasari juga merepresentasikan perlawanan terhadap monopoli toko buku besar yang mendiktekan apa yang layak dibaca publik.
Bebasari menyadari bahwa koleksinya tidak bisa hanya mengikuti selera ideologis pemiliknya, ia harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan nyata masyarakat di sekitarnya.
“Bahwa toko buku, taman baca, atau perpustakaan itu, buku-bukunya tuh harus menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Kalau misalkan taman baca atau toko bukunya di daerah-daerah pesisir, itu harus ada buku-buku budidaya ikan, merawat terumbu karang. Jadi mereka kalau mau nyari sumber itu ada. Itu bukan hanya alasan profit semata juga, tapi juga ya itu emang kebutuhan mereka.”
Baca juga: Diskriminasi Perempuan di Olahraga, Kasus Hiperandrogenisme dan Determinisme Biologis
Adapun salah satu alasan Bebasari masih bertahan di kompleks milik Sarinah adalah pertanyaan: “Di mana warga, anak-anak bisa mengakses buku-buku, toko buku, tempat baca di sini? Sebelum digusur, banyak buku yang dipinjam dan tidak kembali, gakpapa, saya malah senang. Ada juga anak sekolah dasar di sini yang bolak-balik ke sini naik sepeda, ajak teman-temannya, baca di sini, baca komik doraemon waktu itu, itulah, kami tidak mau meninggalkan itu begitu saja. Harusnya kan, ini tugas pemerintah, tapi yang diprioritaskan malah padel,” kata Adi sambil tertawa.
Empat orang dari komunitas Pancoran Buntu yang juga jadi penyintas penggusuran datang membantu mengangkut rak, buku, dan segala barang yang ada di taman buku itu.
Perempuan yang memberikan tempat sementara untuk menaruh tumpukan lebih dari 5000 katalog itu tidak meminta bayaran sewa. Adi kelewat terharu, baginya ini adalah ekonomi solidaritas yang berjalan ketika ekonomi pasar gagal.
“Bahwa kita harus berjaring, bahwa kita harus berteman. Kalau situasi kayak gini, siapa yang membantu? Kalau ada apa-apa, harus punya jaringan, entah itu pertemanan atau apa. Harus bisa saling merawat satu sama lain,” refleksinya.
Padel yang naik daun dengan menjadi simbol status dan arena kelas atas adalah representasi sempurna dari logika kota yang sedang berubah. Lapangan padel tidak salah secara benda. Yang salah adalah ketika pembangunannya mensyaratkan penggusuran ruang-ruang kultural yang sudah hidup, yang sudah melayani komunitas sekian lama.
“Idealnya itu tiap kecamatan atau kelurahan harus ada, punya tempat. Kalau nggak toko buku tuh, taman membaca, itu harusnya ada.”
Bebasari sampai saat ini masih ada. Berpindah tempat, beradaptasi, bertahan. Jaraknya hanya beberapa langkah kaki dari ruko lama yang kini sisa lantai. Mereka sudah memutuskan bahwa ini adalah pertarungan yang layak.
Baca juga: Selenggarakan Pekan Olahraga dan Seni, Waria-Bissu Dibubarkan Polisi
“Jualan buku tuh gak bakal kaya, susah. Cuma kayak seru, gitu. Ya kan gak harus kaya juga ya ngelakuin sesuatu itu. Cukup, asal cukup lah. Penggusuran itu menguatkan, iya. Tambah menguatkan, iya. Tambah memberikan kesadaran bahwa kita harus mau ketemu sama orang, kumpul, datang.”
Di kota yang semakin mahal, eksklusif, dan berorientasi pada modal, toko buku bekas yang bersedia dilindas, bangkit, dan terus membuka pintu bagi siapa pun yang ingin membaca adalah sebuah pernyataan politik. Bahwa pengetahuan bukan milik orang kaya dan ruang publik bukan milik investor. Bahwa kota, pada akhirnya, harusnya milik rakyat.
“Kota ini mah bukan punya masyarakatnya, punya pemilik modal saja. Kalau lo punya modal gitu, apapun bisa. Bukan untuk masyarakat yang kayak kita ini. Bagi mereka mah yang penting pembangunan gitu. Bodo amat sama masyarakat sipil kayak kita nih,” ungkap Adi.
Amerta, Pekerja Admin Padel yang DIlecehkan, Kerja Tak Menentu
Amerta (bukan nama sebenarnya), perempuan bergelar sarjana dari sebuah universitas di Turki ini ingat betul bagaimana ia tiba di hari pertamanya di Indonesia, semangat pulang dengan membawa ijazah di tangan.
Ia saat itu baru saja kena pemutusan hubungan kerja (PHK) dari pekerjaan pertamanya sebagai pekerja media. Sulitnya mencari kerja di tengah janji kampanye 19 juta lapangan kerja, membawanya pada pekerjaan menjadi admin di sebuah lapangan padel. Lapangan padel di kawasan Bekasi ini sebelumnya adalah sebuah cafe yang tiba-tiba diubah jadi padel.
“Aku habis di-PHK, cari kerja sekarang susah, even aku yang lulusan luar negeri, pun. Akhirnya jadi admin, sebelumnya pegang kafe tapi gak lama berubah jadi padel club gitu,” cerita Amerta kepada Konde.co di bilangan Jakarta Selatan, Sabtu (18/4).
Amerta bekerja disana ketika bangunan belum jadi, jadi ia merasakan bekerja terkena hujan dan atap bocor. Pernah, ada pelanggan yang protes marah-marah pada Amerta soal atap bocor ini.
Sebagai admin, Amerta juga bekerja tanpa henti dengan menggunakan ponsel. Seminggu cuma dapat libur sehari, itupun tetap on call ketika tiba-tiba ada sesuatu.
“Iya, kan aku satu minggu tuh cuma dapet libur sehari doang. Sehari pun itu tuh bukan di hari weekend. Hari libur pun, karena aku jadi admin dan aku pegang handphone, ya itu tetap dapat call dari dari bos aku buat on ready at the time they need. Aku tetap on call, aku tetap kayak sambil buka laptop di atas kasur aku gitu kan, mau jam berapa pun kayak jam 12 malam, jam 11 pagi, jam 9, jam 7,” kisahnya sambil menggelengkan kepala tanda penat.
Kondisi ini sering membuatnya sakit, karena ia juga sering bekerja sampai jam 2 pagi.
“Aku pernah waktu itu sakit dua hari. Aku dua hari tuh pucat banget karena mungkin kerjaan nggak bisa aku tinggalin. Dan aku pulang tuh selalu nangis waktu itu, iya, nangis! Capek banget, anjir. Capek semuanya, mentalnya capek. Aku dulu pulang sering nangis, di KRL pernah, di rumah, pokoknya ya bayangin saja berangkat pagi jam 7 sudah siap-siap, pulang sampai malam jam satu, jam dua, capek banget,” ucapnya meluapkan kesal pada pekerjaan yang menghisap habis kewarasannya.
Menjadi seorang lulusan S1 di luar negeri di tempat itu nyatanya bukanlah sebuah nilai tambah yang dihargai, melainkan sebuah celah untuk dieksploitasi lebih jauh. Di antara empat hingga enam orang karyawan yang ada di lapangan padel tersebut, Amerta adalah satu-satunya yang menyandang gelar sarjana.
Status pendidikannya itu justru dijadikan dalih oleh pihak manajemen untuk membebankan seluruh tanggung jawab operasional ke atas pundaknya seorang. Batas-batas deskripsi pekerjaannya sebagai admin dilebur dengan paksa.
“Kerjain apa aja pun, aku kerjain apa saja, karena aku di padel itu tuh cuma 4 sampai 6 orang. Dan aku cuma satu-satunya lulusan S1. Jadi mau gak mau mereka memandang aku tanggung jawab atas managing coordinator di situ.”
“Aku bantuin OB juga, aku tuh juga ngelayanin customer juga. Bahkan yang kayak misalkan ya, kan itu bangunan baru ya, belum sepenuhnya jadi gitu kan. Hal-hal yang misalnya kehujanan bocor tuh aku juga yang nanganin,” ungkapnya membeberkan beban kerja yang tak masuk akal.
Disana Amerta bekerja tanpa kontrak kerja dan jaminan sosial dan ketenagakerjaan.
“Sebelumnya waktu itu aku selalu minta berkali-kali kontrak sampai aku cari-cari, tapi aku gak dapet kontrak itu. Aku selalu bayar sendiri BPJS dengan gaji aku yang gak seberapa itu,” kenangnya memaparkan realitas pahit tersebut.
Dan berbicara tentang gaji, apa yang dijanjikan di awal nyatanya hanyalah sekadar ilusi. Di saat UMK Kota Bekasi tahun 2023 telah menyentuh angka Rp 5.158.248, Amerta yang dijanjikan upah Rp 5 juta, harus menelan kekecewaan karena hanya menerima Rp 4 juta.
“Aku tuh waktu itu dijanjiin 5 juta. UMR Bekasi lah ya. Ternyata aku itu mendapat 4 juta waktu itu. Jauh banget,” rutuknya menyadari betapa murah harga tenaganya di mata sang pemilik modal.
Ada lagi kejadian seperti ini, tanpa bukti dan kejelasan, gajinya dipotong begitu saja dengan dalih yang tak bisa diterima akal sehatnya.
“500 ribu. Satu bulan, bayangin. Aku kayak “hah?!” ini potongan apa gitu loh. Itu tuh langsung dijelasinnya kayak langsung potongan telat 10 hari. Padahal aku gak pernah telat gitu. Jadi kayak, nggak sih, aku kayak capek banget. Aduh capek banget sih,” keluhnya, memutar kembali ingatan tentang pemotongan gaji tanpa alasan yang jelas tersebut.
Total, seringkali dalam sebulan ia hanya menerima upah Rp3.500.000, jauh dari janji pemilik usaha yang bernazar memberinya 5 juta rupiah.
Sebagai seorang perempuan pekerja di industri yang mendewakan penampilan, disana ia juga dinilai dari bentuk tubuh dan wajahnya.
Seorang bos disana pernah melontarkan kalimat menyayat yang mempertanyakan esensinya sebagai perempuan hanya karena ia tidak memenuhi standar kecantikan visual.
“Si Amerta nih lulusan luar negeri tapi kok dia gak kayak lulusan luar negeri yang lain ya, yang cantik. Makanya saya tuh bingung juga mau naruh dia di mana,” kata Amerta menirukan.
Penampilannya, ukuran tubuhnya, hingga pakaiannya dikomentari dengan cara yang sangat merendahkan.
“Dia tuh sempat ngomong kayak gini, ‘Itu tuh ukuran badan kamu tuh gak sesuai sama yang lainnya! Gak ada yang sesuai ukuran sama kamu, baju kamu tuh gede!’ katanya gitu.”
Penderitaan itu pun semakin disempurnakan oleh sikap superioritas para pelanggan kelas atas yang datang. Mereka yang merasa telah membayar mahal seakan memiliki hak absolut untuk memperlakukan Amerta tak ubahnya seorang pelayan tanpa harga diri.
“Mbak, saya sewa raket yang di sana, Ambilin ya, Mbak. Saya tunggu di sini, yang premium, ya.”
Tiru Amerta menceritakan pelanggan yang menyewa raket di luar lapangan padelnya dan Ia diperintah untuk mengambil raket sewaannya itu.
“Aku melihat itu kayak, ya Allah. Apakah pantas saya kerja seperti ini?” batinnya memberontak kala itu.
Sementara dari pihak atasan, empati adalah kemewahan yang tak pernah ia dapatkan. Bahkan di saat hujan turun yang menyulitkan perjalanan, yang ia terima hanyalah caci maki atas keterlambatannya.
“Bu, maaf hujan ini, saya izin telat,” pesan Amerta ke atasannya.
“Kan bisa naik motor, bisa pakai jas hujan, kenapa telat? Marketing kita tuh udah gede-gedean, kita sebarin ke mana-mana, tapi yang di lapangan malah kayak gini kerjanya nggak bener,” hardik atasannya saat itu.
Ia sadar bahwa ia sudah direndahkan dan mengalami eksploitasi.
“Maksudnya yang mereka bilang besar itu gak layak buat kita dengan pekerjaan, beban pekerjaan seberat itu dan sebesar itu, sebanyak itu dan gak kenal waktu ternyata. Cuma sebegitu aja gitu. Ya itu sih yang maksud aku kayak pekerjaan yang hanya mengkayakan orang kaya,” refleksinya.
Sama seperti Amerta, pekerja di lapangan padel tersebut mayoritas bekerja dalam sebuah kekosongan hukum. Tanpa selembar pun kontrak kerja yang sah, status mereka di mata hukum tak ubahnya hantu—ada wujudnya, diperas tenaganya, namun tak pernah diakui hak-haknya.
Amerta akhirnya menyerah dan memutuskan untuk mengundurkan diri. Kepada Konde.co, Amerta mengenang momen-momen sebelum ia akhirnya memutuskan untuk menyerah dan pergi.
“Aku tuh sebenernya gimana ya, aku tuh bekerja tuh semuanya. Aku menengahi mereka juga, aku sebagai penyalur suara mereka juga gitu kan. Pas aku beneran-bener keluar itu kayak mereka sedih gitu. Karena kayak siapa yang jadi tamengnya mereka gitu loh, di tengah suara yang se-gak adil-adilnya itu gitu,” lirihnya.
Mari kita lihat bagaimana rekan-rekannya dihargai di tempat itu. Di saat UMK Kota Bekasi tahun 2025 saat itu secara hukum telah ditetapkan pada angka Rp5.690.752,95, rekan kerja Amerta yang memeras keringat secara fisik sebagai seorang Office Boy (OB) hanya menerima upah Rp 1.000.000 hingga Rp 1.500.000 per bulan.
Sementara itu, nasib rekan Amerta yang juga admin dan perempuan lulusan SMA tak kalah memilukan. Dari janji awal sebesar Rp 3 juta—yang lagi-lagi masih jauh di bawah standar kepatutan UMR—ia hanya menerima uang bawa pulang sebesar Rp 2.300.000 hingga Rp 2.500.000 saja.
Investasi untuk satu lapangan padel premium termasuk struktur bangunan, kaca, pencahayaan, dan sistem ventilasi bisa berkisar antara Rp 300 juta hingga lebih dari Rp 1 miliar per lapangan. Pembangunan lima lapangan padel dengan kualitas standar profesional diperkirakan membutuhkan modal sekitar Rp 9 miliar. Harga sewa lapangan per jam berkisar antara Rp 300.000 hingga Rp 600.000 di klaster premium.
Maka tak heran Amerta mengatakan bahwa padel adalah olahraga yang dimainkan oleh kalangan menengah-atas dan mempermanja mereka, namun dioperasikan oleh pekerja-pekerja yang gajinya bahkan belum tentu memenuhi standar upah minimum regional.
Pola eksploitasi yang dialaminya, seperti gaji di bawah standar, ketiadaan perlindungan hukum, beban kerja berlipat, diskriminasi gender adalah pola yang sudah lama terdokumentasi di berbagai sektor industri Indonesia, garmen misalnya.
Apa yang membuat padel berbeda dari garmen bukanlah pola eksploitasinya — melainkan pencitraannya. Padel bersolek dalam pakaian premium, gaya hidup urban, dan citra “sehat dan modern”. Ia tidak terlihat seperti industri yang mengeksploitasi pekerjanya. Tapi di balik kaca transparan lapangan itu, mekanisme yang sama sedang berjalan.
Bagi perempuan di Indonesia, kesenjangan akan upah ini menjadi masalah laten yang terus terjadi bahkan hingga sepuluh tahun terakhir.
Tidak ada yang berubah saat Amerta mengemasi barang-barangnya dan melangkah keluar dari lapangan itu untuk terakhir kalinya.
“Enough is enough,” pungkas Amerta tegas.
Industri Padel Memeras Kota
Industri padel Indonesia tumbuh 295% dalam empat tahun, dari 15 lapangan di Bali pada 2021 menjadi 947 lapangan di seluruh Indonesia pada 2025.
Jumlah lapangan padel di Indonesia diestimasi capai 947 lapagan pada 2026, dengan pertambahan 3,8 lapangan per hari berdasarkan estimasi Growell.
Namun di balik lonjakan luar biasa ini, dua skandal struktural telah meledak ke permukaan publik pada awal 2026, 46,6% lapangan di Jakarta beroperasi tanpa izin bangunan yang sah (PBG), dan sejumlah fasilitas terbukti berdiri di atas Ruang Terbuka Hijau (RTH) milik negara.
Dalam konteks regional, sekitar 51% pertumbuhan lapangan padel di seluruh Asia Tenggara terkonsentrasi di Indonesia, dan 40% di antaranya berada di Jakarta, menurut data Knight Frank Indonesia. Pendapatan per lapangan di Indonesia meningkat dari rata-rata €2.300/bulan pada 2023 menjadi €6.300/bulan pada 2024 — pertumbuhan GMV 173%, tertinggi secara global melampaui pasar matang seperti Spanyol (16%).
Fenomena menjamurnya lapangan padel di berbagai kota besar di Indonesia, terutama Jakarta dan Bali, dipandang Mustabsyirotul Ummah Mustofa, dosen Ilmu Politik Universitas Unpad yang juga fokus pada Politik Lingkungan, tidak boleh dilihat sekadar sebagai pergeseran preferensi olahraga masyarakat kelas menengah-atas.
Secara sosio politik, dosen yang akrab disapa Sita itu melihat fenomena ini sebagai manifestasi dari transformasi ruang urban yang semakin tunduk pada logika pasar. Ia menjelaskan bahwa fenomena padel adalah bukti nyata bagaimana sektor swasta mendikte penggunaan lahan.
“Dalam rezim perkotaan, kota seringkali dianggap sebagai arena dimana akumulasi kapitalisme bekerja. pembagian kekuasaan dan pembagian ruang mengikuti dengan kebutuhan kapitalisme. Tumbuh menjamurnya lapangan padel di perkotaan bisa dibaca dari upaya swasta membaca kebutuhan pemenuhan gaya hidup masyarakat perkotaan yang berkembang seiring dengan tren terkini.”
“Swasta sebagai salah satu entitas elit perkotaan akan mengikuti trend tersebut dengan menyediakan ruang padel bagi kelompok masyarakat kota yang membutuhkan sarana untuk gaya hidup tertentu. Ini tidak bisa di kontestasi dengan penyediaan ruang publik, karena penyediaan ruang publik merupakan tanggung jawab pemerintah kota, sementara lapang padel murni sebagai bisnis kapitalisme swasta di wilayah perkotaan,” jelasnya.
Pernyataan Sita menegaskan bahwa pembangunan lapangan padel adalah bagian dari strategi bisnis yang melihat kota sebagai pasar. Namun, hal ini menciptakan benturan keras karena penyediaan fasilitas olahraga komersial ini murni aktivitas bisnis swasta yang sering kali justru meminggirkan tanggung jawab negara dalam menyediakan ruang publik bagi warga.
Kritik yang dalam juga datang dari Wardah Hafidz, Koordinator Urban Poor Consortium (UPC). Bagi Wardah, ledakan pembangunan padel yang mencapai ratusan titik di Jakarta—di mana hampir separuhnya tidak berizin—adalah bentuk “penyerobotan” logika tata ruang. Banyak fasilitas ini berdiri di zona yang seharusnya tidak diperuntukkan bagi komersial.
“Merebaknya pembangunan fasilitas padel di Jakarta bukan sekadar soal tren olahraga baru, tetapi memperlihatkan benturan klasik antara logika bisnis cepat, tata ruang kota, dan hak warga atas lingkungan yang layak. Banyak lapangan padel dibangun bukan di wilayah yang menurut tata ruang kota ditetapkan sebagai zona komersial artinya, terjadi penyerobotan logika tata ruang kota. Area yang seharusnya untuk hunian, resapan, atau ruang publik dengan fungsi sosial berubah menjadi ruang komersial privat,” kata Wardah Hafidz pada Konde.co
Kondisi ini menurut Wardah menunjukkan bahwa kota lebih sigap mengatur “properti” daripada mengatur “kehidupan.” Ketika pemerintah membiarkan pelanggaran ini terjadi, mereka secara tidak langsung menyatakan bahwa pertumbuhan usaha dan investasi jauh lebih penting daripada hak warga untuk memiliki hunian yang tenang dan ruang terbuka hijau.
Wardah menyebut hal ini sebagai bentuk kegagalan perlindungan negara, di mana sistem kota lebih siap mengakomodasi ekspansi usaha daripada melindungi hak warga atas ruang hidup yang layak.
Transformasi lahan menjadi lapangan padel juga merubah identitas warga kota. Ruang yang sebelumnya bersifat terbuka, pasif, dan inklusif bagi siapa saja, kini dikelilingi pagar, berjadwal, dan berbayar. Menurut Wardah Hafidz, hal ini secara radikal mengubah posisi seseorang di dalam kota.
“Pembangunan fasilitas padel di Jakarta seperti yang terjadi sekarang telah sangat dalam menggerus akses warga terhadap ruang terbuka, ruang hijau, dan ruang sosial lingkungan—baik secara fisik maupun sosial, karena dari ruang hidup bersama diubah menjadi ruang privat berbayar. Posisi warga kota berubah dari warga menjadi konsumen. Ruang yang sebelumnya terbuka, pasif, dan relatif inklusif, menjadi ruang yang berpagar, privat, berjadwal, berbayar, dan selektif.”
Artinya, hak akses ke ruang kota yang seharusnya didasarkan pada status kewargaan kini digantikan oleh “daya beli.” Kota menjadi semakin eksklusif dan terfragmentasi; hanya mereka yang mampu membayar mahal yang mendapatkan akses ke fasilitas tersebut, sementara warga lainnya terus terusir ke pinggiran atau terkurung di ruang-ruang sisa.
Di Jakarta saja, ruang terbuka hijau (RTH) itu menjadi ruang terpencil hijau, berdasarkan data dari database Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), RTH Jakarta hanya 5,9 persen dari luas wilayah, lebih parah lagi di kota-kota penyangganya seperti Bogor (1,13%), Tangerang Selatan (8,5%), Bekasi (7,68%), bahkan Depok (0,04%).
Padahal, Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 tahun 2007 telah mensyaratkan ruang terbuka hijau (RTH) minimal 30 persen di Indonesia.
Ketidakadilan ruang ini tidak netral secara gender. Di kawasan padat penduduk, masuknya aktivitas komersial bising seperti padel merusak ritme domestik. Bagi perempuan yang sering kali memegang peran utama dalam aktivitas di ambang rumah—seperti mengawasi anak, merawat lansia, atau bersosialisasi dengan tetangga—kehadiran lapangan padel membawa stres tambahan. Wardah Hafidz menyoroti bagaimana beban domestik perempuan meningkat akibat perubahan lingkungan ini.
“Masuknya aktivitas komersial seperti padel mengganggu ritme ini secara langsung karena lingkungan menjadi lebih bising, lebih ramai, lebih banyak orang asing, lebih sulit mengawasi anak, lebih sulit memakai ruang sekitar rumah. Akibatnya, beban domestik—terutama bagi perempuan—meningkat. Perempuan harus lebih waspada, lebih sering menarik anak masuk rumah, lebih sulit memakai ruang luar, lebih banyak menyerap stres lingkungan.”
Demikian pula bagi anak-anak. Di Jakarta, gang-gang kecil dan halaman depan adalah ruang tumbuh utama. Ketika ruang tersebut tersedot oleh kepentingan komersial, anak-anak kehilangan kesempatan untuk bergerak bebas dan berinteraksi secara sosial. Mereka terpaksa mengurung diri di dalam rumah yang sempit, lebih banyak terpapar layar gadget, dan kehilangan kualitas tumbuh kembang yang seharusnya dijamin oleh kota.
Di balik citra padel sebagai bisnis modern yang menguntungkan, terdapat sisi gelap terkait standar ketenagakerjaan. Ekspansi yang begitu cepat sering kali mengabaikan perlindungan bagi para pekerja konstruksi maupun operasional lapangan.
Wardah Hafidz memperingatkan bahwa ledakan industri ini kemungkinan besar mengandalkan pola kerja yang rapuh demi menekan biaya dan menjaga fleksibilitas bisnis.
“Logika bisnis yang berprinsip ekspansi harus cepat, biaya harus ditekan, fleksibilitas harus tinggi, risiko harus dialihkan. Dan pihak paling mudah dijadikan penyangga semua itu adalah pekerja. Karena itu, di balik citra padel sebagai bisnis olahraga modern, sangat mungkin tersembunyi pola lama yang sangat akrab dalam urbanisme neoliberal: usaha dibuat lincah, tenaga kerja dibuat rapuh,” kata Wardah.
Fenomena padel hanyalah puncak gunung es dari krisis pengelolaan kota. Persoalannya bukan sekadar apakah bisnis padel itu menguntungkan, melainkan siapa yang membayar harganya.
Sita mengingatkan bahwa segregasi kelas akan semakin terlihat jika kota terus berfungsi sebagai mesin kapitalisme. Sementara itu, Wardah Hafidz menekankan perlunya moratorium, audit total, dan yang paling krusial: mengubah cara kita mengukur keberhasilan sebuah kota.
“Keberhasilan kota tak boleh lagi diukur terutama dari: investasi, pertumbuhan usaha, okupansi, dan nilai lahan. Keberhasilan kota harus diukur dari kualitas hidup, rasa aman, akses ruang publik, kesehatan mental, keadilan gender, ruang anak, dan kerja layak. Jika indikator tak berubah, kebijakan akan terus bias modal.”
Jika pemerintah kota tidak segera berpihak pada warga, maka padel hanya akan menjadi satu dari sekian banyak instrumen yang perlahan-lahan mengikis kualitas hidup manusia demi kejayaan modal. Kota harus mulai diatur kembali untuk melindungi kehidupan, bukan sekadar memfasilitasi penumpukan laba di atas lahan-lahan ilegal.
Romantisasi Padel Oleh Pejabat
Yang lebih menggelisahkan adalah bagaimana negara memposisikan diri dalam booming padel ini.
Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo secara resmi membuka turnamen padel yang digelar oleh Partai Kebangkitan Bangsa bertajuk “Padel Kali Bos”.
Kemenpora juga menyatakan dukungan resmi terhadap perkembangan padel, termasuk membantu standarisasi lapangan dan menyiapkan program pembinaan pelatih, wasit, dan atlet padel.
Kondisi ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk padel. Belum lagi, saat prahara Agustus 2025 yang banyak memakan korban warga sipil dan di tengah kesulitan rakyat, para pejabat nyatanya merencanakan acara padel dengan embel-embel ‘Merah Putih’.
Kasus Partai Golkar yang meresmikan lapangan padel di Yellow Racquet Club ikut menjadi sorotan, setelah muncul pernyataan dari Bahlil Lahadalia bahwa masyarakat bisa mendapatkan diskon hingga bermain gratis dengan syarat mendaftar sebagai anggota Golkar.
Untuk mengkonfirmasi hal ini, Konde.co lalu pada 16 April 2026 mengirimkan permintaan konfirmasi kepada DPP Golkar (stafsekjen@gmail.com), Yellow Racquet Club (yellowracquetclub@gmail.com), serta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta (dinas_cktrp@jakarta.go.id) melalui alamat kontak resmi masing-masing. Juga permintaan konfirmasi kepada ACE Padel dikirimkan pada 27 April melalui email info@acepadelclub.id. Namun hingga saat ini, seluruh pihak tersebut belum memberikan responsnya.
Wardah menyatakan, ketika politisi lebih memilih untuk berinvestasi pada lapangan padel daripada memperjuangkan ruang publik yang inklusif bagi konstituennya, maka fungsi representasi sedang berada dalam ancaman. Politik gaya hidup cenderung membuat politisi hanya responsif terhadap isu-isu yang relevan bagi kelas menengah-atas, sementara masalah krusial seperti kemacetan, banjir, atau perumahan rakyat di sekitar lokasi pembangunan lapangan seringkali dikesampingkan.
Keterlibatan politisi dalam industri padel mempertegas konflik klasik kota modern: apakah kota dikelola terutama sebagai ruang akumulasi ekonomi, atau sebagai ruang hidup bersama.?
Wardah Hafidz menekankan bahwa keberhasilan ekonomi sebuah bisnis tidak serta-merta berarti keberhasilan sosial atau keadilan bagi warga.
“Tarik-menarik antara bisnis padel dan hak atas kota pada dasarnya memperlihatkan konflik klasik kota modern: apakah kota dikelola terutama sebagai ruang akumulasi ekonomi, atau sebagai ruang hidup bersama. Padel hanya contoh yang sangat terang. Ia memperlihatkan bagaimana sesuatu yang secara ekonomi “berhasil” belum tentu secara sosial “adil”. Jadi persoalannya bukan apakah padel menguntungkan. Ia memang menguntungkan. Persoalannya adalah: menguntungkan untuk siapa, dibayar oleh siapa, dan dengan mengorbankan apa,” kritik Wardah pedas.
Pernyataan Wardah ini menjadi krusial ketika aktor politik justru menjadi bagian dari ekosistem bisnis tersebut. Alih-alih bertindak sebagai wasit atau regulator yang melindungi hak warga, politisi justru menjadi pemain dalam sirkuit kapitalisme urban. Hal ini membuat pertanyaan “dibayar oleh siapa” menjadi sangat relevan—sering kali, harga dari “kemajuan” ekonomi ini dibayar dengan hilangnya ketenangan, ruang terbuka hijau, dan kualitas hidup warga di sekitar lokasi pembangunan.
Kontradiksi ini bukan kebetulan melainkan pilihan politik. Padel tidak hanya menjadi simbol gaya hidup tetapi juga menjadi arena networking kekuasaan. Bak golf, lapangan padel berfungsi sebagai ruang konsolidasi kelas atas.
Sambil memukul bola di balik dinding kaca seharga miliaran rupiah, kesepakatan bisnis dibuat, relasi politik dipererat, dan posisi sosial dikukuhkan.
Dalam masyarakat pasca modern, politik tidak lagi hanya bekerja melalui jalur-jalur ideologis formal, melainkan melalui identitas dan gaya hidup. Padel, yang muncul sebagai tren global yang sangat visual dan Instagrammable, memberikan platform sempurna bagi politisi untuk membangun citra yang “kekinian” dan “relevan.”
Sita menjelaskan bahwa fenomena ini berakar pada ketergantungan masyarakat terhadap dunia digital, di mana rasa takut akan ketinggalan tren (Fear of Missing Out) menjadi komoditas yang bisa dimanfaatkan oleh elit politik.
“Padel ini semata dilihat sebagai trend gaya hidup. masyarakat pasca modern seperti saat ini, bergantung pada informasi di dunia digital dan media sosial, kecenderungan masyarakat untuk selalu mengikuti trend sebagai upaya aktualisasi diri semakin tidak terhindarkan, oleh karenanya FOMO, masuk ke dalam semua sektor. baik itu swasta, partai politik, atau entitas lainnya, melihat trend ini sebagai peluang bisnis yang bisa diakomodir di ruang kota, dimana kepentingan swasta dapat diterima dengan mudah dalam rezim perkotaan yang berbasis jasa.”
Dalam konteks ini, partai politik bertindak seperti agensi pemasaran gaya hidup. Dengan menyediakan lapangan padel, mereka tidak hanya menawarkan fasilitas olahraga, tetapi juga menawarkan “tiket masuk” ke dalam lingkaran sosial kelas menengah-atas yang eksklusif.
Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: apakah pembangunan lapangan padel oleh politisi merupakan strategi kampanye yang efektif? Secara kuantitatif, pemilih dari kalangan pengguna padel jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pemilih akar rumput. Namun secara kualitatif, kelompok ini adalah para opinion leader di media sosial yang mampu membentuk narasi publik.
Sita memberikan pembacaan yang sangat berhati-hati mengenai efektivitas elektoral dari strategi ini. Ia membedakan antara sekadar membangun citra dengan mengubah perilaku memilih.
“Saya tidak yakin kalau padel sebagai soft campaign, karena harus dibuktikan dulu seberapa besar pengaruh aktivitas padel terhadap keberpihakan politik. Sejauh ini belum ada penelitian yang bisa menunjukkan bahwa kalangan tertentu yang mengikuti aktivitas padel memiliki kecenderungan preferensi politik tertentu.”
“Yang pasti padel digunakan sebagai sarana mengelola engagement politik dan konstituen sesuai dengan karakteristik dapil masing-masing, itu masih dimungkinkan. Paling hanya dianggap sebagai, ‘oh keren’, ‘oh kekinian’, ‘oh up to date’, tetapi hal itu belum bisa mengukur political behaviour utamanya dalam pemilu nanti, vote or not vote.”
Analisis Sita menunjukkan bahwa padel lebih berfungsi sebagai alat “manajemen kerumunan” di tingkat elit urban. Politisi tidak sedang mencari suara masif di sini; mereka sedang membangun jaringan (networking) dan mengelola konstituen di daerah pemilihan (dapil) tertentu yang karakteristiknya memang kelas menengah-atas.
Padel, pada akhirnya, bukan sekadar fenomena olahraga. Ia adalah titik temu di mana kepentingan ekonomi (investasi lapangan), kepentingan sosiologis (gaya hidup dan FOMO), dan kepentingan politik (strategi engagement) berpilin menjadi satu. Fenomena ini membuktikan bahwa rezim perkotaan kita sedang berada dalam fase di mana “kekerenan” visual lebih diutamakan daripada fungsionalitas sosial.
Wardah Hafidz memberikan peringatan keras bahwa jika pola ini tidak dibenahi, padel hanyalah gejala awal dari komersialisasi ruang hidup yang lebih masif di masa depan.
“Yang paling mendesak sekarang bukan sekadar “menertibkan padel”, tetapi menghentikan pola kota yang membiarkan ruang hidup warga dikonversi cepat menjadi ruang komersial tanpa perlindungan sosial. Kalau tidak dibenahi sekarang, padel hanya gejala awal. Besok bentuknya bisa berbeda, tetapi pola ketidakadilannya sama. Intinya adalah apakah kota akan terus dikelola untuk mempercepat laba, atau mulai diatur untuk melindungi kehidupan,” tegasnya.
Barang tentu yang ideal adalah memastikan bahwa kota tidak hanya menjadi arena bagi mereka yang mampu membayar, tetapi menjadi rumah bagi semua suara, melampaui raket mahal dan dinding-dinding kaca yang jadi sekat eksklusivitas.
(Liputan ini merupakan Edisi Khusus Konde.co April 2026)
Tim Edisi Khusus
Koordinator: Luthfi Maulana Adhari
Peliput: Luthfi Maulana Adhari, Kezya Regita Kheista Diynar
Periset: Luthfi Maulana Adhari
Editor: Luviana Ariyanti
Comments are closed.