Pernahkah kamu mendengar ucapan semacam ini di sekitarmu?
“Dia nurut banget sama suaminya, istri idaman.”
“Cowok itu suka perempuan yang polos dan masih ‘segel’.”
“Keperawanan itu hadiah terbaik untuk suami, makanya dijaga.”
“Perempuan, kok, bulu ketiaknya lebat? Gak higienis.”
Mungkin kita juga akrab dengan kata “pink” untuk menyebut vagina atau area genital perempuan, “tobrut”, “pulen”, “maghrib” untuk merujuk pada perempuan dengan kulit lebih gelap, “lenjeh”, dan berbagai istilah lain yang digunakan untuk menilai tubuh maupun perilaku perempuan.
Baca Juga: Hidup Tanpa Bahasa Ibu: Ragam Perlawanan Mama Namblong di Lembah Grime Nawa
Sekilas, semua itu mungkin terdengar seperti candaan, pujian, komentar biasa, atau sekadar pilihan kata. Namun, bahasa tidak pernah benar-benar netral. Kata-kata yang kita gunakan untuk menggambarkan perempuan dapat membawa nilai, norma, bahkan pandangan tentang bagaimana seharusnya perempuan bersikap dan seperti apa tubuh mereka seharusnya terlihat.
Di balik ungkapan yang terdengar sederhana itu, terdapat mekanisme yang lebih besar. Ini tentang cara perempuan dinilai, dikategorikan, dan dikontrol melalui bahasa.
Secara umum, bahasa memang berfungsi sebagai alat komunikasi. Namun, jika dilihat melalui perspektif politik dan sosial, bahasa memiliki fungsi yang jauh lebih luas. Bahasa dapat digunakan untuk membentuk narasi, memengaruhi opini publik, mempertahankan norma, sekaligus menentukan mana yang dianggap benar atau salah.
Dalam politik, bahasa digunakan untuk merangkai isu, membangun narasi, hingga menggiring opini publik. Dalam kapitalisme, bahasa dapat membentuk kebutuhan dan keinginan konsumen melalui narasi tentang tubuh ideal. Sementara dalam konteks agama dan budaya, bahasa dapat digunakan untuk menyampaikan nilai, aturan, maupun tafsir tertentu mengenai bagaimana perempuan seharusnya menjalani hidup.
Filsuf Prancis Michel Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan dan pengetahuan memiliki hubungan yang erat. Pengetahuan tidak berdiri di ruang hampa, melainkan diproduksi dan diterima dalam jaringan relasi kuasa tertentu. Karena itu, sesuatu dapat dianggap sebagai “kebenaran” bukan hanya karena ia benar secara objektif, tetapi juga karena terdapat sistem sosial yang membuatnya diterima sebagai kebenaran.
Baca Juga: ‘Kasar’ dan ‘Agresif’, Manipulasi Bahasa Perempuan dari Masa Gerwani Sampai Ibu Ana ‘Brave Pink’
Di sinilah bahasa menjadi penting. Diskursus dapat memperkuat, mempertanyakan, atau bahkan menciptakan status quo. Luisa Martín Rojo (2022) juga menekankan pentingnya melihat hubungan antara diskursus, pengetahuan, kekuasaan, dan bahasa. Dengan kata lain, bahasa bukan sekadar alat untuk menyampaikan gagasan. Ia juga dapat menjadi alat untuk membuat gagasan tertentu tampak normal.
Njau (2019) membedakan kekuasaan ke dalam dua bentuk, yakni instrumental dan influental. Kekuasaan instrumental bekerja dengan membuat seseorang melakukan sesuatu, misalnya melalui hukum, peraturan, norma, atau perintah.
Dalam konteks patriarki, bentuknya bisa hadir melalui kalimat seperti, “Kamu harus rajin mencukur bulu badan agar feminin,” atau “Jangan jadi perempuan yang terlalu pintar dan pemilih, nanti tidak laku.”
Sementara itu, kekuasaan influental bekerja dengan memengaruhi apa yang dipercaya seseorang. Ia dapat hadir melalui ideologi, doktrin, kampanye, maupun tafsir keagamaan. Konsep “keperawanan”, misalnya, bukan istilah medis yang memiliki satu definisi biologis yang sederhana, tetapi telah dibentuk oleh konstruksi sosial, budaya, dan agama yang beragam.
Artinya, bahasa dapat bekerja tanpa harus selalu berbentuk larangan. Kadang-kadang ia cukup hadir sebagai kalimat yang terus diulang sampai kita menerimanya sebagai sesuatu yang wajar.
Relasi kuasa melalui bahasa juga dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Di masyarakat Jawa, misalnya, terdapat penggunaan tingkatan bahasa dan sapaan yang mencerminkan relasi sosial tertentu. Dalam sejumlah keluarga, perempuan yang telah menikah juga terbiasa menyebut atau dipanggil menggunakan nama suaminya, alih-alih nama dirinya sendiri.
Baca Juga: Kreativitas Gaya Bahasa Zilenial, Gaul Harus Selaras dengan Bahasa Indonesia
Praktik-praktik tersebut tentu memiliki konteks sejarah dan budaya yang kompleks. Namun, penting untuk melihat bagaimana kebiasaan bahasa dapat sekaligus mereproduksi relasi kuasa ketika terus diwariskan tanpa pernah dipertanyakan.
Sejak kecil, anak-anak juga kerap diajarkan perilaku yang berbeda berdasarkan gender. Perempuan didorong untuk lembut, menjaga tutur kata, tidak terlalu banyak bicara, menjaga kesopanan, dan mempertahankan “kesucian” tubuh. Sebaliknya, laki-laki lebih sering diberi ruang untuk bersikap tegas, vokal, dan mempertahankan pendapatnya.
Maltz dan Borker dalam Subaşi (2020) menunjukkan bagaimana pola komunikasi antara laki-laki dan perempuan dapat dibentuk oleh norma gender. Perempuan didorong untuk memberi dukungan, mendengarkan, dan menjaga cara menyampaikan kritik. Laki-laki, sebaliknya, lebih sering diasosiasikan dengan upaya mempertahankan posisi dominan dan mendapatkan perhatian audiens.
Ketika pola tersebut berlangsung terus-menerus, kita akhirnya tidak lagi mempertanyakan mengapa perempuan harus “sopan” sementara laki-laki boleh “tegas”. Norma itu terasa alamiah, padahal ia merupakan hasil konstruksi sosial.
Dale Spender, sebagaimana dikutip Subaşi (2020), melihat dominasi laki-laki terhadap bahasa sebagai salah satu bentuk pembungkaman perempuan. Bahasa dapat memarginalkan pengalaman perempuan dengan menjadikan perspektif laki-laki sebagai ukuran yang dianggap universal.
Kita dapat melihat kerja mekanisme tersebut dalam respons publik terhadap kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.
Baca Juga: Gaya Bahasa Zilenial, Kreatif Tapi ‘Mengancam’? Pentingnya Medsos dan Influencer Jaga Bahasa Tetap Seimbang
Ketika seorang perempuan mengalami pelecehan seksual di tempat ibadah, misalnya, perhatian publik semestinya diarahkan kepada pelaku dan bagaimana kekerasan itu bisa terjadi. Namun, tidak jarang justru muncul komentar yang mempertanyakan perilaku korban.
Tahukah kalian tentang berita perempuan yang sedang khusyuk beribadah di masjid justru mengalami pelecehan seksual oleh laki-laki? Kita bahkan tak perlu berdebat untuk sepakat bahwa tindakan itu bejat. Namun, masih ada saja reaksi warganet yang menyalahkan korban. Beberapa reaksi yang justru menyudutkan korban biasanya berbunyi seperti ini.
“Itulah mengapa salah satu alasan kenapa perempuan diutamakan dan lebih baik shalat di rumah.”
“Bentar, bukannya bisa teriak atau gak lari ya? Kan, itu tempat ibadah, jadi bisa leluasa dong.”
“Tahu kan sekarang, kenapa perempuan wajib shalat di rumah, bukan di masjid sedangkan lelaki wajib di masjid? Dan tahu kan, kenapa perempuan gak boleh keluar rumah sendirian… Pelecehan itu gak mengenal waktu dan tempat, makanya dengarlah apa kata Nabimu katakan.”
“Kalau kejadiannya di masjid, masa gak ada yang tau? Hoax aja beritanya. Kalaupun benar mau diperkosa, kan dia pake mukena…. Sebelum kejadian, menjeritlah dia, minta tolong. Kalau diam aja sampai kejadian, berarti dia juga mau.”
“Perempuan itu tidak dianjurkan shalat di masjid atau surau. Sebaiknya shalat di rumah saja, karena perempuan banyak fitnahnya. Dengan kejadian begini, kita sebagai perempuan wajib menjaga diri, keluar kalau ada perlunya saja. Kalau laki-laki, dianjurkan shalat di masjid atau surau.”
Baca Juga: Pelakor Lebih Disorot Ketimbang Pebinor: Bukti Perempuan Jadi Korban Kekerasan Bahasa
Komentar semacam ini bukan hanya menunjukkan kurangnya empati. Ia juga memindahkan tanggung jawab dari pelaku kepada korban. Ketika pakaian tidak lagi dapat dijadikan alasan, tubuh, perilaku, lokasi, waktu, bahkan keputusan korban untuk berada di ruang publik dapat dijadikan bahan untuk menyalahkannya.
Yang lebih ironis, narasi tersebut juga dapat direproduksi oleh perempuan sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa patriarki tidak selalu bekerja melalui laki-laki terhadap perempuan. Nilai-nilai patriarkis dapat diinternalisasi dan kemudian direproduksi oleh siapa pun.
Subaşi (2020), dengan merujuk pada pemikiran Spender, menjelaskan bahwa masyarakat membangun realitas berdasarkan aturan yang dibentuk oleh masyarakat patriarkis. Ketika laki-laki ditempatkan sebagai norma, pengalaman perempuan berpotensi terus diposisikan sebagai sesuatu yang salah, menyimpang, atau tidak penting. Dengan demikian, bahasa dapat menjadi ruang tempat pengalaman perempuan diperkecil, disangkal, bahkan dihapus.
Bahasa dalam konteks agama dan budaya dapat digunakan untuk mengatur perilaku perempuan. Sedangkan kapitalisme menunjukkan bahwa bahasa juga dapat digunakan untuk mengatur tubuh perempuan sekaligus menghasilkan keuntungan.
Lihat saja standar kecantikan yang terus beredar. Kulit putih, hidung mancung, rahang tirus, tubuh tanpa bulu, payudara tertentu, ketiak dan area tubuh yang dianggap harus cerah. Hingga anggapan bahwa vagina atau organ genital perempuan seharusnya berwarna pink alias merah muda.
Setiap bagian tubuh perempuan seolah memiliki standar tersendiri. Masalahnya, standar tersebut tidak berhenti sebagai penilaian sosial. Ia kemudian dapat menciptakan rasa tidak aman terhadap tubuh sendiri. Rasa tidak aman itu selanjutnya menjadi peluang ekonomi.
Baca Juga: Pakai Bahasa Gado-Gado, Bagian dari Kebebasan Berekspresi
Kita dapat menemukan berbagai produk yang menjanjikan kulit lebih cerah, ketiak lebih putih, vagina lebih “bersih”. Atau tubuh yang dianggap lebih sesuai dengan standar kecantikan tertentu. Bahasa pemasaran kemudian memainkan peran penting. Tubuh perempuan digambarkan sebagai sesuatu yang selalu kurang dan membutuhkan perbaikan.
Maka kritik feminis terhadap kapitalisme menjadi relevan. Standar kecantikan dapat menciptakan kebutuhan yang sebelumnya tidak dianggap sebagai kebutuhan. Perempuan dibuat merasa bahwa ada bagian tubuhnya yang salah, lalu ditawarkan produk untuk “memperbaikinya”.
Ekofeminisme juga melihat hubungan antara eksploitasi terhadap tubuh perempuan dan eksploitasi terhadap alam. Swastini dkk. (2025) menjelaskan bahwa tubuh perempuan dan alam sama-sama dapat dijadikan objek eksploitasi dalam sistem patriarki dan kapitalisme. Tubuh perempuan bahkan terus dieksploitasi melalui kerja reproduksi yang tidak dibayar, kerja domestik, serta industri yang menjadikan tubuh sebagai komoditas, termasuk industri fashion dan kecantikan.
Dengan demikian, bahasa tidak hanya membantu menciptakan standar kecantikan. Ia juga dapat menjadi bagian dari mekanisme ekonomi yang membuat perempuan terus merasa tidak cukup.
Apakah berhenti sampai di sana? Tentu tidak. Bahasa sebagai instrumen kuasa juga dapat bekerja melalui politik negara dan digunakan untuk mengontrol hingga memenjarakan perempuan.
Baca Juga: Normalisasi Bahasa Jawa Lewat Lagu Dangdut Koplo Denny Caknan
Salah satu contoh yang penting dalam sejarah Indonesia adalah konsep state ibuism atau ibuisme negara. Konsep ini dibahas Julia Suryakusuma dalam bukunya State Ibuism: The Social Construction of Womanhood in New Order Indonesia (1988).
Pada masa Orde Baru, perempuan dikonstruksikan terutama melalui peran sebagai ibu dan istri. Perempuan ideal adalah perempuan yang mendampingi suami, mengurus rumah tangga, mendidik anak, dan menjaga kualitas keluarga.
Organisasi seperti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) kemudian menjadi salah satu ruang penting dalam konstruksi tersebut. Secara formal, PKK memiliki tujuan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan keluarga, serta kesetaraan dan keadilan gender. Namun, sebagaimana ditunjukkan Suryakusuma, kebijakan dan organisasi perempuan pada masa Orde Baru juga tidak dapat dilepaskan dari proyek politik negara dalam membentuk perempuan Indonesia yang dianggap ideal.
Liestyasari (2019) juga melihat organisasi-organisasi perempuan bentukan pemerintah sebagai bagian dari mekanisme yang memungkinkan negara mengatur masyarakat melalui konstruksi peran perempuan. Di sini kita dapat melihat bahwa kontrol terhadap perempuan tidak selalu datang dalam bentuk larangan yang eksplisit. Ia dapat hadir melalui narasi tentang perempuan yang “baik”, “benar”, “sopan”, “ibu yang ideal”, atau “istri yang baik”.
Bahasa membuat konstruksi tersebut terasa akrab. Karena terus diulang, ia kemudian tampak seperti kenyataan yang tidak perlu diperdebatkan.
Baca Juga: Bahasa Anak Jaksel Dibangun Elit Urban dan Birokrat, Pinggirkan Kelompok Asli
Spender menilai norma dan ideologi patriarki begitu kuat karena telah tertanam dalam berbagai aspek kehidupan. Ketika suatu norma telah diwariskan selama berabad-abad, mengubahnya tentu bukan perkara mengganti beberapa kata.
Subaşi (2020) juga menegaskan bahwa bahasa mengatur dan memediasi pengalaman seseorang terhadap dirinya sendiri dan dunia. Karena bahasa bersifat ideologis, proses mendekonstruksinya tidak mudah.
Namun, bahasa tidak selalu menjadi alat dominasi. Bahasa juga dapat menjadi alat perlawanan.
Salhi (2024) menunjukkan, kelompok marginal dapat menggunakan bahasa untuk menantang kekuasaan dominan dan menegaskan identitas mereka. Gerakan sosial menggunakan bahasa untuk membangun solidaritas, menyampaikan tuntutan, menggalang dukungan, dan mempertanyakan struktur kekuasaan.
Karena itu, melawan patriarki juga dapat dimulai dari sesuatu yang tampak sederhana. Yakni mempertanyakan kata-kata yang selama ini kita anggap biasa.
Mengapa perempuan yang patuh disebut “istri idaman”? Kenapa tubuh perempuan harus terus dinilai berdasarkan warna, bentuk, atau tingkat “kebersihannya”? Mengapa korban kekerasan harus menjelaskan pakaian dan perilakunya, sementara pelaku tidak dituntut mempertanggungjawabkan tindakannya? Mengapa perempuan harus menjaga tutur kata agar tidak dianggap terlalu agresif? Sementara suara laki-laki lebih mudah dianggap tegas dan berwibawa.
Pertanyaan-pertanyaan itu penting karena bahasa bukan sekadar kumpulan kata. Bahasa membantu kita memahami diri sendiri dan orang lain. Karena itu, ketika kita mengubah cara berbicara tentang perempuan, kita juga sedang membuka kemungkinan untuk mengubah cara masyarakat memandang perempuan.
Baca Juga: Aku Ingin Merdeka, Bahasa Aksi dan Perjuangan Queer Lepas dari Kolonialisme
Kita bisa mulai dengan tidak ikut mengomentari tubuh perempuan seolah-olah tubuh mereka adalah milik publik. Juga berhenti mengulang lelucon yang merendahkan perempuan. Serta mempercayai pengalaman korban kekerasan dan berhenti mencari-cari alasan untuk menyalahkannya.
Dan yang tidak kalah penting, kita bisa saling mengingatkan. Sebab tubuh perempuan bukan ruang publik yang bebas dinilai. Perempuan tidak perlu memenuhi standar patriarki agar layak dihormati.
Saya berharap, sebagai perempuan, kita mampu saling menyokong tubuh dan jiwa satu sama lain. Bahagia, sakit, sedih, dan marah bersama; tanpa ada noda nirempati sama sekali. Kita hidup dengan satu nasib dan memperjuangkan hak yang sama di kehidupan ini.
Tubuhmu adalah hakmu. Bahasa tentang tubuhmu juga seharusnya tidak menjadi alat untuk merampas hak itu. Kita berhak berekspresi dengan nyaman dan aman. Jadi mari kita perjuangkan kesetaraan perempuan lewat pembebasan dari ‘penjara’ bahasa patriarki!
(Editor: Salsabila Putri Pertiwi)
Comments are closed.