Bocah berseragam putih-biru itu mengayuh sepeda lekas-lekas setelah bel panjang berbunyi menuju bioskop terdekat dari sekolahnya.
Ia tak mau menyia-nyiakan menonton film Captain America: Civil War (2016) di hari perdana. Di film itu, Spider-Man versi Tom Holland debut. Sepuluh tahun telah lewat dari momen itu, ia tumbuh besar sebagai bagian dari generasi yang menjadikan semesta sinematik Marvel atau Marvel Cinematic Universe (MCU) dan juga friendly neighborhood Spider-Man sebagai bagian lekat dari hidupnya sebagai remaja.
Remaja itu adalah saya, yang ketika sampai di bioskop langsung melepas seragam, lalu berganti kaus bergambar topeng Spiderman Peter Parker yang warnanya sudah memudar. Film produksi Marvel tersebut kemudian menjadi semacam penanda masa tumbuh saya dan teman sebaya.
Semesta film superhero Spiderman ini kemudian menyerap menjadi bagian dari identitas di generasi kami. Sampai kemudian proyek Captain America: Brave New World (2025) yang sebelumnya direncanakan tayang pada 2023 ini muncul di tahun 2025 yang di Indonesia diputar hingga hari ini.
Boikot terhadap film ini terjadi. Keputusan boikot ini terjadi setelah ada kecaman global karena film Captain America: Brave New World (2025) dinilai secara terang-terangan memutihkan citra aparatus intelijen dan represi militer Israel, lalu membungkusnya sebagai hiburan keluarga beranggaran ratusan juta dolar. Menghadirkan agen Mossad berbalut persona pahlawan super di tengah penindasan sistemik terhadap rakyat Palestina, adalah bentuk normalisasi kolonialisme di layar lebar. Banyak orang kemudian memboikotnya, karena seperti tak ada empatinya terhadap kondisi warga di Palestina.
Publik kemudian menaruh perhatian serius ketika gerakan Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) dan Kampanye Palestina untuk Boikot Akademik dan Budaya Israel (PACBI) menaikkan status Disney dalam daftar sasaran boikot para konsumen.
Sebelumnya, BDS telah menyerukan boikot terhadap The Walt Disney Company—termasuk MCU yang terafiliasi—bersama beberapa target lain, karena perusahaan-perusahaan tersebut dinilai mendukung atau memberikan perlindungan terhadap sistem penjajahan Israel. Saat itu, pada 2023 Disney mengumumkan telah memberikan donasi sebesar 2 juta dolar AS dan melakukan sejumlah langkah untuk mendukung Israel.
Baca juga: Kesan Saya Menonton Film ‘Obsession’: Ketika Fantasi atas Tubuh Perempuan Menghapus Consent
Sulit untuk duduk tenang di dalam gedung bioskop yang dingin ketika menonton film ini kemarin, kemudian menikmati suguhan efek visual bernilai ratusan juta dolar dengan CGI macam-macam tentang kepahlawanan fiktif, sementara pada saat yang sama di Palestina, kenyataan material yang disaksikan dunia adalah adanya genosida besar-besaran. Seperti dalam konten film ini, ada kenyataan kota-kota yang diratakan dengan tanah, penghancuran sistemik dari sekolah dan rumah sakit, perempuan dan anak-anak yang terkubur di bawah puing beton, serta kelaparan massal yang direkayasa secara struktural oleh blokade militer.
Kini, semesta superhero yang mewujud dalam tubuh Spiderman—yang menjadi identitas generasi di masa kami—telah menghadirkan kelanjutan cerita manusia laba-laba dalam Spider-Man: Brand New Day (2026), dan meledak. Ada euforia para penonton, mereka memfoto tiket mereka di bioskop, membeli souvenir, hingga foto- foto layar IMAX.
Film terbaru MCU ini kemudian juga merajai box office Indonesia dengan perolehan 5.861.754 penonton hingga hari ke-17 penayangannya pada pertengahan Agustus 2026, melampaui rekor Spider-Man: Far From Home dan mencatatkan rekor penayangan hari pertama tertinggi di Indonesia.
Kendati begitu, dalam beberapa gulir linimasa saya pula, kelompok-kelompok anti-normalisasi dan masyarakat sipil lewat gerakan Taharrak serta Kampanye Boikot Pendukung Israel di Lebanon, secara serentak menyerukan penolakan terhadap film tersebut.
Alasannya bukan soal siapa yang mengenakan kostum laba-laba di depan kamera, melainkan siapa yang memproduksinya, yakni Avi Arad, serta relasi korporasi mereka dengan Sony, Marvel, dan Disney.
Saat menulis artikel ini, awalnya saya ingin mencari validasi dari teman-teman sebaya yang dulu sering menjadi teman diskusi soal semesta sinematik Marvel: apakah mereka juga memilih memboikot Spider-Man: Brand New Day. Namun, ternyata semuanya memutuskan untuk tidak memboikot, atau mereka tidak tahu ada solidaritas memboikot film tersebut. Responsnya pun beragam, mulai dari yang sekadar berkata, “Aku nggak boikot, lagi,” atau “Aku nggak update ‘skandal’ Spider-Man,” hingga skeptis seperti, “Spider-Man, kan, uangnya ke Sony” dan/atau lebih ekstrem “Boikot nggak bikin Israel berhenti.”
Baca juga: The Devil Wears Prada 2 Soroti Suramnya Industri Media, Lebih Gelap dari Realita
Saya tidak bermaksud menguji moral dan merasa menjadi ‘si paling puritan’ atau ‘si paling bermoral’. Tetapi, boikot tidak pernah dirancang untuk bekerja seperti tombol pemutus instan, dan sejarah gerakan emansipasi global membuktikan hal itu.
Boikot adalah political refusal, atau penolakan sadar untuk menyumbangkan sumber daya finansial, atensi kultural, dan legitimasi simbolik ke dalam sirkuit modal yang menopang kekerasan struktural. Aksi ini tentu bukan ritual penyucian diri agar seseorang bisa mengklaim posisi moral paling murni di media sosial, melainkan tindakan politik paling masuk akal yang dimiliki oleh kita sebagai warga biasa. Ada agensi untuk menarik persetujuan kita dari mata rantai penindasan di titik yang paling bisa dijangkau oleh tangan kita sendiri.
Ekonomi moral boikot sering disalahpahami sebagai kompetisi kesucian tentang siapa yang paling konsisten, siapa yang paling radikal, siapa yang berhak menghakimi siapa. Cara pandang ini keliru sejak dari akarnya karena menempatkan boikot sebagai soal identitas personal, bukan soal relasi struktural.
Gerakan Boikot Adalah Gerakan Feminis
Tradisi penolakan politik semacam ini sesungguhnya berakar panjang dalam sejarah perjuangan feminisme dan gerakan perempuan global, khususnya dalam perlawanan menumbangkan rezim apartheid Afrika Selatan.
Boikot bukanlah penemuan baru aktivisme digital, ia sejak lama digunakan oleh mereka yang dipinggirkan.
Kita bisa menengok kembali keberanian Lilian Ngoyi, Helen Joseph, Rahima Moosa, dan Sophia Williams-De Bruyn, empat perempuan lintas-ras yang memimpin puluhan ribu perempuan berbaris ke Union Buildings di Pretoria pada 1956 menentang undang-undang pass laws.
Melalui wadah Federation of South African Women (FEDSAW), mereka mengorganisasi berbagai bentuk pembangkangan sipil dan aksi massa. Jauh sebelum itu, pada tahun 1954, FEDSAW bahkan menggerakkan boikot sekolah massal untuk melawan penerapan Bantu Education Act yang dirancang demi melanggengkan inferioritas rasial warga kulit hitam.
Gerakan perempuan ini melihat boikot bukan sekadar persoalan konsumen yang tidak menyukai barang dagangan tertentu, tetapi intervensi langsung untuk mengganggu fungsi normal sistem yang menindas ketika jalur politik formal sepenuhnya ditutup bagi mereka.
Jejak perlawanan ini juga ditinggalkan oleh tokoh seperti Fatima Meer, sosiolog dan aktivis anti-apartheid yang mendirikan Black Women’s Federation pada dekade 1970-an. Gerakan perempuan kulit hitam di Afrika Selatan memahami betul bahwa penindasan patriarkal, segregasi rasial, dan eksploitasi ekonomi saling menopang, sehingga boikot ekonomi dan kultural menjadi instrumen vital untuk melucuti legitimasi rezim minoritas kulit putih.
Baca juga: ‘Yohanna’: Pergulatan Iman dan Perjalanan Kemanusiaan Seorang Suster yang Hambar
Tradisi solidaritas internasional ini juga berkelindan erat dengan pemikiran dan aktivisme feminis kulit hitam seperti Angela Davis. Keterlibatan Davis dalam berbagai panggung solidaritas anti-apartheid internasional—termasuk solidaritasnya dalam peringatan South Africa Women’s Day yang diselenggarakan oleh kelompok perempuan anti-apartheid di Inggris—menegaskan bahwa praktik boikot adalah bagian tak terpisahkan dari tradisi perjuangan feminis anti-rasis global.
Di belahan dunia lain pada dekade 1980-an, kelompok seperti Leeds Women Against Apartheid (LWAA) di Inggris secara konsisten menjalankan kampanye boikot konsumen terhadap produk-produk impor asal Afrika Selatan.
LWAA pun berada tepat di persimpangan antara praksis feminis dan gerakan anti-rasisme, mereka menolak membeli komoditas rumah tangga yang diproduksi dari tanah rampasan dan penindasan buruh oleh rezim apartheid. Langkah ini diperkuat oleh Anti-Apartheid Women’s Committee di Inggris yang mengampanyekan “Boycott Apartheid” secara terstruktur, termasuk mengorganisasi women’s month of action pada periode 1988–1989 untuk memobilisasi perempuan agar memutus rantai pasok ekonomi rezim segregasi rasial tersebut.
Akumulasi dari penolakan-penolakan tersebut kemudian perlahan melucuti pilar ekonomi dan moral apartheid hingga akhirnya runtuh. Tetapi kemudian, jika contoh pelucutan pilar ekonomi di atas berbicara industri kasat mata, bagaimana dengan industri budaya layaknya film?
Gerwani Boikot Film Amerika
Di Indonesia, praktik boikot sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi kebudayaan memiliki jejak dalam sejarah Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani).
Sejak dekade 1950-an, Gerwani menyuarakan penolakan terhadap sejumlah film Amerika Serikat (AS) yang mereka anggap membawa pengaruh kebudayaan imperialis sekaligus menempatkan perempuan secara merendahkan.
Dalam Festival Film Bandung 1957, Rock Around the Clock dan Don’t Knock the Rock, misalnya, pernah menjadi sasaran protes. Gerwani bahkan mendatangi bioskop dan mendesak agar kedua film tersebut tidak ditayangkan.
Sikap tersebut tidak berdiri sendiri. Menurut Saskia Wieringa dalam Penghancuran Gerakan Perempuan (2010), sikap Gerwani terhadap film Amerika tidak terlepas dari gagasan perempuan sebagai pendidik anak. Film dipandang sebagai salah satu medium yang dapat membentuk perilaku dan cara pandang generasi muda. Pada saat yang sama, Gerwani mengkritik cara perempuan ditampilkan dalam film-film Amerika karena melihat tubuh dan citra perempuan semakin diperlakukan sebagai komoditas.
Pandangan tersebut kemudian berkembang menjadi agenda yang lebih terorganisasi. Pada 1960, gagasan mengenai pendidikan anak itu dirumuskan dalam Panca Cinta, lima bentuk cinta yang dianggap penting dalam membentuk anak. Rumusan tersebut pertama kali dimuat dalam majalah Api Kartini, media yang dikelola oleh salah satu organ Gerwani, pada edisi Februari 1960.
Seiring waktu, penolakan itu kemudian berkembang menjadi gerakan yang lebih luas. Pada 1964, Gerwani menjadi salah satu dari organisasi yang tergabung dalam Panitia Aksi Pengganyangan Film Imperialis Amerika Serikat (PAPFIAS), bersama Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). Utami Suryadarma yang diusung Gerwani menjadi ketuanya.
Baca juga: Jawaban untuk Perempuan Yang Merindukan Cinta Setara dalam Heated Rivalry
Gerakan tersebut menyerukan pemboikotan film-film Amerika sebagai bagian dari sikap anti-imperialisme Indonesia, terutama dalam konteks konfrontasi politik dengan Amerika Serikat dan Malaysia.
Dalam praktiknya, aksi tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan awal para pengorganisirnya. Wieringa mencatat bahwa sejumlah tindakan di lapangan berkembang menjadi kekerasan dan pemerasan terhadap pemilik bioskop, sesuatu yang berlangsung tanpa sepengetahuan Utami. Catatan ini penting karena menunjukkan bahwa gerakan boikot tidak pernah berlangsung dalam ruang politik yang steril; ia juga dapat bersinggungan dengan mobilisasi massa, konflik kepentingan, dan kekerasan politik.
Gerakan penolakan terhadap film Barat kemudian mendapat dukungan dari kelompok perempuan di luar Gerwani.
Beberapa bulan setelah Gerwani dan Utami Suryadarma terlibat dalam aksi boikot, kaum ibu di Jakarta turut menyuarakan keresahan terhadap peredaran film-film Barat. Keluhan para ibu kebanyakan mengenai perilaku anak laki-laki yang dianggap ‘nakal’ atau semakin memandang rendah perempuan karena meniru adegan dan gaya hidup yang mereka lihat dalam film-film koboi.
Keresahan itu kemudian dibawa ke ruang publik. Bersama Gerwani, kelompok ibu di Jakarta turun ke jalan dan menyampaikan tuntutan kebudayaan yang diusung PAPFIAS. Mereka mendesak Presiden Sukarno membubarkan AMPAI, saluran utama distribusi film Amerika di Indonesia, sekaligus menuntut agar orang-orang Amerika yang bekerja di dalamnya meninggalkan Indonesia.
Aksi penolakan kemudian meluas ke sejumlah kota besar di Jawa dengan melibatkan berbagai organisasi perempuan. Amurwani Dwi Lestariningsih dalam Gerwani: Kisah Tapol Wanita di Kamp Plantungan (2011) mencatat bahwa rangkaian aksi perempuan tersebut berlangsung hingga akhirnya terhenti setelah peristiwa 30 September 1965 yang juga jadi titik pukul penghancuran gerakan perempuan.
Baca juga: Film ‘Legenda Kelam Malin Kundang’ Bisa Jadi Kilas Balik Putus Rantai Kekerasan
Yang menarik dari sejarah ini adalah cara Gerwani menempatkan film jauh melampaui fungsi hiburan. Gerwani memandang layar bioskop sebagai salah satu ruang tempat nilai, perilaku, dan gambaran tentang perempuan diproduksi. Film dapat memengaruhi cara anak-anak memandang dunia, membentuk pandangan tentang relasi gender, sekaligus menjadi saluran masuknya pengaruh politik dan kebudayaan asing. Karena itu, persoalan film bagi Gerwani tidak dapat dipisahkan dari persoalan pendidikan, perempuan, dan imperialisme.
Dalam kerangka tersebut, keputusan untuk menonton atau menolak sebuah film menjadi tindakan yang memiliki dimensi politik. Yang dipersoalkan bukan hanya isi filmnya, tetapi juga siapa yang menguasai industri film, nilai apa yang disebarkan melalui layar, dan kekuatan ekonomi-politik apa yang memperoleh ruang dari konsumsi kebudayaan tersebut. Dengan demikian, boikot menjadi salah satu cara untuk menarik persoalan kebudayaan ke dalam arena perjuangan politik.
Pengalaman Gerwani juga menunjukkan bahwa gagasan semacam ini tidak terpisah dari feminisme transnasional. Pada masa itu, gerakan perempuan Indonesia berada dalam arus yang lebih luas dari perjuangan anti-kolonial dan anti-imperialis yang menghubungkan berbagai masyarakat di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
Film Amerika, dalam pandangan Gerwani, bukan sekadar produk hiburan yang datang dari luar negeri, melainkan bagian dari hubungan kekuasaan global yang lebih besar. Karena itu, kritik terhadapnya juga menjadi bagian dari upaya membangun kebudayaan yang dianggap lebih sesuai dengan kepentingan masyarakat yang sedang memperjuangkan kedaulatan.
Baca juga: Film ‘Na Willa’ Mengajak Kita Menjadi Anak Perempuan dengan Dunia yang ‘Sempurna’
Namun, sejarah Gerwani tentu tidak bisa dipindahkan begitu saja ke masa sekarang. Gerwani beroperasi dalam konteks Demokrasi Terpimpin, dengan politik anti-imperialisme yang kuat dan hubungan yang semakin dekat dengan PKI. Aksi pengganyangan film Amerika juga merupakan bagian dari pertarungan politik dan kebudayaan yang lebih luas pada masa tersebut.
Jauh sebelum media sosial memungkinkan seseorang menyerukan boikot dengan satu unggahan, Gerwani telah menunjukkan bahwa konsumsi kebudayaan dapat diubah menjadi tindakan kolektif. Mereka tidak hanya bertanya film apa yang ingin ditonton, tetapi juga kebudayaan seperti apa yang ingin dibangun dan kekuasaan seperti apa yang ingin mereka lawan.
Dalam pengertian inilah sejarah Gerwani memberi kita satu konteks penting untuk memahami boikot bentuk kebudayaan hari ini: bahwa menolak sebuah film tidak selalu berhenti pada persoalan selera, tetapi dapat menjadi pilihan politik.
Boikot Sebagai Solidaritas Feminis Transnasional
Tidak menonton sebuah film bukan dengan sendirinya tindakan feminis.
Tetapi ketika keputusan untuk tidak menonton ditempatkan dalam sebuah gerakan solidaritas dan diarahkan pada struktur kekuasaan tertentu, ia dapat menjadi bagian dari praktik politik feminis.
Refleksi itu saya amini saat keputusan boikot sering kali direduksi menjadi: memangnya tidak membeli satu tiket akan menghentikan penjajahan? Pertanyaan tersebut mungkin masuk akal jika boikot dibayangkan sebagai tindakan tunggal dengan akibat tunggal. Tetapi gerakan sosial tidak bekerja seperti itu. Boikot adalah salah satu bentuk tekanan yang memperoleh maknanya ketika dilakukan secara kolektif, terorganisasi, dan diarahkan pada relasi ekonomi maupun politik yang ingin diganggu.
Di sinilah gagasan feminisme transnasional membantu memperluas cara kita melihatnya.
Edward Said, yang menulis Orientalism (1978) dan diperdalam pada tesis Culture and Imperialism (1993) bilang bahwa imperialisme tidak hanya bekerja melalui kekuatan politik dan ekonomi, tetapi juga melalui kebudayaan. Sastra dan bentuk-bentuk representasi budaya ikut membentuk cara dunia dibayangkan; siapa yang ditempatkan sebagai “Barat”—Said memakai kata Barat untuk menyebut budaya yang hegemonik—siapa yang dianggap sebagai “yang lain”, dan bagaimana hubungan kekuasaan di antara keduanya dinormalisasi.
Kerangka feminis dekolonial kontemporer memperluas pemahaman Said. Lewat feminisme transnasional, Chandra Talpade Mohanty dalam “Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses” (1984) serta Feminism Without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity (2003) mengingatkan bahwa penindasan modern beroperasi melalui jejaring institusi yang saling mengunci.
Baca juga: ‘The Housemaid’: Cerita PRT dan Lika-Liku Perempuan Lepas dari Jerat KDRT
Mohanty mengajak kita bergerak dari kritik menuju tindakan. Ia membayangkan solidaritas lintas batas yang tidak dibangun dari anggapan bahwa semua perempuan mengalami penindasan dengan cara yang sama, melainkan dari pengakuan atas perbedaan sejarah, posisi, dan relasi kuasa. Karena itu, feminisme transnasional, kata Mohanty, tidak dapat dilepaskan dari perlawanan terhadap kapitalisme global yang terus memproduksi ketimpangan. Solidaritas bukan berarti menghapus perbedaan lokal demi sebuah tujuan universal, tetapi mencari titik temu di antara perjuangan antikapitalis dan antiimperialis yang tumbuh dari konteks masing-masing.
Jika Mohanty dan Said membantu kita melihat bagaimana pengetahuan dan representasi dapat bekerja sebagai instrumen kekuasaan, Adorno dan Horkheimer membawa persoalan itu ke wilayah yang lebih dekat dengan keseharian. Dalam Dialectic of Enlightenment (1944), keduanya memperkenalkan konsep “industri budaya” (Kulturindustrie) untuk menjelaskan bagaimana kapitalisme mengubah seni dan hiburan menjadi komoditas yang diproduksi dan dikonsumsi secara massal. Film, musik, dan hiburan populer tidak berdiri sepenuhnya sebagai ruang ekspresi, tetapi ikut menjadi bagian dari mekanisme sosial yang membentuk selera, keinginan, dan cara kita memandang dunia.
Dalam kerangka ini, persoalannya bukan semata-mata bahwa industri budaya menghasilkan hiburan yang dangkal. Yang lebih penting adalah kemampuannya menentukan apa yang layak dilihat, dirasakan, dan dibicarakan.
Kita bisa melihat bagaimana industri budaya global tidak selalu memberikan ruang yang sama bagi setiap pengalaman. Tragedi di satu belahan dunia dapat memperoleh karakter, sejarah, dan backstory yang panjang, sementara penderitaan di tempat lain direduksi menjadi angka korban atau latar belakang konflik yang nyaris tanpa wajah. Ada kehidupan yang dibuat dekat dengan penonton dan ada kehidupan yang dibiarkan tetap jauh.
María Lugones melayangkan kritik dalam “Heterosexualism and the Colonial/Modern Gender System” (2007) dan “Toward a Decolonial Feminism” (2010), ia mempertanyakan cara sistem kolonial membentuk kembali pengertian tentang gender, seksualitas, ras, dan kemanusiaan itu sendiri.
Baca juga: ‘The Ugly Stepsister’ Menghidupkan Kembali Dongeng Klasik yang Misoginis
Kata Lugones, sistem gender kolonial-modern tidak dapat dipahami sebagai sesuatu yang sepenuhnya alamiah atau universal. Kolonialisme turut membentuk dan memaksakan kategori-kategori gender dan seksualitas tertentu, sekaligus menempatkan tubuh berdasarkan ras dan kelas ke dalam hierarki kemanusiaan. Karena itu, pengalaman perempuan tidak bisa dilepaskan dari ras, kelas, seksualitas, dan sejarah kolonial yang membentuk posisi mereka. Apa yang disebut “perempuan” sendiri bukan kategori yang netral; ia selalu berada dalam relasi kuasa.
Jika seluruh gagasan tersebut ditarik menjadi satu benang merah, kita sampai pada persoalan tentang kekerasan epistemik (epistemic violence). Kekerasan semacam ini tidak selalu hadir dalam bentuk yang kasat mata. Ia dapat bekerja melalui buku teks, pemberitaan, film, kebijakan pembangunan, bahasa birokrasi, bahkan pidato presiden sekalipun.
Kekerasan epistemik terjadi ketika pengalaman tertentu diberi status sebagai pengetahuan yang sah, sementara pengalaman lainnya dianggap tidak penting, tidak rasional, atau tidak layak didengar.
Dengan cara itu, penderitaan masyarakat yang tertindas tidak selalu harus disangkal secara terang-terangan. Ia cukup disederhanakan. Sejarah panjang dapat dipotong menjadi satu paragraf. Perlawanan dapat disebut kekerasan tanpa konteks. Korban dapat berubah menjadi statistik.
Medan perlawanan itu memang tidak selalu tampak seperti medan perang. Tidak ada tank atau senjata di sana. Yang diperebutkan adalah kemampuan untuk menentukan siapa yang boleh bercerita, cerita siapa yang dipercaya, dan kehidupan siapa yang dianggap layak untuk dirasakan.
Pembebasan, dengan demikian, bukan hanya soal mengambil alih ruang kekuasaan, tetapi juga membongkar cara kita memahami dunia—lalu membangun kemungkinan baru dari sana.
Lalu, Mengapa Spider-Man?
Pertanyaan berikutnya adalah: kalau persoalannya industri budaya, mengapa harus Spider-Man?
Karena Spider-Man: Brand New Day bukan film yang berdiri sendirian. Film ini berada di dalam ekosistem bisnis yang menghubungkan Sony Pictures, Marvel Studios, dan Disney. Secara resmi, film tersebut diproduksi oleh Kevin Feige, Amy Pascal, Avi Arad, dan Rachel O’Connor. Sony juga secara resmi mencantumkan Marvel sebagai pemilik merek dan karakter yang mendasarinya.
Hubungan Sony dan Marvel sendiri memiliki sejarah panjang. Pada 2015, ketika Sony dan Marvel mengumumkan kerja sama baru untuk memasukkan Spider-Man ke Marvel Cinematic Universe, Sony menyatakan bahwa mereka tetap akan membiayai, mendistribusikan, memiliki, dan memegang kendali kreatif akhir atas film-film Spider-Man. Marvel Studios masuk sebagai mitra kreatif dan produser, sementara Spider-Man dapat muncul dalam film MCU.
Salah satu nama yang perlu diperhatikan dalam ekosistem tersebut adalah Avi Arad. Ia merupakan salah satu figur penting dalam sejarah Marvel dan telah terlibat dalam produksi film Spider-Man sejak era Tobey Maguire. Untuk Spider-Man: Brand New Day, Sony secara resmi mencantumkannya sebagai salah satu dari empat produser.
Arad adalah produser Israel-Amerika yang lahir di Israel dan pernah bertugas di militer Israel pada 1965–1968. Ia terlibat dalam Perang Enam Hari pada 1967 yang berujung pada pendudukan Israel atas wilayah-wilayah Palestina.
Posisi politik Avi Arad tidak berubah. Pada Maret 2024, misalnya, Arad secara terbuka mengecam Senator AS Chuck Schumer setelah Schumer mengkritik pemerintahan Benjamin Netanyahu dan menyerukan pemilu baru di Israel. Dalam suratnya, Arad menulis bahwa perang tersebut “bukan perangmu, bukan negaramu” dan mengatakan Schumer tidak berada dalam posisi untuk menentukan bagaimana pemilih Israel harus memilih.
Baca juga: Film Dopamin: Pasangan Muda Hadapi Krisis dan Kerja Perawatan Perempuan Yang Seringnya Diabaikan
Arad juga menyatakan dirinya sebagai warga negara ganda Israel-Amerika. Pada Academy Awards 2024, Arad juga terlihat mengenakan pita kuning sebagai simbol solidaritas terhadap Israel.
Persoalan berikutnya adalah uang.
Kerja sama Sony-Marvel-Disney membuat hubungan finansial Spider-Man jauh lebih rumit daripada hubungan “penonton membeli tiket lalu uang masuk ke Disney”. Sony tetap memegang hak film dan menjalankan pembiayaan serta distribusi film-film Spider-Man, sementara Marvel/Disney memperoleh manfaat ekonomi dari hubungan tersebut, termasuk melalui merchandising. Dokumen Marvel kepada regulator sebelum akuisisi Disney menunjukkan bahwa Marvel mempertahankan kendali atas hak merchandising karakter yang dilisensikan kepada studio film dan memperoleh lebih dari 50 persen pendapatan royalti berbasis merchandising.
Dengan kata lain, tetaplah terjual dengan Spider-Man berarti bertransaksi dengan sebuah ekosistem bisnis yang melibatkan Sony dan Marvel/Disney, sementara Disney tetap memegang kepentingan ekonomi yang sangat besar terhadap karakter Spider-Man melalui Marvel dan bisnis lisensinya. Hubungan ini bukan dilandasi keterlibatan Marvel dan Sony dalam film Spider-Man merupakan bagian resmi dari struktur waralaba tersebut
Tidak perlu mengklaim bahwa satu tiket akan membuat studio kehilangan banyak uang. Tujuan boikot bukanlah satu tiket. Tujuannya adalah akumulasi keputusan: satu orang tidak membeli tiket, orang lain tidak membeli merchandise, yang lain membatalkan langganan, yang lain ikut menyebarkan informasi, dan semuanya membentuk tekanan yang lebih besar.
Boikot Bukan Upaya Menjadi Suci
Semua ini membawa kita kembali pada pertanyaan yang sering muncul: “Memangnya kalau tidak menonton di bioskop, penjajahan Zionis akan langsung berhenti?”
Tidak. Boikot tidak bekerja seperti tombol penghenti perang. Tetapi pertanyaan tersebut juga dapat dibalik: mengapa sebuah tindakan harus mampu menghentikan seluruh sistem penindasan sendirian agar dianggap layak dilakukan?
Tidak ada satu tindakan konsumsi yang mampu membuat seseorang sepenuhnya bebas dari kapitalisme. Kita semua terhubung dengan rantai produksi yang panjang dan sering kali tidak terlihat. Pakaian, makanan, teknologi, transportasi, sampai layanan digital yang kita gunakan hampir selalu membawa persoalan sosial dan ekologis masing-masing.
Karena itu, boikot bukan usaha untuk menjadi manusia yang sepenuhnya “bersih”. Ia lebih sederhana dari itu: memilih titik tertentu dalam rantai konsumsi ketika kita tahu pilihan kita, sekecil apa pun, masih dapat dilakukan.
Kita tahu film apa yang hendak kita tonton. Kita tahu perusahaan yang memproduksinya. Dan kita tahu siapa saja yang memperoleh manfaat dari keberhasilan waralaba tersebut. Dan kita tahu ada alternatif lain untuk menghabiskan uang, waktu, dan perhatian.
Maka keputusan untuk tidak membeli tiket bukan klaim bahwa seseorang telah terbebas dari seluruh relasi eksploitatif. Ia adalah keputusan politik yang terbatas tetapi tetap menunjukkan agensi, seperti berkata: saya tidak bisa mengendalikan seluruh sistem, tetapi saya bisa menentukan apakah uang saya masuk ke titik ini atau tidak.
Di sinilah boikot bersilang sapa dengan feminisme transnasional. Solidaritas bukan soal menjadi paling suci dibanding orang lain. Solidaritas adalah soal menemukan ruang di mana posisi kita memungkinkan kita melakukan sesuatu, lalu menghubungkannya dengan perjuangan orang lain tanpa menghapus perbedaan pengalaman mereka.
Baca juga: Serial Culture Shock dan Kekacauan Seksualitas: Ketakutan Pada Keperawanan dan Keperjakaan Ditanamkan pada Tubuh
Maka, tidak menonton Spider-Man: Brand New Day tidak perlu dibungkus sebagai ujian moral bagi setiap penggemar Marvel. Orang yang tetap menontonnya bukan otomatis orang jahat. Orang yang memboikotnya juga tidak otomatis lebih suci.
Namun, ketika kebudayaan telah menjadi bagian dari mesin ekonomi global, apakah kita akan selalu menganggap konsumsi sebagai urusan pribadi—atau mengakui bahwa uang, perhatian, dan tiket yang kita beli juga merupakan bentuk dukungan terhadap ekosistem tertentu?
Spider-Man boleh menjadi bagian dari masa kecil banyak orang. Ia boleh tetap menjadi karakter yang dicintai. Tetapi mencintai sebuah cerita tidak berarti kita harus memberikan uang kepada setiap korporasi yang menguasai cerita tersebut.
Boikot, dalam pengertian ini, bukan tuntutan untuk berhenti mencintai Spider-Man. Sikap ini adalah keputusan untuk tidak membiarkan kecintaan terhadap budaya pop menghapus kemampuan kita untuk melihat relasi kuasa di belakangnya. Seperti mencintai gorengan tetapi tetap bisa mempertanyakan dampak ekologis dari rantai produksi sawit yang digunakannya, mencintai sebuah karakter juga tidak harus berarti menutup mata terhadap siapa yang ikut diuntungkan dari industri yang memproduksinya.
Melepaskan keterikatan emosional sebagai penggemar Marvel memang terasa berat, tetapi menyadari ke mana setiap rupiah bermuara menjadikannya keputusan etis yang sangat masuk akal. Lagi, boikot bukanlah panggung pamer kesalehan pribadi, melainkan bagian dari disiplin politik kolektif yang diwariskan oleh gerakan perempuan dan perjuangan dekolonial lintas zaman.
Di masa ekosistem kekuasaan dan aliran modal telah terpetakan dengan begitu terang di depan mata, memilih untuk tidak melanjutkannya barangkali adalah cara bermartabat untuk memastikan bahwa kecintaan kita pada budaya pop tidak dibayar dengan pembiaran atas kemanusiaan di Palestina dan di belahan bumi terjajah lainnya.
Foto: imdb.com
(Editor: Luviana Ariyanti)
Comments are closed.