Jakarta (ANTARA) – Pemerintah melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital dalam uji coba pelaksanaan program digitalisasi penyelenggaraan pelayanan bantuan sosial di 153 kota/kabupaten di Indonesia.
Pelaksana Tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Digital Farida Dewi Maharani menyampaikan bahwa digitalisasi Perlinsos dibangun dengan konsep menghubungkan data, bukan menyalin atau memusatkan seluruh basis data.
“Secara logic data tetap dikelola oleh masing-masing instansi pengampu sebagai sumber resmi. Dengan arsitektur tersebut, lokasi fisik penyimpanan data tidak menjadi isu utama dalam proses integrasi data,” katanya kepada ANTARA pada Sabtu.
Dengan penanganan data yang demikian, sistem digital Perlinsos tidak akan ikut bermasalah ketika ada masalah pada penyimpanan data di satu lembaga.
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital berfungsi seperti jembatan untuk menghadirkan interoperabilitas antar-sistem dalam digitalisasi Perlinsos.
Dewi mengatakan bahwa SPLP dirancang menggunakan pendekatan minimalisasi data. Pertukaran data antar-instansi dilakukan sesuai dengan kebutuhan program.
“Hal yang terpenting adalah data tetap berada dalam penguasaan instansi yang berwenang serta dipertukarkan sesuai kebutuhan,” kata Dewi.
Baca juga: Pemerintah berupaya memastikan keamanan digitalisasi Perlinsos
Dalam pelaksanaan digitalisasi sistem Perlinsos, Kementerian Komunikasi dan Digital juga berperan dalam memastikan konektivitas digital untuk mendukung pelaksanaan pendaftaran warga ke sistem digital.
“Dengan konektivitas yang semakin luas, infrastruktur digital yang andal dan ekosistem yang aman akan memberikan kemudahan akses pelayanan digitalisasi bansos yang lebih cepat dan tepat sasaran,” kata Dewi.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid sebelumnya menyampaikan bahwa peningkatan infrastruktur digital merupakan fondasi penting dalam pelaksanaan program digitalisasi Perlinsos.
“Digitalisasi bukan sekadar memindahkan proses ke sistem digital, tetapi bagaimana teknologi memangkas waktu, biaya, dan beban administratif yang selama ini dirasakan masyarakat,” katanya di Jakarta pada Jumat (14/8).
Baca juga: Pemerintah alokasikan Rp549,9 triliun untuk belanja perlinsos 2027
Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya menyampaikan bahwa digitalisasi Perlinsos telah diterapkan di 153 kabupaten/kota di 38 provinsi dan lebih dari tiga juta keluarga sudah terdaftar dalam sistem tersebut.
Penerapan digitalisasi Perlinsos secara nasional dengan cakupan yang lebih luas ditargetkan bisa menjangkau 49 juta keluarga di Indonesia.
Presiden mengatakan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, memudahkan warga mengakses bantuan sosial dari pemerintah, dan mempercepat proses verifikasi data calon penerima bantuan.
“Sebelumnya keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150 ribu untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang,” kata Presiden.
“Sekarang pendaftaran bisa dilakukan tanpa dipungut biaya atau gratis. Pemeriksaan yang sebelumnya mengeluarkan waktu 75 sampai 200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam,” katanya.
Baca juga: SPLP bantu tingkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial
Baca juga: Menkomdigi: Teknologi integrasi data buat Perlinsos tepat sasaran
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Comments are closed.