Arina.id – Pemerintah Israel menyetujui perjanjian untuk mengakhiri perang di Gaza dan bertukar tahanan dengan faksi Palestina. Demikian disampaikan kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Jumat 10 Oktober 2025.
Pengumuman itu muncul setelah Kabinet mengadakan pertemuan untuk memberikan suara pada gencatan senjata dan perjanjian pembebasan sandera di Jalur Gaza.
“Pemerintah yang dipimpin Benjamin Netanyahu menyetujui perjanjian untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza dan memulangkan semua sandera (tahanan Israel di Gaza),” katanya, dikutip dari anadolu.
Menurut lembaga penyiaran publik Israel KAN, persetujuan resmi ini berarti perjanjian gencatan senjata akan segera berlaku.
Presiden AS Donald Trump mengumumkan pada hari Rabu, 08 Oktober 2025, bahwa Israel dan kelompok Palestina Hamas telah mencapai kesepakatan mengenai tahap pertama rencananya untuk gencatan senjata dan pertukaran tahanan.
Kesepakatan itu tercapai setelah empat hari negosiasi antara kedua pihak di kota Sharm el-Sheikh, Mesir, dengan partisipasi delegasi dari Turki, Mesir, dan Qatar, serta di bawah pengawasan AS.
Semua menteri memberikan suara mendukung perjanjian tersebut kecuali lima orang, termasuk Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich.
KAN mencatat semua menteri yang keberatan dengan kesepakatan tersebut berasal dari partai Kekuatan Yahudi dan Zionisme Religius yang dipimpin oleh Ben-Gvir dan Smotrich.
Dengan disetujuinya perjanjian tersebut, gencatan senjata di Gaza akan berlaku, dengan tentara Israel mundur ke “garis kuning” dalam 24 jam ke depan. Setelah itu, Hamas diwajibkan membebaskan semua tahanan yang masih hidup dalam waktu 72 jam, menurut KAN.
Persetujuan pemerintah juga merupakan lampu hijau bagi tentara Israel untuk mulai menarik diri secara bertahap dari Jalur Gaza.
Pada 29 September 2025, Trump meluncurkan rencana 20 poin untuk Gaza yang mencakup pembebasan semua tawanan Israel dengan imbalan sekitar 2.000 tahanan Palestina, gencatan senjata permanen, dan penarikan bertahap pasukan Israel dari seluruh Jalur Gaza.
Tahap kedua rencana tersebut menyerukan pembentukan mekanisme pemerintahan baru di Gaza tanpa partisipasi Hamas, pembentukan pasukan keamanan yang terdiri dari warga Palestina dan pasukan dari negara-negara Arab dan Islam, serta pelucutan senjata Hamas.
Rencana ini juga menetapkan pendanaan dari Arab dan Islam untuk pemerintahan baru dan rekonstruksi Jalur Gaza dengan partisipasi terbatas dari Otoritas Palestina.
Negara-negara Arab dan Muslim menyambut baik rencana tersebut, tetapi beberapa pejabat juga mengatakan bahwa banyak rincian di dalamnya memerlukan diskusi dan negosiasi agar dapat dilaksanakan sepenuhnya.
Sejak Oktober 2023, serangan Israel telah menewaskan hampir 67.200 warga Palestina di daerah kantong tersebut, kebanyakan dari mereka wanita dan anak-anak, dan membuatnya tidak dapat dihuni.
Comments are closed.