Ditulis oleh Gusti Ridani •
KABARBURSA.COM – Resmi berjalannya program mandatori biodiesel B50 per 1 Juli 2026 memicu kekhawatiran besar terkait stabilitas pasokan pangan serta kinerja ekspor komoditas nasional.
Kebijakan ambisius tersebut dinilai memicu dilema ekonomi yang mendalam karena berpotensi mengorbankan pasokan minyak goreng domestik dan memicu lonjakan harga di tingkat konsumen akibat ketatnya perebutan bahan baku kelapa sawit di sektor hulu.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai pemerintah terlalu memaksakan komoditas kelapa sawit untuk memikul terlalu banyak misi strategis dalam satu waktu.
Achmad mempertanyakan implikasi kebijakan ini dari sisi ketahanan domestik karena peningkatan campuran biodiesel dari B40 menjadi B50 otomatis mengerek permintaan minyak sawit dalam negeri secara drastis di saat pertumbuhan produksi sawit nasional sedang berjalan lambat dan program peremajaan kebun rakyat masih tertahan.
“Apa yang terjadi bila satu komoditas dipaksa memikul terlalu banyak misi sekaligus, menyelamatkan devisa energi, menjaga ekspor, mengisi dana sawit, menahan harga minyak goreng, dan tetap memberi ruang hidup bagi petani? Itulah dilema yang kini dihadapi Indonesia ketika program biodiesel B50 resmi berjalan mulai 1 Juli 2026,” ungkap Achmad kepada KabarBursa.com, Jumat, 3 Juli 2026.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan implementasi B50 mampu menekan biaya impor solar hingga mencapai Rp157,28 triliun atau menambah penghematan devisa sebesar USD10,84 miliar sepanjang tahun 2026.
Namun, Achmad mengingatkan bahwa kalkulasi di atas kertas tersebut tidak boleh mengabaikan potensi hilangnya devisa dari penurunan volume ekspor sawit serta pembengkakan nilai insentif dana sawit yang harus dibayarkan.
“Kebijakan energi yang baik bukan hanya yang tampak gagah di atas pidato, melainkan yang tidak memindahkan beban dari satu kantong negara ke kantong rakyat,” kata Achmad menekankan pentingnya menghitung manfaat bersih kebijakan secara jujur.
Ketegangan utama dari kebijakan baru ini bersumber dari lonjakan kebutuhan minyak sawit untuk biodiesel yang melonjak dari 15,64 juta kiloliter pada mandat B40 menjadi 20,1 juta kiloliter untuk menyokong penuh program B50.
Sementara itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia memperkirakan pertumbuhan produksi minyak sawit nasional hanya tumbuh sekitar lima persen tahun ini, sehingga volume ekspor sawit diproyeksikan bakal terpangkas sekitar 1,7 juta hingga 2 juta ton pada semester kedua tahun 2026 seiring prioritas pemenuhan domestik.
Kondisi ekonomi program ini juga menghadapi tantangan berat mengingat harga minyak sawit pada Juni 2026 tercatat lebih mahal sekitar USD260 per ton dibandingkan harga diesel komersial global.
Selisih harga yang melebar ini otomatis menuntut beban insentif dana sawit yang jauh lebih besar dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang justru berisiko menciptakan tekanan fiskal baru jika basis pungutan ekspor mereka melemah akibat penurunan volume pengiriman ke luar negeri.
Guna memitigasi risiko kelangkaan minyak goreng dan kejatuhan ekspor, pemerintah didesak segera menerapkan mekanisme mandatori yang fleksibel dengan mempertimbangkan indikator pasar kelapa sawit secara berkala.
Achmad menegaskan bahwa kemandirian energi nasional merupakan agenda strategis yang tepat, namun pelaksanaannya wajib diimbangi dengan transparansi neraca sawit bulanan serta pengawasan distribusi yang ketat agar pemenuhan energi mandiri tidak mengorbankan keterjangkauan harga pangan masyarakat.
Sebelumnya, Kementerian ESDM memastikan lonjakan harga minyak global tidak akan mengorbankan daya beli kelompok masyarakat bawah karena harga solar subsidi dan Pertalite dikunci rapat.
“Kita tahu harga minyak sedang naik turun. Namun sesuai arahan Presiden kepada Pak Menteri juga untuk BBM subsidi light dan juga solar subsidi ini dipastikan tidak mengalami kenaikan,” Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia.
“Tujuannya apa? Ini untuk memproteksi masyarakat di kelas paling bawah yang masyarakat rentan untuk memproteksi masyarakat miskin dan juga menjaga daya beli masyarakat sehingga dijamin untuk BBM subsidi ini untuk tidak naik,” pungkas Anggia. (*)
Comments are closed.