Ijazah tak menjamin masa depan, soal ujian nasional berulang kali bocor, hingga cap “kecoak” oleh pejabat tinggi. Alih-alih ciut, jutaan orang muda di India merangkul ejekan menjadi gerakan yang memaksa penguasa bertekuk lutut.
Parade orang muda yang bersorak dengan poster satire menyindir para pejabat mewarnai sore di Connaught Place, New Delhi, India. Hari itu, Sabtu 25 Juli 2026, setelah tekanan masif sejak Senin, 20 Juli 2026, kota yang disesaki grafiti umpatan kepada pemerintah, termasuk Perdana Menteri Narendra Modi, terasa berbeda.
Pengunduran diri Menteri Pendidikan India, Dharmendra Pradhan, serta komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti tuntutan lain para demonstran akhirnya menyudahi aksi yang berlangsung selama lima hari. Meski demikian, sejumlah tuntutan lain masih mengemuka, mulai dari kompensasi bagi peserta ujian, pencabutan kasus hukum terhadap demonstran, hingga reformasi menyeluruh terhadap sistem ujian nasional.
Yang membuat gerakan ini penting adalah fakta bahwa aksi tersebut tidak dipimpin oleh partai politik besar dengan jaringan organisasi mapan, kursi parlemen yang kuat, atau mesin kampanye nasional. Gerakan ini digerakkan terutama oleh orang-orang muda, diperkuat lewat media sosial, lalu dipertahankan melalui aksi-aksi di ruang publik. Karena itu, makna gerakan yang menjuluki diri merekea sendiri sebagai Cockroach Janta Party (CJP) atau “Partai Kecoak” jauh melampaui pengunduran diri seorang menteri.
Baca Juga: Surat-surat untuk Andrie Yunus Dari Orang Muda: Lawan, Lawan, Kami Bersamamu
Meski mengambil kata “partai”, CJP bukanlah partai politik. Nama aneh itu lahir dari penghinaan pejabat tinggi India kepada orang muda.
Pada 15 Mei 2026, Ketua Hakim Agung India Surya Kant menyamakan anak muda penganggur dan pengkritik institusi negara dengan “kecoak” dan “parasit masyarakat”. Dalam hitungan hari, seorang mantan konsultan komunikasi politik, Abhijeet Dipke mencetuskan gerakan yang memelesetkan nama partai berkuasa, Bharatiya Janata Party (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Dalam waktu kurang dari sebulan, gerakan ini menembus lebih dari 20 juta pengikut di media sosial, lalu turun ke jalan.
Lantas, mengapa sekelompok orang yang disebut “kecoak” justru memilih merayakan identitas itu? Dan apa yang diajarkan pilihan itu tentang siapa yang, dalam demokrasi modern, dianggap cukup manusia untuk didengar?
Ijazah Tak Lagi Berguna dan Ujian yang Bocor
India memiliki salah satu populasi muda terbesar di dunia. Sejak pertengahan 2010-an, angka pengangguran usia mudanya bergerak tajam, dari sekitar 17 persen menjelang pemilu 2019, melonjak di atas 20 persen saat pandemi, lalu perlahan turun ke kisaran 15–16 persen pada 2023–2024. Di sisi lain, proporsi pengangguran muda yang berpendidikan menengah ke atas nyaris dua kali lipat dalam dua dekade terakhir.
Seakan semakin tinggi ijazah yang dipegang seorang anak muda India hari ini, semakin besar kemungkinan ijazah itu tidak ada harganya di pasar kerja. Familier? Ya, hal itu mirip terjadi pula di Indonesia.
Jika India berhadapan dengan krisis ijazah dan pengangguran terdidik, Indonesia menunjukkan potret ketimpangan yang sangat serupa. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) usia muda (15–24 tahun) di Indonesia secara konsisten berada di kisaran 16–17 persen, di mana proporsi tertinggi justru disumbang oleh lulusan SMK dan Diploma/Sarjana.
Situasi di India makin diperparah oleh rentetan skandal kebocoran soal ujian nasional yang terjadi berulang kali. Seleksi penerimaan kerja atau masuk perguruan tinggi terasa sudah diatur dan curang sejak awal. Pada titik inilah, amarah orang muda India mencapai titik didih.
National Eligibility cum Entrance Test (NEET) merupakan ujian masuk nasional yang menjadi gerbang bagi calon mahasiswa kedokteran di India. Setiap tahunnya, jutaan siswa menghabiskan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian yang dikenal sangat kompetitif ini.
Baca Juga: Mengupas Lapisan Operasi Pembungkaman Orang Muda Terbesar Sejak Reformasi: Temuan Komisi Pencari Fakta Agustus 2025
Pada penyelenggaraan 3 Mei, sekitar 2,28 juta peserta mengikuti NEET dengan harapan dapat meraih kursi di fakultas kedokteran. Namun harapan itu berubah menjadi kekecewaan hanya beberapa hari kemudian. Ujian tersebut dibatalkan setelah muncul dugaan bahwa soal-soalnya telah bocor, memicu kemarahan dan gelombang protes dari para peserta yang merasa kerja keras mereka sia-sia.
Dalam satu dekade terakhir, setidaknya tercatat 152 kasus kebocoran soal pada berbagai ujian besar. Dampaknya diperkirakan dirasakan sekitar 75 juta pelajar dan pencari kerja, melalui ujian yang dibatalkan, ditunda, atau dinyatakan cacat. Artinya, rata-rata terjadi lebih dari satu kasus kebocoran setiap bulan.
Di tengah kondisi yang serba mampat ini, media sosial menjadi tempat pelampiasan rasa sakit bersama. Kemarahan pribadi itu saling menyengat, bersatu, dan menjelma menjadi identitas perlawanan kelompok.
Pola gerakan seperti Partai Kecoak tidak lagi membutuhkan struktur organisasi atau pengurus partai yang kaku dan berbelit-belit. Cukup dengan jaringan longgar yang terhubung lewat jaringan yang mudah disebarkan ulang di ponsel, sebuah gagasan perlawanan bisa melonjak instan dari sekadar unggahan sindiran layar 6 inci menjadi ribuan manusia yang berdiri berdampingan di jalanan hanya dalam kurun waktu kurang dari satu bulan.
Bahasa Dehumanisasi sebagai Legitimasi Menghabisi Sipil
Pejabat yang congkak melakukan dehumanisasi di India sebenarnya sudah sering terjadi di mana-mana, termasuk Indonesia. Salah satunya bahkan Prabowo Subianto yang melabeli Jurnalis dan Organisasi Swadaya Masyarakat dengan sebutan “Londo Ireng”. Beberapa kali ia juga menyebut kata antek-antek asing, teroris, hingga bajingan pada kelompok-kelompok tertentu.
Dalam sejarah panjang perjalanan politik dunia, cara berbahasa seperti ini adalah langkah awal yang sangat berulang sebelum tindakan penyingkiran atau kekerasan fisik benar-benar dijalankan.
Jika kita menengok catatan sejarah penjajahan di berbagai belahan dunia, pihak yang berkuasa secara konsisten tidak pernah menggambarkan rakyat yang dijajah sebagai manusia yang berpikiran logis dan bermartabat. Mereka lebih suka menggambarkan masyarakat bawah sebagai kawanan liar, kotor, dan tak teratur. Hingga pada akhirnya, muncul pembenaran bahwa mereka memang harus diatur dan ditertibkan seperti menanganani hama.
Contoh paling mengerikan dalam sejarah modern bahkan memakai analogi hewan yang sama persis dengan yang dialami anak-anak muda India ini. Saat Genosida Rwanda meletus pada 1994, saluran-saluran propaganda secara rutin menjuluki kelompok penentang atau warga minoritas dengan sebutan kecoak (inyenzi). Sebutan itu diulang-ulang selama bertahun-tahun sebelum pembantaian fisik benar-benar pecah.
Dampaknya, ketika penyerangan terjadi, masyarakat yang terhasut merasa tidak sedang membunuh sesama manusia, melainkan sekadar melakukan “bersih-bersih rumah dari gangguan hama”.
Baca Juga: Mogok Makan di Balik Jeruji Penjara, Syahdan dan 16 Aktivis Muda Protes Penangkapan Mereka
Pola serupa juga dipraktikkan dalam propaganda era Nazi di Jerman, kelompok minoritas digambarkan sebagai manusia kelas bawah, tikus, atau parasit yang menggerogoti bangsa. Rekayasa bahasa ini sengaja dibangun untuk merusak rasa empati publik, sehingga ketika tindakan diskriminasi dan pemusnahan massal terjadi, masyarakat luas menganggapnya sebagai hal yang wajar.
Bahkan dalam konteks penjajahan Israel di Palestina, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyatakan penerapan blokade total di Gaza dengan berujar, “We are fighting human animals and we act accordingly” (Kita sedang melawan hewan manusia dan kita bertindak sesuai dengan itu) saat serangan Oktober 2024.
Bahasa-bahasa itu secara langsung melucuti status politik rakyat hingga ia kehilangan hak dasarnya sebagai warga negara, posisi orang tersebut seakan bisa diperlakukan semena-mena tanpa ada hukum yang membela.
Tentu saja, kita harus tetap jernih dan adil dalam membaca situasi; menyandingkan aksi protes orang muda CJP di India dengan pembantaian massal di Rwanda, kekejaman Nazi, genosida di Palestina bukan berarti menyamakan bobot penderitaan atau skala kejahatannya.
Namun, yang menjadi perhatian utama di sini adalah pola dan caranya yang sangat mirip: penggunaan sebutan hewan atau hama untuk menurunkan derajat seseorang dari “warga negara yang punya suara” menjadi “kelompok kotor yang pantas disingkirkan”.
Justru karena cara kerjanya sama, kita perlu belajar banyak dari titik persimpangan ini: mengapa di satu tempat dalam sejarah bahasa seperti ini berujung pada aksi kekerasan, sementara di tempat lain masyarakatnya sanggup membalikkan serangan kata-kata itu menjadi kekuatan untuk bersatu dan melawan?
Politik Rasa Jijik
Sesuatu dianggap “kotor” bukan semata karena tidak bersih, melainkan karena dipandang tidak elok pada tempatnya. Rasa jijik kemudian bisa muncul saat ia dirasa menyimpang, terasa terganggu.
Karena itu, rasa jijik bisa menjadi alat politik yang ampuh. Melalui penghinaan yang diulang terus-menerus, suatu kelompok perlahan diposisikan sebagai sosok yang pantas dijauhi, dibenci, atau disingkirkan.
Di saat pejabat melabeli orang muda pencari kerja sebagai “kecoak”, yang sedang dipindahkan adalah politik rasa jijik itu sendiri. Fokus publik berpindah dari kegagalan negara menyediakan pekerjaan, kepada anggapan bahwa para penganggurlah yang menjadi masalah.
Orang muda di India melalui CJP meretas balik cara berpikir tersebut. Alih-alih sibuk membela diri dengan tampil sopan dan “bersih” demi mengambil hati para penguasa yang sudah terlanjur merendahkan mereka, para Gen Z justru merangkul sebutan itu dan meniupkan makna baru ke dalamnya.
Di tangan mereka, kecoak tidak lagi menjadi lambang kehinaan, melainkan simbol daya tahan hidup yang luar biasa. Kecoak adalah makhluk purba yang sanggup bertahan hidup dari gempuran krisis ekstrem yang sanggup memunahkan spesies lain. Ini menjadi kiasan yang amat pas untuk menggambarkan ketangguhan satu generasi anak muda yang terus-menerus digempur kesulitan ekonomi dan permainan politik, namun tetap menolak untuk menyerah dan hilang.
Langkah merebut kembali kata-kata hinaan ini sebenarnya memiliki jejak sejarah yang panjang dalam perjuangan sosial. Banyak sebutan yang hari ini dipakai dengan bangga oleh kelompok gerakan tertentu, pada awalnya adalah ejekan kasar yang dilemparkan oleh musuh-musuh mereka. Semakin dalam rasa hinaan dari kata aslinya, semakin erat pula rasa persaudaraan dan solidaritas yang terbangun ketika kata itu berhasil direbut kembali dan dijadikan bendera perlawanan.
Baca Juga: Festival HAM 2025 Ajak Orang Muda Merawat Beda
Meski demikian, jika kita membedahnya dengan kacamata keadilan yang lebih luas, rasa jijik sebagai alat kekuasaan tidak pernah menimpa semua orang dengan kadar yang sama. Sebutan “kotor”, “najis”, atau “harus dibersihkan” dari waktu ke waktu paling sering dihantamkan kepada kelompok yang paling rentan: perempuan, komunitas minoritas, masyarakat adat, orang dengan disabilitas, masyarakat miskin, dan lapisan masyarakat rentan lainnya.
Politik rasa jijik dan dehumanisasi tidak pernah beroperasi secara netral gender. Akar historis dari pembedaan hierarki kemanusiaan tersebut dijelaskan oleh Sylvia Wynter dan Frantz Fanon. Wynter berargumen bahwa proyek kolonial-modern Eropa melahirkan konstruksi tunggal tentang manusia yang ia sebut sebagai “Man” (berbasis rasial, borjuis, sekuler, dan berpusat pada Barat).
Siapa pun yang tidak sesuai dengan cetak biru “Man” ini—terutama masyarakat terjajah, minoritas rasial, dan kelompok miskin—secara otomatis diposisikan sebagai “non-human” atau kelompok abnormal. Mekanisme penyingkiran ini bekerja melalui proses dehumanisasi kolonial yang dianalisis oleh Fanon, yang menyebut rasialisme merusak dan merampas martabat, bahasa, serta identitas orang teritndas hingga mereka terdorong ke dalam apa yang ia sebut sebagai “zone of non-being” (zona ketidakadaaan).
Dalam konteks di India—atau bahkan Indonesia—ketika kekacauan sistemis terjadi dan pekerjaan menipis, perempuan muda menanggung dobel diskriminasi: selain dilemparkan stigma “parasit” oleh pejabat negara, norma patriarki di masyarakat kerap memaksa mereka kembali ke ruang domestik dan menghapus otonomi ekonominya.
Tidak berhenti di situ, bagi demonstran perempuan yang berani merebut ruang publik untuk meretas stigma “kecoak”, taruhannya jauh lebih besar. Mereka tidak hanya menghadapi risiko tindakan represif aparat, tetapi juga kerentanan terhadap kekerasan berbasis gender, pelecehan, hingga penghakiman moral atas tubuh mereka yang dianggap menyimpang dari norma peran perempuan tradisional.
Baca Juga: Politik Selebritas, Bagaimana Agar Kita Tak Mudah Terkecoh Polesan Citra?
Kenyataan ini melahirkan pertanyaan yang sangat penting untuk menguji gerakan CJP itu sendiri: apakah aksi merayakan identitas “kecoak” ini betul-betul merangkul seluruh lapisan masyarakat yang selama ini terindas, atau jangan-jangan cuma mewakili sebagian anak muda dari kelas tertentu saja?
Pengalaman dalam berbagai gerakan sosial menunjukkan bahwa perjuangan yang dipicu oleh satu masalah (misalnya isu sulitnya lapangan kerja dan pengangguran usia muda) tidak serta-merta otomatis memperjuangkan isu-isu ketidakadilan lainnya. Jika tidak dikawal secara kritis, sebuah gerakan perlawanan bahkan bisa tanpa sengaja mengulangi pola-pola pembedaan yang lama.
Wajah publik CJP yang paling sering disorot kamera media sejauh ini masih didominasi oleh sosok laki-laki muda berpendidikan kota dengan latar belakang pemahaman komunikasi yang matang. Posisi sosial seperti ini tentu memiliki jarak yang cukup jauh dari realitas kehidupan seorang perempuan dari kasta terendah yang tak punya pekerjaan, atau seorang pemuda dari minoritas agama yang harus menanggung diskriminasi berlapis di India saat ini.
Sorotan kritis ini tentu dihadirkan bukan untuk meremehkan keberanian golongan muda di CJP, melainkan untuk terus menantang sejauh mana jangkauan kepedulian yang benar-benar mereka perjuangkan di lapangan.
Sebab, ujian sesungguhnya baru dimulai setelah Jantar Mantar kembali sepi. Di tengah hiruk-pikuk aksi demo di Mumbai pada 22 Juli lalu, seorang perempuan muda bernama Rhiya Ahir nekat mengadang mobil polisi yang membawa demonstran yang ditahan.
Baca Juga: Politik Selebritas, Bagaimana Agar Kita Tak Mudah Terkecoh Polesan Citra?
Pada gelombang protes tersebut, sebanyak 70 orang dari gerakan kaum muda Cockroach Janta Party (CJP) akhirnya ditangkap polisi. Kini, setelah gema demonstrasi mulai meredup, pertanyaan-pertanyaan justru muncul ke permukaan: akankah sistem ujian India benar-benar berubah menjadi lebih transparan? Akankah para pejabat dan lembaga negara sungguh-sungguh dimintai pertanggungjawaban ketika sistem yang mereka kelola gagal? Dan yang paling mendasar, akankah generasi muda India yang telah membayar mahal dengan nyali dan nyawa mereka akan kembali percaya bahwa sistem ini layak dipercaya?
Itulah pertanyaan-pertanyaan yang ditinggalkan Cockroach Janta Party. Barikadenya mungkin sudah dibongkar. Tetapi persoalan yang membawa orang muda itu ke jalanan belum benar-benar selesai.
Dari India Bercermin ke Jakarta
Praktik menyingkirkan lawan politik lewat permainan kata-kata ini bukanlah berita unik yang cuma terjadi di New Delhi. Jika kita menarik garis perbandingan ke Indonesia, dinamika politik di negeri kita sendiri punya daftar kosakata dan cara kerja yang serupa.
Selama puluhan tahun, label “PKI” terbukti menjadi senjata bahasa yang sangat ampuh hingga mampu mematikan karakter seseorang sekaligus mencabut hak-hak sipilnya tanpa perlu melalui proses peradilan.
Pola yang sama terlihat pada stempel “radikal” yang dengan begitu mudah ditempelkan kepada para aktivis lingkungan, pembela hak asasi, atau warga yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, semata-mata untuk menciptakan kesan bahwa mereka adalah ancaman berbahaya bagi keamanan. Begitu pula sebutan “perusuh” yang berulang kali muncul dalam keterangan resmi, yang secara sistematis mengaburkan batas antara warga yang sedang menuntut hak konstitusionalnya dengan insiden kekacauan di lapangan.
Di sisi lain, istilah “antek-antek asing” kini dilempar ke sana-sini oleh berbagai kubu politik, dipakai sebagai cara gampang untuk membungkam pendapat kritis dari pihak lawan. Dan yang teranyar, budaya LGBTQ pun turut dibingkai sebagai ancaman non-militer negara, melengkapi deretan narasi yang terus diproduksi untuk mendiskreditkan kelompok-kelompok tertentu.
Tentu saja, istilah-istilah di atas memiliki latar belakang sejarah dan konteks masalah yang berbeda-beda. Tulisan ini tidak sedang menyamaratakan semua istilah tersebut dalam satu keranjang.
Hal penting yang perlu dibuka adalah kesamaan pola kerjanya. Begitu sebuah kelompok warga berhasil ditempeli label yang membuat mereka terdengar menakutkan, kotor, atau berbahaya, maka isi tuntutan utama yang mereka bawa menjadi sangat mudah dibuang ke tong sampah oleh masyarakat luas. Publik seolah dikondisikan untuk langsung menghakimi “siapa yang berbicara” ketimbang duduk tenang dan mendengarkan “apa yang sebenarnya sedang mereka perjuangkan”.
Baca Juga: Gerakan “Rimpang”: Bagaimana Kaum Muda Jatuh Bangun Bergerak Melawan Rezim
Situasi ini telah berulang kali terjadi ketika negara mencari “kambing hitam” atas ketidakbecusannya, sehingga melempar persoalan struktural menjadi pertikaian horizontal.
Kisah gerakan Cockroach Janta Party adalah cermin hidup yang memperlihatkan bagaimana perjuangan untuk diakui sebagai manusia utuh dipertaruhkan dalam demokrasi hari ini..
Pengalaman CJP membuktikan bahwa batas-batas yang kaku itu bisa digoyang dan dibongkar dari bawah. Jalurnya bukan dengan cara mengemis iba agar diterima sebagai “warga yang baik dan sopan” menurut aturan penguasa, melainkan dengan cara merebut kembali kata hinaan itu, memeluknya tanpa rasa takut, dan mengibarkannya sebagai bendera perlawanan.
Namun, perjuangan lewat simbol ini juga memberikan kita sebuah peringatan bahwa merebut kembali kata-kata hinaan bukanlah mantra ajaib yang bisa mendadak menghapus segala bentuk ketimpangan di lapangan.
Baca Juga: Lightstick K-Pop sampai Meme, Cara Generasi Muda Korsel Demo Makzulkan Presiden
Sebuah gerakan sosial bisa saja sukses membalikkan ejekan menjadi rasa bangga untuk satu urusan (seperti masalah pekerjaan dan ketidakadilan usia), namun pada saat yang sama tetap berisiko menutup mata terhadap bentuk diskriminasi lainnya jika tidak terus-menerus dikritik secara terbuka. Rasa persaudaraan yang lahir dari pengalaman sama-sama dihinakan baru benar-benar membebaskan jika ia mau membuka pintu lebar-lebar untuk mendengar suara dari tubuh-tubuh yang, di dalam gerakan itu sendiri, masih ditaruh di posisi paling pinggir.
Di luar India, pertanyaan yang sama hari ini ikut menggantung di linimasa media sosial kita sehari-hari, hadir di tengah riuh sebutan “ancaman negara”, “perusak moral”, hingga “londo ireng“.
Setiap kali ada sekelompok warga negara yang dicap dengan kata-kata yang membuat mereka terdengar lebih mirip hama ketimbang manusia, pertanyaan mendasar ini perlu kita bisikkan kembali ke diri sendiri: siapa yang sebenarnya sedang dicabut haknya untuk dianggap sebagai manusia; dan apakah kita akan diam saja menjadi penonton yang ikut menghakimi, atau justru berani berdiri untuk mempertanyakannya?
(sumber foto: Instagram @cockroachjantaparty)
Comments are closed.