● Pendekatan transdisiplin perlu melibatkan pengetahuan di luar kampus, termasuk seni dan praktik budaya.
● Seni adalah medium pengetahuan yang mampu merekam ingatan kolektif dan membaca risiko sosial-ekologis lebih dini.
● Perguruan tinggi harus memberikan posisi setara bagi pengetahuan lokal dalam pengambilan keputusan.
Berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia membuat pendekatan transdisiplin digadang-gadang sebagai solusi. Harapan ini datang dari banyak pihak, termasuk pemerintah.
Sayangnya, banyak dari kita yang menganggap praktik transdisiplin di universitas hanya sebagai kolaborasi lintas disiplin akademis, misalnya antara agronomi dan ekonomi, atau teknik lingkungan dan sosiologi.
Padahal, pendekatan transdisiplin juga melibatkan pengetahuan di luar kampus yang lahir dari praktik sosial, pengalaman kolektif, dan konteks lokal masyarakat seperti seni atau praktik budaya.
Dalam banyak komunitas, seni bukan sekadar ekspresi estetis, melainkan medium pengetahuan. Ia merekam ingatan kolektif, menafsirkan perubahan sosial, dan membangun refleksi bersama. Di sinilah seni memiliki posisi strategis yang kerap diabaikan dalam tata kelola universitas.
Read more: Smong, cerita lisan Simeulue yang selamatkan penduduk dari amukan tsunami terdahsyat
Jika kita serius dengan pendekatan transdisiplin, maka perguruan tinggi harus berani mengintegrasikan pengetahuan hidup masyarakat—termasuk seni dan praktik budaya—sebagai bagian dari dasar pengambilan keputusan kampus.
Tanpa keberanian semacam ini, pendekatan transdisiplin berisiko berjarak dengan realitas sosial.
Fungsi korektif seni
Berbagai krisis kemanusiaan dan lingkungan yang semakin marak di bumi pertiwi tidak dapat dijelaskan semata melalui satu variabel teknis seperti anomali iklim atau curah hujan ekstrem.
Sejumlah analisis ahli mengenai pelestarian lingkungan justru menekankan pentingnya merajut kembali hubungan manusia dan alam sebagai kunci dalam menangani krisis tersebut.
Sebab, lapisan sosial-budaya di masyarakat yang mencakup sistem nilai, praktik bersama, dan mekanisme pengetahuan berfungsi sebagai pengingat serta pengatur relasi manusia dengan alam. Ketika lapisan ini terpinggirkan, pembangunan cenderung bersifat reaktif—menangani dampak tanpa menyentuh akar masalahnya.
Banyak krisis ekologis dan sosial tidak sepenuhnya disebabkan oleh kurangnya data atau teknologi, melainkan oleh terputusnya dialog antara kebijakan dan pengetahuan hidup masyarakat lokal yang menjadi penjaga ekosistem dan kebudayaan.
Dalam konteks ini, seni dapat dipahami sebagai sistem imun sosial. Ia bekerja melalui pembentukan kepekaan bersama terhadap ketidakseimbangan sosial dan ekologis, jauh sebelum krisis terukur secara statistik.
Pengetahuan ini sering diakui secara simbolik sebagai kearifan lokal, tetapi jarang diterapkan sebagai sumber rujukan epistemik yang setara di lapangan. Padahal, kajian riset seni kontemporer menunjukkan bahwa praktik artistik menghasilkan pengetahuan yang bersifat menubuh, kontekstual, dan reflektif—wilayah yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh metode positivistik yang meyakini bahwa pengetahuan sejati hanya berasal dari fakta empiris dan data objektif terukur.
Salah satu contohnya adalah proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menghadapi ketegangan sosio-kultural karena kurangnya integrasi pengetahuan lokal dalam perencanaan pembangunan.
Bahkan di Aceh pun—yang telah lama mengakui ikatan adat, nilai keislaman, dan seni sebagai pengetahuan kolektif sebagai faktor penting—keterlibatan seni tetap perlu dirawat agar tidak menjadi kegiatan seremonial semata.
Read more: Dari lagu pop ke nama anak: Saluran narasi ‘smong’ pascatsunami di Simeulue terus berkembang
Ketika seni hanya dianggap sekadar pelengkap reputasi institusi, fungsi korektif seni menghilang. Kampus pun kehilangan salah satu instrumen paling awal untuk membaca risiko sosial yang lebih luas dan kompleks.
Bagaimana melibatkan seni
Universitas tidak bisa lagi berlindung di balik netralitas akademis semu. Sebab, perguruan tinggi merupakan arena untuk memilih pengetahuan mana yang dianggap sah, mana yang diabaikan, dan mana yang hanya dijadikan ornamen.
Ketika seni, praktik budaya, dan pengetahuan hidup masyarakat tidak diberi posisi setara dalam struktur akademis—dari kurikulum, riset, hingga pengambilan keputusan—universitas secara aktif mereproduksi ketimpangan pengetahuan.
Padahal, universitas yang berkelanjutan adalah instansi yang memiliki identitas pengetahuan yang khas dan berakar pada konteksnya. Perguruan tinggi, khususnya yang berada di wilayah dengan kekayaan budaya, tidak cukup hanya menjadi pemasok sumber daya manusia dan riset teknis. Ia juga harus berfungsi sebagai penjaga dan pengembang ekosistem pengetahuan yang inklusif.
Memberikan posisi setara bagi seni dan praktik budaya bisa diwujudkan melalui integrasi mata kuliah praktik budaya lokal, alokasi dana riset untuk proyek kolaboratif dengan seniman dan komunitas, serta melibatkan pengetahuan artistik dalam dewan penasihat universitas untuk pengambilan keputusan strategis.
Read more: Pengakuan karya seni dosen: Langkah awal untuk penilaian yang lebih adil
Pada akhirnya, pengakuan terhadap seni sebagai pengetahuan bukanlah romantisasi budaya, melainkan prasyarat agar pendekatan transdisiplin benar-benar bekerja sesuai tujuan awalnya.
Comments are closed.