Di balik kemilau layar ponsel pintar, mulusnya laju kendaraan listrik, hingga kecanggihan persenjataan modern global, terdapat jejak luka yang menganga di dasar laut Indonesia.
Sebagai pemasok sekitar 30 persen dari total kebutuhan timah dunia, laut Indonesia sedang berada di tengah persimpangan kritis antara ambisi pasokan mineral global dan kelestarian hayati maritim.
Temuan riset terbaru dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap, kehadiran teknologi penginderaan canggih pada kapal-kapal tambang di lepas pantai Bangka Belitung, tidak serta-merta membawa berkah lingkungan.
Sebaliknya, kemajuan teknologi ini melahirkan apa yang disebut sebagai “paradoks sensor”. Kondisi ini terjadi saat kemampuan alat melacak mineral semakin tajam, tetapi di saat yang sama memicu ketidakpekaan ekstrem terhadap kehancuran ekosistem dasar laut (bentik).
Kecanggihan yang Membutakan Mata Ekologis
Sektor ekstraksi timah di Bangka Belitung memang tidak lagi bekerja secara manual. Pengoperasiannya telah bertransformasi mengandalkan jaring-jaring instrumen digital canggih, mulai dari Sistem Informasi Operasi Produksi Laut (SIOPL) hingga peta endapan spasial berbasis Geographic Information System (GIS).
Merdeka Agus Saputra, peneliti Post Doctoral Fellow di Pusat Riset Kewilayahan (PRW) BRIN, memaparkan hasil penelitian etnografis yang dilakukan langsung di atas 15 kapal tambang timah lepas pantai di Bangka Belitung.
Dalam diskusi bertajuk “The Paradox of Sensing: Indonesian Seabed Mining Sense-Ability and Insensitivity to Benthic Habitat Degradation”, Agus menjelaskan para pekerja tambang mengombinasikan instrumen digital dengan kemampuan panca indra manusia.
Aktivitas penambangan melibatkan kolaborasi tajam antara teknologi dan naluri fisik berupa pendengaran untuk merespons gelombang suara, pengecapan air laut, hingga sentuhan tangan secara langsung terhadap tekstur tanah liat demi mengenali lapisan batuan dasar (bedrock). Lapisan ini menjadi penanda bahwa timah di bawahnya telah habis dikeruk.
Efisiensi ekstraksi yang presisi ini justru memicu konsekuensi yang fatal. Agus menjelaskan, seluruh rangkaian aparatus penginderaan tersebut dirancang melalui proses intra-aksi yang memicu terjadinya pemisahan atau agential cut (potongan agensial).
“Intra-aksi atau proses saling membentuk antara instrumen pengukuran dan material geologis dalam aparatus penginderaan dasar laut turut memperkuat ketidakpekaan. Semakin terlihat bijih timah, semakin tidak terlihat, dan semakin tidak terindra, habitat bentik,” tegas Agus.
Akibat pengerukan yang didorong oleh butanya orientasi teknologi ini, ekosistem bentik yang dihuni oleh rupa-rupa biota dasar laut terancam musnah tanpa pernah sempat dipetakan atau dipulihkan. Ruang laut tidak lagi dipandang sebagai habitat tempat kehidupan berlanjut, melainkan direduksi menjadi sekadar ladang komoditas yang siap dikupas habis.
Praktek Eksploitasi Mereduksi Fungsi Laut
Dampak dari reduksi fungsi laut ini berakibat sistemik. Saat pukat pengeruk dan pipa sedot tambang menghancurkan lapisan sedimen, terumbu karang mati, lamun hancur, dan kekeruhan air merusak siklus hidup ikan lokal.
Nelayan tradisional di pesisir Bangka Belitung menjadi pihak pertama yang menanggung beban atas hilangnya mata pencaharian mereka akibat wilayah tangkapan yang kian merana.
Di sisi lain, pengabaian ini sejatinya selaras dengan fenomena kerusakan lingkungan di berbagai belahan dunia lainnya.
Lily House-Peters dari California State University Long Beach, turut menanggapi temuan BRIN tersebut dan mengapresiasi kedalaman data empiris riset maritim di Bangka Belitung.
Lily membandingkan pola penambangan laut ini dengan tren ekstraksi darat di Meksiko dan Australia, sekaligus memperkenalkan konsep Ecological Kill Box, sebuah istilah yang diadaptasi dari operasi militer untuk menggambarkan logika industri ekstraktif secara legal dan terstruktur memvalidasi penghancuran ruang tertentu.
“Kerusakan yang ditimbulkan sangat besar, terutama ketika penambangan dasar laut dan imajinasi tentangnya terus berkembang. Hal ini membawa kita pada persoalan tata kelola dan kemampuan masyarakat dalam memperjuangkan dunia kehidupan bentik yang dengan cepat dihancurkan atas nama akses terhadap material,” tegas Lily.
Logika ekstraktivisme yang mengatasnamakan kemajuan zaman ini semakin mempertegas ketimpangan sosial-ekologis. Pasokan timah dialirkan untuk menyokong gaya hidup digital modern dunia, sementara masyarakat lokal pesisir ditinggalkan bersama kehancuran habitat dasar laut dan ancaman krisis ekonomi jangka panjang.
Mendesak Tata Kelola Berbasis Bukti
Pengabaian terhadap ekosistem bentik menandai perlunya evaluasi mendasar terhadap kebijakan tata ruang laut dan hukum lingkungan di Indonesia.
Selama ini, teknologi dan peta digital dalam industri pertambangan laut lebih sering dimanfaatkan sebagai alat legitimasi pengerukan, alih-alih instrumen perlindungan lingkungan.
Kepala PRW BRIN, Fadjar Ibnu Thufail, menekankan pentingnya sudut pandang baru dalam menilai penggunaan teknologi di perairan nasional melalui pendekatan kajian ilmu sosial dan teknologi (Science and Technology Studies/STS).
“Hasil riset tersebut memberikan kontribusi penting dengan mengkaji bagaimana teknologi penginderaan dan peta tidak hanya mengamati dasar laut, tetapi juga membentuk apa yang menjadi terlihat dan tidak terlihat dalam pertambangan dasar laut,” ujar Fadjar.
Temuan riset etnografi ini diharapkan menjadi landasan ilmiah bagi pemerintah untuk meninjau ulang regulasi ekstraksi lepas pantai.
Kebijakan tata ruang laut sudah seharusnya disusun berdasarkan bukti empiris (evidence-based policy) yang tidak semata-mata menghitung estimasi cadangan tonase mineral, tetapi juga memperhitungkan nilai kerugian ekologis dan keberlanjutan ruang hidup masyarakat pesisir.
Comments are closed.