London, Arina.id—Keir Starmer resmi mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri Inggris pada Senin (20/7/2026), mengakhiri masa kepemimpinannya yang berlangsung selama dua tahun setelah diterpa serangkaian skandal, kesalahan politik, dan perubahan kebijakan yang menuai kritik. Pengunduran diri tersebut membuka jalan bagi Andy Burnham untuk membentuk pemerintahan baru.
Dalam pidato perpisahannya di depan kantor Perdana Menteri di 10 Downing Street, London, Starmer menyatakan puas dengan capaian pemerintahannya meski memutuskan mundur dari jabatan.
“Saya yakin Inggris sekarang lebih kuat dan lebih adil dibandingkan dua tahun lalu,” kata Starmer kepada wartawan dikutip dari AFP.
Ia menambahkan bahwa dirinya meninggalkan jabatan dengan lapang dada dan bangga atas berbagai pencapaian selama memimpin pemerintahan.
“Saya pergi dengan ikhlas, saya pergi dengan senyuman, dan saya pergi dengan bangga atas semua yang telah kami capai,” ujarnya sebelum menuju Istana Buckingham untuk secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Raja Charles III.
Setelah menerima pengunduran diri Starmer, Raja Charles III dijadwalkan meminta Andy Burnham membentuk pemerintahan baru. Politikus Partai Buruh berusia 56 tahun itu menjadi perdana menteri keenam Inggris dalam kurun waktu satu dekade terakhir.
Dalam wawancara dengan The Times yang diterbitkan sehari sebelumnya, Burnham mengatakan ingin mengakhiri satu dekade gejolak politik di Inggris.
“Apa yang selama ini kita lakukan tidak berhasil. Begitulah cara saya melihatnya,” ujar Burnham.
“Saya akan mencoba melakukan berbagai hal dengan cara yang berbeda.”
Dalam pidato pertamanya sebagai perdana menteri, Burnham akan memaparkan prioritas pemerintahannya, yakni memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memberi ruang bernapas bagi masyarakat yang masih menghadapi krisis biaya hidup. Ia juga diperkirakan menekankan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kewenangan pemerintah daerah.
Pada hari yang sama, Burnham diperkirakan mengumumkan susunan kabinetnya, termasuk sosok yang akan menggantikan Rachel Reeves sebagai Menteri Keuangan.
Mantan Wali Kota Greater Manchester yang dijuluki “King of the North” itu dipilih Partai Buruh setelah Starmer mengumumkan pengunduran dirinya pada akhir Juni. Banyak anggota parlemen menilai Burnham merupakan figur terbaik untuk membendung meningkatnya dukungan terhadap Partai Reform UK pimpinan Nigel Farage yang mengusung kebijakan antiimigrasi.
Tantangan Berat Menanti
Burnham langsung dihadapkan pada berbagai persoalan besar, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang melambat, tingginya biaya pinjaman pemerintah, membengkaknya anggaran kesejahteraan, hingga meningkatnya kedatangan migran ilegal menggunakan perahu kecil yang memicu naiknya dukungan terhadap Reform UK.
Situasi tersebut diperumit oleh harga energi yang masih bergejolak akibat perang Amerika Serikat-Iran, serta ketidakpastian kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dinilai dapat memengaruhi stabilitas ekonomi Inggris.
Burnham mengatakan pemerintahannya akan menerapkan pendekatan baru dalam pengelolaan anggaran negara.
“Saya akan menjalankan kebijakan belanja publik dan perekonomian yang lebih berfokus pada investasi sejak awal, intervensi dini, membantu masyarakat agar berhasil, dan jauh lebih sedikit mengeluarkan biaya untuk mengatasi kegagalan,” ujarnya.
Ia juga berjanji segera mengambil langkah untuk meringankan beban biaya hidup masyarakat.
Akhir Kepemimpinan Starmer
Starmer membawa Partai Buruh kembali berkuasa pada Juli 2024 melalui kemenangan telak setelah 14 tahun Inggris dipimpin Partai Konservatif. Namun, kepemimpinannya kemudian diwarnai berbagai skandal, kesalahan pengambilan keputusan, serta perubahan kebijakan yang memicu kritik, hingga akhirnya ia mengumumkan akan mundur pada akhir Juni 2026.
Sementara itu, Burnham yang baru kembali menjadi anggota parlemen sekitar empat pekan lalu memiliki ruang gerak yang terbatas. Ia harus memimpin di tengah pertumbuhan ekonomi yang lesu, tingginya utang publik, dan aturan fiskal yang mewajibkan pemerintah menjaga keseimbangan antara belanja negara dan penerimaan pajak.
Burnham pernah menjadi anggota parlemen pada 2001–2017 dan menjabat sebagai menteri di era pemerintahan Tony Blair serta Gordon Brown. Dalam beberapa tahun terakhir, ia membangun citra sebagai politikus yang dekat dengan masyarakat melalui gaya komunikasi yang santai dan aktif di media sosial.
Meski demikian, Burnham hanya memiliki waktu sekitar tiga tahun untuk membalikkan keadaan. Sejumlah survei menunjukkan Partai Reform UK memimpin elektabilitas menjelang pemilihan umum yang diperkirakan digelar pada 2029.
Kepada para pendukungnya, Burnham menyebut kepemimpinannya sebagai “kesempatan terakhir” bagi Partai Buruh untuk membuktikan mampu memperbaiki keadaan. Ia menegaskan telah memiliki rencana yang jelas meskipun proses penunjukannya sebagai pemimpin partai berlangsung sangat cepat.
Kebijakan pertama Burnham diumumkan pada Sabtu (18/7), yakni membatalkan program kartu identitas digital nasional yang menjadi program unggulan pemerintahan Starmer. Program tersebut diperkirakan menelan biaya 1,8 miliar pound sterling dalam tiga tahun.
Menurut juru bicara Burnham, anggaran program itu akan dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, terutama membantu masyarakat menghadapi tingginya biaya hidup.
Comments are closed.