Jakarta, NU Online
Presiden Suriah, Ahmed al-Sharaa, mengaku membuka peluang kesepakatan keamanan dengan Israel. Ia menegaskan bahwa keberhasilan kesepakatan keamanan menjadi syarat mutlak sebelum melangkah ke tahap dialog perdamaian yang lebih luas.
”Jika perjanjian keamanan berhasil, dan Israel berkomitmen pada aspek keamanan, begitu pula Suriah, ini akan memenuhi syarat untuk melangkah ke tahap pembicaraan perdamaian komprehensif tanpa menyerahkan hak Suriah atas Dataran Tinggi Golan,” ujar Al-Sharaa dalam wawancara khusus pada program Al Muqabala, Al-Jazeera dikutip NU Online, Rabu (29/7/2026).
Al-Sharaa mengatakan bahwa langkah diplomasi tersebut diambil untuk meredam eskalasi militer Israel yang kian meningkat di wilayah selatan Suriah setelah runtuhnya rezim lama.
Sejak masa transisi dimulai, militer Israel tercatat melancarkan lebih dari 1.000 serangan udara dan 400 penyusupan darat, hingga menguasai sekitar 1.800 kilometer persegi wilayah Suriah di sekitar zona penyangga PBB. Menanggapi kondisi tersebut, Damaskus memilih bersikap non-agresif dan mendesak Israel agar menarik pasukannya kembali ke garis demarkasi tahun 1974.
Pada waktu yang sama, posisi diplomasi Suriah di tingkat internasional mulai membaik setelah Amerika Serikat mencabut status Suriah sebagai negara sponsor terorisme yang melekat sejak 1979. Al-Sharaa menilai pencabutan status tersebut sangat krusial bagi proses pemulihan dan rekonstruksi negaranya.
”Tanpa mencabut klasifikasi ini, kita tidak mendapat banyak manfaat dari pencabutan sanksi lainnya. Suriah harus dibebaskan dari semua undang-undang yang membelenggunya,” tegasnya.
Terkait situasi di Lebanon, Al-Sharaa menolak opsi intervensi militer langsung untuk melucuti senjata Hizbullah. Ia menegaskan bahwa Suriah menghormati kedaulatan Beirut dan mendukung penegakan hukum sesuai Perjanjian Taif, sembari memperketat pengawasan lalu lintas senjata ilegal di perbatasan.
Melansir media The Media Line, Al-Sharaa menegaskan bahwa Suriah Damaskus sengaja menghindari konfrontasi dengan Israel. Menurutnya, hal tersebut tidak menguntungkan bagi kepentingan negaranya.
“Menghindari konfrontasi dengan Israel karena tidak menguntungkan bagi kita,” ujar Al-Sharaa.
Al Jazeera melaporkan bahwa Al-Sharaa turut menyinggung isu domestik lain di luar persoalan Israel dan Lebanon. Ia mengakui adanya keterlambatan dalam pelaksanaan kesepakatan dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) pimpinan kelompok Kurdi, meskipun pemerintahannya tetap berkomitmen penuh terhadap keberhasilan kesepakatan tersebut. Al-Sharaa juga mengumumkan pembentukan komite khusus untuk menangani isu warga yang hilang selama perang saudara Suriah antara 2011 hingga 2024, yang menurut PBB jumlahnya mencapai sekitar 100 ribu orang.
Sementara pada Ahad (26/7/2026), Isu Dataran Tinggi Golan turut mendapat sorotan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa saat Sekretaris Jenderal PBB António Guterres berkunjung ke Damaskus. Melansir Jerusalem Post, Guterres menyatakan bahwa PBB mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari wilayah Suriah. Hal tersebut disampaikannya saat kunjungannya ke Damaskus. Pernyataan tersebut menurutnya adalah bentuk dukungan internasional atas sikap Al-Sharaa yang menolak mengorbankan klaim kedaulatan Suriah atas Golan dalam perundingan keamanan dengan Israel.
Middle East Eye merilis berita bahwa hubungan Damaskus dan Tel Aviv sempat diwarnai insiden yang menguji kepercayaan kedua belah pihak. Ketika bentrokan terjadi antara komunitas Druze dan Badui di Suriah selatan. Israel mencegah Al-Sharaa mengerahkan pasukan keamanannya yang mayoritas beranggotakan warga Sunni ke wilayah tersebut. Langkah intervensi Israel tersebut sempat memicu kekecewaan dari Arab Saudi, Turki, dan pemerintahan Trump, yang menganggapnya menghambat konsolidasi otoritas Al-Sharaa di dalam negeri.
Melansir Kantor Berita Haaretz, meskipun kesepakatan keamanan digadang-gadang menjadi langkah awal perdamaian, sejumlah analis mengingatkan bahwa Israel kemungkinan besar tidak akan menarik diri secara penuh dari zona penyangga di Suriah maupun Lebanon sebelum memiliki keyakinan penuh bahwa Al-Sharaa dan pemerintah Lebanon mampu mengendalikan seluruh wilayah negara masing-masing. Tingkat kepercayaan semacam tersebut diperkirakan akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terbangun.
Suriah dan Israel hingga juga dinyatakan belum memiliki hubungan diplomatik resmi dan secara teknis masih berada dalam status perang sejak 1948. Namun, dengan perundingan keamanan yang tengah berjalan serta membaiknya posisi diplomatik Suriah di mata internasional setelah pencabutan status sponsor terorisme oleh AS, sejumlah pihak menilai hubungan kedua negara berpotensi memasuki babak baru dalam waktu dekat.
Comments are closed.