Bagi perempuan adat Papua, hutan bukan sekadar kumpulan pohon atau sumber komoditas. Di dalamnya tersimpan pangan, tanaman obat, pengetahuan lokal, identitas budaya, serta masa depan anak-anak mereka. Ketika hutan hilang, seluruh penopang kehidupan itu ikut terancam. Pesan tersebut disampaikan dalam PAPEDA Summit 2026 di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Forum ini mempertemukan pemerintah, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, lembaga riset, mitra pembangunan, dan generasi muda untuk membicarakan pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua. Barbalina Osok, Ketua Umum Kwongke Kaban Salukh Moi Papua Barat Daya, membawa persoalan yang telah lama dihadapi masyarakat Moi. Sejak awal 1990-an, konsesi hak pengusahaan hutan beroperasi di wilayah adat mereka. Sebagian arealnya kemudian berubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Menurut Barbalina, hutan yang selama ini menjadi sumber penghidupan dan ruang hidup turun-temurun terus dikuras tanpa manfaat balik yang jelas bagi pemilik hak ulayat. Izin tersebut diperkirakan masih berlangsung hingga sekitar 2032–2033. Persoalannya bukan hanya investasi atau keuntungan ekonomi, tetapi juga minimnya keterlibatan masyarakat adat dalam menentukan penggunaan tanah dan sumber daya alam mereka. Aktivis perempuan adat Marlince Siep mengingatkan bahwa hilangnya hutan dan akses terhadap wilayah adat berdampak langsung pada perempuan dan anak-anak. Perempuan memiliki peran penting dalam menyediakan pangan sekaligus meneruskan pengetahuan lokal antargenerasi. “Tanah itu Mama. Kepada pemerintah dan pemangku kepentingan, biarkan hutan dan lingkungan sehat yang tersisa ini untuk diwariskan kepada generasi perempuan adat Orang Asli Papua,” kata Marlince. Ia juga meminta agar pembangunan Papua tidak hanya disusun dari perspektif pemerintah pusat. Suara masyarakat adat perlu dijadikan pijakan agar tanah, manusia, budaya,…This article was originally published on Mongabay
