Pemerintah Indonesia menyatakan percepatan eliminasi tuberkulosis (TB) sebagai langkah darurat nasional, menyusul tingginya angka penularan dan kematian akibat penyakit tersebut.
Dalam kegiatan Temu Media Hari Tuberkulosis Sedunia 2026, Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin P. Octavianus, mengungkapkan bahwa setiap menit dua orang terinfeksi TB dan setiap empat menit satu orang meninggal dunia di Indonesia.
“Tuberkulosis masih menjadi tantangan besar. Ini bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi, gizi, dan lingkungan,” ujar Benjamin.
Indonesia mencatat lebih dari 1 juta kasus TB setiap tahunnya, menjadikannya sebagai salah satu negara dengan beban TB tertinggi di dunia.
Sebagai respons, pemerintah mendorong langkah cepat melalui deteksi dini masif, termasuk Program Cek Kesehatan Gratis dengan target menjangkau 130 juta masyarakat pada 2026.
Selain itu, strategi lain yang diperkuat meliputi pelacakan kontak erat, pemberian terapi pencegahan TB, serta penguatan peran masyarakat dan kader kesehatan.
“Tidak ada waktu untuk menunda. Setiap kasus yang ditemukan dan diobati adalah langkah menyelamatkan nyawa,” tegasnya.
Dukungan global juga terus diperkuat. Perwakilan WHO Indonesia, dr. Setiawan Jati Laksono, menyebut Indonesia menyumbang sekitar 10% dari total kasus TB dunia.
Data menunjukkan, pada 2024 terdapat sekitar 118.000 kematian akibat TB pada orang tanpa HIV dan 8.100 kematian pada orang dengan HIV di Indonesia.
“TB masih menjadi ancaman global. Ada kemajuan, tetapi belum cukup cepat. Komitmen politik dan pendanaan nasional sangat menentukan,” ujarnya.
WHO juga menyoroti tantangan besar, seperti kasus yang belum terdiagnosis, TB resistan obat, serta faktor risiko seperti malnutrisi, diabetes, dan kebiasaan merokok.
Meski demikian, harapan tetap ada melalui inovasi, dengan lebih dari 100 alat diagnostik, 29 obat TB, dan 18 kandidat vaksin yang sedang dikembangkan. “Ini saatnya bertindak sekarang,” tegasnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menyampaikan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan penanggulangan TB lintas sektor.
“Pemerintah daerah menjadi penggerak utama dalam mengoordinasikan penanggulangan TB hingga ke tingkat desa dan kelurahan,” ujarnya.
Saat ini, dari total 84.276 desa di Indonesia, baru sekitar 5.711 desa yang telah membentuk Desa/Kelurahan Siaga TB yang tersebar di 22 provinsi dan 108 kabupaten/kota.
Pemerintah juga telah menetapkan 11 provinsi prioritas penanganan TB, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta.
Program Desa/Kelurahan Siaga TB dinilai strategis dalam menemukan kasus secara aktif, meningkatkan edukasi masyarakat, serta mendampingi pasien hingga tuntas berobat.
“Desa dan kelurahan menjadi ujung tombak dalam menemukan kasus, mendampingi pasien, dan menggerakkan masyarakat untuk bersama melawan TB,” tegasnya.
Benjamin menambahkan bahwa keberhasilan eliminasi TB membutuhkan sinergi lintas sektor, termasuk keterlibatan masyarakat, tenaga kesehatan, dunia usaha, dan media.
“Peran media sangat strategis dalam mendorong masyarakat untuk memeriksakan diri dan menjalani pengobatan hingga tuntas,” katanya.
Pemerintah menyatakan pelayanan bagi orang terduga TB merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dipenuhi oleh seluruh pemerintah daerah. Dengan penguatan peran desa dan kolaborasi lintas sektor, diharapkan eliminasi TB di Indonesia dapat tercapai lebih cepat dan menyeluruh.
Comments are closed.