Jakarta, NU Online
Pemerintah mengakui pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih diwarnai berbagai persoalan meski telah berjalan lebih dari satu tahun.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan permintaan maaf atas rentetan masalah yang muncul selama pelaksanaan program tersebut dan menargetkan sejumlah persoalan bisa dibenahi dalam satu hingga dua bulan ke depan.
“Kami minta maaf hampir 1 tahun lebih ya gonjang-ganjing luar biasa, terjadi di sana-sini kami terus-menerus, hampir semua kementerian menemukan kejanggalan dan sudah diambil tindakan,” ujar Zulhas dalam Konferensi Pers Nota Keuangan, di Kantor Dirjen Pajak, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Ia menegaskan bahwa temuan kejanggalan dalam pelaksanaan MBG bukan kasus di satu-dua instansi, melainkan melibatkan hampir seluruh kementerian terkait amun Zulhas tidak merinci jenis kejanggalan apa saja yang dimaksud maupun tindakan konkret yang telah diambil terhadap pihak yang bertanggung jawab.
Prioritaskan Wilayah 3T, Targetkan Rampung Sebulan
Zulhas menyebut pemerintah akan memprioritaskan penuntasan persoalan MBG di wilayah yang dinilai paling membutuhkan, terutama daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan Maluku.
“Kita minta waktu dua bulan, kita akan menyelesaikan 3T, NTT, Papua, Maluku yang sangat memerlukan itu. Kita akan selesaikan dalam satu bulan ini,” katanya.
Pemerintah juga menargetkan percepatan penyaluran MBG bagi kelompok penerima manfaat rentan, yakni ibu balita, ibu menyusui, dan ibu hamil, yang jumlahnya diklaim mencapai sekitar 11 juta orang.
“Kemudian ibu balita, ibu menyusui, ibu hamil ada 11 juta, kita akan selesaikan dalam satu-dua bulan ini,” ujar Zulhas, tanpa menjelaskan sejak kapan kelompok ini semestinya sudah menerima manfaat program yang telah berjalan setahun lebih tersebut.
Anggaran 2027 Rp240 Triliun, Masih Bisa Berubah
Zulhas mengungkapkan anggaran MBG untuk tahun 2027 dipatok sementara sebesar Rp240 triliun, diproyeksikan menjangkau sekitar 70 juta penerima manfaat. Ia menegaskan angka tersebut belum final karena pemerintah masih melakukan proses refocusing anggaran.
“Anggaran MBG untuk 2027 Rp240 triliun sementara ya. Nanti kita lihat, kan kita ada refocusing-refocusing,” ujarnya.
Selain itu, Zulhas mengakui pemerintah masih perlu menambah titik layanan MBG, khususnya di Pulau Jawa, dengan sekitar 13.000 titik baru yang belum terselesaikan.
Pemerintah juga masih menghadapi persoalan sekitar 7.000 hingga 8.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dokumen yang semestinya menjadi syarat dasar keamanan pangan sebelum dapur MBG beroperasi.
“Yang perlu agak waktu panjang, mungkin memerlukan waktu dua bulan adalah menyelesaikan ada 13.000 titik baru, ya tambahan di Pulau Jawa dan menyelesaikan ada 7-8.000 SPPG yang belum menyelesaikan SLHS,” jelasnya.
“Insyaallah MBG satu-dua bulan ke depan akan semakin bagus sesuai dengan harapan masyarakat. Kita akan bekerja keras dan memohon dukungannya,” pungkasnya.
Comments are closed.