Jakarta, NU Online
Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat aktif berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026 yang tengah digelar Badan Pusat Statistik (BPS).
Ia menyebut data hasil sensus tersebut akan menjadi pijakan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, termasuk penyusunan asumsi makroekonomi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Prabowo menyampaikan hal itu saat membacakan Nota Keuangan dan Rancangan APBN (RAPBN) 2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Ia mengungkapkan metode penghitungan aktivitas ekonomi nasional sudah lebih dari satu dekade tidak diperbarui sehingga berpotensi tidak lagi mencerminkan kondisi riil perekonomian saat ini.
“Saya mendapat laporan, sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing, atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita,” katanya.
Prabowo menyebut sensus yang melibatkan 251.000 petugas BPS itu dijadwalkan rampung pada Agustus 2026. Ia berharap program tersebut dapat menjaring partisipasi maksimal dari masyarakat, sekaligus mendorong warga untuk saling mengajak mengisi data secara jujur.
“Saya minta agar Saudara-Saudara sekalian yang mendengarkan saya pada siang hari ini, saya minta agar Saudara-Saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya,” tuturnya.
Klaim Data Tak Disalahgunakan
Prabowo mengungkapkan data yang dihimpun BPS dalam Sensus Ekonomi tidak akan digunakan untuk melacak kekayaan atau pendapatan pribadi warga yang dilaporkan.
“Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran,” kata Prabowo.
Prabowo menilai akurasi data sensus penting untuk menyusun asumsi Produk Domestik Bruto (PDB), yang tahun depan diproyeksikan pemerintah mencapai Rp27.987 triliun. Dengan basis PDB yang lebih presisi, ia menyebut pemerintah juga dapat memproyeksikan defisit anggaran secara lebih akurat.
Selain untuk penghitungan makroekonomi, Prabowo menyebut data Sensus Ekonomi turut digunakan untuk memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), basis data yang menjadi acuan berbagai program bantuan dan subsidi pemerintah.
Comments are closed.