● Program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda berisiko menciptakan ketimpangan kualitas dan sistem kasta baru.
● Makan Bergizi Gratis dan TKA membebani guru dengan tugas non-mengajar serta tekanan administratif.
Browse Posts● Pengadaan teknologi seperti ‘smartboard’ tidak menyelesaikan masalah mendasar.
Pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki beberapa program unggulan di bidang pendidikan sebagai salah satu agenda prioritas utama .
Rentetan program tersebut antara lain Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, Makan Bergizi Gratis (MBG), Tes Kemampuan Akademis (TKA) dan Digitalisasi Pembelajaran.
Namun, bagaimana efektivitas program-program tersebut sejauh ini?
Pada Hari Pendidikan Nasional ini, para penulis TCID membagikan refleksi dan analisis mereka terhadap program-program andalan pemerintah tersebut.
Sekolah Rakyat: Kuantitas meningkat, ketimpangan jalan di tempat
Fikri Muslim, peneliti bidang demografi, kependudukan dan perencanaan wilayah, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berharap evaluasi program Sekolah Rakyat (SR) tidak terjebak pada kilauan angka kuantitatif.
Hingga awal 2026, 166 SR (30% dari target 500 sekolah) telah beroperasi. Namun, pola lama mulai terlihat dengan banyak SR yang mangkrak.
Penyediaan asrama yang diharapkan mampu menghapus hambatan geografis dan ekonomi juga memunculkan tantangan serius, terutama pada aspek sumber daya manusia, keberlanjutan operasional yang asal memenuhi kuota, dan kualitas pendampingan siswa.
Read more: Sekolah Rakyat & Sekolah Garuda: Obsesi bibit unggul abaikan pemerataan pendidikan
“Jika merujuk laporan World Bank tentang “learning poverty”, pembangunan akses tanpa kualitas berisiko menghasilkan ilusi pemerataan,“ jelas Fikri.
Pendidikan membutuhkan standar tinggi terhadap kurikulum, kualitas guru, dan ekosistem belajar yang terintegrasi dan berintegritas. Tanpa sinergi yang kuat dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kualitas pembelajaran berpotensi timpang, bahkan berisiko mereproduksi ketidaksetaraan baru.
Sekolah Garuda: Bahaya mencetak elite baru
Sekolah Garuda bertujuan melahirkan generasi unggul, berdaya saing global, dan kuat dalam STEM. Sebuah gagasan yang terdengar menjanjikan.
Namun, pakar di bidang STEM dari University of Canberra, Australia, Sitti Maesuri Patahuddin, menyebutkan ada tiga hal yang bermasalah dari Sekolah Garuda.
Pertama, Sekolah Garuda berbicara tentang akses pendidikan berkualitas, tetapi desainnya menargetkan siswa berprestasi tinggi.
“Ini lebih tepat disebut kebijakan seleksi dan akselerasi talenta, daripada pemerataan pendidikan, jelasnya.
Kedua, kebijakan ini berisiko melahirkan kategorisasi: Sekolah Garuda untuk anak-anak yang dianggap “unggul”, Sekolah Rakyat untuk anak-anak miskin.
Jika tidak hati-hati, Sitti mengingatkan, kebijakan ini terlihat seolah SR untuk anak miskin, SG untuk anak pintar, dan sekolah umum jadi tempat buangan karena minim sentuhan kebijakan baru.
Ketiga, pemerataan akan selalu kalah dengan privilege. Pelajar dari kota besar, sekolah kuat, keluarga terdidik, dan akses bimbingan belajar memiliki modal lebih besar untuk bersaing.
Karena itu, Sitti justru lebih mendorong pemerintah melahirkan banyak kebijakan untuk mendukung pemberdayaan guru. Menurut dia, guru lebih efektif membangun rasa ingin tahu, mengembangkan penalaran, menumbuhkan keberanian bertanya, dan menghubungkan STEM dengan kehidupan nyata.
“Sekolah Garuda mungkin akan menghasilkan siswa berprestasi yang berhasil menembus universitas top dunia. Namun, jika keberhasilan itu berdiri di atas sistem sekolah umum yang tetap lemah, jadinya etalase keberhasilan bukan bukti reformasi,” tegas Sitti.
MBG: Menambah beban guru
Di tengah dorongan pemerintah memperluas program MBG, riset yang dilakukan Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025 (belum dipublikasikan) menemukan bahwa implementasi program MBG di sekolah justru menambah beban guru.
Lingga Utami, mahasiswa doktoral Universitas Pendidikan Indonesia yang terlibat dalam riset tersebut menyebutkan, “Mereka dilibatkan mulai dari pengaturan distribusi makanan kepada siswa, mengawasi siswa saat makan, hingga mengumpulkan dan membersihkan makanan sisa yang tidak termakan.”
Peran baru ini bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 4 karena tidak berkaitan dengan amanat fungsi guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.
Karena tugas baru ini, peran guru yang seharusnya melakukan perencanaan pembelajaran, evaluasi, dan meningkatkan kompetensi terancam terganggu.
Celakanya, program MBG juga belum mengakomodasi dukungan dan insentif bagi guru pelaksana lapangan. Besaran insentif guru dalam program MBG yang ditetapkan sebesar Rp100 ribu per hari tidak manusiawi jika melihat angka ribuan siswa yang harus diurusi makanannya—bukan pembelajarannya.
Problematika tujuan ganda TKA
Pemerintah memperkenalkan tes kemampuan akademis (TKA) untuk menjawab kebutuhan perbandingan nilai antarsekolah, sekaligus sebagai salah satu acuan untuk seleksi akademis (jalur prestasi).
Menurut kandidat doktor pendidikan dari Monash University, Australia, Donaniagara Dinata, tujuan ganda ini berisiko melahirkan “teaching to the test” yaitu sistem belajar yang sangat terfokus pada materi tes.
Tak heran, beberapa daerah mati-matian mempersiapkan TKA. Bahkan, guru harus pontang-panting mencari strategi yang efektif untuk mempersiapkan siswa menghadapi TKA.
Mark Rickinson, pakar pendidikan dari Monash University, Australia, mengingatkan besarnya peluang guru untuk lebih memprioritaskan asesmen eksternal seperti TKA dibandingkan mengatasi kesenjangan kemampuan belajar siswa. Sebab, guru merasa tertekan karena harus memenuhi ekspektasi asesmen eksternal di tengah keterbatasan waktu dan beban kerja lainnya.
Selain itu, Ilana Finefter-Rosenbluh, juga dari Monash University, mengatakan bahwa keputusan guru seputar praktik asesmen sangat terkait dengan keputusan etis mereka. Hal ini juga tampak dalam temuan awal riset Donaniagara.
“Seorang guru bercerita bagaimana mereka terkadang membantu murid yang kesulitan dalam menyelesaikan asesmen demi memenuhi kebutuhan data pemerintah daerah,” ungkapnya.
Read more: Only 1 in 3 teachers use research evidence in the classroom – this is largely due to lack of time
Sementara dari sudut pandang siswa, sebuah studi menunjukkan bahwa TKA membuat 67% siswa pelajar stres. Ini perlu menjadi catatan agar pelaksanaan TKA tidak melenceng dan sekadar mengulang trauma UN.
Digitalisasi pembelajaran: Ketika kemasan lebih dianggap penting daripada isi
Budi Kristanto, dosen Universitas Lambung Mangkurat mengungkapkan pemerintah amat terobsesi dengan ‘transformasi’. Mereka cenderung meyakini digitalisasi pendidikan dapat dicapai hanya dengan smartboard, kelas digital, dan berbagai perangkat interaktif.
Budi menceritakan pengalaman seorang guru SMA di Yogyakarta yang siswanya bahkan belum menguasai kemampuan dasar seperti numerasi. Persoalannya kini bukan bagaimana membuat pembelajaran lebih interaktif lewat penyediaan perangkat canggih saja, tapi soal kebutuhan dan pemahaman.
Di sekolah lain, smartboard justru lebih sering dipakai untuk rapat daripada mengajar. Sekolah kejuruan juga lebih membutuhkan perangkat praktik daripada layar interaktif yang mahal.
Menurut Budi, program digitalisasi pembelajaran dari pemerintah tidak hadir sebagai solusi, tetapi beban baru yang menuntut adaptasi.
Budi mengingatkan, refleksi Hari Pendidikan Nasional seharusnya tidak berhenti pada kebanggaan terhadap program baru. Ia perlu menjadi momen untuk bertanya ulang: apakah yang pemerintah kejar benar-benar menjawab kebutuhan paling mendesak?
Sebab jika tidak, kita hanya akan terus memproduksi kebijakan yang terlihat progresif di atas kertas, tetapi berjalan tanpa dampak di ruang kelas.
“Dan mungkin itu yang paling berbahaya. Bukan karena tidak bergerak, tetapi karena (pemerintah) merasa sudah bergerak ke arah yang benar,” tutupnya.
Comments are closed.