Jakarta, NU Online
Aksi Kamisan Ke-896 digelar di Taman Pandang Istana, depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/2/2026). Dalam aksi kali ini, massa aksi menagih penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu. Aksi ini juga menyoroti kualitas kepemimpinan nasional yang dinilai mengabaikan fondasi intelektual dan rasionalitas dalam pengambilan kebijakan publik.
Aksi yang telah berlangsung secara konsisten setiap pekan sejak 2007 tersebut kembali menjadi ruang bagi masyarakat sipil untuk menuntut tanggung jawab negara atas berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan.
Peserta aksi yang terdiri dari keluarga korban pelanggaran HAM, mahasiswa, aktivis, dan masyarakat sipil hadir mengenakan pakaian serba hitam serta membawa payung hitam sebagai simbol duka sekaligus perlawanan terhadap impunitas.
Sejumlah poster dan spanduk dibentangkan, berisi tuntutan pengungkapan kebenaran, penegakan keadilan, serta penghentian praktik politik lupa terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia.
Selain menyoroti mandeknya penyelesaian kasus HAM berat seperti peristiwa 1965-1966, penghilangan paksa 1997-1998, Tragedi Trisakti, Tragedi Talangsari 1989, Tragedi Semanggi, serta berbagai pelanggaran HAM di Papua.
Aksi Kamisan Ke-896 juga mengangkat kritik terhadap arah kepemimpinan nasional di tengah kompleksitas persoalan global dan domestik.
Salah satu refleksi dalam aksi tersebut disampaikan oleh mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM), Dimas.
“Saat dosa masa lalu dipoles rapi demi meraih kursi tertinggi, percayalah saudara-saudari sekalian, di situ negara dipimpin dengan ilusi yang rapi, bukan oleh intelektualitas sendiri,” ujar Dimas.
Ia menekankan bahwa negara membutuhkan pemimpin yang memiliki kemampuan berpikir kritis, memahami kompleksitas struktural, serta mampu merumuskan visi jangka panjang berbasis data dan fakta.
Menurutnya, kepemimpinan tanpa fondasi intelektual tidak hanya tidak efektif, tetapi juga berpotensi membahayakan.
“Kita perlu pemimpin negara yang memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, memahami kompleksitas struktural, dan cakap dalam merumuskan visi jangka panjang yang berbasis data dan fakta,” lanjutnya.
Dimas juga mengkritik gaya komunikasi kepemimpinan nasional yang dinilai kerap mereduksi persoalan kompleks menjadi slogan-slogan emosional. Ia menyebut hal tersebut sebagai tanda lemahnya etos intelektual dalam merespons persoalan kebangsaan.
“Gaya komunikasi presiden yang naif menjadi faktor utama di mana terdapat reduksi dalam substansi persoalan yang kompleks menjadi slogan emosional yang terlalu reaktif,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti realitas teknokrasi yang menurutnya semakin tergerus oleh kedekatan personal dan jaringan loyalitas. Ia mengingatkan bahwa ketika rasionalitas digantikan oleh loyalitas, kualitas keputusan publik akan dipertanyakan.
“Saat rasionalitas digantikan oleh loyalitas, keputusan publik akan diragukan secara kualitas,” ucapnya.
Mengutip pemikiran Amartya Sen, Robert Dahl, dan Francis Fukuyama, Dimas menegaskan bahwa kemenangan elektoral tidak otomatis menjamin kapasitas kepemimpinan.
Ia menilai kepemimpinan populis yang mengabaikan intelektualisme dan teknokrasi berpotensi menurunkan kualitas demokrasi serta mempercepat pembusukan institusi.
Dimas juga menegaskan bahwa Aksi Kamisan yang telah berlangsung hingga 896 kali merupakan bentuk konsistensi masyarakat sipil dalam merawat ingatan kolektif serta menolak normalisasi pelanggaran HAM.
“Sudah 896 kali kita di sini membicarakan keadilan, membicarakan hak asasi manusia. Cuman apakah para pejabat di sana mendengarkan kita? Tidak, atau mungkin belum,” ujarnya.
Ia mengajak masyarakat untuk terus bersuara dan tidak berhenti melawan ketidakadilan. Dimas juga menyerukan agar negara segera mengambil langkah konkret dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat serta memastikan kepemimpinan yang berpijak pada rasionalitas, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Comments are closed.