Dengarkan artikel ini:
Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur BI di tengah krisis geopolitik Iran-AS yang guncang pasar global. Bisakah ia pecahkan “kode” ekonomi tersulit?
“Of all actors involved in managing an organizational crisis, strategic leaders play a particularly central role.” – Schaedler, Graf-Vlachy, & König, “Strategic Leadership in Organizational Crises: A Review and Research Agenda” (2022)
Dalam film The Imitation Game (2014), Benedict Cumberbatch memerankan Alan Turing sebagai sosok jenius yang nyaris tak dimengerti oleh orang-orang di sekitarnya. Turing tidak memenangkan perang dengan peluru atau tank—ia memenangkannya dengan membangun mesin pemecah kode bernama “Bombe” yang mampu membongkar sistem enkripsi Enigma milik Nazi Jerman, sebuah mesin yang dianggap mustahil dipecahkan oleh seluruh kekuatan militer Sekutu.
Film itu mengajarkan sesuatu yang sederhana namun mendalam: bahwa dalam perang, kemenangan sering kali ditentukan bukan oleh pasukan terbesar, melainkan oleh orang yang paling mampu membaca kode yang tak terlihat. Cupin, yang baru saja menonton ulang film itu di sebuah malam Minggu yang sunyi, langsung teringat bahwa dunia nyata pada Maret 2026 ini sedang dipenuhi oleh kode-kode yang tak kalah rumitnya.
Konflik terbuka AS-Israel versus Iran yang meletus di akhir Februari telah membekukan Selat Hormuz dan mengirim gelombang kejut ke seluruh pasar keuangan global. Brent crude melonjak, dolar menguat, dan mata uang negara-negara berkembang—termasuk Rupiah—langsung tergerus dalam hitungan hari.
Cupin memahami bahwa ini bukan sekadar krisis militer—ini adalah perang kode geoekonomi dan geopolitik yang menuntut setiap negara memiliki “mesin Enigma”-nya sendiri untuk membaca dan merespons sinyal-sinyal tersembunyi dari pasar global. Indonesia, dengan Rupiah yang melemah mendekati Rp17.000 per dolar dan inflasi Februari yang melonjak ke 4,76 persen, jelas sedang berada di tengah-tengah medan enkripsi yang paling berbahaya.
Pertanyaannya kemudian menjadi sangat mendasar: siapakah Alan Turing-nya Indonesia dalam krisis ini? Dan apakah Thomas Djiwandono, Deputi Gubernur Bank Indonesia yang baru dilantik pada 9 Februari 2026, adalah orang yang mampu membangun “mesin Enigma” kebijakan moneter yang dibutuhkan negara ini?
Sang Pemecah Kode di Balik Enigma
Dalam sejarah Perang Dunia II, Alan Turing bukan sekadar matematikawan brilian—ia adalah apa yang oleh para ahli strategi disebut sebagai the indispensable man, sosok yang kehadirannya di titik kritis tertentu mengubah seluruh arah peperangan. Schaedler, Graf-Vlachy, dan König dalam riset mereka bertajuk Strategic Leadership in Organizational Crises yang dipublikasikan di jurnal Long Range Planning (2022) menunjukkan bahwa dalam situasi krisis, pemimpin strategis memainkan peran yang tidak tergantikan karena mereka menghubungkan kapasitas kognitif, modal sosial, dan kecepatan pengambilan keputusan menjadi satu kesatuan yang utuh.
Turing memenuhi semua kriteria itu: ia memiliki kapasitas intelektual untuk memahami masalah yang orang lain bahkan tidak bisa merumuskan, koneksi institusional dengan badan intelijen Inggris di Bletchley Park, dan keberanian untuk bertaruh pada pendekatan yang dianggap gila oleh hampir semua koleganya. Cupin melihat pola yang sama berlaku dalam konteks kebijakan ekonomi di tengah krisis—bahwa institusi memerlukan sosok yang bukan hanya kompeten secara teknis, tetapi juga mampu menjembatani berbagai kepentingan yang saling bertabrakan.
Thomas Sargent dan Neil Wallace, dalam makalah klasik mereka Some Unpleasant Monetarist Arithmetic (1981), sudah memperingatkan bahwa bank sentral tidak akan pernah bisa mengendalikan inflasi dalam jangka panjang tanpa koordinasi yang memadai dengan otoritas fiskal. Pesan ini menjadi semakin relevan ketika Francesco Bianchi dan Leonardo Melosi dalam studi mereka The Dire Effects of the Lack of Monetary and Fiscal Coordination (2017) membuktikan secara empiris bahwa ketiadaan koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal dapat menghasilkan konsekuensi ekonomi yang sangat merusak.
Cupin merenungkan bahwa jika Turing adalah pemecah kode yang menghubungkan intelijen militer dengan strategi perang Sekutu, maka dalam konteks ekonomi, “pemecah kode” yang dibutuhkan adalah seseorang yang mampu menjembatani jarak antara bank sentral dan kementerian keuangan. Pertanyaannya kini bergeser: apakah Thomas Djiwandono memiliki kapasitas untuk menjadi jembatan itu? Dan apakah doktrin “GERAK” yang ia bawa benar-benar merupakan mesin pemecah kode, atau justru hanya akronim yang terdengar gagah tanpa substansi operasional?
Menguji ‘Enigma’ di Lantai 18
Cupin mencatat bahwa Thomas Djiwandono dilantik sebagai Deputi Gubernur BI pada 9 Februari 2026—tepat dua puluh hari sebelum dunia meledak akibat konflik Iran. Dengan latar belakang sarjana sejarah dari Haverford College dan magister hubungan internasional serta ekonomi internasional dari Johns Hopkins SAIS, Thomas bukanlah teknokrat moneter konvensional, melainkan seorang analis yang terlatih membaca konteks geopolitik dan menerjemahkannya ke dalam implikasi ekonomi.
Aktas, Kaya, dan Ozlale dalam studi mereka Coordination between Monetary Policy and Fiscal Policy for an Inflation Targeting Emerging Market yang terbit di Journal of International Money and Finance (2010) menemukan bahwa di negara-negara berkembang, kebijakan moneter yang ketat justru bisa kontraproduktif jika tidak disertai disiplin fiskal yang memadai, karena beban utang yang meningkat akan mendorong premi risiko dan akhirnya melemahkan mata uang. Ini persis gambaran yang dihadapi Indonesia saat ini—di mana Moody’s dan Fitch telah memangkas outlook kredit ke “negatif” dalam tempo satu bulan, dan Rupiah tertekan di kisaran Rp16.970 per dolar.
Yang menarik dari langkah awal Thomas adalah doktrin GERAK-nya, khususnya pilar keempat tentang akselerasi sinergi fiskal-moneter. Ia mengidentifikasi bahwa penurunan BI Rate sebesar 1 persen hanya menghasilkan penurunan bunga kredit modal kerja sebesar 0,27 persen dalam enam bulan—sebuah time lag yang merusak transmisi kebijakan—dan mengusulkan pengelolaan likuiditas terkoordinasi melalui potensi penempatan dana pemerintah senilai Rp200 triliun.
Gerak pertamanya setelah dilantik pun langsung operasional: membangun koordinasi dengan Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Danantara, dan OJK untuk menciptakan narasi terpadu bagi investor dan lembaga pemeringkat. Ini adalah crisis communication management yang sangat dibutuhkan di tengah polycrisis—kondisi di mana krisis rating, krisis geopolitik, tekanan inflasi, dan pelemahan mata uang berjalan bersamaan dan saling memperkuat.
Tentu saja, bayangan nepotisme tetap mengikuti Thomas—sebagai keponakan Presiden Prabowo dan putra mantan Gubernur BI Soedradjad Djiwandono, ia akan selalu diuji oleh pertanyaan apakah sinergi yang ia janjikan adalah koordinasi kebijakan yang sehat atau subordinasi bank sentral terhadap kehendak istana. Bonam dan Lukkezen dalam Fiscal and Monetary Policy Coordination, Macroeconomic Stability, and Sovereign Risk Premia di Journal of Money, Credit and Banking (2019) mengingatkan bahwa stabilitas makroekonomi mensyaratkan kebijakan moneter yang aktif menargetkan inflasi dan kebijakan fiskal yang menjamin keberlanjutan utang—keduanya harus berjalan independen namun terkoordinasi, bukan saling menundukkan.
Pada akhirnya, Cupin sampai pada satu kesimpulan yang ia rasa paling jujur: Thomas Djiwandono bukanlah jawaban pasti, melainkan sebuah hipotesis yang sedang diuji oleh sejarah dalam kondisi paling brutal—dan hanya pasar, bukan dinasti, yang akan menentukan apakah “mesin Enigma”-nya benar-benar bekerja atau sekadar menjadi artefak seremonial di lantai 18 Gedung Bank Indonesia. (A43)
Comments are closed.