Di Merauke, Papua Selatan, hutan bukan sekadar bentang alam. Ia adalah tempat persediaan pangan, sekolah, sekaligus ruang spiritual bagi masyarakat adat. Di atas tanah yang sama, negara kini merancang proyek pangan dan energi berskala raksasa. Berlabel proyek strategis nasional (PSN), pemerintah melepas jutaan hektar hutan untuk membuka kawasan pertanian dan perkebunan baru. Di tengah ambisi itu, muncul pertanyaan besar: apakah proyek ini benar-benar tentang pangan, atau justru tentang ekspansi komoditas yang mengorbankan hutan dan masyarakat adat. Pasalnya, di balik rimbunnya hutan itu, hidup masyarakat adat Malind, Maklew, Yei, Khimaima, dan bergantung hidup dari sana. Diskusi bertajuk “Ada proyek apa di Papua Selatan: Membedah Proyek Sengsara Nasional” yang libatkan peneliti, jurnalis dan organisasi sipil hadirkan sejumlah temuan. Dari penelusuran lapangan, mereka dapatkan cerita kegagalan program food estate, kerusakan lingkungan, serta krisis keadilan bagi masyarakat adat. Franki Samperante, Direktur Eksekutif Yayasan Pusaka Bentala Rakyat membuka diskusi dengan menyoroti perubahan istilah terkait PSN. Dari yang sebelumnya ‘proyek strategis nasional’ menjadi ‘program strategis nasional’, sebagaimana Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian. Namun, perubahan itu, katanya, hanya bersifat kosmetik. “Kalau kita lihat Permenko terakhir terkait PSN, sempat ramai karena namanya diubah. Padahal sebenarnya yang berubah hanya judulnya, dari proyek menjadi program. Praktiknya sama saja,” katanya, dalam diskusi akhir Februari lalu. Agoeng Wijaya, Jurnalis Tempo ceritakan mengenai penelusuran Tempo yang menemukan fakta bahwa rencana pengembangan kawasan pangan di Merauke sudah Prabowo Subianto bicarakan ketika dia masih menjabat menteri pertahanan. Tempo juga menemukan bila Prabowo sempat memperoleh jaminan lahan sekitar 100.000 hektar dari politisi lokal Papua. Semula, kata Agoeng,…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.