Saat Laki-Laki Curhat Upah di Media Sosial, Kenapa Responnya Sering Sinis?

19 March 2026, 11:19 published

Bincangperempuan.com– Di sebuah unggahan di Threads, seorang laki-laki terang-terangan menulis sedang mencari jodoh. Tidak muluk-muluk—ia menyebut penghasilannya sekitar tiga juta rupiah per bulan. Padahal niatnya hanyalah jujur dari awal. Tapi yang datang bukan diskusi atau percakapan yang sehat tetapi justru ejekan.

Komentar-komentar bermunculan dengan nada meremehkan—seolah angka itu bukan hanya kondisi ekonomi, tapi juga ukuran kelayakan seseorang untuk dicintai. Ada yang menertawakan, ada pula yang secara halus (atau tidak halus sama sekali) menulis “modal segitu jangan dulu mikir nikah” atau “duit segitu cuma cukup buat modalin hewan peliharaan”.

Ketika laki-laki membuka diri di media sosial, entah soal kesepian, ekonomi, atau keinginan membangun relasi—respon yang muncul justru sinis, bahkan kadang kejam. Padahal, kita sering mendengar narasi bahwa laki-laki “kurang terbuka” atau “tidak mau bercerita.” Lantas ketika mereka akhirnya bicara, kenapa mereka malah dihajar?

Standar Maskulinitas Ekonomi

Ada standar lama yang masih kita pegang, yaitu laki-laki harus “lebih” secara finansial. Bukan sekadar cukup, tapi idealnya stabil, mapan, dan kalau bisa lebih tinggi dari pasangannya. Dalam banyak konteks, nilai laki-laki masih diukur dari seberapa besar ia bisa menyediakan secara materi.

Standar ini sering kali dianggap wajar, bahkan logis. Padahal, realitas ekonomi hari ini tidak sesederhana itu. Upah rendah, biaya hidup tinggi, dan akses kerja layak yang tidak merata membuat banyak orang bukan hanya laki-laki berada dalam posisi rentan.

Namun ketika seorang laki-laki secara terbuka mengakui keterbatasan ekonominya, respons yang muncul sering kali bukan empati, melainkan delegitimasi. Seolah-olah ia gagal bukan karena sistem, tetapi karena dirinya tidak cukup berjuang. Di titik ini, laki-laki tidak hanya menghadapi tekanan ekonomi, tetapi juga tekanan identitas.

Empati yang Selektif

Kita hidup di era di mana kesehatan mental sering dibicarakan. Kampanye tentang pentingnya berbagi, terbuka, dan tidak memendam perasaan semakin luas. Namun, empati ternyata tidak selalu merata.

Ada kecenderungan bahwa empati diberikan secara selektif, lebih mudah diberikan kepada mereka yang dianggap “layak” menerimanya. Dalam banyak kasus, laki-laki tidak termasuk di dalamnya, terutama ketika kerentanannya berkaitan dengan ekonomi atau status sosial.

Alih-alih dipahami, mereka justru menjadi objek humor atau kritik. Kerentanan yang seharusnya membuka ruang dialog berubah menjadi bahan konsumsi publik. Sehingga menciptakan paradoks, di satu sisi llaki-laki didorong untuk lebih terbuka, tetapi ketika melakukannya, mereka justru dihukum secara sosial. Akibatnya banyak yang memilih diam, karena tahu risiko sosialnya terlalu besar.

Internalisasi yang Dilanggengkan Bersama

Respon sinis ini tidak hanya datang dari sesama laki-laki. Perempuan juga turut melanggengkannya. Padahal ekspetasi bahwa laki-laki harus menjadi penyedia tidak muncul begitu saja. Tetapi dibentuk oleh budaya, diperkuat oleh pengalaman kolektif, dan diinternalisasi oleh semua pihak.

Dalam banyak situasi, perempuan juga berada dalam posisi yang tidak sepenuhnya bebas secara ekonomi. Pilihan untuk mencari pasangan yang “mapan” sering kali bukan semata preferensi, tetapi strategi bertahan di tengah ketidaksetaraan struktural.

Data menunjukkan bahwa kesenjangan upah berbasis gender masih menjadi masalah nyata. Laporan UN Women 2020 mencatat bahwa perempuan di Indonesia memperoleh sekitar 23 persen lebih rendah dibanding laki-laki, meskipun proporsi perempuan berpendidikan tinggi justru lebih banyak.

Hal serupa juga terlihat dalam data Badan Pusat Statistik (2023), yang menunjukkan bahwa rata-rata upah per jam pekerja laki-laki di Indonesia adalah Rp20.125, sedangkan perempuan Rp16.779. Kesenjangan ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari bias yang sudah mengakar di pasar tenaga kerja.

Dalam kondisi seperti ini, tekanan menjadi berlapis. Laki-laki dituntut untuk menjadi penyedia utama, sementara perempuan sering menghadapi hambatan struktural dalam mengembangkan karier (diskriminasi upah hingga ekspektasi domestik). Akibatnya, relasi tidak dibangun di atas kesetaraan, tetapi pada negosiasi ketimpangan.

Ketika Sistem Tak Pernah Ikut Disalahkan

Yang luput dari diskusi soal sambatnya laki-laki akan upah adalah kritik pada sistem yang menciptakan ketimpangan ini. Sebaliknya, kita justru menilai individu berdasarkan standar yang dibentuk oleh sistem itu sendiri.

Ketika seorang laki-laki dengan penghasilan tiga juta dianggap “tidak layak” untuk mencari pasangan, yang sedang kita lakukan sebenarnya adalah memperkuat logika kapitalisme yang mengukur nilai manusia dari produktivitas ekonominya.

Kita lupa bahwa upah rendah bukan selalu hasil dari kurangnya usaha atau kemampuan. Ia bisa jadi akibat dari struktur kerja yang tidak adil, akses yang terbatas, atau bahkan kondisi ekonomi yang lebih luas.

Alih-alih mempertanyakan kenapa upah layak masih sulit dicapai, kita justru sibuk menghakimi mereka yang berada di dalamnya.

Oleh karena itu, ketika melihat laki-laki bercerita soal upah, alih-alih memvalidasi atau sekadar mendengarkan, kita justru tanpa sadar ikut melanggengkan sistem yang sejak awal sudah timpang dan buta gender.

Padahal, jika terus dibiarkan, pola ini tidak hanya menekan laki-laki, tetapi juga mengunci perempuan dalam siklus ketergantungan yang sama. Laki-laki dipaksa untuk selalu “lebih” secara finansial, sementara perempuan diarahkan untuk mencari yang “lebih” sebagai bentuk keamanan. Keduanya sama-sama tidak benar-benar bebas. Mungkin sudah saatnya kita berhenti bereaksi dengan sinisme dan mulai mempertanyakan kenapa standar ini terasa begitu wajar.

Referensi: