Bincangperempuan.com- Pagi hari di pasar desa, seorang ibu berdiri cukup lama di depan penjual tahu dan tempe, menimbang mana yang harus dikurangi agar uang belanja masih cukup hingga esok hari. Di pinggir pantai, seorang nelayan mengurungkan niat berangkat melaut ketika melihat harga solar mulai naik. Sementara di sawah, harga pupuk yang terus melonjak menjadi beban tambahan bagi petani. Mereka tidak memegang dolar di tangan, juga tidak berurusan dengan transaksi valuta asing dalam keseharian. Namun, melalui ruang hidup yang paling dekat dengan mereka, pelemahan rupiah tetap hadir sebagai beban yang perlahan mengubah ritme kehidupan sehari-hari.
Ekonomi pedesaan, baik agraris maupun maritim, tidak pernah benar-benar terpisah dari pasar global karena tetap terhubung dengan rantai produksi, distribusi, dan harga dunia. Keterhubungan itu terlihat dari bagaimana masyarakat desa tetap harus menanggung kenaikan harga pupuk, bahan bakar, dan kebutuhan pokok ketika rupiah melemah. Karl Polanyi, dalam The Great Transformation (1944), sejak lama mengingatkan bahwa ekonomi tidak pernah berdiri sendiri di luar masyarakat. Ekonomi selalu tertanam (embedded) dalam relasi sosial, budaya, dan politik yang nyata. Ketika desa dianggap seolah “kebal” terhadap fluktuasi nilai tukar hanya karena masyarakatnya tidak bertransaksi dalam dolar, di situlah kesalahan berpikir terjadi: ekonomi dipisahkan dari kehidupan sehari-hari orang-orang yang menjalaninya.
Semakin dalam seseorang tertanam dalam ekonomi subsisten dan rantai pasok lokal, semakin rentan pula ia terhadap guncangan yang datang dari ujung rantai tersebut. Desa berada di bagian paling hilir dari sistem ekonomi yang keputusan-keputusannya justru dibuat jauh di atas sana. Yang lebih mengkhawatirkan dari kekeliruan faktual ini adalah logika di baliknya, yakni romantisasi desa sebagai “benteng” yang kebal terhadap krisis global. Narasi seperti ini bukan hal baru dalam pidato-pidato pembangunan. Desa kerap digambarkan sebagai ruang yang sederhana, autentik, dan mandiri, seolah masyarakatnya memiliki kekebalan magis hanya karena masih bisa menanam sebagian kebutuhan pangannya sendiri.
Baca juga: Tepuk Tangan dan Sunyi Kritik di Era Helmi Hasan
Padahal, narasi semacam itulah yang selama ini justru menutupi ketidakberdayaan struktural desa: infrastruktur yang tidak merata, akses permodalan yang terbatas, hingga absennya perlindungan sosial yang memadai. Meromantisasi desa sebagai wilayah yang “tidak tersentuh krisis ekonomi” sama saja dengan membebaskan negara dari tanggung jawab untuk hadir di sana. Yang lebih berbahaya lagi, cara pandang ini memisahkan “masyarakat desa” dan “masyarakat kota” seolah keduanya hidup di dua dunia yang sama sekali berbeda. Padahal, beban pelemahan rupiah dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, hanya saja dengan cara dan tingkat keparahan yang tidak setara.
Desa hari ini tidak lagi hidup dari sistem produksi yang sepenuhnya mandiri. Selama bertahun-tahun, kebijakan pangan lebih sibuk menjaga arus impor agar harga tetap stabil ketimbang membangun kekuatan produksi lokal. Akibatnya, desa hidup dalam ketergantungan yang panjang dan bersifat struktural. Tahu dan tempe, misalnya, sangat bergantung pada kedelai impor. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada 2024 Indonesia mengimpor 2,6 juta ton kedelai dan hampir 89 persennya berasal dari Amerika Serikat (BPS, 2024). Sekitar 80 persen kebutuhan kedelai nasional masih dipenuhi dari luar negeri, sebuah ketergantungan yang menurut Purnamasari et al. (2025) terjadi akibat stagnannya produksi domestik. Hal serupa juga terjadi pada mie instan yang bahan baku gandumnya sepenuhnya bergantung pada impor, yang pada 2024 mencapai 11,7 juta ton (BPS, 2024).
Ketergantungan tersebut juga terlihat pada sektor produksi dan energi. Fosfat dan kalium sebagai bahan baku pupuk masih diimpor sekitar 3 juta ton per tahun, sehingga biaya pertanian menjadi sangat sensitif terhadap pelemahan rupiah (Saham Daily, 2026). Di sisi lain, kebutuhan BBM nasional jauh melampaui kapasitas produksi dalam negeri sehingga sektor energi sangat rentan terhadap gejolak nilai tukar (Listrik Indonesia, 2026). Dalam kehidupan desa, dampaknya terasa langsung pada harga solar untuk traktor petani, kapal nelayan, hingga ongkos distribusi hasil panen. Pada Mei 2026, misalnya, ribuan nelayan di Kabupaten Pati memilih mogok melaut setelah harga solar industri melonjak hingga Rp30.000 per liter dan membuat biaya melaut tidak lagi tertutupi (Tirto.id, 2026).
Baca juga: Grok: High Tech, Low Key Misogyny
Ketika rupiah melemah, seluruh rantai ini bergerak secara bersamaan: biaya produksi naik, harga bahan pokok di pasar ikut melonjak, sementara pendapatan rumah tangga desa tidak bergerak secepat kenaikan biaya hidup. Pola makan dan pola produksi masyarakat sudah telanjur dibentuk oleh komoditas impor, sementara alternatif lokal belum cukup tersedia. Karena itu, pernyataan bahwa masyarakat desa tidak terdampak pelemahan rupiah hanya karena tidak menggunakan dolar—di tengah nilai tukar yang menyentuh kisaran Rp17.600 per dolar AS—bukan sekadar keliru dalam memahami ekonomi, tetapi juga keliru dalam memandang kehidupan desa itu sendiri.
Cara pandang seperti ini melihat desa dari kejauhan: sekadar angka statistik, lanskap pembangunan, atau simbol ketahanan nasional, alih-alih sebagai ruang hidup yang nyata. Kenyataannya, seluruh lapisan masyarakat tetap terdampak, meskipun tidak semua orang menanggung beban dengan cara maupun tingkat yang sama. Lebih jauh lagi, ketika narasi bahwa “orang desa tidak memakai dolar” disampaikan oleh seorang petinggi negara, persoalannya tidak lagi berhenti pada kekeliruan ekonomi semata. Pernyataan seperti itu menunjukkan bagaimana negara kerap membaca krisis hanya dari permukaan angka, tetapi gagal mendengar bagaimana krisis benar-benar bekerja dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang setiap harinya terus berusaha bertahan.
Ketika pengalaman hidup semacam ini dianggap sepele atau tidak relevan, masyarakat akhirnya dipaksa menanggung dampak krisis sendirian, sementara negara perlahan menjauh dari beban nyata yang dirasakan warganya. Karena itu, jika negara sungguh ingin melindungi desa dari dampak pelemahan rupiah, desa tidak bisa terus dilihat hanya sebagai simbol ketahanan nasional dari kejauhan. Desa harus dipahami sebagai ruang hidup yang membutuhkan perlindungan, keberpihakan, dan kebijakan yang benar-benar berpijak pada realitas masyarakatnya.
Referensi:
- Badan Pusat Statistik. (2024). Impor biji gandum dan meslin menurut negara asal utama, 2017–2024. BPS RI. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjAxNiMx/impor-biji-gandum-dan-meslin-menurut-negara-asal-utama–2017-2023.html
- Badan Pusat Statistik. (2024). Impor kedelai menurut negara asal utama, 2017–2024. BPS RI.https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTA0MyMx/impor-beras-menurut-negara-asal-utama-2017-2023.html
- Listrik Indonesia. (2026, Mei 19). Rupiah rontok, harga BBM dan LPG desa terancam. https://listrikindonesia.com/detail/20088/rupiah-rontok-warga-desa-terpukul-jika-harga-bbm-dan-lpg-naik
- Nizar, M. A. (2012). Dampak fluktuasi harga minyak dunia terhadap perekonomian Indonesia. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, 6(2), 189-210.
- Polanyi, K. (2002). The great transformation. Readings in economic sociology, 38-62.
- Purnamasari, A. B., Hidayat, S. I., & Syah, M. A. (2025). Dinamika permintaan dan penawaran kedelai di Indonesia. Jurnal AGRIFO, 10(2). https://ojs.unimal.ac.id/agrifo/article/download/24653/10329
- Saham Daily. (2026, Mei). Petani menggunakan pupuk, impor bahan baku pupuk & subsidi pupuk.https://www.sahamdaily.com/petani-menggunakan-pupuk-impor-bahan-baku-pupuk-subsidi-pupuk/
- Tirto.id. (2026, Mei). Dampak harga BBM naik: Ribuan nelayan Pati mogok melaut.https://tirto.id/dampak-harga-bbm-naik-ribuan-nelayan-pati-mogok-melaut-hvxG
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Comments are closed.