Indonesia tengah berada dalam kehancuran ekologis yang akut. Berbagai daerah mengalami dampak dari kehancuran ini, salah satu bencana banjir dan longsor di Sumatera akhir tahun lalu, rob pesisir utara Jawa hingga polusi di kawasan industri. Sulit cari wilayah yang benar-benar aman dari ancaman kerusakan lingkungan. Krisis ini merupakan dampak langsung dari arah pembangunan nasional yang menjauh dari mandat konstitusi dan mengukuhkan dominasi model ekonomi ekstraktif. Begitu setidaknya benang merah dari Tinjauan Lingkungan Hidup Walhi 2026 di Jakarta, belum lama ini. Wahyu Eka Setyawan, Pengkampanye Urban Berkeadilan Eksekutif Nasional Walhi, mengatakan, kondisi ini bukan lagi suatu anomali alam, melainkan lonceng kematian bagi keselamatan ruang hidup manusia. Dia menyebut, Indonesia tengah memasuki babak baru yang mengerikan, yakni, fase bencana permanen. “Bencana ini bukan lagi semacam hal yang jarang atau luar biasa. Ia telah menjadi bagian dari rutinitas kita sekarang. Kita sudah masuk fase permanen,” katanya. Dia menepis narasi yang seringkali menyalahkan hujan atau takdir Tuhan atas rentetan bencana yang menghantam nusantara. Baginya, harus mengedepankan logika sederhana. Hujan adalah siklus alami, namun bagaimana daratan meresponsnya adalah persoalan tata kelola. Pangkal masalahnya, berakar pada ambisi pertumbuhan ekonomi 8% yang Presiden Prabowo Subianto canangkan demi mengejar visi Indonesia Emas 2045. Ambisi angka ini kemudian diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan yang tebal rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) dan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), di dalamnya hanya mengenal satu rumus pembangunan masif. “Untuk menuju pembangunan yang masif, rumusnya harus ada kebijakan yang membuka investasi sebesar-besarnya. Kebijakan yang membuka persoalan tata ruang agar semua tempat bisa…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.