Di Bolano, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Masyarakat Hukum Adat (MHA) Lipu Boano masih mempertahankan adat yang diwariskan turun-temurun. Adat tidak hanya menjadi identitas masyarakat, tetapi juga menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan sosial dan hubungan mereka dengan wilayah kelola. Danau, laut kecil, kawasan sagu, serta wilayah lainnya menjadi bagian penting dari ruang hidup masyarakat. Sumber daya alam dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun penggunaannya diatur melalui ketentuan adat. Salah satunya melalui sistem buka-tutup danau yang memberi kesempatan bagi sumber daya alam untuk pulih sebelum kembali dimanfaatkan masyarakat. Praktik tersebut menunjukkan bagaimana pengetahuan dan aturan adat masih menjadi bagian dari kehidupan MHA Lipu Boano. Namun, keberadaan sistem adat yang masih berjalan belum sepenuhnya mendapatkan pengakuan hukum dari negara. Persoalan ruang hidup semakin kompleks karena sebagian wilayah kelola MHA Lipu Boano beririsan dengan kawasan Suaka Margasatwa Tanjung Santigi. Kondisi ini menimbulkan persoalan tenurial dan ketidakpastian bagi masyarakat dalam mempertahankan serta mengelola wilayah yang secara turun-temurun menjadi bagian dari kehidupan mereka. Karena itu, pengakuan MHA menjadi bagian penting dalam perjuangan masyarakat Lipu Boano. Pengakuan tidak hanya berkaitan dengan identitas dan keberadaan masyarakat adat, tetapi juga menjadi dasar untuk memperkuat perlindungan terhadap hak tenurial dan wilayah kelola mereka. Pada 2026, proses asesmen sosio-legal dilakukan sebagai bagian dari upaya pengajuan pengakuan MHA Lipu Boano kepada pemerintah. Proses ini mendokumentasikan sejarah, kelembagaan adat, sistem hukum adat, serta hubungan masyarakat dengan wilayahnya. Pendokumentasian tersebut diharapkan menjadi dasar yang kuat untuk menunjukkan keberadaan masyarakat adat sekaligus memperjelas hak dan ruang kelola mereka. Perjuangan MHA Lipu Boano bukan hanya…This article was originally published on Mongabay
Comments are closed.