Melampaui Panggung Pandji: Tentang Air Keras, Air Tuba, dan Siapa yang Menuangnya

Dengarkan artikel ini:

Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com

KATA PEMRED #9
PinterPolitik.com

Di sebuah panggung yang remang, seorang komedian berdiri tegak. Ia tidak sedang melempar tawa—tidak pula merajut punchline yang meledakkan suasana. Kali ini, ia membawa surat terbuka. Pandji Pragiwaksono, dengan keberanian yang patut kita hormati, mengetuk pintu istana melalui medium digital yang riuh. Ia bicara tentang Andrie Yunus, tentang wajah yang melepuh disiram air keras, dan sebuah perumpamaan yang begitu getir: air susu dibalas air tuba.

Ada keindahan dalam keberanian Pandji. Kita harus mengakuinya—sebagai bagian dari kesehatan demokrasi yang masih berdenyut. Namun, dalam labirin politik—sebagaimana dalam sastra yang bermutu—metafora sering kali menjadi tirai sutra yang menyembunyikan realitas yang lebih dingin, lebih purba, dan jauh lebih kompleks dari sekadar soal budi yang tak terbalas.

Pandji memulai argumennya dengan premis bahwa kemenangan Pilpres adalah “air susu” dari rakyat. Di sinilah kita menemukan titik pijak yang perlu didekonstruksi. Jika suara rakyat dianggap sebagai “hadiah” yang menuntut balas budi personal, bukankah kita sedang—secara tak sadar—mengerdilkan martabat kedaulatan itu sendiri?

Suara jutaan rakyat bagi Prabowo Subianto bukanlah kado yang bisa ditagih dengan sentimen emosional. Ia adalah kontrak sosial yang lahir dari kalkulasi kolektif—tentang stabilitas, pertahanan, dan keberlanjutan. Negara tidak berhutang budi pada individu; ia berhutang pada konstitusi.

Menagih janji moral kepada seorang Presiden atas setiap insiden kriminal di jalanan—betapapun pedihnya—adalah simplifikasi sosiopolitik yang berbahaya. Keadilan tidak bisa dipesan seperti menu di meja makan hanya karena kita merasa telah “memberi makan” kekuasaan dengan suara kita. Ia harus diproses melalui mesin hukum yang bergerak sunyi, lambat, dan tanpa gincu retorika—jauh dari riuh algoritma media sosial yang menuntut kepuasan instan.

Di sinilah kita perlu meminjam pisau analisis sosiolog politik Vedi Hadiz. Dalam berbagai tesisnya mengenai dinamika kekuasaan di Indonesia, Hadiz mengingatkan kita tentang bahaya populisme estetik—aktivisme yang fasih menyuarakan penderitaan, namun kerap abai pada kenyataan bahwa kekuasaan tidak pernah menjadi monolit tunggal. Pandji, dalam surat terbukanya, seolah menempatkan Presiden sebagai satu-satunya aktor yang memegang kendali atas setiap tetes air keras yang jatuh.

Namun negara adalah medan tempur bagi berbagai faksi dan kepentingan yang saling bersilangan. Pertanyaan yang lebih gelap harus diajukan: cui bono? Siapa yang sesungguhnya diuntungkan jika wajah seorang pengkritik hancur tepat di saat Presiden sedang mengonsolidasikan otoritas yang baru seumur jagung di kancah internasional?

Dalam catur kekuasaan yang penuh intrik, serangan terhadap Andrie Yunus sangat mungkin adalah sabotase citra—pesan berdarah dari tangan-tangan gelap yang ingin memastikan Prabowo tetap tersandera dalam stigma otoritarianisme.

Dengan menudingkan telunjuk ke arah Istana melalui narasi “Air Tuba”, kritik Pandji, tanpa ia sadari, bisa menjadi bahan bakar yang justru menyalakan api yang ingin ia padamkan. Ia membantu menciptakan kabut opini yang menjauhkan publik dari pencarian dalang sesungguhnya—yang mungkin sedang tertawa di balik bayang-bayang kegaduhan digital ini.

Pandji juga bicara soal HAM dengan nada seorang penjaga moral yang menuntut pertobatan total. Ia mencoba mengunci Presiden dalam sebuah narasi tuduhan yang—penting untuk dicatat—hingga hari ini belum pernah sekalipun diputuskan oleh pengadilan manapun.

Tidak ada ketukan palu hakim. Tidak ada vonis yang dibacakan. Yang ada hanyalah akumulasi tuduhan yang terus bergulir dari satu siklus elektoral ke siklus berikutnya, dipakai sebagai senjata politik oleh mereka yang berkepentingan, bukan sebagai sungguh-sungguh upaya menegakkan keadilan. Sejarah memang tidak boleh dilupakan—namun ia juga tidak boleh dijadikan penjara narasi yang dibangun di atas fondasi yang belum pernah diuji di hadapan hukum.

Tuntutan untuk settle it once and for all adalah seruan yang terdengar heroik, namun ia mengabaikan realitas legal-formal yang mendasar. Penegakan hukum yang berwibawa tidak lahir dari instruksi emosional seorang pemimpin demi memuaskan netizen.

Ia lahir dari ketelitian penyidikan, bukti yang tak terbantahkan, dan independensi peradilan. Jika Presiden mengintervensi proses hukum demi menjawab “tantangan terbuka” seorang komedian, bukankah itu justru benih dari otoritarianisme yang selama ini paling ditakutkan Pandji sendiri?

Kita menghormati Pandji karena ia menghidupkan percakapan publik. Namun ada batas yang tipis antara kritik warga negara dan teror retoris yang memanfaatkan empati publik untuk menyudutkan institusi tanpa data yang utuh.

Ketika seorang figur publik berlindung di balik tameng “saya hanya komedian” untuk melontarkan tuduhan yang bersifat sistemis, ia menikmati kemewahan yang tidak dimiliki oleh mereka yang memegang kemudi kekuasaan. Presiden tidak punya kemewahan untuk sekadar berbalas konten di YouTube. Ia harus menggerakkan institusi yang besar dan lamban.

Jawaban atas kekejian air keras bukanlah kata-kata puitis dalam pidato yang menggugah—melainkan borgol yang mengunci tangan pelaku, dan pengungkapan motif sang dalang melalui prosedur yang sah. Prabowo, dalam keheningannya yang sering disalahpahami, mungkin sedang merajut kembali wibawa negara yang terkoyak oleh anarki jalanan—maupun anarki opini.

Pada akhirnya, Pandji dan Prabowo sedang menatap cawan yang sama, meski dari sudut pandang yang bertolak belakang. Pandji melihat retakan-retakannya dan berteriak agar dunia tahu. Sementara Prabowo—sebagai nakhoda—harus memastikan air di dalam cawan itu tidak tumpah di tengah badai geopolitik, krisis ekonomi, dan ancaman disintegrasi yang mengepung dari segala arah.

“Air susu” kepercayaan rakyat tidak sedang dibalas dengan “air tuba.” Ia sedang dibalas dengan keteguhan untuk tetap berdiri di kemudi, meski diterjang badai prasangka yang datang silih berganti.

Keadilan untuk Andrie Yunus adalah harga mati bagi wibawa kepresidenan—bukan karena desakan seorang seniman panggung, melainkan karena itulah tugas purba seorang pemimpin: memastikan bahwa hukum tidak kalah oleh dendam pribadi, dan kebenaran tidak mati tersiram kebencian yang anonim.

Satu hal yang perlu diingat oleh keduanya: di Republik ini, yang paling berbahaya bukanlah mereka yang diam, bukan pula mereka yang berteriak. Yang paling berbahaya adalah mereka yang dengan sabar memanfaatkan keduanya—keheningan Istana dan kegaduhan panggung—untuk kepentingan yang tidak pernah mereka umumkan kepada publik.

Selama pertanyaan cui bono itu belum dijawab secara tuntas, baik surat terbuka maupun keheningan institusi hanyalah dua sisi dari kegagalan yang sama: gagal melihat siapa sesungguhnya yang sedang mengaduk air di dalam cawan kita bersama.

Tulisan ini merupakan tanggapan editorial PinterPolitik.com atas video YouTube Pandji Pragiwaksono yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, diunggah pada Maret 2026, merespons kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus.

**********************