Jakarta, NU Online
Pascapengumuman seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN), sejumlah sekolah kerap menampilkan ucapan selamat melalui banner kepada siswa yang dinyatakan lolos.
Namun di sisi lain, siswa yang tidak lolos atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi sering kali luput dari perhatian, bahkan cenderung diposisikan sebagai “kelas dua”.
Fenomena ini mendapat sorotan dari seorang aktivis pendidikan sekaligus Co-Founder Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM). Ia menilai praktik tersebut sebagai bentuk diskriminasi yang berakar dari budaya dan sistem pendidikan yang terlalu menekankan capaian yang bersifat material dan terukur.
Menurutnya, orientasi pendidikan seperti ini tidak lepas dari pengaruh pendekatan lama yang berkembang sejak revolusi industri 2.0, di mana kualitas sumber daya manusia dinilai berdasarkan indikator angka dan capaian formal.
“Sumber daya manusia (SDM) yang baik seolah-olah adalah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam angka. Misal SMQ (Standar Mutu Pendidikan) yang baik dihitung berdasarkan jumlah anak yang masuk universitas favorit, demikian juga SMP yang baik, yang banyak piala dan prestasi serta muridnya banyak diterima di SMA favorit,” jelasnya kepada NU Online pada Kamis (2/4/2026) hari ini.
“Semuanya diukur dari sesuatu yang dilihat dan diukur. Itu namanya pendekatan human capital,” tandasnya.
Ia menambahkan, kompetisi yang berfokus pada capaian, peringkat, jumlah prestasi, serta eksposur terhadap keberhasilan tersebut pada akhirnya hanya bermuara pada validasi eksternal.
“Kompetisi ini menyebabkan diskriminasi besar-besaran pada anak-anak yang marginal. Misal tidak mampu, atau kompetensinya bukan di akademik,” jelasnya.
Dosen Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini kemudian mengutip pemikiran ekonom dan filsuf India, Amartya Sen, yang menekankan bahwa kemiskinan tidak semata-mata berkaitan dengan kondisi ekonomi, tetapi juga ketidakmampuan manusia untuk berkembang secara utuh.
Ia mencontohkan, siswa yang unggul secara akademik tetapi tidak memiliki empati, mengalami kekosongan batin, atau kesulitan berinteraksi sosial, juga dapat dikategorikan sebagai bentuk kemiskinan.
“Itu juga kemiskinan kompetensi atau bisa juga terjadi kemiskinan kompetensi moral,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Novi menekankan pentingnya pergeseran paradigma pendidikan, dari pendekatan human capital (capitalism approach) menuju pendekatan kapabilitas (capability approach) sebagaimana digagas oleh Amartya Sen. Pendekatan ini menekankan aspek-aspek yang tidak selalu dapat diukur secara kuantitatif.
“Percuma anak punya sepeda bagus dan banyak, jika ia tidak merasa aman mengendarai sepeda itu di jalanan. Artinya, rasa aman mestinya menjadi sebuah budaya yang dihadirkan di pendidikan,” terangnya.
“Gedung besar, banyak, tapi anak-anak tidak punya kemerdekaan berpikir?” lanjutnya mempertanyakan.
Ia juga menyoroti pentingnya pembentukan moral, karakter, serta aspek perkembangan manusia lainnya yang tidak kasatmata dan tidak selalu terukur dalam sistem pendidikan.
“Misal kesehatan, ketenangan, rasa mereka, integritas, interaksi sosial, dan lain-lain,” tuturnya.
Comments are closed.