Festival HAM 2025 yang diselenggarakan 27 September 2025 lahir dari kesadaran kritis bahwa keberagaman sebagai kekuatan utama Indonesia, sedang menghadapi ujian serius.
“Festival HAM ini bukanlah perayaan atas kondisi HAM yang telah sempurna, melainkan respon orang muda terhadap dinamika sosial dan politik yang mengikis toleransi dan persatuan,” ujar Abdul Waidl, Program Manager International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)
Waidi menambahkan, bahwa ini adalah ajakan untuk bertindak. Orang muda adalah agen perubahan yang siap merawat perbedaan, menjaga api demokrasi tetap menyala, dan mewujudkan Indonesia yang inklusif dan adil.
Dengan mengedepankan dialog, kolaborasi, dan aksi nyata, festival ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk menggaungkan nilai-nilai toleransi dan persatuan di tengah tantangan sosial, politik, dan lingkungan. Harapannya, festival ini menjadi langkah awal untuk mewujudkan keadilan di berbagai aspek, memperkuat partisipasi orang muda, serta mentransformasi aspirasi menjadi kebijakan.
Puncak Festival HAM 2025 adalah penyusunan dan penyampaian rekomendasi kebijakan yang lahir dari rangkaian dialog dan diskusi sebelum dan selama Festival berlangsung. Rekomendasi ini kemudian disampaikan secara langsung kepada perwakilan parlemen dalam festival ini, yaitu Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya dan anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka. Wakil Kepala Bappeda DK Jakarta Detrianov hadir mewakili Pemerintah Provinsi Jakarta. Selain itu juga terdapat perwakilan masyarakat sipil, yaitu aktivis dan seniman Melanie Subono.
Beberapa dorongan kolektif orang muda mencakup pengesahan RUU Masyarakat Adat, mencabut peraturan daerah diskriminatif yang menyudutkan identitas tertentu. Selain itu menuntut reformasi sistem pendidikan dan alokasi 20% anggaran pendidikan agar diimplementasi secara penuh, jaminan sosial bagi pekerja informal dan kerja perawatan/pekerja rumah tangga, dan terbukanya lapangan kerja formal yang adil dan inklusif. Orang muda juga mendesak adanya regulasi perlindungan data pribadi dan ekosistem digital yang aman dan inklusif.
Baca juga: Sulitnya Jadi Musisi Peduli HAM: Kalau Mengkritik, Bisa Diancam Atau Diputus Kontrak
“Perwakilan parlemen telah mendengar secara langsung dan tuntutan ini valid, otentik dari keresahan orang-orang muda Indonesia. Tugas kita masyarakat sipil adalah terus mendorong agar aspirasi teman-teman muda ini betul-betul diimplementasi. Saya rasa mulai sekarang kita perlu untuk terus mengawal ini bersama,” pungkas Direktur Eksekutif INFID Siti Khoirun Ni’mah.
Kolaborator penyelenggara festival ini antaralain Konde.co, Project Multatuli, BandungBergerak, Imparsial, Gusdurian Jakarta, Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), FeminisThemis, Solidaritas Perempuan (SP), Yayasan Inklusif, Unika Soegijapranata, MediaLink, SETARA Institute, PW Fatayat NU Jawa Barat, PW Fatayat NU Jawa Timur, Ma’arif Institute, dan Islami.co (media partner)
Panduan Peliputan dan Zine, Oase “Herstory” di Tengah Gurun Jurnalisme Maskulin
Di hari yang sama, Konde.co juga meluncurkan buku bertajuk Panduan Peliputan Jurnalistik Perspektif Feminis secara digital di situs resmi Konde.co.
Panduan Peliputan Jurnalistik Perspektif Feminis terdiri dari sembilan bab yang membahas metode dari praproduksi, produksi, hingga pascaproduksi, baik substantif maupun teknis. Beberapa di antaranya adalah Pentingnya Penulisan Perspektif Feminis dan Memperjuangkan Herstory di Media, Perspektif Kritis di Media, Narasi Tanding, Prebunking-Debunking Feminisme, dan Panduan Keselamatan Jurnalis.
“Di Indonesia, kami ingin memperjuangkan Herstory karena selama ini perempuan di Indonesia selalu diberikan stigma oposisi biner. Misalnya, perempuan yang melahirkan vaginal itu perempuan yang baik, caesar perempuan yang buruk. Atau perempuan yang menurut itu baik, perempuan yang keras itu buruk. Selalu ada oposisi biner itu,” pungkas Luviana Ariyanti, Pemimpin Redaksi sekaligus Penanggung Jawab Konde.co di depan panggung side event Festival HAM dalam Galeri Emiria Soenassa, TIM.
Buku yang dikerjakan selama kurang lebih satu tahun ini merupakan kompilasi refleksi pengalaman liputan dan ketubuhan, sekaligus hasil diskusi tentang bagaimana jurnalisme yang berperspektif pada keadilan gender.
Hingga saat ini, belum ada panduan khusus yang secara eksplisit mengatur peliputan dengan perspektif gender atau perspektif feminis. Panduan Peliputan Jurnalistik Perspektif Feminis diterbitkan untuk mengisi kekosongan tersebut sekaligus melengkapi Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber, dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang sudah ada.
Peluncuran ini sekaligus mengkritik praktik penulisan dengan menggunakan perspektif “History” atau sejarah yang ditulis secara timpang dari sudut pandang laki-laki. Feminisme yang kemudian mengenalkan “Herstory”atau sejarah yang dituliskan dari perspektif perempuan lalu menggeliat-menyelinap ke dalam kerja-kerja media alternatif.
Baca juga: Perempuan Pembela HAM Rentan di Dunia Digital
Media adalah konstruksi realitas. Ia memegang peranan penting dalam mengedukasi dan membentuk norma, nilai, serta kepercayaan. Apa yang “benar”, “wajar”, dan “normal” dikonstruksi dari bagaimana media mengamplifikasi suatu informasi lewat berita. Ironisnya, realitas yang dibangun terus-menerus tidak adil kepada kelompok yang dikonstruksi sebagai “warga kelas dua”.
Jika melihat judul-judul berita kekerasan seksual, misalnya, berbagai jurnalis dalam media termasuk arustama, entah demi kepentingan kapitalis atau karena internalisasi patriarki, belum menjalankan peran idealnya untuk memberikan konteks sosial dan mewujudkan perubahan yang progresif di tengah masyarakat. Kita masih dapat menemukan berita kekerasan seksual yang menggunakan pendekatan sensasional, menguak identitas korban, atau menyalahkan korban.
Panduan Peliputan Jurnalistik Perspektif Feminis yang dikeluarkan Konde.co ini disusun untuk merespons realitas yang cenderung mengabaikan kondisi perempuan dan kelompok marginal baik dalam pemberitaan maupun ruang-ruang redaksi. Pendekatan perspektif kritis dalam feminisme diharapkan mampu mendorong perubahan signifikan, baik pada tataran pemikiran maupun gerakan di media.
“Narasi tanding biasanya digunakan untuk melawan narasi dominan yang digunakan penguasa. Biasanya narasi dominan dibangun untuk melindungi pelaku, melanggengkan sistem yang melanggengkan kekerasan, atau menempatkan korban menjadi sorotan–tidak peduli dampak kepada korban, perempuan, dan kelompok marginal itu apa. Narasi tanding harus datang dari pinggiran, harus datang dari orang-orang yang ditindas. Kita tidak bisa membicarakan kelompok marginal sebagai objek tanpa melibatkan mereka sebagai subjek yang berdaya dan berjuang,” jelas Salsabila Putri Pertiwi, Wakil Pemimpin Redaksi Konde.co yang memaparkan konteks lahirnya buku ini.
Media alternatif seperti Konde.co adalah media yang lahir dari suatu komunitas, berperan dalam mendobrak hegemoni yang selama ini disajikan media arus utama dan memberikan ruang untuk kelompok minoritas bersuara. Termasuk membentuk narasi tanding feminis menjadi penting di tengah budaya masyarakat patriarki yang diamplifikasi media massa dan dilegitimasi lewat kebijakan Negara yang tidak adil gender.
Baca juga: Pidato Kebudayaan Ita Fatia Nadia: Pentingnya Merawat Memori Kolektif Pelanggaran HAM Masa Lalu
Misalnya, kita masih menemukan marginalisasi patriarkal lewat pemberitaan yang mengobjektifikasi tubuh dan menundukkan kerja-kerja perempuan, seperti pemberitaan “sosok cantik”, kasus kekerasan seksual yang dibuat sensual, atau pengabaian hak keterwakilan perempuan dalam kancah politik.
Belum lagi, membicarakan tentang identitas marginal yang berkelindan sesilangan dengan identitas perempuan itu sendiri. Misalnya, disabilitas, ragam gender dan seksualitas, anak, migran, kelas ekonomi, ras-etnis, status positif HIV, atau pekerja seks.
Beberapa pembingkaian dominan yang masih sering kita temukan misalnya keompok LGBT sering kali dibingkai dengan perspektif normatif sebagai penyakit dan penyebab kasus penyakit menular seksual tinggi atau kelompok disabilitas dibingkai sebagai objek motivasi atau dikasihani belaka bagi orang-orang nondisabilitas. Juga, perjuangan perempuan pekerja rumah tangga mendapatkan perlindungan hukum yang belum jadi agenda utama pemberitaan dalam media karena, dengan perspektif pasar, tidak cukup menguntungkan.
Melalui tulisan dan gerakan jurnalisme publik, Konde.co berupaya untuk membawa suara perubahan ke ruang publik dan mengkritik kebijakan yang abai terhadap kesetaraan melalui media dengan mendekonstruksi sistem sosial yang melanggengkan ketimpangan. Kerja-kerja jurnalisme feminis ini bisa ditarik bahkan hingga masa prakemerdekaan Indonesia.
“Media-media yang audiensnya perempuan itu sudah muncul sejak zaman [penjajahan] Belanda, bahkan sebelum itu. Tapi. yang cukup signifikan terkait ideologi atau ide-ide tentang feminisme itu munculnya dari koran Perempuan Bergerak tahun 1919. Gagasannya secara gamblang adalah perempuan punya struggle, perjuangan, dan cara-cara perlawanannya sendiri,” cerita Salsabila.
Salsabila juga menambahkan bahwa setelah kemerdekaan, muncul media seperti majalah Api Kartini yang dibuat oleh S. K. Trimurti pada 1960, lalu sempat “dimatikan” di bawah rezim Orde Baru, lahir juga Jurnal Perempuan pada 1996 yang menjadi tonggak penting, dan pasca-Reformasi Konde.co lahir pada 2016.
Baca juga: Katanya Reformasi Polri, Tapi Kenapa Aparat Jadi Pelanggar HAM Dan Pelaku Kejahatan Seksual
“Media alternatif harus menjadi katalis untuk membawa narasi tandingan bagi perempuan dan kelompok marginal,” tegasnya.
Abdul Manan, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers periode 2025-2028, menanggapi peluncuran panduan ini dengan pengakuan. Bahwa Dewan Pers sejatinya belum dapat sepenuhnya mengawasi seluruh media yang ada di Indonesia, mengingat jumlahnya yang tercatat hingga 5.019, dengan jenis terbanyak yaitu media digital sebanyak 3.886.
“Dari 5.000-an media yang ada, walaupun sebenarnya jumlah riilnya mungkin bisa 4–10 kali lipat. Dan yang baru sudah sesuai standar verifikasi Dewan Pers itu bahkan hanya 1.400. Artinya, 3.000-an media itu tidak memenuhi standar. Ini hanya standar administratif saja. Jadi, bahkan yang 1.400 ini saja pun kami tidak bisa menjamin bahwa jurnalisme yang diterapkan sudah bagus.”
Manan turut mengkritik Dewan Pers yang selama ini sudah melakukan diskusi tentang perspektif gender, tapi tidak merumuskan kerangka teori dan kerangka praktisnya. Ia berharap Konde.co dan Dewan Pers dapat bekerja sama untuk menggagas panduan ini menjadi pedoman yang dapat disosialisasikan lebih luas.
“Dalam setahun ini saya lihat, di Dewan Pers ini saya tidak melihat ada orang yang melaporkan ke Dewan Pers karena ada berita yang, istilahnya, merendahkan perempuan. Dari 600-an kasus itu, sebagian besar akurasi atau ketidakbenaran. Jadi, yang misalnya, yang merendahkan; seksis, itu tidak pernah ada. Mungkin ini juga jadi salah satu catatan ya.”
Festival Sebagai Perlawanan terhadap Ketidakadilan
Festival menjadi salah satu bentuk medium penyampaian kampanye edukatif, apalagi di tengah situasi demokrasi yang terus dicabik-cabik penguasa. Sepanjang 2025, kita dapat menemukan rentetan kasus yang menunjukkan pelemahan supremasi sipil dan pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadi tanpa henti. Bak tiada berita baik hari ini.
Per 26 September 2025, lebih dari 7.000 anak lebih mengalami keracunan imbas program Makan Bergizi Gratis. 11 orang tewas dan 959 orang ditersangkakan selama serta pascagelombang aksi menuntut keadilan pada Agustus–September 2025. Affan Kurniawan secara brutal dilindas polisi Brimob dengan mobil taktis.
Kasus kematian ganjil aktivis Nagekeo bernama Rudolfus Oktavianus Ruma, diplomat Kementerian Luar Negeri bernama Arya Daru Pangayunan, dan seorang terduga pegawai Kementerian Dalam Negeri yang ditemukan tanpa kepala. Juga kasus pembunuhan orang Papua bernama Viktor Bernadus Deyal yang diduga dilakukan oleh polisi. Hingga hari ini, M. Farhan Hamid (23) dan Reno Syachputra Dewo (24) tanpa jejak pasca turut serta dalam aksi di depan Mako Brimob Kwitang, Jakarta Pusat.
Intimidasi jurnalis juga terus terjadi; dengan teror kiriman anonim kepala babi dan bangkai tikus tanpa kepala ke jurnalis Tempo hingga kartu liputan wartawan CNN yang ditarik paksa oleh Biro Pers Istana saat menanyakan tentang Makan Bergizi Gratis.
Beberapa kasus ini hanya sedikit dari panjangnya daftar tragedi kelam dan matinya demokrasi dalam sedikitnya 12 bulan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Momentum ini menjadi ruang bagi Konde.co untuk memperkuat jurnalisme yang berpihak pada kelompok marginal.
Baca juga: Catatan Hitam Hari HAM: Ada Femisida dan Kekerasan Aparat di Tengah Politik Dinasti dan Oligarki
Festival HAM bertajuk “Orang Muda Merawat Beda: Jaga Demokrasi, Keadilan, dan Kebebasan” adalah kegiatan yang diselenggarakan INFID, organisasi nonpemerintah yang fokus pada isu demokrasi dan hak asasi manusia. Acara utamanya adalah diskusi, penyampaian pernyataan sikap kolektif, pameran seni, lokakarya, permainan, gelaran booth, dan konsultasi kesehatan.
Sebelum penyelenggaraan Festival HAM ini, INFID juga mengadakan “Road to Festival HAM 2025” yang diisi dengan berbagai bedah buku foto (30 Agustus), tur jalan (20 September), dan diskusi (25 September).
“Festival HAM ini bukan perayaan atas kondisi HAM yang telah sempurna, melainkan respons orang muda terhadap dinamika sosial dan politik yang mengikis toleransi dan persatuan. Ini adalah ajakan untuk bertindak!” kata Direktur Eksekutif INFID Siti Khoirun Ni’mah.
Selain peluncuran panduan, Konde.co juga membagikan tiga zine cetak bertajuk “Makan Bergi-ZINE Gratis” yang di antaranya membahas isu demokrasi-hak asasi manusia di lingkup kelompok ragam gender dan seksualitas, perempuan dalam aktivisme sosiopolitik, dan lingkungan. Zine “Kekerasan Seksual dalam Penangkapan Aktivis & Ibu Penegak Keadilan” dan “Mengupayakan Bangga di Tengah Represi” adalah ringkasan singkat dari Edisi Khusus Konde.co pada Mei dan Juni 2025.
Selanjutnya, zine “Gelap Kabut, Teduh Jadi Surut” berisi komik tentang masyarakat adat Papua serta personifikasi elemen lingkungan berupa pohon dan gambut. Pembuatan zine menjadi strategi Konde.comeragamkan medium-medium kampanye yang dapat menargetkan seluruh elemen masyarakat.
Baca juga: 26 Tahun Komnas Perempuan, Tribute untuk Perempuan Pembela HAM dan Penghargaan Penghapusan Kekerasan
Selain itu, dalam gelaran pameran “Menyulam Beda”, Festival HAM menghadirkan 29 karya puisi, fotografi, cerita foto, zine, dan ilustrasi. Konde.co membawa sekumpulan zine untuk dipamerkan, yaitu “Bersuara dalam Hari Pendidikan Nasional” (kolaborasi dengan Girls’ Project Konde.co). Tiga zine “Makan Bergi-ZINE Gratis” yang dibagikan juga dipamerkan di sini.
Artikel ini merupakan bagian dari kerja sama Konde.co dengan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).
Keterangan foto cover: Nurul Nur Azizah (kiri), Abdul Manan (tengah), dan Salsabila Putri Pertiwi (kanan) dalam forum Jurnalisme Perspektif Gender. Foto: Fiona Wiputri/Konde.co.
(Editor: Luviana Ariyanti)
Comments are closed.