Di Balik Beras Yang Kita Makan, Ada Warisan Luka Agraria

Ketika dunia baru pulih dari Perang Dunia, para ahli khawatir tentang lingkungan yang rusak dan bumi tak lagi mampu memberi makan penghuninya.

Dari kegelisahan itu lahirlah Revolusi Hijau, yaitu sebuah proyek modernisasi pertanian yang diyakini bisa menyelamatkan dunia dari krisis pangan.

Seorang ahli agronomi Amerika, Norman Borlaug, lalu mengembangkan benih super, mendorong penggunaan pupuk kimia, pestisida, irigasi besar-besaran, hingga penggunaan mesin pertanian. Program ini berhasil mendongkrak produksi gandum di Meksiko dan segera digulirkan ke berbagai negara Asia melalui pendanaan Yayasan Ford dan Rockefeller. Hazell, Peter B.R. 2009 dalam Buku berjudul The Asian Green Revolution – IFPRI Discussion Paper menunjukkan ini.

Di atas kertas, konsep ini terlihat menjanjikan: benih unggul, pupuk kimia, pestisida, mesin, dan irigasi. Tapi seperti banyak kebijakan yang dibawa dari luar, implementasinya di Indonesia punya cerita sendiri.

Baca Juga: “Join Live, Buat Beli Beras untuk Istri”: Eksploitasi Perempuan dan Kemiskinan di Layar TikTok

Indonesia kemudian mengadopsi Revolusi Hijau secara agresif yang bertumpu hanya pada beras di pada masa Orde Baru. Padahal Revolusi Hijau juga mengembangkan sorgum, jagung, millet, ubi bayu, dan buncis, namun ini secara sengaja diabaikan. Indonesia bertumpu pada beras dan kemudian tepung.

Pemerintah Indonesia meluncurkan berbagai program seperti penyuluhan pertanian, pengaturan harga gabah, hingga transmigrasi untuk membuka sawah-sawah baru di berbagai daerah. Semua diarahkan secara terpusat: petani hanya boleh menggunakan benih, pupuk, dan metode yang sudah ditetapkan negara. Fokus produksi juga digeser secara tajam menuju satu komoditas: beras.

Akibatnya, ragam pangan lokal seperti singkong, ubi, jagung, dan sagu perlahan tersingkir dari dapur keluarga. Negara kemudian menciptakan standar baru tentang pangan “modern” yaitu padi.

Secara statistik, hasil pendekatan ini terlihat sangat mengesankan. Pada tahun 1984, Indonesia merayakan pencapaian besar: kita menjadi negara swasembada beras, Organisasi PBB untuk pangan, FAO di tahun 2001 menyebutkan ini.

Namun seperti banyak kebijakan pembangunan yang bersifat top-down, keberhasilan ini menyimpan keretakan sosial yang tidak selalu tampak dari jauh terutama bagi masyarakat agraris termasuk perempuan di dalamnya.

Revolusi Hijau dikritik karena penggunaan teknologi akan merusak tanah pertanian dan hanya bisa dijangkau oleh kelas tertentu, tak bisa dijangkau masyarakat kelas bawah.

Retaknya Komunitas Agraris

Sebelum Revolusi Hijau, pertanian Indonesia dibangun oleh kerja komunal. Tanam dan panen dilakukan berdasarkan pengetahuan lokal, musyawarah, dan praktik saling membantu.

Hasil panen diatur terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, baru kemudian dijual jika ada kelebihan atau surplus. Ketika negara mengambil alih perencanaan dan mempromosikan orientasi pasar, relasi ini bergeser drastis.

Mesin modern menggantikan tenaga manusia. Keputusan yang dulu lahir dari musyawarah desa kini ditentukan oleh pemerintah pusat. Petani didorong mengejar panen sebanyak-banyaknya dengan mengesampingkan jatah konsumsi rumah tangga. Pertanian yang dulunya berbasis keseimbangan berubah menjadi perlombaan produksi. Solidaritas yang menjadi pondasi desa tidak lagi dijunjung tinggi.

Pertanian tradisional bukan hanya soal menanam. Bertani merupakan warisan pengetahuan lintas generasi, mulai dari membaca perubahan cuaca, mengenali karakter tanah, memahami siklus air, menjaga keseimbangan antara tanaman dan organisme hidup di sekitarnya. Revolusi Hijau memotong pewarisan pengetahuan tersebut. Pupuk kimia menggantikan kesuburan alami tanah, pestisida memutus rantai ekosistem, varietas cepat panen mengganggu ritme tanah.

Akibatnya, hubungan manusia dengan alam melemah. Petani yang dulu intim dengan tanahnya mulai kehilangan intuisi dan kemandirian. Mereka tak lagi memutuskan berdasarkan pengetahuan lokal, tetapi berdasarkan paket teknologi yang ditentukan pemerintah.

Dengan padi sebagai komoditas utama, diversitas pangan menyusut.

Tanaman lokal yang dahulu menjadi benteng ketahanan pangan menghilang dari ladang. Suseno, Disebutkan oleh Djoko & Suyatna, Hempri (2007) bahwa mewujudkan Kebijakan Pertanian yang Pro-Petani.Ketergantungan pada pupuk dan pestisida buatan membuat petani terjebak dalam biaya tinggi. Sistem irigasi modern yang dibangun seragam di banyak daerah pun sering gagal mengikuti karakter tiap wilayah. Penyeragaman pertanian menggiring masyarakat pada kerentanan pangan.

Ketika negara mengatur harga input dan output secara terpusat, petani tidak punya ruang untuk menawar. Mereka bergantung sepenuhnya pada keputusan birokrasi.

Teknologi pertanian modern juga memberi keuntungan besar pada mereka yang memiliki modal. Petani berlahan luas mendapatkan akses kredit, bibit unggul, dan alat modern.

Baca Juga: Berdesakkan, Antre, Pingsan: Perempuan Paling Terdampak Naiknya Harga Beras

Sebaliknya, petani kecil—yang jumlahnya terbesar—tidak mampu menyusul bentuk pertanian baru. Banyak yang terpaksa menjual lahannya, menjadi buruh tani musiman, atau merantau ke kota. Gultom, Ferdi & Harianto, Sugeng (2021) menyebut bahwa Revolusi Hijau Merubah Sosial-Ekonomi Masyarakat Petani.Revolusi Hijau, dengan demikian, menciptakan bentuk kesenjangan sosial baru di pedesaan.

Organisasi tani yang sebelumnya bersifat sukarela berubah menjadi keanggotaan wajib demi mengakses bantuan. Ikatan sosial berbasis gotong-royong melemah, tergantikan administrasi dan kewajiban formal.

Peminggiran Perempuan akibat Perubahan Sistem Pertanian

Peminggiran perempuan adalah salah satu warisan luka agrarian yang paling sering dikesampingkan.

S. M. Aprodite (2015) dalam Reposisi Peran Negara Untuk Melindungi Kelas Petani Perempuan Indonesia dalam Menghadapi Neoliberalisme di Bidang Pertanian menyebut bahwa dalam komunitas agraris, perempuan berperan sebagai penjaga benih, pengatur ekonomi rumah tangga, dan pengolah pangan. Mereka terlibat dalam musyawarah desa, ikut menentukan apa yang ditanam, kapan mulai menanam, hingga pembagian kerja dalam komunitas.

Ladang yang mereka garap biasanya berada dekat rumah, memungkinkan mereka merawat anak, mengurus rumah, dan tetap menjadi produsen pangan yang aktif. Mereka menjual hasil panen ke pasar, menjaga siklus ekonomi keluarga sekaligus mempertahankan kedaulatan pangan lokal.

Namun ketika Revolusi Hijau datang, pelatihan dan penyuluhan hampir selalu ditujukan kepada laki-laki sebagai “kepala keluarga.” Mesin dianggap tidak cocok bagi perempuan, sementara akses kredit disyaratkan pada kepemilikan lahan yang hampir selalu tercatat atas nama laki-laki.

Perempuan yang sebelumnya menjadi subjek penting dalam pertanian tiba-tiba kehilangan akses, peran, dan suara mereka. Ladang-ladang dekat rumah berubah menjadi ruang produksi berskala besar, mekanisasi menggantikan kerja perempuan, dan keputusan diambil oleh negara, bukan komunitas.

Akibatnya, banyak perempuan yang dulu bisa bekerja tanpa meninggalkan rumah kini harus mencari penghidupan ke kota untuk menjadi buruh domestik, pabrik, atau sektor informal; meninggalkan tanah, komunitas, dan keluarga. Ruang hidup mereka dalam komunitas pertanian semakin mengecil, sementara beban sosial yang mereka tanggung semakin berat.

Problem Pertanian Masa Kini

Dampaknya terus terasa hingga hari ini. Tantangan-tantangan berikut adalah warisan langsung dari pola pembangunan pertanian masa Orde Baru:

Krisis Petani dan Regenerasi
Penghasilan yang rendah dan biaya produksi tinggi membuat banyak petani menjual lahan dan mendorong anak-anak mereka bekerja di kota. Regenerasi petani berada dalam kondisi kritis.
Kerusakan Tanah dan Ketergantungan Kimia
Penggunaan pupuk kimia terus menerus merusak struktur tanah. Tetapi petani masih bergantung pada pupuk tersebut karena takut gagal panen bila beralih.
Kebijakan Impor yang Menekan Petani Lokal
Untuk menahan harga, pemerintah sering memilih impor. Komoditas impor yang murah membuat hasil lokal tidak kompetitif.
Rantai Distribusi yang Panjang dan Tidak Adil
Tengkulak menentukan harga, sementara petani hanya menerima sebagian kecil dari nilai jual riil.
Ancaman Korporasi dan Proyek Strategis
Food estate dan proyek infrastruktur menggusur lahan pertanian. Petani kerap kehilangan ruang hidup dan menghadapi ketidakpastian hukum.

Mencari Jalan Pertanian yang Adil

Swasembada beras pada 1984 sering dipuji sebagai salah satu prestasi besar Orde Baru. Namun capaian ini dibayar dengan retaknya komunitas desa, hilangnya keberagaman pangan, kerusakan tanah, dan peminggiran perempuan dari ruang pertanian.

Tantangan kita hari ini bukan sekadar meningkatkan produksi, tetapi memulihkan hubungan antara manusia, tanah, dan pengetahuan lokal, serta memastikan pertanian kembali menjadi ruang yang adil, terutama bagi perempuan yang selama ini terpinggirkan.