Jakarta, NU Online
Krisis energi masih menjadi ancaman terbesar bagi Republik Indonesia. Hal itu terbukti dengan langkah Presiden Prabowo Subianto yang tidak menjamin stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi untuk satu tahun ke depan.
“Tapi pada saatnya yang orang-orang kuat, orang-orang kaya ya kalau mau pake bensin yang mahal, ya dia harus bayar pasar. Lu udah kaya minta subsidi, ya enggak lah. Yang kita bela rakyat miskin,” jelasnya saat Taklimat bersama Kabinet Merah Putih hingga pejabat kementerian/lembaga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026)
Pengamat Transportasi dari Unika Soegjapranata Djoko Setijowarno mendorong agar pemerintah segera mengambil langkah transformatif jangka panjang. Baginya, langkah reaktif jangka pendek belum menyelesaikan masalah saat menghadapi krisis energi.
“Di tahun 2026 ini, ketergantungan pada bahan bakar fosil bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan ancaman serius bagi stabilitas fiskal negara,” katanya kepada NU Online pada Selasa (14/4/2026).
Djoko menegaskan, pemerintah perlu untuk mengatur ulang format subsidi BBM subsisdi agar lebih tepat sasaran. Ia melihat, BBM seringkali dinikmati oleh kalangan menengah ke atas yang memiliki kendaraan pribadi.
“Digitalisasi penyaluran menggunakan sistem verifikasi berbasis data seperti aplikasi atau sensor plat nomor kendaraan agar BBM bersubsidi benar-benar hanya dikonsumsi oleh angkutan umum dan logistik,” katanya.
Selain itu, katanya, relokasi anggaran dengan mengalihkan sebagian anggaran subsidi BBM untuk membangun infrastruktur pengisian daya listrik SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum), jalur sepeda, dan perbaikan trotoar bagi pejalan kaki.
Elektrifikasi kendaraan umum
Djoko menilai transformasi transportasi umum dari BBM ke listrik perlu dilakukan secara bertahap. Hal itu perlu diterapkan tidak hanya di Jakarta, tetapi seluruh Indonesia.
Selain itu, peralihan dari penggunaan transportasi pribadi ke transportasi umum harus direncanakan dengan matang melalui penyediaan infrastruktur yang lebih baik agar pengguna merasa lebih nyaman.
“Melakukan elektrifikasi armada dengan mengganti armada transportasi publik di kota-kota besar lainnya dengan bus listrik secara masif,” katanya.
Ia mencontohkan bahwa di Kota Medan, armada Trans Metro Deli sudah menggunakan kendaraan listrik. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan integrasi antarmoda, seperti KRL, MRT, LRT, dan feeder agar konektivitas lancar dan masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi.
Comments are closed.