● Pemerintah menerbitkan aturan baru yang mengutamakan pembentukan budaya aman dan nyaman di sekolah.
● Penghapusan tim penanganan kekerasan berisiko menciptakan kekosongan respons.
Browse Posts● Kolaborasi memerlukan pedoman operasional yang jelas agar tidak merugikan korban.
Di tengah ramainya kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, baik itu pendidikan tinggi maupun usia dini, pemerintah Indonesia merevisi peraturan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan (PPKSP) menjadi peraturan tentang budaya sekolah aman dan nyaman (BSAN).
PPKSP banyak mengatur prosedur—seperti tim pencegahan dan penanganan, sanksi, laporan, dan tata cara penanganan—sementara BSAN memilih fokus ke pembentukan budaya, atmosfer positif, dan kebersamaan warga sekolah.
Pergeseran ini bukan hanya sekadar aturan baru, tetapi bagaimana pemerintah memandang keamanan di sekolah. Melalui regulasi baru, pemerintah percaya bahwa keamanan di sekolah tidak cukup dibangun lewat regulasi, tetapi juga harus dari praktik keseharian: dari cara guru menyapa murid, kepala sekolah merespons konflik, dari nilai-nilai yang benar-benar dijalankan oleh seluruh warga sekolah.
Namun, sekolah dengan budaya positif tetap butuh prosedur yang jelas, terutama saat budaya itu masih dalam proses bertumbuh. Sebaliknya, prosedur yang jelas juga perlu ditopang oleh budaya yang kuat agar tidak menjadi formalitas semata.
Di sinilah PPKSP dan BSAN seharusnya bisa saling melengkapi.
Adaptasi di masa transisi
Baik PPKSP maupun BSAN menangani sisi yang berbeda dari masalah yang sama. PPKSP memastikan bahwa ketika kekerasan terjadi, ada jalur yang jelas, ada pihak yang bertanggung jawab untuk merespons, dan ada mekanisme yang dapat dievaluasi.
Sementara BSAN mengajak seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah hingga guru, untuk bersama membangun lingkungan yang aman secara spiritual, fisik, psikologis, sosiokultural, dan digital.
Alih-alih menggantikan, PPKSP dan BSAN seharusnya dapat saling memperkuat. Namun, pelaksanaannya perlu memperhatikan hal-hal berikut:
1. Akuntabilitas struktural.
BSAN mengubah pembagian tanggung jawab secara signifikan. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dihapus, digantikan peran yang tersebar di antara warga sekolah, sementara satgas (satuan tugas) di daerah berganti menjadi pokja (kelompok kerja) dengan struktur yang lebih luas.
Dalam praktiknya, tanggung jawab yang tersebar menuntut koordinasi yang lebih kuat. Tanpa kejelasan siapa yang bertindak ketika kekerasan terjadi, muncul risiko tidak ada satu pun pihak yang merasa bertanggung jawab untuk merespons kekerasan.
Read more: Negara minta guru jadi konselor: Tak adil bagi guru, tak aman buat siswa
Pengalaman implementasi PPKSP menunjukkan bahwa regulasi setingkat peraturan menteri belum selalu cukup untuk mendorong komitmen penuh pemerintah daerah. BSAN berisiko menghadapi tantangan serupa.
Karena itu, agar tidak mengalami kendala serupa, pemerintah pusat perlu menetapkan kebijakan untuk menciptakan lingkungan pendidikan aman sebagai program prioritas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ketentuan ini dapat diikat melalui standar pelayanan minimal bidang pendidikan dan perencanaan program pembangunan untuk pemerintah daerah.
2. Pendekatan penanganan.
BSAN mengedepankan keadilan restoratif dan pendekatan kolaboratif yang menekankan pemulihan, bukan sekadar hukuman. Pendekatan ini mengakui bahwa sanksi saja tidak selalu memberi keadilan bagi korban atau perubahan perilaku pada pelaku.
Namun, keadilan restoratif bisa efektif jika para pihak memiliki posisi yang setara. Di sekolah, perlu pedoman yang jelas kapan pendekatan ini digunakan, dan kapan kasus harus masuk jalur yang lebih formal.
Tanpa batas yang tegas, “kolaborasi” berisiko berubah menjadi tekanan halus bagi korban untuk berdamai sebelum siap.
Read more: Anak-anak terlibat masalah hukum pidana: bagaimana peran sekolah?
3. Definisi kekerasan.
Salah satu kekuatan terbesar PPKSP adalah definisinya yang rinci, yaitu enam kategori kekerasan yang membantu sekolah mengenali kasus sejak awal. Sementara BSAN memperluas cakupan perlindungan hingga ke ruang digital—langkah yang relevan di tengah maraknya kekerasan daring.
Namun, perluasan ini membutuhkan definisi yang sama jelasnya. Tanpa batasan yang tegas—termasuk di ruang digital—sekolah bisa kesulitan mengidentifikasi dan merespons kasus.
Aturan baru semestinya bisa merujuk pada definisi kekerasan versi PPKSP, lalu mengembangkannya untuk konteks digital.
BSAN dan PPKSP sebenarnya mempunyai tujuan yang sama: menjadikan sekolah rumah yang aman bagi setiap anak. PR kita bersama adalah memastikan keduanya saling menguatkan, bukan saling menggantikan.
Read more: Melindungi anak-anak dan remaja dari kekerasan di media
Comments are closed.