Serial #DeadPressSociety mengungkap berbagai bentuk pembungkaman pers yang terjadi di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Ini adalah artikel pertama.
* * *
Bedanya rezim Jokowi dan Prabowo: Jokowi pakai orang tertentu buat mengawasi ruang redaksi dari luar; sekarang orang-orang Prabowo sudah masuk ke ruang redaksi, mengawasi dari dalam.
ADA satu periode pada April 2025 saat Cica bukanlah Cica.
Saat itu ia sempat tinggal di tiga tempat berbeda, memutus hubungan dengan dunia luar, dan menggunakan nama samaran. Ia bukan lagi Francisca Christy Rosana si wartawan politik Tempo. Untuk sementara, ia bukan siapa-siapa.
Semua karena paket kepala babi. Dikirim untuk Cica entah oleh siapa, paket itu tiba di kantor Tempo di Jalan Palmerah Barat, Jakarta Selatan, pada 19 Maret. Namun, Cica baru menerimanya saat ke kantor esok sore. Hussein Abri Dongoran, rekan Cica sesama wartawan politik, membantu membuka kiriman itu.
Ketika kardus dibuka, bau busuk langsung menguar. Namun, isinya masih belum tampak, tertutup stirofoam. Hussein lanjut membongkarnya hingga menyadari itu kepala babi.
“Masih ada darahnya,” kata Hussein.
Cica terduduk lemas, lalu menangis.
Ia teringat Suciwati yang mendapat kiriman kepala ayam dua bulan setelah suaminya, pejuang HAM Munir Said Thalib, dibunuh di udara pada September 2004.
“Pikiranku langsung ke orangtua,” kata Cica. “Jangan-jangan orangtuaku diincar.”
“Pikiranku adalah kalau kita dikirimi kepala, itu berarti anggota keluarga kita atau kita diancam mau dibunuh.”
Tak ada yang tahu pasti apa pemicu teror tersebut. Apalagi, Tempo rutin bikin kesal mereka yang berkuasa dengan berita-beritanya. Yang jelas, saat kejadian Cica dan kawan-kawan tengah meliput revisi UU TNI.
Teman-teman dan atasan mencoba menenangkan Cica. Pesan utama dari sejumlah petinggi redaksi: “Kalau kamu takut, terornya tercapai. Kita tunjukkan ke peneror bahwa kamu enggak takut.”
Karena itu Cica segera mengunggah cuitan di akun X dengan nada bercanda.
“Lain kali ngirim jangan kepala babi, daging babi gitu lho yg enak,” tulis Cica. “Mana telinganya udah ga ada.”
Cica tetap menjalani rekaman siniar ‘Bocor Alus Politik’ yang dijadwalkan hari itu, 20 Maret, untuk membahas liputan soal revisi UU TNI.
Di hari yang sama DPR baru mengesahkan revisi UU itu di tengah derasnya kritik dan penolakan publik yang khawatir atas kembalinya dwifungsi tentara seperti era Orde Baru.
Malamnya, setelah beres rekaman, barulah proses evakuasi Cica dimulai.
Teman-teman menemani Cica ke tempat kosnya untuk mengemas pakaian, lalu bersama-sama kembali ke kantor.
Selama dua minggu ke depan, kantor Tempo jadi rumah aman Cica. Setiap hari ada tujuh orang yang bergantian ditugaskan menemani Cica di sana.
“Waktu itu diputuskan ya sudahlah di kantor saja,” kata Cica.
“Karena tempat paling aman itu kan di ‘medan perang’, dan di kantor itu ada satpam.”
Hari-hari pertama di kantor Cica menyelesaikan tulisan soal revisi UU TNI, yang jadi laporan utama Majalah Tempo edisi 23 Maret.
Sulit sekali bagi Cica untuk berkonsentrasi. Apalagi teror tak berhenti di kiriman kepala babi.
Di malam yang sama saat Cica dievakuasi ke kantor, nomor ponsel ibunya diambil alih entah oleh siapa, lalu digunakan untuk menghubungi dan mengancam kakaknya dan keponakannya.
Di hari itu trafik situs Tempo kena serangan distributed denial-of-service (DDoS), serangan siber yang melumpuhkan server, situs web, atau jaringan dengan membanjirinya menggunakan lalu lintas internet palsu dalam jumlah besar dari banyak sumber.
Esoknya, 21 Maret, akun Instagram @derrynoah mengirimkan sejumlah pesan ancaman ke Tempo, mengatakan ia akan terus meneror “sampai mampus kantor kalian”. Akun itu juga melakukan doksing dengan menampilkan screenshot foto Cica berikut nama lengkapnya.
Pada 22 Maret dini hari, kardus berisi enam bangkai tikus dilempar ke kantor Tempo. Saat itu Cica masih berkutat menuntaskan tulisannya. Demi menjaga fokusnya, ia sengaja tidak diberi tahu tentang teror itu sampai tulisannya rampung.
Setelah Majalah Tempo edisi 23 Maret terbit, teror mulai mereda meski serangan DDoS terus terjadi.
Selewat dua minggu tinggal di kantor, Cica dipindahkan ke sebuah apartemen yang kemudian menjadi rumah amannya yang kedua. Ia pindah ke sana tanpa membawa kartu identitas maupun perangkat elektronik seperti ponsel pintar dan laptop. Ia benar-benar terputus dari internet.
Teman bicaranya sehari-hari hanya dua rekan yang ditugaskan menemani, yang wajib memanggilnya dengan nama samaran. Sementara dengan orangtuanya, Cica hanya bisa berkirim pesan melalui atasannya, Stefanus Pramono.
Seingat Cica, ia menghabiskan 10 hari di apartemen itu. Namun, ingatan soal hari-hari di sana begitu samar.
Cica mengingat hari-hari itu sebagai periode yang penuh stres dan meninggalkan trauma.
Ia tidak bekerja. Ia tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Ia juga tidak tahu harus berbuat apa. Hari-harinya dipenuhi pergulatan dengan pikirannya sendiri.
“Banyak ingatanku yang hilang di hari-hari aku di apartemen itu.”
“Yang aku ingat, aku selalu bertanya-tanya, kenapa sih aku harus kayak gini?”
“Kenapa aku harus merasa tidak aman padahal aku cuma kerja?”
“Memangnya aku salah?”
“Memangnya aku salah apa?”
Bersiap Menghadapi Prabowo
Rangkaian teror yang dialami Tempo bisa dikatakan mengejutkan dan tidak mengejutkan di saat bersamaan, apalagi melihat sosok Prabowo Subianto, mantan menantu diktator Soeharto, di kursi presiden saat ini.
Prabowo sudah berusaha meraih pucuk kekuasaan sejak 2004 saat mengikuti konvensi capres Partai Golkar. Ia sempat menjadi cawapres pada 2009, lalu jadi capres pada 2014 dan 2019. Semuanya berujung kegagalan.
Akhirnya, ia menang pada 2024, saat berusia 72 tahun, setelah berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, anak sulung mantan presiden Joko Widodo.
Di rentetan kekalahan Prabowo selama lebih dari 20 tahun terakhir, kita telah melihat wataknya.
Saat Pilpres 2014, setelah pencoblosan, Prabowo sempat mengamuk ke wartawan Metro TV yang dijadwalkan mewawancarainya.
“Metro TV itu jahat. Apa dosa saya sama Surya Paloh sampai kalian begitu jahat dengan saya?” kata Prabowo, merujuk sosok pemilik Metro TV sekaligus ketua umum Partai NasDem.
Pada kesempatan lain, juga pada 2014, Prabowo meluapkan kemarahannya kepada wartawan harian The Jakarta Post. Dia bilang, “Bukan salah kamu, tapi koran kamu itu, waduh, brengsek!”
Intinya, Prabowo tidak senang dengan pemberitaan yang menyudutkannya, yang tidak menyanjungnya, yang rajin mengungkit kejahatannya di masa lalu. Ini termasuk perannya dalam aneksasi dan pembantaian rakyat Timor-Leste pada 1975-1999 serta penculikan dan penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi pada 1997-1998.
Maka, setelah KPU resmi menetapkan Prabowo sebagai pemenang Pilpres 2024, industri pers mau tak mau bersiap memasuki babak suram.
Di Tempo, Direktur Utama Arif Zulkifli, yang akrab disapa Azul, mengumpulkan seluruh reporter dan redaktur untuk membahas berbagai tantangan yang mungkin dihadapi di bawah pemerintahan Prabowo.
Azul bilang, dari masa ke masa, Tempo selalu dianggap sebagai lawan oleh penguasa, meski tidak pernah dengan sengaja memosisikan diri seperti itu. Tempo pernah menghadapi masa-masa yang berat, tapi bisa terus bertahan sampai hari ini.
“Mas Azul bilang, kita boleh takut dengan rezim yang sekarang, tapi ketakutan itu tidak boleh membuat kita takluk. Kita tahu banyak media mungkin akan takluk ke depan, karena kesulitan bisnis dan sebagainya, tapi Tempo tetap Tempo. Siapa pun rezimnya, kita tidak akan takluk,” kata Cica, menceritakan ulang apa yang disampaikan Azul.
“Pokoknya di situ diberi penguatan, dan dikasih tahu bagaimana kita harus bersikap.”
Cica ingat, saat itu ia sempat bertanya: apa yang harus dilakukan bila para narasumber menutup diri di era Prabowo?
“Kalau kita enggak bisa masuk lewat pintu, masih ada jendela, masih ada ventilasi,” kata Azul menjawab Cica.
“Di semua rezim itu pasti ada orang-orang yang di dalamnya merasa resah dengan apa yang terjadi pada rezim itu. Tugas kita adalah memetakan dan mencari siapa orang-orang itu.”
Perbincangan serupa juga terjadi di media-media lain, meski tidak selalu berlangsung dalam forum besar nan formal yang melibatkan seluruh anggota redaksi.
Di salah satu portal berita digital yang berada di bawah naungan grup media nasional besar, misalnya, arahan terkait pemberitaan soal Prabowo tidak disampaikan secara terbuka dalam rapat resmi, melainkan mengalir secara lisan dari pemimpin redaksi ke para redaktur, lalu ke para reporter.
Arahan ini mulai disebar sejak masa kampanye Pilpres, antara 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.
“Kita sudah harus tahu bahwa dia [Prabowo] itu enggak suka sama kita, dan dia memang hubungannya enggak baik selama ini sama media,” kata narasumber di media terkait, menjelaskan isi arahan dari pemimpin redaksinya.
“Sehingga, kita harus bikin bagaimana caranya dia enggak tambah marah sama kita.”
Karena itu, tim redaksi diminta ekstra hati-hati. Saat memilih narasumber, mereka harus paham peta politiknya. Misal, jangan menggunakan komentar pengamat yang terafiliasi atau menunjukkan keberpihakan ke kubu tertentu.
Setelah Prabowo resmi menang Pilpres, arahan untuk berhati-hati kian kencang disebar. Apalagi, bagi portal berita ini, pendapatan dari iklan atau kerja sama dengan pemerintah lumayan signifikan. Bila salah langkah, lalu Prabowo marah, keuangan kantor dan hajat hidup banyak orang bisa terdampak.
“Istilahnya jagain mood-nya pemerintah,” kata si narasumber.
“Karena kita juga masih tergantung sama dia, pemerintah yang sekarang berkuasa.”
Pertemuan lebih formal terjadi di konglomerat media lainnya. Sang bos besar sempat mengumpulkan para pemimpin redaksi dan redaktur pelaksana dari media-media dalam grupnya untuk mendiskusikan kebijakan pemberitaan di rezim Prabowo.
Saat itu mereka membahas “ketidakstabilan” yang muncul usai kemenangan Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024.
Gibran bisa maju sebagai pendamping Prabowo setelah Mahkamah Konstitusi mengubah syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Mulanya, calon mesti berusia setidaknya 40 tahun. MK memberi pengecualian bahwa calon bisa di bawah 40 tahun asalkan pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu, termasuk kepala daerah.
Putusan itu dibacakan majelis hakim MK yang dipimpin Anwar Usman, paman Gibran, pada 16 Oktober 2023, tiga hari sebelum pendaftaran capres dan cawapres untuk Pemilu 2024 dibuka. Dari sana Gibran yang kala itu baru berusia 36 tahun bisa mendaftarkan diri, mengingat posisinya sebagai Wali Kota Surakarta.
Ini semua memicu keriuhan. Banyak pihak menyoroti apa yang terjadi sebagai kemunduran demokrasi, cerminan politik dinasti. Persepsi negatif pun muncul terhadap Indonesia, termasuk dari investor asing. Inilah yang disebut sebagai “ketidakstabilan” dalam perbincangan internal konglomerat media di atas.
“Kalau ketidakstabilan itu dipertahankan, bisa merembet ke ekonomi,” kata narasumber di grup media ini.
Karena itu, agar situasi tidak kian keruh dan sentimen ekonomi tetap terjaga, sang bos besar memutuskan media-media dalam grupnya untuk sementara mendukung pemerintah sambil menunggu arah pemerintahan baru terbaca lebih jelas.
Media-media itu diminta tidak melontarkan kritik berlebihan terhadap program-program pemerintah. Kalaupun mengkritik, nadanya harus lebih “terukur”. Sikap ini nantinya akan dievaluasi lagi seiring berjalan pemerintahan.
“Kita dukung pemerintah dulu, kita jagain, sambil melihat arahnya ke mana. Yang penting ekonominya enggak turun drastis,” kata si narasumber menjelaskan arahan bosnya.
Tak hanya di level perusahaan, terpilihnya Prabowo sebagai presiden menumbuhkan rasa waspada di kalangan wartawan secara pribadi. Banyak di antaranya yang kemudian berusaha mencari perlindungan kolektif, termasuk dengan bergabung ke organisasi profesi seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI).
Per April 2026, AJI memiliki hampir 2.000 anggota yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. AJI Jakarta merupakan cabang dengan anggota terbanyak, yakni 379 orang.
Menurut Irsyan Hasyim, Ketua AJI Jakarta, pendaftaran anggota baru umumnya dibuka setahun sekali. Sebelum Prabowo menang pilpres, satu kali pembukaan pendaftaran biasanya hanya menarik paling banyak sekitar 40 orang, dengan jumlah yang diterima kira-kira separuhnya.
Namun, ketika pendaftaran AJI Jakarta dibuka pada September 2024, sekitar sebulan sebelum Prabowo dilantik sebagai presiden, jumlah pelamar melonjak menjadi 95 orang. Dari jumlah itu, hanya 44 yang lolos seleksi.
AJI Jakarta kembali membuka pendaftaran pada Juli 2025. Saat itu, lebih dari 60 orang menjajal, tapi yang kemudian diangkat jadi anggota hanya sekitar 30.
Irsyan mengatakan kelompok wartawan dari sebuah media yang biasanya jarang bergabung dengan AJI tiba-tiba banyak mendaftar pada dua periode tersebut. Ada pula redaktur senior dari media lain, yang selama ini tak pernah menjadi anggota, yang tergerak mendaftar.
Bisa dikatakan, kesadaran wartawan untuk berorganisasi tumbuh besar di tengah kekhawatiran akan lahirnya pemerintahan yang represif.
Para wartawan tersebut, kata Irsyan, bergerak bersama “merespons rezim”.
Setahun Penuh Kekerasan
Tak butuh waktu lama untuk melihat segala kekhawatiran ini berubah jadi kenyataan.
Sepanjang 2025, AJI mencatat 89 kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media, naik dari 73 kasus pada 2024.
Kekerasan fisik yang paling banyak terjadi dengan total 30 kasus, diikuti 29 kasus serangan digital (tertinggi dalam 12 tahun terakhir), serta 22 kasus teror dan intimidasi.
Di luar itu, ada pula pelarangan liputan, perusakan alat kerja, penghapusan data jurnalistik, dan gugatan hukum yang bertujuan melemahkan atau membungkam (Strategic Lawsuit Against Public Participation/SLAPP) organisasi pers.
Polisi menjadi pelaku dalam 21 kasus, sementara militer tercatat dalam enam kasus. Namun, kelompok pelaku terbesar justru berasal dari pihak tak dikenal, yang muncul dalam 29 kasus; sebagian besarnya terkait serangan digital dan teror.
“Hal ini mengindikasikan bahwa para penyerang kini semakin lihai bersembunyi di balik anonimitas,” tulis AJI dalam Catatan Tahun 2025.
Laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers menunjukkan tren serupa. Sepanjang 2025, LBH Pers mencatat 96 kasus serangan terhadap pers, yang disebut tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Ada total 149 korban yang terdiri atas individu, organisasi, dan perusahaan media.
Dari seluruh kasus itu, 23 kasus diduga melibatkan polisi, 13 kasus melibatkan pejabat publik atau ajudannya, dan empat kasus melibatkan unsur militer.
“Sebagian besar kasus tersebut tidak berujung pada penegakan hukum yang tuntas, memperkuat praktik impunitas dan meninggalkan trauma mendalam bagi komunitas jurnalis,” tulis LBH Pers.
Temuan AJI dan LBH Pers sejalan dengan laporan Indeks Keselamatan Jurnalis (IKJ) 2025 yang disusun Yayasan Tifa bersama Populix.
Pada 2025, skor IKJ tercatat sebesar 59,5, turun 0,9 poin dibandingkan setahun sebelumnya. Ini menandakan pelemahan kondisi keselamatan jurnalis secara nasional.
Dari 655 responden yang terlibat dalam studi, sebanyak 67% mengaku pernah mengalami kekerasan, dengan total 775 kejadian. Bentuk kekerasan paling dominan adalah pelarangan pemberitaan dan pelarangan liputan.
Studi ini juga menunjukkan penyensoran telah mengakar di ruang redaksi. Sebanyak 72% responden menyatakan pernah mengalaminya; dan yang mengkhawatirkan, pembatasan itu kerap datang dari dalam institusi media sendiri. Redaksi menjadi aktor utama penyensoran dengan proporsi 41%, disusul pemilik media dan manajemen masing-masing dengan proporsi 18% dan 10%.
Sebanyak 80% responden pun mengaku pernah melakukan swasensor. Topik paling “sensitif” yang kerap membuat wartawan menyensor diri adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ada pula isu Proyek Strategis Nasional (PSN), terutama yang menyangkut pembangunan infrastruktur berskala besar seperti jalan tol dan bendungan.
“Dalam isu MBG, sejumlah media mengaku menerima pesan informal agar tidak menulis berita bernuansa ‘negative vibes‘. Larangan ini tidak disertai penjelasan resmi mengenai sumber maupun alasannya,” tulis Yayasan Tifa dalam laporan IKJ 2025.
“Ketidakjelasan tersebut mendorong media dan jurnalis melakukan swasensor secara mandiri, sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi risiko.”
Mengarungi Badai Intimidasi
Apa yang dicatat AJI, LBH Pers, dan Yayasan Tifa memberikan gambaran skala persoalan yang dihadapi pers hari-hari ini di rezim Prabowo Subianto. Namun, itu baru permukaannya.
Untuk memahami bagaimana tekanan bekerja di balik layar, Project Multatuli berbincang dengan 70 pekerja dan eks pekerja dari 37 organisasi pers berbeda sejak akhir Desember 2025 hingga April 2026.
Dari 70 narasumber, hanya enam yang bersedia dikutip secara terbuka menggunakan nama terang, tiga di antaranya berasal dari Tempo. Sisanya hanya bersedia berbagi informasi asalkan namanya disamarkan, dan sepanjang kami berkomitmen tidak menyajikan detail yang dapat mengarah pada identifikasi mereka maupun media tempat mereka bekerja.
Dari sana kami memetakan bentuk-bentuk tekanan yang dihadapi para wartawan dalam keseharian.
Banyak reporter bercerita soal akses informasi yang semakin terbatas di lapangan. Di pos liputan tertentu, undangan acara hanya disebar ke media-media yang dianggap jinak alias tidak galak pada pemerintah. Secara umum, narasumber semakin irit bicara, enggan mengkritisi rezim. Kalaupun mau bicara, biasanya hanya dengan kondisi anonim.
Ada pejabat pemerintah yang rutin mengontak petinggi redaksi atau bos perusahaan media untuk protes soal pemberitaan, minta berita diturunkan, dan bahkan mengancam kelangsungan bisnis perusahaan.
Banyak pula media yang ditekan dengan iklan. Sejak Prabowo mengetatkan anggaran kementerian dan lembaga, belanja iklan pemerintah untuk media turun drastis. Berbagai kementerian dan lembaga masih mau pasang iklan atau menjalin kerja sama, asal media mengikuti kemauan mereka, tidak bikin berita yang menyerang program-program rezim.
Belakangan, satu politikus di lingkar utama Prabowo bahkan agresif bermanuver untuk “menganeksasi” sejumlah media besar, menempatkan orang-orang kepercayaannya di sana demi menyetir agenda pemberitaan.
Melihat semua itu, wajar swasensor semakin marak terjadi. Menggunakan istilah Yayasan Tifa dalam laporan IKJ 2025, muncul “ruang gelap” dalam diskursus publik.
Arus informasi jadi tergantung kepentingan ekonomi-politik. Publik kesulitan mendapat informasi yang utuh dan dapat dipercaya, karena sebagian telah tersaring jauh sebelum diolah menjadi berita.
Media jadi seperti agensi, menulis berita sesuai kemauan dan pesanan klien. Moral para wartawan anjlok. Mau melawan, tapi takut dipecat, takut bisnis perusahaan terancam. Salah-salah bicara, hajat hidup banyak orang jadi taruhannya.
Salah satu wartawan sempat menjelaskan perbedaan situasi yang dihadapi di rezim saat ini dengan era Jokowi dahulu.
“Zaman Jokowi, dia masih ada di luar, melihat ke dalam melalui orang-orang tertentu,” katanya.
“Masalahnya, sekarang [orang-orang rezim] sudah masuk. Dia sudah masuk, dan duduk di depan kita.”
Comments are closed.