Ketika Umat dan Buruh Berbicara dengan Bahasa yang Sama

Sebelum Islam dan sosialisme saling dicurigai, Sarekat Islam, ISDV, dan kaum buruh pernah bertemu dalam satu bahasa politik yang sama: keadilan sosial melawan ketimpangan kolonial.

Di Kota Surabaya, sebuah rumah kos pernah menjadi tempat singgah banyak gagasan besar. Sukarno muda pernah tinggal di sana. Alimin dan Musso juga pernah berada dalam lingkungan yang sama. Di sekitar rumah itu, Semaun, Darsono, Adolf Baars, dan Henk Sneevliet ikut bergerak dalam arus percakapan politik yang kelak memengaruhi arah pergerakan Indonesia. Rumah itu milik Suharsikin, istri Haji Oemar Said Tjokroaminoto, tokoh utama Sarekat Islam. Dari tempat ugahari itu, kita dapat melihat masa ketika Islam, nasionalisme, sosialisme, dan antikolonialisme belum saling menjauh. Semua masih menjadi cara untuk memahami ketidakadilan kolonial dan mencari jalan keluar darinya (McVey, 2006, hlm. 363-364).

Kiwari, masa itu sering kita baca dari luka yang datang kemudian. Komunisme langsung dihubungkan dengan 1948, 1965, pembantaian, penjara, pengasingan, dan cap buruk Orde Baru. Islam lalu sering ditempatkan sebagai lawan tetap komunisme. Ingatan politik kita menjadi ketang. Agama diletakkan di satu sisi. Komunisme diletakkan di sisi lain. Iman seolah dipisahkan dari gagasan keadilan sosial. Padahal awal abad ke-20 memperlihatkan hubungan yang jauh lebih rumit.

Pada masa pergerakan, sebagian aktivis Muslim tidak langsung menganggap sosialisme sebagai ancaman bagi agama. Mereka justru melihatnya sebagai bahasa baru untuk membicarakan keadilan. Mereka hidup di bawah Hindia Belanda, sebuah sistem kolonial yang mengatur ras, kerja, tanah, pajak, pendidikan, dan hukum untuk mempertahankan kekuasaan. Dalam keadaan seperti itu, rakyat tidak terlalu mandam bertanya dari mana istilah politik berasal. Mereka lebih dekat dengan pertanyaan lain: siapa yang ditindas, siapa yang mengambil keuntungan, dan bagaimana orang kecil dapat membangun kekuatan.

ISDV dan Pencarian Massa
Indische Sociaal-Democratische Vereeniging, atau ISDV, berdiri di Surabaya titimangsa 9 Mei 1914. Henk Sneevliet menghimpun sekitar 60 orang sosial demokrat untuk mendirikan organisasi itu. Ruth T. McVey dalam The rise of Indonesian communism (Equinox Publishing, 2006), meneroka bahwa pertemuan awal ISDV belum memperlihatkan tanda bahwa organisasi tersebut kelak menjadi organisasi Indonesia atau komunis. Hampir semua anggotanya orang Belanda. Orang Eurasia dan Indonesia masih berada di pinggiran (McVey, 2006, hlm. 14).

Fakta ini mengandung ironi. Organisasi yang kelak membuka jalan bagi lahirnya Partai Komunis Indonesia justru bermula dari lingkar kecil sosialis Eropa. Ia tidak lahir dari desa Jawa. Ia tidak tumbuh dari pondok pesantren. Ia juga bukan hasil pertemuan rahasia kaum pribumi. Ia datang dari kaum sosialis Belanda yang membawa perdebatan Eropa ke tanah jajahan.

Walakin gagasan tidak cukup hidup di ruang rapat. Ia membutuhkan jaringan, bahasa, dan pendengar. Pada awalnya, ISDV mencoba mendekati Insulinde, organisasi yang memiliki anggota lebih besar. Tahun 1917, Insulinde memiliki sekitar 6.000 anggota. Akan tetapi, Sneevliet dan kawan-kawannya kecewa. Mereka melihat Insulinde terlalu dekat dengan kepentingan Eurasia dan kalangan terdidik. Organisasi itu belum cukup mampu menjangkau massa pribumi (McVey, 2006, hlm. 19). Dari situ, ISDV menoleh ke Sarekat Islam.

Tahun 1910-an, Sarekat Islam menjadi organisasi massa terbesar di Hindia Belanda. Ia luas, longgar, dan hadir di banyak kota. McVey mencatat bahwa pada 1916 Sarekat Islam sudah memiliki ratusan ribu anggota. ISDV melihat peluang besar di sana. Beberapa anggota Indonesianya sudah aktif di Sarekat Islam. Sneevliet dan Baars juga pernah berwicara dalam pertemuan Sarekat Islam dan menjalin hubungan dengan para pemimpinnya (McVey, 2006, hlm. 19).

Kaum sosialis Eropa itu tidak masuk ke ruang kosong. Sarekat Islam telah lebih dulu membawa keresahan pedagang, buruh, santri kota, dan rakyat kecil yang terjepit oleh struktur kolonial. ISDV datang dengan kosakata baru: kapitalisme, kelas, buruh, proletar, dan sosialisme. Sarekat Islam membawa bahasa moral yang lebih akrab bagi banyak orang: keadilan, umat, penindasan, persaudaraan, dan martabat.

Lin Hongxuan dalam buku Ummah yet proletariat: Islam, Marxism, and the making of the Indonesian Republic (Oxford University Press, 2023), menyebut Sarekat Islam sebagai ruang pembibitan gagasan dan metode organisasi komunis. Di bawah pengaruh Adolf Baars dan Henk Sneevliet, ISDV mulai membangun hubungan kerja dengan Sarekat Islam sejak 1916. Pada 1919, Sarekat Islam mengklaim memiliki 2,5 juta anggota. Ukurannya yang besar, strukturnya yang lentur, dan kepemimpinan pusat yang tidak selalu kuat memberi cabang-cabang daerah ruang untuk bergerak sesuai keadaan lokal (Lin, 2023, hlm. 39-40).

Pada titik itu, keduanya saling membutuhkan. ISDV memiliki gagasan radikal, tetapi tidak punya massa luas. Sarekat Islam memiliki massa besar, jaringan sosial, dan legitimasi agama. ISDV menawarkan teori kelas. Sarekat Islam membawa bahasa umat. Di ruang pertemuan itu, Islam dan sosialisme belum berdiri sebagai dua tembok yang saling menutup jalan. Keduanya masih saling mendengar, saling menguji, dan saling meminjam bahasa.

Bandung dan Gagasan Keadilan
Pada Kongres Sarekat Islam di Bandung tahun 1916, gagasan untuk mempertemukan Islam dan sosialisme sudah muncul. Lin mencatat bahwa gagasan tersebut mendapat dukungan dari pedagang santri perkotaan dan kaum muda radikal yang dekat dengan dunia serikat buruh (Lin, 2023, hlm. 40).

Salah satu suara penting datang dari Hasan Ali Surati, pendukung Sarekat Islam dari Surabaya. Ia menyatakan bahwa Nabi Muhammad menghapus ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, penguasa dan rakyat, pangkat dan kelas. Ia kemudian menyebut Nabi sebagai “sosialis yang utama” dan menilai bahwa prinsip kesetaraan berlaku dalam pemerintahan, ekonomi, agama, dan administrasi (McVey, 2006, hlm. 363-364).

Pernyataan itu tentu dapat diperdebatkan. Ia lebih dekat pada pidato politik daripada uraian teologis yang tertata. Lin juga menilai ungkapan seperti itu lebih bersifat aspiratif daripada ketat secara intelektual. Akan tetapi nilai sejarahnya justru terletak di sana. Bagi sebagian aktivis Muslim pada masa itu, sosialisme tidak otomatis berarti penolakan terhadap Islam. Mereka dapat memahaminya sebagai bahasa untuk menyebut keadilan sosial yang mereka anggap sejalan dengan ajaran agama (Lin, 2023, hlm. 40).

Bagi telinga politik Indonesia hari ini, pernyataan seperti itu mungkin terdengar ganjil. Kita mewarisi abad ke-20 yang penuh kekerasan politik. Kita mewarisi represi kolonial, konflik internal pergerakan, Perang Dingin, tragedi 1965, dan propaganda Orde Baru. Walakin pada 1916, batas ideologi belum mengeras seperti sekarang. Banyak orang masih mencari bahasa. Banyak orang masih bertanya. Banyak orang masih mencoba memahami ketidakadilan dengan istilah yang mereka temukan di sekitar mereka.

Semarang, Buruh, dan Bahasa Rakyat
Semaun memberi wajah pribumi bagi pertemuan Islam dan sosialisme itu. Ia masih sangat muda ketika masuk ke pusaran pergerakan. Setelah Kongres Sarekat Islam 1916, ia pindah dari Surabaya ke Semarang. Kota itu menjadi basis Sneevliet dan VSTP, serikat buruh kereta api dan trem. Di sana, Semaun tumbuh cepat sebagai juru bicara radikal. Sarekat Islam Semarang juga berkembang pesat. Cabang itu mengklaim memiliki 1.700 anggota pada 1916 dan 20.000 anggota satu tahun kemudian (McVey, 2006, hlm. 23).

Angka itu menjelaskan arti penting Semarang. Kota ini bukan sekadar lokasi. Ia menjadi ruang percobaan politik. Di sana, serikat buruh, surat kabar, rapat umum, dan Sarekat Islam bergerak bersama. Semaun dan kelompoknya mendorong agenda sosial ekonomi yang lebih tajam daripada garis pimpinan pusat Sarekat Islam. Mereka mengkritik kapital asing, menolak sikap kompromistis terhadap Volksraad, dan menuntut gerakan yang lebih dekat dengan kepentingan rakyat kecil.

Politik modern Indonesia tidak hanya lahir dari pidato elit. Ia juga tumbuh dari serikat buruh, percetakan, rel kereta, dan surat kabar. Sneevliet memahami hal itu. Sebelum mendirikan ISDV, ia aktif di VSTP. McVey mencatat bahwa VSTP termasuk serikat buruh tertua di Hindia Belanda. Organisasi ini menerima anggota Belanda dan Indonesia. Tidak lama setelah tiba di Semarang, Sneevliet mendorong VSTP menjadi lebih radikal, terutama dengan memberi perhatian pada buruh Indonesia yang miskin dan tidak terampil (McVey, 2006, hlm. 14).

Di tangan buruh, sosialisme tidak lagi hanya menjadi teori. Ia masuk ke soal upah, jam kerja, martabat, dan ketimpangan rasial. Hindia Belanda memperlihatkan hierarki setiap hari. Orang Eropa berada di atas. Timur Asing ditempatkan di tengah. Pribumi berada di bawah. Buruh pribumi merasakan susunan itu di kantor, pelabuhan, rel kereta, pabrik gula, dan perkebunan.

Surat kabar memperluas jangkauan gagasan. ISDV menerbitkan Het Vrije Woord. Lin mencatat bahwa koran ini muncul pada 1915 sebagai salah satu surat kabar Marxis awal di Hindia Belanda. Pada 1918, lahir pasangan vernakularnya, Soeara Ra’jat (Lin, 2023, hlm. 1-2).

Peralihan bahasa menjadi peristiwa politik. Selama gagasan bergerak dalam bahasa Belanda, jangkauannya terbatas. Ketika ia masuk ke bahasa Melayu dan koran rakyat, ia memperoleh kehidupan baru. Kata kapitalisme, rakyat, buruh, pergerakan, dan kelas mulai beredar dalam ruang publik Hindia. Orang tidak harus membaca Marx untuk mengetahui bahwa hidup mereka timpang. Mereka cukup melihat upah, pajak, tanah, kerja, dan penghinaan rasial yang mereka alami.

Dari Percakapan ke Kecurigaan
Hubungan ISDV dan Sarekat Islam kemudian melahirkan pemisahan yang dikenal sebagai Sarekat Islam merah dan Sarekat Islam putih. Lin menjelaskan bahwa keanggotaan rangkap pada awalnya masih mungkin. Anggota Sarekat Islam yang radikal masuk ke ISDV dan mempelajari komunisme, sambil tetap membawa pandangan Islam. Cabang merah lebih dipengaruhi gagasan dan praktik komunis. Cabang putih lebih dekat pada kesalehan Islam yang waspada terhadap radikalisme kiri (Lin, 2023, hlm. 40-41).

Pemisahan itu tidak terjadi tiba-tiba. Ia tumbuh dari konflik organisasi, perbedaan strategi, kecemasan elit, dan tekanan pemerintah kolonial. Pimpinan pusat Sarekat Islam mulai tidak nyaman terhadap cabang Semarang yang terus mengkritik pemimpin pusat. Kelompok kiri menilai sebagian elit Sarekat Islam terlalu lunak terhadap pemerintah. Pemerintah kolonial melihat ketegangan itu sebagai ancaman.

Sebelum pecah, hubungan itu meninggalkan pelajaran penting. Ideologi tidak pernah hidup dalam bentuk murni. Ia selalu melewati manusia, jaringan, emosi, kepentingan, dan krisis. Islam dalam Sarekat Islam tidak satu suara. Sosialisme dalam ISDV juga tidak tunggal. Keduanya bertemu karena sama-sama berhadapan dengan kolonialisme. Keduanya berpisah ketika organisasi mulai menuntut batas identitas, disiplin, dan kepemimpinan yang lebih keras.

Tan Malaka memahami bahaya perpecahan itu. Pada 1921, ia bertemu Tjokroaminoto di Yogyakarta dan bekerja sama dengan Sarekat Islam dalam bidang pendidikan. Dalam autobiografinya, Tan Malaka menggambarkan Tjokroaminoto memperlakukannya seperti sahabat lama dan membuka pintu Sarekat Islam baginya (Lin, 2023, hlm. 41).

Pada Kongres PKI Desember 1921, Tan Malaka menekankan pentingnya persatuan Islam dan komunisme untuk melawan musuh bersama. Ia menilai politik pecah belah Belanda bekerja dengan memperlebar jarak antara kaum Muslim dan kaum komunis. Ia berkata, “Jika kita memperdalam dan menajamkan perpecahan antara Islam dan Komunisme, kita hanya memberi musuh yang selalu waspada kesempatan untuk memanfaatkan permusuhan internal kita dan melemahkan gerakan nasional Indonesia” (Lin, 2023, hlm. 42).

Kalimat itu tetap terasa penting. Tan Malaka tidak menutup mata terhadap perbedaan. Ia hanya mengingatkan bahwa kolonialisme selalu mendapat keuntungan ketika perbedaan berubah menjadi permusuhan tetap.

Darsono memberi warna liyan. Ia tidak selalu menyatakan bahwa Islam sama dengan sosialisme. Ia lebih sering menegaskan bahwa komunisme tidak harus memusuhi agama. Dalam tulisan di Sinar Hindia tahun 1921, Darsono menjawab kritik melalui argumen tentang kepemilikan. Ia menyatakan bahwa Al-Qur’an berkali-kali menegaskan hanya Tuhan yang memiliki seluruh ciptaan. Manusia hanya mencari penghidupan dari milik Tuhan. Karena itu, kehidupan tidak seharusnya dibangun di atas pengertian “milikmu” dan “milikku” secara mutlak (Lin, 2023, hlm. 75).

Argumen itu menunjukkan usaha menerjemahkan sosialisme ke dalam bahasa Islam. Darsono tidak sedang menyusun teori ekonomi Islam yang lengkap. Ia sedang melakukan kerja politik. Ia ingin menunjukkan kepada pembaca Muslim bahwa kritik terhadap kapitalisme tidak otomatis berarti serangan terhadap iman.

Ingatan yang Perlu Dibuka Kembali
Setelah 1917, ISDV berubah cepat. Banyak anggota Belanda yang kurang radikal meninggalkan organisasi. Anggota Indonesia mulai masuk. Pada Mei 1918, ISDV menyatakan diri sebagai gerakan Indonesia. McVey meneroka bahwa keputusan ini mendorong organisasi menarik lebih banyak anggota Indonesia, meski tidak semuanya memahami atau menerima tujuan komunisnya secara penuh (McVey, 2006, hlm. 36). Pada Mei 1920, ISDV berganti nama menjadi Perserikatan Komunis di Hindia. Lin menulis bahwa organisasi itu kemudian berubah menjadi Partai Komunis Indonesia pada 1924 (Lin, 2023, hlm. 41).

Perubahan nama itu menunjukkan pergeseran besar. Dari kelompok sosialis Belanda menuju partai kiri Indonesia. Dari ruang diskusi terbatas menuju perebutan massa. Dari bahasa Eropa menuju bahasa politik rakyat. Dari Sneevliet menuju Semaun, Darsono, Alimin, Musso, dan Tan Malaka.

Namun pertumbuhan itu membawa risiko. Ketika gerakan membesar, negara kolonial merespons dengan lebih keras. Ketika identitas partai semakin tegas, ruang koalisi menyempit. Ketika hubungan dengan Sarekat Islam memburuk, kerja sama berubah menjadi persaingan. Pemberontakan 1926 sampai 1927 yang gagal kemudian memberi pemerintah kolonial alasan untuk menutup banyak jalan politik.

Sejarah ini penting karena Indonesia masih sering memakai masa lalu sebagai alat menyerang, bukan sebagai alat memahami. Label “komunis” mudah dipakai untuk membungkam percakapan. Label “Islam” juga sering dipakai untuk mereduksi umat menjadi satu suara politik. Padahal awal pergerakan menunjukkan hal sebaliknya. Islam Indonesia pernah berdialog dengan sosialisme. Sosialisme Indonesia pernah mencari bahasa agama. Keduanya pernah bekerja di ruang antikolonial yang sama.

Yang perlu dipelajari bukan romantisasi komunisme. Yang lebih penting ialah cara orang Hindia mencari bahasa keadilan. Sebagian menemukannya dalam Islam. Sebagian menemukannya dalam sosialisme. Sebagian mencoba mempertemukan keduanya. Ada yang berhasil sementara. Ada yang gagal. Ada yang dihancurkan oleh negara. Ada yang terseret konflik internal.

Sejarah politik yang jujur perlu berani mengakui masa ketika Islam dan sosialisme belum saling dimusuhi. Pengakuan itu tidak perlu dipakai untuk menghidupkan kembali konflik lama. Tidak perlu pula dipakai untuk membela semua tindakan kelompok kiri. Ia berguna untuk satu hal yang lebih dasar: memulihkan kemampuan berpikir yang terlalu lama dikurung oleh rasa cuak.

Muhammad Iqbal
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Sejarah FIB Universitas Diponegoro Semarang. Sejarawan UIN Palangka Raya. Editor Buku Penerbit Indie Marjin Kiri.